PEMBELAJARAN BERNUANSA GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) DI SEKOLAH INKLUSI

Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, Vivi Vellanita Wanda Damayanti
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
evimuafiah@iainponorogo.ac.id, puspita@iainponorogo.ac.id, vvellanita@gmail.com 

Abstrak
Sekolah Luar Biasa (SLB) yang didirikan untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan, ternyata di sisi lain menjadikan anak-anak ini terkelompokkan berdasar pada kategorisasi kekhususannya, sehingga mereka menjadi eksklusif. Hal ini berbeda dengan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua anak  untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan serta peran gender masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bernuansa Gender Equality and Social Inclusion (GESI) di sekolah inklusi di Ponorogo. Analisis difokuskan pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data yang meliputi tahapan reduksi data, paparan data dan verifikasi data serta penarikan  kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran bernuansa GESI diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam terutama pada siswa berkebutuhan khusus dan tanpa membeda-bedakan antara peran laki-laki dan perempuan. 
Kata Kunci: Gender Equality, Social Inclusion, Sekolah Inklusi

Abstract
The Special School (SLB) which was established to assist Children with Special Needs (ABK) in accessing education, turns out to be on the other hand, to make these children grouped based on their specificity, so that they become exclusive. This is different from inclusive education, which provides opportunities for all children to learn together in public schools. These learning opportunities are implemented by taking into account the diversity and needs and gender roles of each individual. This study aims to describe learning with the nuances of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in inclusive schools in Ponorogo. The analysis is focused on the aspects of access, participation, control, and benefits in learning at the school. The research stages began with data collection (observation, interviews, and documentation), data analysis which included the stages of data reduction, data exposure and data verification and drawing conclusions. The results of the study state that GESI-style learning is applied in the implementation of learning by paying attention to the various needs and abilities of students, especially students with special needs and without differentiating between the roles of men and women.
Keywords: Gender Equality, Social Inclusion, Inclusive School

Pendahuluan
Sekolah Luar Biasa (SLB) telah memisahkan dan mengeksklusifkan anak-anak berkebutuhan khusus dari anak-anak pada umumnya. Pada dasarnya keberadaan sekolah luar biasa merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai kebutuhan. Namun jumlah SLB tidak sebanyak sekolah reguler dan sangat terbatas serta biasanya sulit diakses bagi mereka yang tinggal jauh dari kota kecamatan atau kabupaten. Minimnya interaksi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus menyebabkan masyarakat menganggap anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai masyarakat yang berbeda dengan mereka. Begitu pula sebaliknya, anak-anak berkebutuhan khusus merasa mereka bukan dari bagian masyarakat sekitar. Hal ini menjadi dasar pentingnya sekolah inklusi yang bisa menjembatani relasi antara kedua kelompok tersebut.
Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi harus diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak dalam dunia pendidikan ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan, khususnya sekolah, dalam melaksanakan pembelajaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak  untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masing-masing individu. Keberadaan pendidikan inklusif ini mendukung adanya pendidikan yang berkeadilan, yaitu pendidikan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan bahkan kelas sosial dan konstruksi sosial. Pendidikan inklusi juga berusaha mengoptimalkan perkembangan potensi anak serta fokus dalam memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Termasuk pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian pendidikan inklusif. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah umum harus pendapat perhatian yang lebih dari lembaga penyelenggara pendidikan, hal ini sebagai upaya lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak.
Layanan pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus hendaknya menggunakan pendekatan humanis, bahkan harus mempertimbangkan pemenuhan HAM dan kesetaraan gender. Pandangan pendekatan humanis tersebut sangat menghargai kesamaan manusia (equal) dan kesempatan yang sama besarnya (equity) antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Pembelajaran di setiap lembaga pendidikan membutuhkan pengaturan. Salah satu paradigma yang harus dimasukkan dalam pembelajaran yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan adalah kesetaraan gender sosial inklusi/gender equality and social inclusion (GESI). Pembelajaran dengan paradigma GESI untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan pembelajaran untuk semua lapisan masyarakat, yaitu laki-laki, perempuan, cacat, miskin, berbagai suku, berbagai warna kulit, dan status ekonomi. Jika mengiginkan terlaksananya pembelajaran gender dan sosial inklusi, maka diperlukan paradigma gender dan sosial inklusi (GSI) dalam manajemen pembelajaran. Dimasukkannya paradigma GSI dalam manajemen pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan) akan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang inklusif yang responsif gender juga.
Sekolah inklusi di Ponorogo saat ini mulai berkembang di antaranya SD Immersion dan SDIT Qurrota A’yun. Lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga pendidikan umum tingkat dasar yang mempunyai beberapa siswa berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran yang tidak memisahkan antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain menjadi salah satu alasan pentingnya diterapkannya gender equality and social inclusion (GESI) dalam pembelajarannya. Penerapan GESI di sekolah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati pada diri siswa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di masyarakat sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.
Penelitian ini bertujuan melihat eksistensi sekolah inklusi dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dapat diperoleh oleh seluruh siswanya. Sekolah inklusi yang dipilih adalah sekolah inklusi tingkat dasar sebagai tingkat awal yang sangat tepat untuk diterapkannya gender equality and social inclusion. Aspek kesetaraan dan keadilan gender sosial meliputi empat hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses berkaitan dengan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan hak-hak dasar. Partisipasi merupakan pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya. Kontrol berkaitan dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Manfaat berkaitan dengan keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan.
Pembelajaran Inklusif Gender dan Sosial
Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan GESI dan sekolah inklusi. Beberapa diantaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Sigit Priatmoko dengan judul Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender di Madrasah Ibtidaiyah. Kajian itu menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar yang mewakili Islam diklaim mampu mengorganisir keadilan pendidikan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan pembelajaran inklusif gender, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. 
Sedangkan Yayah Chanafiah melakukan penelitian pengembangan pembelajaran dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender yang Inovatif pada Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa materi pokok Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan yang disampaikan pada buku ajar di Provinsi Bengkulu belum mencerminkan materi yang resonsif gender, penanaman nilai budaya di keluarga menyebabkan pemahamannya berdasarkan sangat bias gender, pandangan guru dan siswa terhadap tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan masih konvensional dan cenderung bias gender, dan buku Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan kurang mengapresiasi kebutuhan, pengalaman dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan sehingga perlu adanya kasus seperti ini maka diperlukan perbaikan silabus. 
Berbeda pula dengan Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati yang meneliti tentang Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu sekolah yang dapat dijadikan rujukan informasi sekolah inklusif di Surakarta adalah SD Lazuardi Kamila. Keberadaan sekolah ini mampu memfasilitasi sekolah-sekolah inklusi lainnya untuk mengoptimalkan pendidikan inklusi agar lebih berkembang dan dapat memperbaiki diri.
Kajian berikutnya adalah penelitian Nissa Tarnoto dengan judul Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa terdapat berbagai permasalahan yang ditemui guru terkait kesiapan sekolah inklusi, antara lain kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK, kurangnya kepedulian orangtua terhadap ABK, selain itu banyaknya siswa ABK dalam satu kelas, dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah.
Kajian tersebut telah membuktikan bahwa pendidika yang responsif gender dan pendidikan inklusi sangat perlu dilakukan dan diterapkan secara masif untuk pemenuhan hak anak dalam pelayanan pendidikan. Hasil kajian tersebut merupakan referensi dalam melakukan kajian ini dan kajian lainnya. Selain itu juga memberikan gambaran awal terhadap analisis tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pendidikan. Kajian ini juga membahas tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial, namun dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Sekolah inklusi memiliki siswa yang heterogen, sehingga kesetaraan gender dan inklusi sosial sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran.
Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan hasil kajian penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau sering disebut case study. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengenal secara mendalam tentang latar belakang dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu sesuai dengan kenyataannya. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan di sekolah inklusi yang ada di Ponorogo, yaitu SDIT Qurrota A’yun dan SD Immersion. Kedua sekolah ini dipilih karena merupakan lembaga sekolah yang menerapkan pembelajaran bernuansa Gender Equality and Social Inclusion dengan memperhatikan kesetaraan semua siswa yang heterogen di sekolah tersebut. Sekolah inklusi adalah sekolah umum atau sekolah reguler yang memiliki siswa dengan latar belakang yang beragam, meliputi latar belakang gender, keluarga, ekonomi, dan budaya setiap anak yang tidak sama, serta memiliki siswa yang berkebutuhan khusus.
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul adalah data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembelajaran yang dapat dialami oleh para siswa di lembaga atau sekolah inklusi. Data-data tersebut untuk selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Pembelajaran Bernuansa Gender Equality and Social Inclusion (GESI)
Analisis tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam kajian gender sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keempat faktor ini merupakan satu kesatuan dalam analisis kesetaraan. Dengan menganalisis salah satu aspek, ada kemungkinan aspek lain juga akan muncul secara bersamaan.
Berdasarkan deskripsi data yang telah disampaikan diketahui bahwa SDIT Qurrota A’yun dan SD Immersion Ponorogo menerapkan pembelajaran bernuansa Gender Equality and Social Inclusion dengan memperhatikan kesetaraan semua siswa yang heterogen di sekolah tersebut. Penjelasan dapat dijabarkan melalui akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dipertimbangkan dan diberikan sekolah kepada siswanya dalam pelaksanaan pembelajaran.
1.	Akses dalam Pembelajaran 
Akses berkaitan dengan kesempatan untuk mengetahui atau masuk ke dalam suatu program. Akses mempertanyakan apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil dalam memanfaatkan/memperoleh sumber-sumber daya pembangunan. Akses ini nanti yang akan mengantarkan pada kesetaraan semua pihak dalam berpartisipasi, mengontrol, dan memberi manfaat pada program yang akan dilaksanakan.
Dalam perencanaan pembelajaran, sekolah inklusi melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum, seperti yang disampaikan wali kelas di sekolah inklusi sebagai berikut.
“Beberapa yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran dan juga penyusunan kurikulum sekolah inklusi adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru kelas atau guru mapel, dan guru pembimbing khusus (GPK).” 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal yang dapat mengakses penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pihak-pihak yang dapat berkontribusi untuk berpartisipasi dan mengontrol kebermanfaatan pembelajaran untuk seluruh siswa. Pihak internal selaku pelaksanan pembelajaran juga memiliki akses yang seluas-luasnya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran karena pelaksanalah yang akan banyak berinteraksi dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.
Selanjutnya, setelah proses perencanaan pembelajaran yaitu proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusi di Ponorogo memperhatikan faktor akses dalam praktiknya. Berikut dipaparkan oleh guru kelas tentang proses pelaksanaan pembelajarannya.
“Proses pembelajaran siswa inklusi berada bersama-sama dengan siswa reguler dalam satu kelas. Hanya pada kondisi tertentu siswa bisa diajak untuk meninggalkan kelas.” 
Proses pembelajaran dilaksanakan secara bersamaan untuk memberikan akses yang sama kepada semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus begitu juga dengan siswa laki-laki dan perempuan. Selain dijadikan dalam kelas yang sama, semua siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan juga diberi akses yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk diskusi seperti yang disampaikan oleh guru kelas berikut.
“Kesempatan menyampaikan pendapat dan bertanya antara ABK reguler, laki-laki dan perempuan itu sami mawon.”
Dalam pelaksanaan pembelajaran ada juga pembiasaan, salah satunya dengan menerapkan piket kebersihan dan kerapian kelas. Dalam pembagian piket, sekolah memberikan kebebasan kepada siswa untuk membagi tugas-tugas piket, tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan serta reguler dan berkebutuhan khusus, sebagaimana wawancara berikut.
“Dalam pelaksanaan piket semua memiliki kesempatan yang sama, Kita kan ada MPAS yang kadang 3 hari, nah di situ kita jabarkan, kita buat program kelas, 5K, piket itu. Di situ kita setelah menyusun piket, kita jelaskan tugas piket itu seperti ini ini, guru itu juga punya tugas piket. Tugas piket guru itu gini-gini. Jadi, ada kesamaan, kemudian tidak ada kok laki-laki yang memimpin, kan tiap mau masuk kelas itu ada yang memimpin gitu. Tidak ada yang cewek cowok, itu nggak. E tugasnya piket itu ini-ini, berarti kadang anak sendiri yang membagi, kamu-kamu yang menyiapkan nanti aku tak yang menghapus.”
Akses dalam pelaksanaan piket tidak ada batasan untuk semua siswa. Setelah dijelaskan tugas-tugas piket untuk siswa, siswa cenderung membagi sendiri tugas-tugas piketnya dan tidak akan sama tugasnya setiap hari.
Selain pembelajaran di dalam kelas, di sekolah inklusi juga selayaknya sekolah umum lainnya, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Semua kegiatan eksrtrakurikuler dapat diakses oleh siswa reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh kepala sekolah berikut.
“Untuk ekskul pilihan diberikan angket, sehingga jika ingin ikut harus atas persetujuan orang tua dalam memilih ekskul, setidaknya memilih 1 ekskul, maksimal 3 karena akan ada yang jamnya sama. Untuk yg spesial kembali pada program individu, kalau gambar ya gambar sehingga disesuaikan dengan keadaan/kemampuan anak dan persetujuan orang tua. Dalam pemberian angket, tidak ada perbedaan antara yang spesial dan tidak. Akan tetapi tetap dikomunikasikan denga orang tua. Sehingga bisa menyesuaikan ekskul yang tepat.”
Dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler semua siswa diberi akses yang sama untuk mengikutinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya angket yang bisa diisi sendiri oleh siswa dengan pertimbangan orang tua, seperti yang disampaikan pada hasil wawancara tersebut. Orang tua juga dilibatkan dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi akses orang tua atau wali murid untuk mengetahui kegiatan anaknya di sekolah juga diperhatikan oleh sekolah, seperti yang tertuang dalam hasil wawancara berikut.
“Kegiatan ekstrakurikuler pemberitahuannya ada online dan offline, untuk pemberitahuan yang memerlukan persetujuan dan tanda tangan orang tua, maka surat dititipkan ke siswa untuk disampaikan ke orang tua. Untuk ekskul ada yang wajib dan ada pilihan. Untuk yang pilihan biasanya membutuhkan persetujuan orang tua. Anak diberikan kebebasan dalam memilih satu kegiatan ekskul dan anak harus bertanggung jawab terhadap pilihannya dan ada batasan untuk mengikuti kegiatan tersebut misal 1 tahun yang akan menjadi komitmen anak dan orang tua.” 
Dalam pelaksanaan pembelajaran, pihak sekolah dan siswa juga memerlukan fasilitas untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Fasilitas yang tersedia di sekolah inklusi ini dapat diakses oleh semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus dan baik laki-laki maupun perempuan. Berikut penjelasan kepala sekolah tentang pengadaan dan penggunaan fasilitas yang ada di sekolah.
“Fasilitas khusus untuk ABK itu ada ruang ke-BK-an, ruangan khusus untuk terapi individual. Fasilitas khusus siswa reguler yang tidak bisa diakses siswa berkebutuhan khusus tidak ada. Siswa ABK di kita tidak ada masalah secara motorik jadi bisa menggunakan semua fasilitas, mereka hanya bermasalah dalam keterlambatan belajar, secara intelektual. Sehingga semua tempat bisa diakses oleh anak ini. Fasilitas yang membedakan laki-laki dan perempuan itu ada pada penyediaan kamar mandi, tempat wudhu, kayaknya itu aja ya, kalau yang lain bangku kelas. tapi biasanya itu blok utara perempuan dan blok selatan itu laki-laki, tapi masih dalam satu kelas.”
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa sekolah tidak memberi batasan kepada semua siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus dan baik yang laki-laki mapun perempuan. Meskipun diberi akses sepenuhnya untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, keterbatasan siswa berkebutuhan khusus menjadikannya tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut, seperti yang terdapat dalam penjelasan berikut.
“Fasilitas untuk siswa reguler yang tidak bisa diakses oleh siswa berkebutuhan khusus: tidak ada, semuanya bisa. Misalnya alat-alat lab, kan Karena ABK tidak bisa mengaksesnya, karena keterbatasan kemampuannya, maka gurunya membimbing sesuai kemampuan siswanya, kalau ndak bisa ya dicarikan alternatif yang lain.”
Siswa di sekolah inklusi juga memiliki program-program khusus. Program khusus ini dibuat berdasarkan perencanaan pembelajaran seperti yang dijelaskan sebelumnya. Program khusus ini untuk mewadahi kebutuhan siswa, terutama siswa berkebutuhan khusus, sebagaimana wawancara berikut.
“Program khusus untuk siswa inklusi yang melibatkan orang tua adalah Komite Wali Mutiara, khusus untuk wali murid ABK, untuk sharing perkembangan anak-anak dengan wali kelas. Program khusus untuk ABK termasuk dalam Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk masing-masing siswa ABK.” 
Program khusus ini dirancang khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi aksesnya terbatas hanya untuk siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan siswa reguler juga memiliki program sendiri yang juga bisa diakses secara terbatas oleh siswa berkebutuhan khusus, yaitu seperti program literasi dengan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan literasi ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Keterbatasan akses ini bukan dikarenakan ada pembatasan dari pihak sekolah, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah. 
Selain pengadaan fasilitas, dan pengadaan program khusus proses pembangunan juga merupakan salah satu aspek yang mendukung jalannya pembelajaran di kelas. Pihak-pihak yang dapat mengakses perencanaan pembangunan di sekolah inklusi dijelaskan sebagai berikut.
“Pihak yang dilibatkan dalam perencanaan pembangungan adalah yayasan dan orang tua wali melalui rapat komite serta kepala sekolah.”
Dengan adanya akses yang dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam perencanaan pembangunan, tentunya sekolah ini telah memperhatikan beberapa kepentingan seluruh siswa yang nantinya akan menggunakan fasilitas hasil pembangunan.

2.	Partisipasi dalam Pembelajaran 
Partisipasi berkaitan dengan keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan dan terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan Pada umumnya perempuan atau suara perempuan kurang atau bahkan tidak terwakili karena kendala peran gendernya. Dalam pembelajaran bernuansa GESI akses tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan tetapi juga dengan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus.
Dalam praktiknya, pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi telah memperhatikan kesetaraan akses. Deskripsi tentang akses dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi bahan penting untuk mendeskripsikan bagaimana pihak-pihak yang dapat mengakses kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi. 
Penyusunan perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi melibatkan beberapa pihak internal dan eksternal. Pihak yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, selain pihak sekolah dan orang tua juga ada psikolog. Psikolog berpartisipasi aktif dalam menganalisis hasil observasi terhadap siswa. Observasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui kondisi siswa sebelum menentukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada awal tahun ajaran baru, siswa kelas 1 diobservasi oleh guru yang telah mendapat pelatihan dengan instrumen yang telah disediakan. Selanjutnya, hasil observasi dianalisis oleh pihak psikolog dari lembaga mitra.
Partisipasi aktif pihak sekolah dalam merencanakan pembelajaran ditunjukkan dalam hasil wawancara berikut.
“Direncanakan, bahkan sampai gini kita kan harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, sampai kok anak itu seperti ini, kita telisik, kenapa ini terjadi. Bahkan, mohon maaf, kita sampai begini, kita mencari info, o ternyata orang tuanya sedang apa itu, ada masalah, itu kan berimbas pada anak, kemudian ada yang ternyata single parent, itu kan berarti siswa tersebut ternyata kehilangan sososk seorang ayah, nah kita usahakan, o berarti wali kelasnya yang memberikan sosok ayah, wali kelasnya laki-laki atau shadow teacher-nya, kalau dulu ada ya, berarti dikasih GPK yang laki-laki untuk memberikan figur ayah.”
Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, pihak sekolah sangat aktif menggali informasi tentang kondisi siswa. Jika kondisi siswa dapat memengaruhi pembelajaran siswa di kelas, pihak sekolah akan mengambil langkah untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Seperti yang dicontohkan pada hasil wawancara di atas yaitu penentuan guru pendamping khusus (GPK) untuk siswa. Dalam penentuan GPK, pihak sekolah sangat memperhatikan kondisi siswa yang memerlukan sosok seorang ayah, sehingga untuk siswa tersebut dipihkan GPK laki-laki untuk melengkapi kebutuhan siswa.
Dalam pelaksanaan pembelajaran, semua siswa dapat berpartisipasi. Baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan tidak adanya pembedaan kelas seperti yang disampaikan sebelumnya, partisipasi siswa di dalam kelas semakin tidak dibatasi.
Semua siswa dalam kelas memang dapat berpartisipasi tanpa kecuali, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus. Kendala inilah yang membuat partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menjadi terbatas, sebagaimana hasil wawancara berikut.
“Semuanya kita beri kesempatan walaupun kadang pertanyaannya apa serta jawabannya apa, kita tampung semua pertanyaannya kita. Kita beri apresiasi untuk yang menyampaikan pendapat, bertanya, dan menjawab. Walaupun kadang menjawabnya itu dibantu oleh GPK. Umpama jawabannya kurang jelas, GPK-nya itu memancing siswa untuk menjawab atau memberi jawab, coba yang ini terus dia menirukan, oh itu jawabannya tadi.”
Berdasarkan paparan tersebut maka dapat diketahui bahwa semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, termasuk siswa berkebutuhan khusus serta tidak membedakan partisipasi siswa perempuan dan laki-laki. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, guru dapat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus juga didampingi oleh GPK untuk membantu dan melatih kemampuan berkomunikasinya di dalam kelas, khususnya dalam diskusi saat pembelajaran berlangsung.
Dalam kegitan ekstrakurikuler, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada batasan siswa laki-laki dan perempuan serta reguler dan berkebutuhan khusus dalam mengakses kegiatan ektrakurikuler. Semua siswa diberi kesempatan yang sama namun tetap dengan persetujuan orang tua dan kemampuannya. Dengan adanya akses tersebut, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti penjelasan hasil wawancara berikut.
“Umpamanya Akbar dan Felis itu ikut kegiatan seni tari, berarti habis itu langsung ke kelompok seni tari. Felis atau yang perempuan kalau yang di sini jathil, kemudian yang Akbar atau laki-laki masuk ke warok. Kalau seni tari itu ada kelas bawah sendiri dan kelas atas sendiri, karena itu tadi ada jathil, warok dan sebagainya. Kemudian untuk yang ABK dan yang reguler tidak dibedakan dalam kegiatan ini. Kami kan sebelumnya sudah melakukan observasi melalui MIR (Multiple Intelligence Research) maka wali kelasnya harus paham seperti itu. Misal, Akbar ini siswa yang cerdas, maka kita sarankan ikut ini gitu. Kemudian meraka diberu angket dibawa pulang untuk diisi orang tua, dikumpulkan lagi, nah nanti wali kelas itu mereka oh ini ikut ini, ketika wali kelas loh ini si A ini pintar menggambar kenapa kok ndak ikut ekskul menggambar nanti kita komunikasikan.” 
Partisipasi aktif siswa, guru, orang tua menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Tanpa ada komunikasi di antara ketiganya, pihak sekolah juga akan mengalami kendala dalam mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuannya.

3.	Kontrol dalam Pembelajaran
Faktor kontrol dengan perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki, normal dan ABK. Sekolah inklusi di Kabupaten Ponorogo sangat memperhatikan kontrol dari pihak siswa, khususnya orang tua siswa. Sekolah inklusi tidak membatasi pihak luar, khususnya orang tua, untuk mengontrol pelaksanaan pembelajaran.
Berikut ini wawancara yang menunjukkan adanya kontrol dari orang tua dalam membersamai anak-anaknya belajar di sekolah inklusi.
“Komunikasi dengan orang tua intens karena sejak awal kita sudah berkomitmen bahwa orang tua tersebut nitipkan anak ke sini ya tidak pasrah begitu saja, tapi kan harus ada komitmen bermaterai. Harus ada kerja sama karena jamnya lebih banyak dengan orang tua ketika di rumah.” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, komunikasi antara sekolah dengan orang tua merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi di Kabupaten Ponorogo. Harus ada kerja sama antara pihak sekolah dengan orang tua agar tujuan pembelajaran benar-benar terwujud.
Salah satu bentuk kontrol dari pihak sekolah adalah dengan mengadakan evaluasi. Selain evaluasi pada penyusunan kurikulum, sekolah juga melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara berikut ini.
“Dan selalu ada evaluasi ketika anak itu, kita sudah memasangkan ya, kita sudah pasangkan itu sudah jalan.” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekolah mengontrol kegiatan pembelajaran dengan cara melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, tentunya adalah faktor terpenuhinya kebutuhan semua siswa dalam pembelajaran.

4.	Manfaat dalam Pembelajaran 
Faktor manfaat berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki.  Dalam analisis ini, selain memberi nilai kebermanfaatan untuk perempuan dan laki-laki, juga dianalisis nilai kebermanfaatan untuk siswa laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi juga memperhatikan faktor kebermanfaatan. Seberapa besar manfaat yang diberikan kepada semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus.
Pada perencanaan pembelajaran sekolah inklusi memperhatikan kebermanfaatan yang akan diperoleh semua siswanya baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebuttuhan khusus. Berikut dijelaskan pertimbangan yang diambil sekolah dalam menentukan perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi.
“Perencanaan pembelajaran untuk sementara baru membedakan reguler dan ABK, sedangkan kepentingan siswa laki-laki dan perempuan dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran pembiasaan. Faktor utamanya adalah kondisi siswa.”  
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sekolah inklusi sangat memperhatikan kondisi siswa. Setiap siswa dengan kondisi tertentu tidak bisa jika diperlakukan sama. Berikut dijelaskan kembali mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi.
“Nanti kita sepakati bersama, nanti bisa digunakan sebagai acuan juga dari rekap medik observasi untuk kurikulum, program khususnya dia itu dilihat dari rekap mediknya. dia kebutuhannya apa, kekurangannya apa kelebihannya apa. Misalnya dia bermasalah di motorik berarti dia kan misalnya ada KD (Kompetensi Dasar) untuk menulis itu kan jadi dia diturunkan, dia seharusnya ya tidak usah menulis dulu, setidaknya dia harus mampu menebali huruf dulu. Dari hasil rekam medik diketahui kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus nanti dilihat kurikulum kita yang standar apa, misalnya untuk kelas 1 itu kan ada KD mengucapkan salam secara lisan, anak yang berkebutuhan khusus di wicara kan berarti harus diadaptasikan, oh berarti kalau wicara ndak bisa, apa ya sebagai gantinya agar dia tahu ini adalah salam. Setidaknya indikatornya bagaimana ya anak ini kan gitu untuk kemampuan wicara.”  
Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sebelum pembelajaran dilaksanakan, dalam perencanaan pembelajaran dilaksanakan observasi. Observasi ini bertujuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya yang sesuai untuk siswa. Jadi, nilai kebermanfaatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi sangat diperhatikan. Setiap siswa akan memiliki kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kompetensi dalam pembelajaran juga diturunkan menjadi indikator yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, maka pembelajaran tidak memiliki nilai kebermanfaatan.
Setelah merencanakan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, sekolah inklusi juga memperhatikan aspek kebermanfaatannya untuk siswa. Berikut salah satu bentuk kebermanfaatan yang diperhatikan oleh sekolah inklusi dalam pelaksanaan pembelajaran.
“Kita mau ngasih GPK pun juga dilihat dari anaknya, kondisi GPK, GPK ini karakternya seperti ini, GPK itu karakternya seperti ini dan anak ini karakternya seperti ini. Ini sama ini cocok, yang ini lebih ahli di bidang ini, jadi ini sama ini.”
Dalam pelaksanaan pembelajaran, khusus untuk siswa berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan khusus dari guru pendamping khusus. Pemilihan guru pendaming khusus (GPK) pun tidak asal memilih tapi juga memperhatikan apakah GPK yang akan diberikan akan memberikan manfaat kepada siswa atau tidak.
Selanjutnya pada kegiatan evaluasi pembelajaran, sekolah inklusi juga memperhatikan nilai kebermanfaatannya untuk seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Berikut penjelasan dari pihak sekolah tentang penyusnan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi.
“Evaluasi dalam soal baik lisan, tulis ataupun unjuk kerja yang disusun sesuai dengan kemampuannya.” 
Lebih detail kemampuan yang diperhatikan oleh sekolah inklusi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dijelaskan pada hasil wawancara di bawah ini.
“Karakter anak itu berbeda-beda dan evaluasi juga disesuaikan dengan karakter anak. Ada yang mungkin sudah lancar dalam berbicara akan tetapi menulis belum, tapi kan indikatornya apa siswa bisa menyebutkan berarti kan tidak harus menulis, gitu kan kemudian siswanya menjawab dengan secara lisan, itu juga ada.” 
Acuan evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi sebenarnya mengacu pada standar kurikulum yang sama. Namun, sekolah inklusi menyusun kurikulum berdasarkan kemampuan siswa. Sekolah inklusi memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengkreasikan bentuk evaluasi agar evaluasi yang disusun tepat sasaran dan memiliki nilai kebermanfaatan yang tepat untuk semua siswanya.
Tidak hanya terbatas pada pembelajaran di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah inklusi juga memperhatikan kemampuan siswa dalam membimbing siswa serta menentukan pilihan ekstrakurikeler yang sesuai dan bermanfaat untuk siswa, baik itu siswa laki-laki mapun perempuan dan siswa reguler maupun yang berkebutuhan khusus. 
Hasil observasi awal merupakan pijakan yang dijadikan sekolah inklusi untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan ekstra kurikuler yang akan diikuti oleh siswa. Seperti yang ditunjukkan pada hasil wawancara di atas, siswa tidak asal dalam menentukan ektra kurikuler yang akan dipilih. Observasi awal juga dijadikan pijakan awal oleh sekolah untuk menentukan program khusus apa yang akan diberikan pada siswa. Setiap siswa bisa jadi memilki program khusus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuaannya.
Dalam pengadaan fasilitas, juga ada beberapa pertimbangan yang dijadikan pijakan oleh pihak sekolah inklusi. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kebermanfaatan yang dapat diperoleh oleh siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus.
Di sekolah inklusi terdapat berbagai macam karakter siswa dengan kebutuhan yang berbeda pula, sehingga dalam pengadaan fasilitas diperlukan pertimbangan yang matang agar dapat menyasar semua pihak. Berikut disajikan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sekolah inklusi memperhatikan kebermanfaatan pengadaan fassilitas untuk siswa.
“Fasilitas untuk siswa inklusi berupa media. Katakanlah untuk anak-anak autis itu kan kelemahammya ada dari hasil rekam mediknya, misalnya kesulitan motorik halus, kita menyediakan sarana berupa media untuk melatih motoriknya, sementara sebatas itu, tetapi ketika kita memerlukan kita menghubingi orang tua untuk terapis terdekat.”
Dalam perencanaan pembangunan, sekolah inklusi juga tidak lupa memperhatikan kebermanfaatannya untuk seluruh siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus dan laki-laki maupun perempuan. Berikut ini dijelaskan oleh pihak sekolah pertimbangan yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di sekolah inklusi.
“Biasanya memperhatikan kemudahan untuk anak-anak. Misalnya sarana bermain tidak mungkin saya tempatkan di depan, kan jalan raya. Kami lebih mementingkan kepentingan anak sebenarnya.” 
Berdasarkan hasil wawanca tersebut diketahui bahwa faktor utama dalam perencaan pembangunan adalah kepentingan siswa. Sekolah sangat mengutamakan nilai kebermanfaatan untuk siswanya dengan tidak membedakan kebutuhan antara siswa reguler dan ABK serta siswa perempuan dan laki-laki.

Eksistensi Pembelajaran Bernuansa Gender Equality and Social Inclusion di Sekolah Inklusi Ponorogo
Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, diperlukan beberapa tahap. Tahap pertama sebelum pembelajaran dilaksanakan adalah penyusunan kurikulum. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran juga didukung dengan adanya fasilitas yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses perencanaan yang matang. Selain pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, sekolah inklusi juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas, yakni ekstrakurikuler.
Tahap awal penyusunan perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi Ponorogo dimulai dari observasi. Bentuk observasi yang dilakukan memang berbeda, namun tujuannya adalah sama yaitu untuk mengetahui kebutuhan siswa mereka, baik siswa laki-laki mapun siswa perempuan dan siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus.
Observasi dilakukan di awal tahun ajaran baru, khususnya untuk siswa kelas 1 yang baru masuk. Hasil observasi ini nanti dijadikan pijakan untuk menentukan arah pembelajaran selanjutnya. Observasi awal ini dilakukan oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan psikolog dan orang tua. Hasil observasi awal tersebut dikembangkan oleh pihak sekolah menjadi perangkat pembelajaran untuk siswa reguler dan untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi, diketahui bahwa masing-masing pihak yang dapat mengakses penyusunan perencanaan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam penyusunan kurikulum.
Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi dilaksanakan secara bersamaan. Tidak ada pembedaan tempat antara laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Semua siswa tersebut memiliki akses yang sama dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada pembedaan jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik maupun kemampuan siswa. Semua siswa dianggap memiliki hak yang sama dalam mengikuti pembelajaran.
Partisipasi siswa di dalam kelas juga mendapat kesempatan yang sama. Misal, dalam kelas siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat, hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus ada kendala dalam kemampuan menyampaikan pendapat mereka. Untuk mengatasi hal tersebut siswa berkebutuhan khusus didampingi oleh guru pendamping khusus (GPK) yang akan membantu siswanya dalam menyampaikan pendapat. Guru pendamping khusus bukanlah pembantu siswa, namun mereka adalah penerjemah dan pembimbing khusus yang akan mengarahkan siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran di sekolah inklusi Ponorgo sangat memperhatikan kondisi siswa. Pertimbangan kondisi siswa menjadikan sekolah inklusi ini sangat memperhatikan kebermanfaatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah tidak akan memaksakan pembelajaran yang siswanya tidak akan mampu mengikutinya karena pembelajaran yang memaksakan kepentingan pribadi bukan kepentingan masing-masing siswanya akan menyebabkan kesia-siaan.
Pelaksanaan evaluasi di sekolah inklusi juga sangat memperhatikan kemampuan siswanya. Tidak ada pembedaan evaluasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Namun, untuk siswa berkebutuhan khusus terdapat perlakuan yang berbeda. Semua kembali disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Penyusunan evaluasi di sekolah inklusi ini ada berbagai macam, yaitu 1) disamakan dengan siswa reguler (jika siswa mampu); 2) sebagian disamakan dan sebagian dikreasikan sesuai kemampuan; dan 3) dibuatkan evaluasi tersendiri untuk siswa inklusi. Ketiga jenis evaluasi ini dikembalikan lagi pada kemampuan siswa dan pihak sekolah tidak akan pernah memaksakan siswa untuk menjadi sama dengan yang lainnya.
Ekstrakurikuler juga menjadi salah satu kegiatan pembelajaran untuk siswa. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah inklusi Ponorogo ada banyak macamnya dan pandangan masyarakat terhadap kegiatan tertentu terkadang masih terbatas. Misal kegiatan tari hanya untuk perempuan, olahraga hanya untuk laki-laki, anak berkebutuhan khusus tidak boleh ikut kegiatan ekstrakurikuler karena dianggap tidak mampu, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sekolah inklusi Ponorogo tidak membatasi akses siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler disampaikan oleh pihak sekolah kepada seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus. Selain ektrakurikuler wajib, siswa diberi kebebasan untuk ikut dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Setelah semua siswa mendapatkan informasi dan berhak memilih apapun ekstrakurikuler yang akan diikuti, siswa melakukan konsultasi dengan orang tua. Selain konsultasi dengan orang tua, pihak sekolah juga berkomunikasi dengan orang tua berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di awal tahun ajaran baru. Hasil observasi awal dan konsultasi dengan orang tua tersebut menjadi bentuk kontrol pihak sekolah dan orang tua dalam membimbing siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pemilihan ektrakurikuler di sekolah inklusi ini juga memperhatikan manfaatnya untuk masing-masing siswa.
Pembangunan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan pembelajaran. Dalam pengadaan pembangunan dan fasilitas sekolah inklusi di Ponorogo selalu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dan pertimbangan tersebut selalu berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
Sekolah inklusi di Ponorogo memiliki masing-masing branding dan visi yang berbeda. Branding SD Immersion Ponorogo adalah “Sekolah Unggul Berbasis Multiple Intelligences” dan SDIT Qurrota A’yun adalah “Sekolah Peradaban”. Branding tersebut menjadi pijakan pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. SD Immersion Ponorogo sangat memperhatikan multiple intelligences Howard Gardner, yang beranggapan bahwa kecerdasan manusia tidak bisa dihitung dengan angka. Sedangkan SDIT Qurrota A’yun sangat memperhatikan adab. Manusia yang memiliki adab adalah manusia yang memiliki perilaku yang baik. 
Berdasarkan hasil analisis akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi di Ponorogo diketahui bahwa sekolah inklusi sangat memperhatikan keempat aspek tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran. Analisis pembelajaran bernuansa gender equality and social inclusion jika dilihat dari keempat aspek tersebut adalah bahwa sekolah inklusi di Ponorogo sudah memperhatikan GESI tersebut.
Eksistensi pembelajaran bernuansa GESI di sekolah inklusi Ponorogo jika dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat masih sangat diperhatikan. Sekolah inklusi di Kabupaten Ponorogo sangat memanusiakan manusia dan tidak membedakan satu sama lain. Semua berhak mendapat perlakuan yang baik sesuai kebutuhan mereka.
Simpulan
Pembalajaran bernuansa gender equality and social inclusion diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi Ponorogo. Eksistensi pembelajaran bernuansa gender equality and social inclusion di sekolah inklusi dapat dilihat melalui analisis akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi di Kabupaten Ponorogo.
Sekolah inklusi di Ponorogo, yaitu SD Immersion dan SDIT Qurrota A’yun, sangat memperhatikan akses semua siswa baik laki-laki maupun perempuan dan reguler maupun berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran. Semua siswa dapat mengakses pembelajaran di sekolah inklusi. Setelah dapat mengakses pembelajaran, semua siswa dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran tanpa memisahkan mereka. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi juga sangat memperhatikan kebermanfaatan untuk masing-masing siswa dan tidak memukul rata kemampuan siswa. Pembelajaran di sekolah inklusi dirancang dengan sangat memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sekolah inklusi tersebut tidak akan memaksakan kehendak untuk kepentingan sekolah, yang menjadi fokus perhatian mereka adalah kepentingan dan kemampuan siswanya.
Meskipun demikian, sekolah inklusi tersebut juga tidak bisa menghindari masalah yang mungkin akan terjadi. Misal, sekolah inklusi tersebut memiliki fasilitas yang belum lengkap untuk menampung siswa berkebutuhan khusus secara fisik, misalnya, tunanetra, tunawicara, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan adanya batasan akses dalam penerimaan siswa baru. Meskipun pada dasarnya mereka tidak menolak, tapi sekolah inklusi tersebut memperhatikan kemampuan mereka dalam mengatasi siswa yang akan mereka terima. Jika fasilitas dan sumber daya belum tersedia, sekolah inklusi akan menyarankan siswa tersebut ke SLB terdekat dengan pertimbangan pelayanan yang mungkin lebih baik sesuai dengan kebutuhan khusus secara fisik yang mereka alami.

Daftar Pustaka
Admila Rosada, Menjadi Guru Kreatif: Praktik-Praktik Pembelajaran di Sekolah Inklusi. Yogyakarta: Kanisius, 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008.
Chalimatus Sa’diyah, dkk., “Dimensi GSI dalam Manajemen Pendidikan.” Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial, 59–84. Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009.
Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung: Refika Aditama, 2015

Ery Wati, Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. XIV No. 2, Februari, 2014, http://dx.doi.org/10.22373/jid.v14i2.508 

Indah Permata Darma dan Binahayati Rusyidi, “Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, 2015 https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530 

Jamilah Candra Pratiwi, “Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 2015 https://core.ac.uk/download/pdf/289792593.pdf

Mahmud Arif, “Islam Humanis, Ham, dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Humanis”, Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016
Mudawwamah, dkk. “GSI dalam Manajemen Pembelajaran.” dalam Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial, 104–13. Surabaya: LAPIS PGMI-IAIN Sunan Ampel, 2009
Munif Chatib, Gurunya Manusia, Bandung: Kaifa, 2011
Novi Nur Lailisna, “Pendidikan untuk Kesetaraan”, Musâwa, Vol. 14 No. 2, 2015

 “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak,” 2011
Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati. “Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi.” Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 1, no. 1, 2016. https://doi.org/10.30653/002.201611.7.
Sigit Priatmoko, “Strategi Implementasi Pembelajaran Inklusif Gender Di Madrasah Ibtida’iyah.” Dalam PROCEEDING: The 3rd Annual International Conference on Islamic Education, 2018. https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/proceedings/article/view/274.
Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
“Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 2,” 2002.
Yayah Chanafiah, dkk., Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender yang Inovatif pada Jenjang Pendidikan Dasar di Propinsi Bengkkulu dengan sistem “ICT” (Information and Communication Technology). Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2007. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=361720.