Jurnal Musawa UIN Suka Ygy
Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan
 Oleh: Moh Rosyid 
Dosen IAIN Kudus Jateng, Mrosyid72@yahoo.co.id, WA 081 326 480 171
Abstrak  
Keteguhan warga Samin memertahankan model perkawinannya sebagai wujud ketaatannya melaksanakan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Kekhasan perkawinannya berhadapan dengan perundangan karena kawinnya tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki akta kawin. Bagi sebagian warga Samin di Kudus, melestarikan tradisi model kawinnya lebih diutamakan daripada menaati UU Perkawinan dan Administrasi Kependudukan. Model perkawinan adatnya tetap lestari dengan prinsip anak (calon mempelai) laki-laki atau perempuan keduanya mempunyai orang tua, orang tua perempuan (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua lelaki (bapak) berkewajiban menyetujui anak menikah. Pihak yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak hanyalah kedua orang tuanya, tidak diwakilkan pada pihak lain, seperti pendeta, tokoh adat, atau negara (naib/pagawai KUA). Jika orangtuanya tiada maka kakak dari orangtua atau adik dari orangtua calon pengantin yang mewakilinya. Meskipun sebelum tahun 1950-an, masyarakat Samin Kudus jika kawin pada tahapan paseksen/nyeksekno kedua mempelai beserta keluarganya mendatangi kediaman kepala desa karena saat itu belum memiliki balai desa. Kedatangannya sebagai pengakuan keberadaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan ikut menyaksikan perkawinan. Setelah tahun 1950-an tidak mendatangi kediaman kepala desa, masyarakat Samin beranggapan kepala desa (saat ini) tak memiliki kekuasaan penuh (ora duwe bok) dari rakyat, kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat sendiri. Pernikahan masyarakat Samin Kudus mayoritas antar-sesama pengikut Samin (tunggal bibit) dilatarbelakangi upaya mempertahankan ajarannya, meskipun ada yang menikah dengan warga non-Samin dengan cara non-Samin (keluar dari Samin) imbas leluasanya interaksi.
Kata Kunci: Perkawinan, Adat, mempertahankan
Abstract
Samin community’s consistency performing their marriage is a form of maintaining their ancestor’s teaching, Ki Samin Surosentiko. However, their unregistered marriage principle faced with the state’s marriage registration regulation consequently they don’t have marriage certificate. For Samin community in Kudus, maintaining ancestor’s tradition is a more important than observing the state’s regulation. Despite state’s marriage registration regulation, Samin’s marriage tradition remains stable with the basic principles: when the bride and the groom both have parents then the mothers are obliged to reconcile the couple while the fathers give the agreement, thus the right to marry off children is in the hand of parents and no need representation of others such as pastor, religious leaders, or the state (government officials). If the parents of the bride or the groom have passed away then the brothers or sisters take the parents’ position. Before 1950s, when Samin community in Kudus would have their marriage, they went to the village leaders to perform paseksen/nyeksekno, both the bride and the groom and their family. Usually it was in the house of the village leaders since they had no village hall. The arrival at the residence of the village leader was recognition of the existence of the village administration, so the village leaders were expected to witness the marriage. After 1950s, Samin community stopped involving the village leaders since they think that the village leaders have no authority (ora duwe bok) over the villagers. The authority lies in the hand of the people. In majority, Samin community marries their fellow Samin (tunggal bibit) for the sake of intensive interaction.                               
Keywords: marriage, culture, defensive
Pendahuluan
Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan berdampak hukum sehingga negara memfasilitasi diterbitkannya akta kawin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi non-muslim dan penghayat kepercayaan. Perkawinan dikategorikan peristiwa penting dalam bidang kependudukan maksunya kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan {UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk Pasal 1 (17)}. Akan tetapi, realitas sosial ditemukan penulis bahwa perkawinan masyarakat Samin dalam naskah ini di wilayah Kabupaten Kudus Jawa Tengah tidak taat secara utuh terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yakni tidak mencatatkan perkawinannya sehingga tak memiliki akta/surat kawin. 
	Samin adalah komunitas yang eksis sejak era kolonial Belanda di Nusantara dimotori oleh Ki Samin Surosentiko di Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah untuk melawan penjajah. Hingga kini, komunitas Samin eksis di sebagian kecil wilayah Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus Jateng. Model perlawanannya membangkang segala kebijakan kolonial, dalam konteks perkawinan tidak menyertakan peran negara (tidak dicatatkan di Dukcapil) hingga kini. Persoalannya, apa dampak yang diderita warga Samin dalam perspektif UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan karena perkawinannya melanggar UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan ? 
Wacana ‘menghakimi’ bagi warga negara yang perkawinannya tak dicatatkan (kawin siri, termasuk kawin model Samin) pernah tertuang dalam RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan (RUU HMPBP) dalam daftar Prolegnas 2010 yang mengkriminalkan pelaku perkawinan siri. RUU tersebut diharapkan melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan RUU KUHP Pasal 485 pernah menuangkan: ”Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama setahun atau pidana denda maksimal Rp 30 juta”. Dalam perkembangannya, muatan Pasal 284 KUHP tentang zina dan Pasal 495 ayat (2) tentang pencabulan sesama jenis diperluas dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah (tak memenuhi kaidah dalam UU) melakukan persetubuhan. Perbuatan zina tersebut tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan. RUU KUHP tersebut hingga ditulisnya naskah ini belum ada kejelasan. 
Data riset ini bersumber dari sebagian komunitas Samin di Kudus pada Januari s.d Agustus 2019. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi di lokasi riset. Analisis yang digunakan penulis dengan deskriptif kualitatif.
Urat Nadi Samin di Kudus
Gerakan Samin dilanjutkan oleh generasi Ki Samin di Blora hingga menyebar ke sebagian wilayah Kabupaten Pati dan Kudus Jateng. Gerakannya lintas daerah sesuai dengan respon warga yang cocok dengan aspirasi yang dibawa Ki Samin. Hubungan interpersonal yang intens antara pembawa ajaran Samin dari Blora dengan warga di Pati dan di Kudus sehingga gerakan Samin eksis di Kudus hingga kini. Terdapat beberapa prediksi alur munculnya Samin di Kudus, pertama, berasal dari Desa Bombong Kabupaten Pati karena hubungan intens antara Sosar (dari Desa Kutuk Kudus), Radiwongso (dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kudus), dan Proyongaden (dari Desa Larekrejo Kudus) dengan penyebar Samin dari Blora. Prediksi ini berbeda dengan pandangan Laksanto Utomo bahwa Samin di Desa Baturejo Kabupaten Pati dari penduduk pendatang/berasal dari Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dari keturunan mbah Jambat. Padahal, Samin di Pati lebih dulu ada sebelum Samin di Kudus. Kedua, keberadaan Samin Kudus menurut Soerjanto berasal dari Desa Randublatung Kabupaten Blora, ketika Ki Samin Surowijoyo membawa Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Kudus), meskipun sekarang kitab itu tidak dapat (belum) ditemukan oleh penulis. Pokok ajaran Samin bersumber dari Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip. Ketiga, kemunculan Samin dari Desa Ploso Kabupaten Blora oleh Ki Samin Surosentiko alias Raden Kohar untuk membangun kekuatan karena kegagalannya melawan Belanda. Keempat, Samin tiba di Kudus menurut Fathurrahman pada tahun 1916 karena kegagalan Ki Samin Surosentiko mengekspansi pengaruhnya di wilayah Tuban Jawa Timur.
Kekhasan Masyarakat Samin
	Ada kekhasan Samin berupa ajaran (ugeman), pantangan, dan prinsip bermasyarakat. Ugemannya terdiri (1) Kudu weruh te-e dewe; sebuah prinsip yang menekankan untuk memahami bahwa jika suatu barang bukan miliknya untuk tidak dimanfaatkan atau dengan kata lain menggunakan barang yang hanya miliknya, (2) Lugu; bila mengadakan transaksi atau kesediaan jika sanggup/mampu menjawab ya, jika tidak sanggup/tidak mampu, menjawab tidak, (3) Mligi; hanya berpegang pada prinsip hidup, pantangan hidup, dan prinsip bermasyarakat, dan (4) Rukun dengan keluarga dan masyarakat dengan prinsip bahwa semua makhluk adalah saudara. Dalam berpakaian, identitas khasnya (1) bercelana komprang yakni warna hitam, panjang celana di bawah lutut-betis dan di atas mata kaki, (2) ber-udeng (berikat kepala) dalam ritual resmi seperti perkawinan. Pantangannya berupa (1) tidak berdagang karena prinsipnya bahwa mendapatkan laba-hasil penjualan adalah merugikan pihak lain, kecuali produk pertanian yang dihasilkan dari jerih payahnya, (2) tidak beristri lebih dari satu karena embrio konflik berumah tangga. Adapun pantangan dalam berperilaku/bersikap berupa (1) drengki-srei (membenci orang lain), (2) panesten (iri hati), (3) dahwen (bohong), (4) bedhok colong (mencuri), (5) pethil jumput (mengambil barang yang masih melekat pada tetumbuhan), dan (6) nemu wae ora keno (menemukan barang pun pantangan karena jika ditemu, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barangnya yang hilang). Prinsip dan pantangan tersebut masih dipegang teguh sebagai sebuah konsekuensi. Akan tetapi, karena orang Samin juga manusia lazimnya, sehingga ketaatannya sangat ditentukan oleh kualitas dirinya.
Prinsip Perkawinan Samin
Prinsip perkawinan Samin bahwa calon mempelai mempunyai orang tua, ibu berkewajiban merukunkan anak dan sang bapak menyetujui anak dalam kawin. Dengan demikian, yang berkewajiban dan berhak menikahkan hanyalah kedua orang tuanya, tidak diwakilkan pada pihak lain, termasuk negara sehingga tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil. Jika orangtuanya tiada (meninggal) maka kakak dari orangtua atau adik dari orangtua calon pengantin yang mewakilinya. Sebelum tahun 1950-an, masyarakat Samin Kudus jika mengadakan perkawinan, kedua mempelai beserta keluarganya mendatangi kediaman petinggi (kepala desa) karena desa (saat itu) belum memiliki balai desa. Kedatangannya sebagai pengakuan keberadaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan ikut menyaksikan perkawinan. Setelah tahun 1950-an tidak mendatangi kediaman kepala desa karena masyarakat Samin beranggapan kepala desa (saat ini) tidak memiliki kekuasaan penuh (ora duwe bok) dari rakyat. Kekuasaan sepenuhnya anggapan orang Samin di tangan rakyat sendiri. 
Pernikahan masyarakat Samin Kudus antarsesama Samin (tunggal bibit), ada pula warga Samin (lelaki atau perempuan) menikah dengan muslim dan menjadi muslim (semula Samin), ada pula muslim menjadi Samin karena pernikahan dengan warga Samin secara Samin. Hal ini dilatarbelakangi intensitas berinteraksi yang terbuka. Perkawinan Samin memiliki janji yakni janji sepisan kanggo selawase (berjanji kawin sekali untuk selama hidup) meskipun dalam praktiknya terjadi perceraian. Bila bercerai, eks-isteri dipasrahkan lelaki (mantan menantu) kepada kedua eks-mertua karena tatkala kawin izin/restunya dengan/dari calon mertua. Dalam hal pembagian harta waris, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
Perkawinan Samin tidak dicatatkan melalui administrasi pemerintahan (Kantor Dukcapil) dengan dalih pertama, pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili oleh bapak-ibu yang juga manusia. Kedua, adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses sikep-rabi (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat nikah (katib). Hal tersebut diikuti pengikut Samin (Putu Adam) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (jagat whong-whong) masa lalu seorang diri, maka Yai (Tuhan) menjodohkan dengan Hawa untuk diperisteri agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (ora suwung). Ketiga, Adam sikep-rabi (kawin) dengan Hawa (Ibu Hawa) disaksikan oleh Yai (Tuhan) saja, tidak dicatatkan (tidak memiliki akta kawin).
Tahapan Perkawinan Samin
Tahapan perkawinan model Samin meliputi, nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan tingkep. Pertama, nyumuk adalah kedatangan keluarga (calon) kemanten putra, yakni kedua orangtua dan didampingi perwakilan keluarga ke keluarga (calon) kemanten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami (pacar) atau masih gadis (legan). Jika belum memiliki calon suami, sang gadis akan dijadikan menantu. Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten putra menentukan hari untuk ngendek. Proses nyumuk biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana tahapan perkawinan berikutnya. Kedua, ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga kemanten putra kepada bapak-ibu dari kemanten putri, menindaklanjuti forum nyumuk. Pelaksanaan ngendek diawali pernyataan calon kemanten putra kepada bapak-ibu (calon mertua) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting putrinya. Dalam prosesi ngendek, ibu kemanten putra memberi cincin emas kepada calon kemanten putri (calon menantu) sebagai tanda telah diendek (diwatesi) dengan istilah lain tukar cincin. Ngendek dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang Samin dan non-Samin. Dalam prosesi ngendek, besan (keluarga dari calon kemanten putra) kedatangannya membawa ‘buah tangan’ yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang dihidangkan bagi tamu. Ketiga, nyuwito-ngawulo yakni suami hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah (ngawulo) atau kemanten putri hidup bersama keluarga kemanten putra, berdasarkan kesepakatan antarbesan. Selama proses ngawulo, kemanten putra (suami) membantu pekerjaan mertuanya. Keempat, paseksen merupakan forum ungkapan kemanten putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa ia telah  melakukan hubungan suami-istri (kumpul). Kelima, tingkep yakni setelah penganten hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam kandungan (brokohan).
Prosesi pernikahan masyarakat Samin pada umumnya tanpa menyertakan pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan penganten, tanpa undangan tertulis, hanya tersedia bangku, kursi, tikar untuk tamu, ada pula sebagian kecil menghadirkan pertunjukan kidungan (nyanyian Jawa). Hanya saja kini, ada yang menggunakan pengeras suara bagi pembawa acara saja. Tujuannya agar prosesi perkawinan dapat didengar oleh tamu yang menghadiri prosesi perkawinan. Ada pula, pengeras suara digunakan bagi pihak yang berperan sebagai sambutan keluarga dan tamu undangan yang diminta memberi sambutan. 
Perceraian dan Pantangan Kawin Samin
Dalam penggalian data, terdapat perceraian yang dilakukan warga Samin di Kudus sebagaimana dialami (1) Masini (warga Samin dari Kaliyoso, Kudus) dengan suaminya Suwarjo (warga Samin dari Bombong, Pati), (2) Kiran (asal Bombong) dengan Sutimah (asal Kaliyoso), perkawinannya hanya sampai periode nyuwito, (3) Kusnan dengan Kastinah (keduanya dari Kaliyoso Kudus), perceraian diduga karena adanya pihak lain, meski penulis belum bisa kroscek data, (4) Sulasno (asal Kaliyoso Kudus) dengan Wiji (asal Bombong, Pati) akibat keinginan Lasno untuk berumah tangga di Dukuh Kaliyoso Kudus, sedangkan Wiji menghendaki membangun rumah di Desa Bombong, Pati. Keinginan keduanya tidak dapat disatukan, masing-masing bersikukuh dengan keinginannya. Setelah terjadi perceraian, Lasno menikah dengan Winarsih, warga Kaliyoso secara Islam, (5) Solik yang menikah dengan perempuan tetangganya seorang muslimah, tatkala kawin secara Samin. Akan tetapi, setelah dikaruniai seorang anak, Solik ingin mempertahankan ajaran Samin, sedangkan si isteri ingin mempertahankan Islam, dan (6) Dwi Winarti dengan Anteng (keduanya Samin) karena ketidakcocokan keduanya maka terjadi perceraian. Imbasnya, antara mantan besan tidak akur pascaperceraian akibat pihak besan dari mantan pengantin perempuan tidak menyerahkan mantan menantunya pada besan pihak lelaki.
Pantangan perkawinan masyarakat Samin Kudus berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri/bersuami lebih dari satu. Hal tersebut dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga sehingga diantisipasi dan ketiga hal tersebut nenek-moyang Samin tidak melakukannya. 
Perkawinan Samin Perspektif Hukum Positif
Berpijak pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat hal yang perlu ditelaah. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Samin di Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diwariskan leluhurnya. Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria minimal mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Dalam ajaran Samin, usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal usia. Hal ini berdasarkan argumen, manusia lahir dalam kondisi tak memiliki usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah. Perkawinan warga Samin berdasarkan strata usia terpilah adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Adam timur adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki ‘rasa’ dengan lain jenis. Sedangkan adam brahi adalah generasi Samin yang telah dewasa dan memiliki ‘rasa’ terhadap lawan jenis. Adapun wong sikep kukuh wali Adam adalah orang Samin yang telah berkeluarga. Ketiga, Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin di Kudus memegang prinsip tanpa peran negara (Kantor Catatan Sipil) karena mengikuti tradisi moyangnya. Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks hukum positif, status anak hasil perkawinan model Samin merugi secara administratif (dalam kaca pandang masyarakat modern), seperti dalam akta lahir tertulis anak di luar perkawinan, anak berhubungan perdata dengan ibu, bukan dengan bapak (tertuang dalam kartu keluarga/KK), kedudukan bapak dalam KK tertulis lain-lain (bukan kepala rumah tangga). Hal ini akibat perkawinan model Samin tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil sehingga tak memiliki akta kawin, sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4) pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan. Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Bagi non-muslim dan penghayat kepercayaan, pencatatan perkawinan di Kantor Dukcapil. Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut tidak menjadi bagian praktik perkawinan masyarakat Samin di Kudus. Tetapi hukum ‘adatnya’ yang diberlakukan berdasarkan tradisi leluhurnya.
Pelaksanaan perkawinan yang melanggar UU perkawinan, tetapi hal tersebut belum pernah terjadi pada masyarakat Samin di Kudus sebagaimana tertuang dalam pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang.
Sandaran yang membenarkan pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Kudus sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pasal 2 (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Persoalannyya, orang Samin mengaku beragama Adam belum mendapatkan pengakuan dari negara. Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai, Pasal 30 suami-istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat, Pasal 31 (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal yang perlu dicatat, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal tentang sanksi hukum bagi pihak yang tidak menaati substansi UU.
Kokohnya Tradisi Perkawinan Samin  
Faktor eksisnya perkawinan model Samin dapat dipahami batas berlakunya hukum adat, nilai universal hukum adat, sumber hukum adat, akulturasi hukum adat dengan tradisi masa kini. Dalam konteks batas personal, berlakunya ajaran Samin Kudus terbatas pada komunitasnya, sedangkan batas teritorial berlakunya ajaran Samin Kudus hanya di wilayah yang berpenghuni komunitas Samin. Paparan di atas, masyarakat Samin Kudus lebih menomorsatukan ajaran nenek moyang, mikul duwur, mendem jero. Kebahagiaan telah mereka miliki dengan taat pada ajaran leluhurnya. Dalam konteks budaya, keunikan tersebut sesuatu yang perlu diuri-uri bila negeri ini melanggengkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kokohnya masyarakat Samin Kudus melaksanakan perkawinan adat karena keberadaan tokoh dan orangtua Samin masih eksis dijadikan tauladan hidup bagi generasinya dalam nguri-uri budaya dan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Kedudukan tokoh adalah sebagai bapak dan pemimpin. Peran bapak diharapkan menyelesaikan permasalahan, memberi petunjuk, dan nasehat. Adapun peran pemimpin sebagai pendamai jika komunitas adatnya diganggu komunitas lain. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh botohnya (tokoh adatnya). Bermodalkan etika sosial yang santun, komunitas Samin Kudus ketika melaksanakan perkawinan yang tidak menyertakan peran negara (KUA atau catatan sipil) pun tidak direspon negatif oleh lingkungannya yang non-Samin karea interaksi sosial keduanya baik. Dalam kaca pandang birokrasi bahwa KUA adalah birokrat pemerintah pada level kecamatan yang bertugas di antaranya memfasilitasi perkawinan komunitas muslim. Akan tetapi, karena komunitas Samin pemeluk agama Adam, berarti bukan wilayah kerja KUA.
Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Samin
Perempuan yang menikah dengan cara Samin, data yang diperoleh penulis, bila terjadi perceraian menderita dua hal, maksudnya, secara sosial dianggap gagal dalam mengarungi mahligai hidup berkeluarga sehingga dicibir lingkungannya. Adapun secara psikis, data yang diperoleh penulis, setelah dicerai, dapatkah suami bertanggung jawab menafkahi anaknya yang diasuh oleh mantan isterinya? Hal ini sebagai penanda bahwa ajaran Samin secara normatif memulyakan umat manusia, akan tetapi dalam tataran realitas, oknum warga Samin juga manusia yang dibekali Tuhan hati dan nafsu. Bila nafsu mendominasi dalam sebuah aktifitas, yang terjadi adalah hal negatif yakni penelantaran anak. Secara yuridis, bila mantan isteri menuntut hak anak hasil perkawinannya, tidak dapat menggugat karena tidak ada bukti hukum karena tidak memiliki surat kawin.  
Dengan deskripsi tersebut, menegaskan bahwa penelitian ini mendedahkan eksisnya model perkawinan yang tidak taat produk hukum positif berimbas negatif bagi perempuan dan anaknya bila terjadi perceraian. Satu data yang diperoleh penulis bahwa mantan isteri dana anak dirugikan karena tidak diberi hak nafkah dlohir. Perkawinan Samin hanya mengandalkan patuh pada ajaran leluhurnya, tetapi lemah di sisi hukum positif dan perempuan berada pada posisi dirugikan.
Akan tetapi, Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB untuk pertama kalinya gadis warga Samin di Kudus Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo kawin dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993 jejaka muslim ini perkawinannya secara Samin sehingga menjadi Samin dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus..Pada tanggal 16 Mei 2019 terbitlah akta kawin keduanya oleh Kantor Dukcapil Kudus berdasarkan akta perkawinan Nomor 3319-KW-16052019-0001. Perkawinan ini difasilitasi tokoh (botoh) Samin di Kudus, Budi Santoso. Keberadaan Budi berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor 01/SKT/KT/I/19 tanggal 23 Januari 2019. Penunjukan ini diawali dengan terdaftarnya Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin Kudus berdasarkan tanda inventarisasi dari Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor TL.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal 11 Desember 2018. Selanjutnya, warga Samin di Kudus mengusulkan Budi Santoso sebagai sesepuh penghayat Samin kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin Nomor 01/SKT/KT/19. Dengan demikian, sebagian warga Samin di Kudus (di bawah naungan Budi Santoso) hingga ditulisnya naskah ini perkawinannya baru satu yang dicatatkan di Kantor Dukcapil, sedangkan warga Samin di Kudus yang tidak di bawah naungan Budi Santoso belum ingin mencatatkan perkawinannya. Tujuan mencatatkan perkawinan tersebut adalah ingin meningkatkan status kependudukan suami/istri dan anak warga Samin sebagai warga negara yang status perkawinan dan anak yang dilahirkan sah menurut hukum positif. Adapun warga Samin yang tidak mencatatkan perkawinannya bertujuan mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko. 
Kesadaran warga Samin yang mencatatkan perkawinannya tersebut masih memiliki pekerjaan rumah bagi pemuka penghayat Samin di Kudus (Budi Santoso) bahwa perkawinan warga Samin sebelum tanggal 25 April 2019 yang tidak dicatatkan dan memiliki anak, bila status perkawinan dan anak hasil perkawinan yang tak dicatatkan mendapatkan pengakuan menurut hukum positif maka perkawinan (yang tidak dicatatkan) harus mendapatkan penetapan pengadilan. Birokrasi di bidang hukum (peradilan) ini, idealnya Pemda Kabupaten Kudus responsif dengan memfasilitasi proses penetapan pengadilan dengan memberi pemahamman dan kemudahan lainnya. 
Simpulan
Beragama yang terletak dalam hati dan teraplikasikan dalam perilaku sosial pada dasarnya wilayah diri yang perlu dilindungi oleh publik dan negara. Perilaku beragama dalam hal ini perkawinan Samin di Kudus pun perlu diposisikan sebagai wilayah diri (Samin) yang tidak ideal jika diganggu kenyamanannya, terutama aspek HAM. Perkawinan Samin juga memenuhi kaidah perundangan berupa adanya wali (orangtua), saksi (tamu undangan dan keluarga), adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, mahar (yang tidak dinyatakan secara terbuka di hadapan forum nyuwito), dan sekufu (seagama). Tidak disertakannya peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) karena dalih bahwa Nabi Adam AS ketika kawin dengan Hawa pun tidak menyertakan ’catatan tertulis’ (baca: surat nikah), sebagai esensi dasar pijakan dalam ajaran leluhurnya. Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman dalam berkeluarga dan berinteraksi sosial dengan lingkungan dan pemerintah RI, tidak mempersoalkan ’surat’. Selama ini, argumen pentingnya surat nikah (produk KUA atau Kantor Catatan Sipil) sebagai bentuk antisipasi negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan. Dengan pencatatan nikah versi pemerintah agar mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi, sejak 25 April 2019 warga Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dukcapil Kudus.
Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip Samin dalam berperilaku, termasuk dalam perkawinan. Jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan, diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari. Hal ini didukung data yang telah diperoleh penulis, tidak ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan, apalagi bagi suami atau isteri nikah lagi dengan cara berbohong dengan statusnya yang telah nikah, tetapi mengaku belum nikah. Semua itu merupakan pesan moral bagi publik yang selalu mendewa-dewakan formalitas, kadangkala menafikan realitas kehidupan yang etis. Sebagaimana digambarkan warisan leluhurnya, Ki Samin, sebagai esensi Samin utuh yakni berprinsip untuk tidak drengki (membuat fitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati), nyiyo marang sepodo (berbuat nista), dan bejok reyot iku sedulure yen gelem dindaku dulur (mengaku siapapun sebagai saudara). Sekaligus berpantangan dalam bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam, seperti padi di sawah), jumput (mengambil barang yang tidak menyatu dengan alam, seperti beras), dan nemu (menemukan). Meskipun, warga Samin adalah manusia yang dibekali oleh Tuhannya (Yai) berupa akal dan nafsu, sehingga berpeluang menjadi orang yang taat prinsip atau tidak taat prinsip Samin. Semua itu adalah diri pribadi masing-masing sebagai dewan jurinya.
Persoalan besar bila RUU KUH Pidana Pasal 284 bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah (di antaranya tak dicatatkan di Kantor Dukcapil, sebagaimana warga Samin, karena kategori melanggar UU Perakawinan) melakukan persetubuhan akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Bila RUU tersebut disahkan maka warga Samin yang dilaporkan oleh pihak lain karena kepentingan pelapor semata dengan dalih perkawinan warga Samin tak sesuai perundangan maka warga Samin menjadi pelaku kriminal.
Akan tetapi, pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui judicial review warga penghayat kepercayaan bahwa kolom agama dalam KTP warga penghayat yang semula diberi tanda setrip (-) diubah menjadi ditulis penghayat kepercayaan. Merespon keputusan MK tersebut, sebagian warga Samin yang membentuk wadah bagi warga Samin berbadan hukum, mengusulkan pemukanya sebagai pemuka penghayat Samin di Kudus, dan menjadi fasilitator perkawinan penghayat Samin hingga perkawinannya dicatatkan dan  mendapat akta kawin dari Dukcapil Kudus.   

Daftar Pustaka
Endraswara, Suwardi. Budi Pekerti dalam Budaya Jawa.Yogyakarta: Hanindita. 2003.
Faturrohman, Deden. Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS.2003.
Kardi, Hardjo. Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko. tanpa penerbit.1996.
Mukodi dan Afid Burhanuddin. Pendidikan Samin Surosentiko. Lentera: Yogyakarta.2015.
Rosyid, Moh. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008.
--------.  . Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin. Yogyakarta: Idea Press.2009.
--------. Perempuan Samin Dehumanisasi Sistemik di tengah Benturan Budaya Dominan. Yogyakarta: Idea Press.2010.
Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. Masyarakat Samin Siapakah Mereka?Yogyakarta: Nuansa.2003.
Utomo, Stefanus Laksanto. Budaya Hukum Masyarakat Samin. Alumni: Bandung.2013.