Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru

  • Farid Setiawan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PW Muhammadiyah DIY

Abstract

Muhammadiyah always asserts itself as a social-religious organization to keep it from the (practical) political world. Here, the political potency does not mean that it is in the form of institutional involvement, but it is rather on the policy and the efforts of Muhammadiyah in changing or influencing any policy. The critical attitude of Muhammadiyah organization in moral movement is visible in giving response to policy that is in colonial literature is called the Godsdiensonderwijs. Muhammadiyah attitude toward the teacher ordinance policy is not carried out radically and confrontationally. Muhammadiyah political attitude looks elegant, flexible, and accommodating with a scheme of high politics and allocative politics.

Muhammadiyah senantiasa menegaskan dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menjaga jarak dengan dunia politik (praktis). Potensi politik yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk keterlibatan kelembagaan, tetapi lebih pada kebijakan dan upaya Muhammadiyah dalam merubah atau mempengaruhi setiap polese. Sikap kritis Organisasi Muhammadiyah dalam gerakan moral tampak dalam merespons kebijakan yang dalam literatur kolonial disebut Godsdiensonderwijs.Sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan ordonansi guru tidak dilakukan dengan cara radikal dan konfrontatif. Sikap politik Muhammadiyah justru tampak elegan, lentur, dan akomodatif dengan skema politik tinggi dan alokatif.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
SETIAWAN, Farid. Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru. Jurnal Pendidikan Islam, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 47-70, sep. 2014. ISSN 2356-3877. Available at: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1157>. Date accessed: 17 oct. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.14421/jpi.2014.31.47-70.