Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ro'is Alfauzi

Abstract


Provinsi Ibu Kota Jakarta Merupakan bagian terpenting dari Negara Indonesia, provinsi ini sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan, jakarta menjadi pusat berbagai bisnis mulai dari skala nasional hingga internasional dan sebagai daerah padat penduduk, Jakarta juga merupakan tujuan utama para perantau untuk mencari pekerjaaan. Sebagai provinsi daerah otonom khusus maka perlu diberikan kekhususan tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam konsideran huruf a dan b UU No. 29 Tahun 2007 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini. Maka dalam praktik otonomi tersebut DKI Jakarta juga berbeda dalam mengurusi rumah tangganya sehingga Pemimpin daerah/Gubernur juga mempunyai fasilitas khusus seperti dapat menhadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota NKRI.

Keywords


DKI Jakarta, Daerah Otonom, Desentralisasi

Full Text:

PDF

References


Baharudin. Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Ngara Kesaturan Republik Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2016.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

D.Juliantara, dkk. Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis. Bantul: Pondok Edukasi, 2006.

H Alvionita, dkk. Pengaturan Otonomi khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia (Thesis). Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. 2014.

Hoessein, Bhenyamin. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Yayasan Tifa, 2005.

Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Na Endi Jaweng, Robertus. Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia (Tesis), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.

Pratama. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam kelola Pemerintah Daerah di Era Demokrasi (Jurnal Pendidikan), Program Study Pertahanan Nasional, Univeersitas Gajah Madha, 2015

Sirajuddin. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press, 2016.




DOI: https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


INDEXED BY

View My Stats