Perlindungan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Berhadapan Hukum
DOI:
https://doi.org/10.14421/musawa.2023.2201.57-71Keywords:
perempuan, korban, pelecehan seksual, pemidanaanAbstract
BN, korban pelecehan seksual kategori catcalling, telah memberikan rekaman berisikan konten asusila secara pribadi kepada HIM. Pemberian rekaman tersebut bertujuan membuktikan sebagai bagian dari korban peristiwa asusila tersebut. Atas perbuatan tersebut, BN mendapatkan vonis bersalah dengan dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlalu elastis dalam mengatur pemidanaan bagi penyebar konten asusila sehingga bisa menjerat korban pelecehan seksual. Paper ini menawarkan rumusan pertimbangan dan penafsiran hukum untuk melindungi perempuan korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Tindak pidana penyebaran konten asusila tidak seharusnya berlaku bagi korban pelecehan seksual yang mana tindakannya menyebarkan konten asusila tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dan membuktikan dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Tujuan penyebaran tersebut harus menjadi pertimbangan Hakim untuk membebaskan pelaku penyebaran dari tindak pidana. Sementara itu, Hakim seharusnya menggunakan metode penafsiran hukum teleologis atau sosiologis dalam menyikapi korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Strategi pembacaan dekonstruktif akan memperkuat metode penafsiran ini. Dengan melakukan intertekstualitas antara UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penafsiran ini akan memahamkan maksud tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang “melanggar kesusilaan” terbatas kepada penyebaran secara publik.
[BN, a victim of sexual harassment in the catcalling category, personally gave a recording containing immoral content to HIM. The tape aims to prove herself as the victim of this immoral event. BN received a guilty verdict on charges of spreading immoral content for this act. The Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) is too elastic in regulating punishment for distributing immoral content so that it can trap victims of sexual harassment. This paper offers a formulation of legal considerations and interpretations to protect women victims of sexual harassment from being charged with spreading immoral content. The crime of distributing immoral content should not apply to the victims of sexual harassment, where their actions in spreading immoral content aim to protect themselves and prove themselves to be part of the victims of sexual harassment. The Judge must consider the purpose of such dissemination to free the perpetrators of the dissemination of criminal acts. Meanwhile, Judges should use teleological or sociological law interpretation methods in addressing victims of sexual harassment from charges as propagators of immoral content. Deconstructive reading strategies will strengthen this method of interpretation. By carrying out intertextuality between the ITE Law and the Criminal Code, this interpretation will understand that the intent of the criminal act of spreading electronic information which "violates decency" is limited to public dissemination.]
Downloads
References
Aditya Risky Haryo, Asyri Febriana, Muhammad Rif’an, dan Tria Vista Maghfira. “Baiq Nuril’s Amnesty Impacts on Legal Certainty in Indonesia.” Unram Law Review 4, no. 1 (14 April 2020). https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.103.
Aditya Yuli Sulistyawan. “Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik.” Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani 8, no. 2 (17 November 2018). https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1382.
Aris Hardinanto dan Zumrotul Jannah. “The Usage of Forensic Computer Report on The Case of Baiq Nuril Maknun.” Dalam Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019). Surabaya City, Indonesia: Atlantis Press, 2019. https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.122.
Ayon Diniyanto dan Iqbal Kamalludin Kamalludin. “Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10, no. 1 (29 Desember 2021). https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341.
Bambang Teguh Handoyo. “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim.” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 14, no. 2 (2018).
Cahyo Handoko. “Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan.” Jurnal Jurisprudence 6, no. 1 (6 Januari 2017). https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2992.
E. Fernando M. Manullang. “Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis.” Veritas et Justitia 5, no. 2 (27 Desember 2019). https://doi.org/10.25123/vej.3495.
Eldo Pranoto Putra dan Muhamad Iqbal. “Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel ).” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (26 Agustus 2020). https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619.
Faiq Tobroni. “Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami.” Jurnal Yudisial 9, no. 3 (2016).
———. “Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum.” Jurnal HAM 11, no. 2 (28 Agustus 2020). https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.219-238.
Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri. “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,” Vol. 7. Semarang, 2021.
Fredi Yuniantoro. “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Justitia Jurnal Hukum 2, no. 1 (20 April 2018). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227.
Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (11 Desember 2020). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762.
Hwian Christianto. “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural.” Veritas et Justitia 3, no. 2 (26 Desember 2017). https://doi.org/10.25123/vej.2682.
Hwian Cristianto. “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik.” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021). https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423.
I Dewa Gede Darma Permana. “Kasus ‘Baiq Nuril’ Sebagai Refleksi Pembelajaran Guna Meningkatkan Mutu Etika Profesi Kependidikan.” Jurnal Penjaminan Mutu 7, no. 1 (7 Maret 2021). https://doi.org/10.25078/jpm.v7i1.1945.
Lalu Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 9, no. 2 (2 Mei 2018). https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974.
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung 83 PK/PID.SUS/2019 (2019). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bdae87115f08447b25a02f3098d6fdf3.html.
Miranda Ainin Prihandini. “Resepsi Audiens Atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril.” Jurnal Audiens 2, no. 1 (26 Maret 2021). https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608.
Mohammad Arief Hidayat dan Satria Zulfikar. “Komnas HAM: Baiq Nuril Punya Hak Sebarkan Rekaman,” 30 November 2018. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1099240-komnas-ham-baiq-nuril-punya-hak-sebarkan-rekaman.
Ni Luh Ariningsih Sari. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/PID.SUS/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan).” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (1 Mei 2019). https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1100.
Novita Anggraeni. “Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum.” Jawa Pos, 2019. Novita Anggraeni, “Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum,” Jawa Pos, 2019, https://www.jawapos.com/opini/10/07/2019/baiq-nuril-wajah-patriarki-penegakan-hukum/.
Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” Islamadina 18, no. 2 (16 Oktober 2017). https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.
Nursolihi Insani, Halimah Humayrah Tuanaya, Hasan Alzaglady, dan Tohadi Tohadi. “Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan MA No.574K/Pid.Sus/2018).” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 2 (1 Desember 2020). https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8041.
Pengadilan Negeri Mataram. “Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr.” Direktori Putusan PN Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fcc6196712ef05d003cdd246fb25384d.html.
Rahmat Nopriadi. “Analisis Putusan MA No. 574. K/PID. SUS/2018. pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden).” Jurnal Sagacious 4, no. 2 (t.t.).
Reda Manthovani dan Kukuh Tejomurti. “A Holistic Approach Of Amnesty Application For Baiq Nuril Maknun In The Framework Of Constitutional Law Of Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 8, no. 2 (1 Oktober 2019): 277. https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.32852.
Robikin Emhas. “Baiq Nuril Merekam Percakapan Cabul Untuk Melindungi Keutuhan Keluarga, Bukan Tindak Pidana.” Okezone.com, 2018. https://nasional.okezone.com/read/2018/11/17/337/1979140/baiq-nuril-merekam-percakapan-cabul-untuk-melindungi-keutuhan-keluarga-bukan-tindak-pidana.
Silvia Eka Fitania dan A A Ngurah Wirasila. “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2018).
Siti Wulandari, A. Sulfary, R.R.T Putri, A. Firdaus, dan S.W.A Pradnyawan. “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia.” Madiun, 2021. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS.
Soraya Ramli, Faiz Afio Dhiarafah, dan Diah Merrita. “A Case Of Baiq Nuril In Media: Sara Mills Critical Discourse Analysis.” Lingua: Jurnal Ilmiah 15, no. 2 (29 Oktober 2019). https://doi.org/10.35962/lingua.v15i2.20.
Sujatmiko Sujatmiko dan Willy Wibowo. “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (22 Februari 2021). https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.91-108.
———. “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (22 Februari 2021): 91. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.91-108.
Yuni Kartika dan Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana.” Pampas: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (23 April 2021). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114.
Zaenal Abdi dan Syamsuddin Radjab. “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun.” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (31 Maret 2021). https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Faiq Tobroni, Fatma Amilia, Muhammad Haidar Faza
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Abstract Viewed = 352 times
|
pdf downloaded = 369 times
