Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan)
Sebagai salah satu bidang terpenting dalam hukum Islam, hukum keluarga mendapatkan legitimasi hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hasil kesepakatan (konsensus) banyak pihak, baik politisi, organisasi wanita, maupun agamawan, dan menjembatani ketegangan kepentingan negara serta antara hukum Islam dan hukum adat, yang telah menjadi living law (hukum yang hidup) di masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat reformatif-progresif untuk kaum wanita diterapkan, di antaranya asas monogami, pencatatan perkawinan, dan batas usia perkawinan. Selama empat dekade UU Perkawinan dicanangkan, terhitung hanya ada dua perubahan mendasar terkait materi undang-undang, yaitu status anak luar kawin dan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Beberapa permohonan judicial review yang lain ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. Melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi permohonan judicial review Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah. Putusan ini mengundang kekecewaan banyak pihak dikarenakan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan cacat sebagai resiko dari melahirkan di usia dini, serta terputusnya akses terhadap pendidikan. Pernikahan anak secara tidak langsung mempengaruhi kualitas bonus demografi generasi produktif yang akan dihadapi Indonesia pada rentang watu 2020-2030 mendatang. Penelitian ini mendiskusikan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pernikahan? Bersifat deskiptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqa>s