Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice: Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

Sri Pranitawati
* Pekerja Sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta

DOI: https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-09

Abstract


This paper aims at how the social mentoring process Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Special Region of Yogyakarta (DIY) in intervening the protection for children in children faced with a law or juvenile delinquency (Anak yang Berhadapan dengan Hukum-ABH). In addition, also see the extent to which the application of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak—SPPA) of 3 cases accompanied. As it is known, the fundamental substance of the birth of the SPPA Act is to promote restorative justice whose point of pressure is diversified. Because this article is the development of a thesis, the research is compiled using a qualitative method approach. Data collection was collected using interview method, observation, and documentation. Based on the facts in the field, it can be found that social mentoring conducted by YLPA DIY consists of an intervention process in litigation advocacy when the child facing the law is faced with the trial process. Meanwhile, the implementation of the SPPA Act in the implementation process has been implemented, but still not in accordance with what is expected, because there is still a difference of perception between law enforcement officers (Aparat Penegak Hukum-APH) in each institution authorized. Among the factors affecting the non-maximization of the implementation of the SPPA Act are: first, the socialization of the SPPA Law is still lacking, as many communities and APH have not understood, considering the applicable law is still new; second, the Government Regulation (Peraturan Pemerintah-PP) which regulates technical guidelines on the handling of ABH, including the diversion order, has not yet been issued by the government.

Tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimana proses pendampingan sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam melakukan intervensi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, juga melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dari 3 kasus yang didampingi. Seperti yang diketahui bersama, substansi mendasar lahirnya UU SPPA adalah mengedepankan keadilan restoratif yang titik tekannya diversi. Oleh karena artikel ini merupakan pengembangan dari sebuah tesis, maka penelitian yang disusun menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dihimpun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan fakta di lapangan, dapat ditemukan bahwa pendampingan sosial yang dilakukan oleh YLPA DIY terdiri dari proses intervensi dalam advokasi ligitasi saat anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan pada proses persidangan. Sementara itu, implementasi UU SPPA dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana, namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih adanya perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) di masing-masing institusi berwenang. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmaksimalan implementasi UU SPPA tersebut antara lain: pertama, sosialisasi dari UU SPPA masih kurang, karena banyak masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat UU penerapannya masih baru; kedua, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan ABH, termasuk didalamnya tata cara diversi, juga belum diterbitkan oleh pemerintah.


Keywords


social mentoring; diversion; restorative justice; children faced with law.

Full Text:

PDF

References


Cole M, Cole S & Lightfoot. 2005. The Developmental of Children 5th ed. Worth Pub.

Darmodiharjo, Darji & Sidharta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ganti, Mery. 2012. “Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur. Tesis. Jakarta: Fisip UI.

Hawkins, J.D., Jenson, J.M., Catalano, R.F., & Lishner, D.L.,. 2015. “Delinquency and Drug Abuse: Implications for Social Service”, Social Service Review (2015); hal. 258-284.

Hawley & De Haan. 2003. Exceptical Children: An Introduction to Special Education, Seven Edition Kalil A (ed.). New Jersey: Merill Prentice Hall.

Idrus, Muhammad. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ifdal. 2013. “Mengenang Prof. H. Bismar Siregar, S.H.”. Suara Pembaca.

Inter-Parliamentary Union & UNICEF. 2006. Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice. UNICEF ROSA.

Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 tentang Hak Dasar Anak. Komnas Perlindungan Anak. 1 Juni 2015. Tabloid Ayom Aspirasi Anak Indonesia.

Laksono, Agung. 18 September 2013. “Sistem Peradilan Anak Belum Siap”. Harian Tempo.

Modeong, Supardan. 2003. Teknik Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Perca.

Moleong, J. Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Nugroho, Pantyo. 2013. “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan dengan Hukum”. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Roy, Nikhil & Wong, Mabel. 2004. Juvenile Justice: Modern Concept of Working with Children in Conflict with in the Law. UK: Save The Children.

Skelton, Ann & Tshehla, Boyane. September 2008. “Shield Justice in South Africa, Instiute for Security Studies”. Monograph 150.

Sobirin, M. Maret 2015. “Pelaku Kejahatan Anak Makin Marak”. Harian Kedaulatan Rakyat.

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

UNICEF. 1998. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. UNICEF. https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf, diakses 17 Juni 2015.

Zehr, Howard. 2002. The Little Book of Restorative Justice. United State of America: Good Books Intercourse.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.