PROBLEMATIKA PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN DAMPAK PADA OTONOMI DAERAH

Nizhaf Roazi Jamil
Universitas Islam Indonesia
e-mail: nizhafjamil.nj@gmail.com

Abstract: Mineral and Coal Mining raises problems in the application of Mining Business Permits to Regional Autonomy and Central and Regional Financial Relations resulting from Mining Business Permits. This research was conducted to find out the problems of applying Mining Business Permits in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining in Regional Autonomy. This research is normative legal research or library research, namely research carried out using literature (Library), either in the form of books, scientific journals. The results of this study concluded that the Mineral and Coal Mining Business Permit pathway in Regional Autonomy, makes the regional government unable to control the activities carried out by mining companies. Adverse impact on national mining governance. Due to supervision of mining areas, the affordability of Regional Government supervision on Mining areas from the Central Government. authority between the Central and Regional Governments must have a sense of justice. The implementation of regional autonomy emphasizes the importance of democratic principles, increasing community participation, and equal distribution of justice by taking into account various aspects relating to the potential of natural resources between regions and the distribution of financial centers and regions that are deemed unfair to regional governments producing mines. Law Number 3 of 2020 concerning mineral and coal mining, does not accommodate the interests of producing regions, all Mining Business Permits are transferred to the Central Government.
Keywords: Application Problems; Mining license; Regional autonomy; Central and Regional Financial Relations

Abstrak: Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Otonomi Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditimbulkan terhadap Izin Usaha Pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengkontrol kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, Pemerintah Daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah Tambang dari pada Pemerintah Pusat. kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah dan pembagian keuangan pusat dan daerah dirasa tidak adil untuk pemerintah daerah penghasil tambang. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, tidak mengakomodir kepentingan daerah penghasil, semua Izin Usaha Pertambangan dialihkan ke Pemerintah Pusat. 
Kata kunci: Problematika Penerapan; Izin Usaha Pertambangan; Otonomi Daerah; Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pendahuluan
Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan kekuasaan Pemerintahnya dipegang oleh Presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip pada negara kesatuan yakni memgang kekuasaan tertonggi atas segenap urusan negara, yakni Pemerintah Pusat. Demikian dengan tanpa adanya gangguan oleh pelimpahan dari kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Menurut Mahfud MD yang dikutip oleh Abdul Latif dibuku “Politik Hukum”, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan nya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. 
Masalah yang sangat serius saat ini menjadi fokus pemerintah terkait perizinan. Pemerintah melalui Perintah Presiden diikuti secara intensif investasi Salah satu yang masih menimbulkan masalah adalah masalah perizinan yang tumpang tindih, desinkronisasi antara pusat dan daerah sangat rentan terhadap suap, bahkan perizinan terkadang memakan waktu yang lama dan sangat mahal. Hal ini juga berlaku untuk perizinan usaha pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah Pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini karena kegiatan pertambangan mineral dan batubara dinilai sangat penting karena bidang ini memiliki potensi yang menarik investasi baru. Masih banyak kendala di depan untuk dihadapi dan dioptimalkan perekonomian sektor mineral dan batubara, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga dari sisi hulu. Sehingga investor tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan operasi pertambangan di Indonesia, negara harus menawarkan fleksibilitas memfasilitasi dan mengatur ulang di area ini. Diperlukan kebijakan di hulu Izin yang tidak terbelit-belit, tidak tumpang tindih dan dengan prosedur yang jelas, waktu terukur dan biaya rendah, Namun, penambangan dan operasi sangat penting Menghormati standar sosial dan lingkungan dan menunaikan kewajiban kepada negara good mining and corporate governance practice. Di sisi hilir pemerintah mengajak para pelaku penambang untuk melakukan hilirisasi atau meningkatkan nilai tambah produk pertambangan dengan pengolahan hasil tambang menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, sehingga negara dan masyarakat dapat nilai tambah dan memiliki multiplier effect juga dalam penciptaan lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. 
Adapun aturan yang sekarang digunakan adalah undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan nomor undang-undang 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dimana dukungan pembangunan nasional yang berkelanjutan, kemudian menjadi sasaran pengelolaan mineral dan batubara adalah:
a)	memastikan efektivitas penegakan dan kendali tambang efektif, efisien dan kompetitif;
b)	Menjamin manfaat ekstraksi mineral dan karbon secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
c)	Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan mentah atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d)	Mendukung dan mengembangkan kemampuan nasional untuk Berkompetisi di tingkat nasional, regional dan Internasional;
e)	meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, Wilayah dan negara dan membuat lapangan kerjaan kesejahteraan manusia; dan
f)	Menjamin kepastian hukum untuk melakukan bisnis mineral dan batubara.
       Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disediakan permohonan izin yang mudah memanfaatkan era digital 4.0 masih ditemukan catatan. Beberapa catatan Termasuk kurangnya sosialisasi dan bantuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara perihal kewenangan yang sebelumnya di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah masih banyak belum paham dengan mekanisme administrasinya di Pemerintah Pusat. Selain itu, sistem pemusatan data pada sistem MODI MINERBA ESDM telah membuat beberapa pengusaha bingung dengan Izin Usaha Pertambangan daerah yang masih belum terdaftar di sistem MODI. Terkait Kehendak Pemerintah (Direktur Jendral Energi dan sumber daya mineral) yang masih harus maksimalkan pelayanan dengan mengingat semuanya kontrol terletak pada pemerintah pusat, seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB). Menambah atau memaksimalkan dalam kaitannya dengan layanan sistem informasi (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat dalam kegiatan perizinan di bidang pertambangan sering menjadi sorotan karena itu adalah bagian penting dari konsep hak menguasai negara. Ketentuan hak penguasaan negara diatur dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-021-022/PUU-I/2003. Tafsir tersebut mengatakan bahawa bentuk penguasaan nefara dimaknai sebagai kesatuan fungsi: fungsi kebijakan; fungsi administrasi yang berisi izin, lisensi dan konsesi; fungsi pengaturan diartikan sebagai kewenangan legislasi dan regulasi; fungsi pengelolaan yang mencakup pemilikan pengawasan berupa mengawasi pelaksaan penguasaan oleh negara. 
Menurut Ni’matul Huda, dalam negara kesatuan, hubungan antara pusat dan daerah pada praktiknya selalu terdapat tarik menarik kepentingan, serta terdapat upaya yang jelas dari pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Sebagaimana konsekuensi sebagai negara yang berbentuk kesatuan, pihak yang memegang otoritas bertumpu pada pemerintahan pusat. Kewenangan yang diberikan ke daerah sangat terbatas, bahkan pada praktiknya, dapat diberi dan diambil alih kembali. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasanya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”
Pada umumnya, hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan tigas asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaanya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat didaerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam arti bahwa policy, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berarti keikut sertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat. Dalam arti asas asas desentralisasi, pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan, dalam asas dekosentrasi, urusan dilaksanakan oleh kepala wilayah dan instansi vertikal yang merupakan aparat pusat di daerah dan urusan itu bukan urusan rumah tangga daerah (yang melaksanakan), melainkan tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Mengenai asas pembantuan, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa asas tersebut berarti penugasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi. Dalam asas pembantuan ini, pemerintah pusat berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk serta pembiayaan. Sedangkan perencanaan terperinci dan pelaksaannya ditugaskan kepada pemerintah daerah yang diawasi pejabat pemerintah di daerah. 
Sementara menurut Praktikno (2003), otonomi daerah bukanlah jawaban yang final. Ketika desentralisasi melahirkan keran-kran kekuasaan, maka desentralisasi juga sering dianggap masalah. Jika dilihat dalam perjalanan otonomi yang sedang berjalan di Indonesia, maka kita tidak heran bahwa konflik-konflik baru muncul, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dengan kabupaten atau kota. Desentralisasi muncul berkaitan dengan demokrasi, tata pengelolaan negara, hak-hak masyarakat dalam bernegra, distribusi wewenang dan kekuasaan, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Distribusi kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi seharusnya dijalankan secara demokrasi dan melibatkan seluruh aspek masyrakat.
Dalam rangka mencegah suatu kekuasaan yang bersifat absolute dalam suatu Negara Kesatuan maka diperlukan suatu pembatan kekuasaan yang berupa pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemecaran kekuasaan dilakukan dengan mendelegasikan sebagian kewenangan nya untuk diatur dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, sehingga akan terbentuk suatu daerah-daerah yang otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat. Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penguatan negara kesatuan yang berupa kewenangan dan pengawasan, dengan kewenangan yang diserahkan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, agar tidak keluar dari konsep negara kesatuan dan mendukung terwujudnya cita-cita demokrasi. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintahan daerah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat, karena disana tidak ada semangat kebebasan. Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, memberikan kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntunan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan dan programnya sendiri. 
Dari perspektif hukum administrasi negara, perizinan merupakan bagian dari upaya dan strategi pemerintah pusat dan negara bagian untuk mengelola objek hukum atau untuk mengendalikan kegiatan terhadapnya. yang didasarkan pada peraturan formal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai administrasi negara. keputusan Aturan Persyaratan izin diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang meluas. Pengaturan perizinan merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah, sehingga pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Pemberian izin lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah di bidang administrasi publik. Melakukan kegiatan bisnis di Indonesia salah satu nya pertambangan, banyak perusahaan mengeluhkan kesulitan untuk berbisnis di Indonesia, dikarenakan tidak adanya kejelasan peraturan. Salah satu pelayanan publik yang memiliki citra buruk di mata masyarakat adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan diakui sebagai salah satu faktor penghambat hasil investasi. Hal ini tercermin dari banyaknya langkah yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis di Indonesia. Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Buruknya kinerja pelayanan perizinan pemerintah tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi yang paling kritis di tingkat daerah. Contoh beberapa permasalahan yang sering menimbulkan keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi administrasi publik adalah: 
1.	Keterlambatan dalam menyelesaikan perijinan 
2.	Mencari berbagai alasan seperti dokumentasi yang tidak lengkap, keterlambatan pengajuan aplikasi dan alasan lain yang sejenis 
3.	Alasan sibuk dengan tugas lain 
4.	Sulit dijangkau 
5.	Pelan-pelan terus menerus dengan kata "sedang diproses"
Berbagai keluhan dari masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah, seperti pegawai negeri sipil, gagal menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan. Padahal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja negara. Standar diperlukan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan agar penyedia layanan (pemerintah) memiliki pedoman yang dapat memandu pemerintah untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut di atas, maka pemerintah provinsi memerlukan kejelian agar tidak muncul permasalahan di masa yang akan datang di lingkungan pemerintahan. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi yang merugikan masyarakat melalui keberadaan lembaga atau lembaga tersebut.
Indonesia merupakan Negara yang kaya dalam menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya. Tambang emas yang berada di Indonesia total produksi kita masih bisa bertahan sampai 30 tahun lagi, tembaga kita 100 tahun lagi, timah 11 tahun, nikel 58 tahun, dan batu bara 49 tahun lagi. Negara berwenang untuk penerbitan Izin usaha Pertambangan (IUP), mengawasi kegiatan pertambangan, apakah sesuai prosedur atau tidaknya serta kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pertambangan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah di sisi ekspor, tambang memberi kontribusi sebesar 4,70% untuk PDB Indonesia saat ini. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertambangan Mineral dan Pertambangan batubara merupakan kandungan yang ada di Indonesia, dalam pengelolaan nya oleh negara wajib bermanfaat pada rakyatnya. Pertambangan Mineral merupakan Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air. Dan Pertambangan Batubara merupakan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal tanah. 
Permasalahan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi, yakni: 
a.	Demokratisasi
b.	Otonomi daerah, 
c.	Hak asasi manusia,
d.	Lingkungan hidup, dan 
e.	masyarakat. 
Undang-undang menetapkan secara tergas berbagai fungsi kepemerintahan atau administrasi negara sebagai urusan Otonomi Daerah. Kedua, Pemerintah Pusat menyerahkan berbagai penugasan baru kepada Otonomi Daerah. Prinsip dari Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, dari bunyi pasal tersebut memaknai sebuah prinsip, yakni:
a.	Negara Republik Indonesia merupakan negara Kesatuan, makna nya bahwa urusan Pemerintah Pusat mencakup seluruh urusan pemerintahan, termasuk menyelenggarakan Pemerintah Republik Indonesia. 
b.	Urusan di dalam bidang Eksekutif diselenggarakan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pola pembagian urusan.

Pelimpahan tugas dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Tumpang tindih ada di salah satu nya dalam Undang-undang 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tertuang di dalam Pasal 35 yang berbunyi: 
(1)	Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat
(2)	Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemberian: 
a.	nomor induk berusaha;
b.	sertifikat standar; dan/atau
c.	izin.
(3)	Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas;
a.	IUP
b.	IUPK 
c.	IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian;
d.	IPR;
e.	izin penugasan;
f.	izin pengangkutan dan penjualan 
g.	IUJP; dan
h.	IUP untuk penjualan 

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Studi kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan. Menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekpolorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepeda pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi. 

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan.
Desentralisasi memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. risiko paling besar adalah ketika sumber utama penerimaan Pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa diikuti langkah-langkah kebijakan yang menjamin mobilisasi pendapatan daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan basis pelaksanaan dari desentralisasi fiskal ditegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan sertatata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. Disadari bahwa perimbangan keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang syarat dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan, maka masalah perimbangan keuangan sebenarnya hanyalah refleksi dari pembagian kekuasaan antar instansi, baik 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. untuk itu, ada beberapa kriteria dalam kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: 
1.	Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah otonom diberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan di sektor publik
2.	Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk menjalankan fungsinya. 
3.	Bantuan pusat menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah otonom (predetermined).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pada substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk penegasan yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Hal tersebut merupakan perkembangan menggembirakan bagi pemerintahan daerah, jika dilihat daro aspek luasnya wewenang daerah dan adanya pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. 
Pemberian wewenang yang luas kepada daerah tersebut disatu sisi memberikan implikasi positif bagi daerah dalam mengemban tugas dan fungsi secara lebih mandiri dan prakarsa sendiri sesuai dengan batas wewenangnya. Namun disisi lain, pelaksanaan wewenang daerah terkadang berhadapan bahkan sering berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan nasional. Demikian juga halnya dengan perimbangan keuangan, pemerintahan daerah masih memandang ketentuan yang ada belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah dalam memanfaakan potensi dari sumber daya alam yang terkandung di daerah-daerah, seperti mineral dan batubara, potensi tersebut merupakan kepentingan pendapatan daerah, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah merupakan pilihan terbaik menurut persepsi daerah.
Masalah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selama ini merupakan salah satu sumber keresahan di daerah, karena masyarakat di daerah merasa diberlakukan secara tidak adil oleh pemerintah. Kekayaan daerah selama ini seperti sumber daya air, mineral dan batubara. Keadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah dan sering munculnya kegiatan ketidakpuasan msyarakat di daerah. ketidakpuasan tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut juga dapat memicu disintegrasi bangsa. 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar terjadi keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Otonomi seluas-luasnya pada daerah, pada dasarnya bukan sekedar mengatur kembali hubungan kekuasaan melainkan juga dimensi di segi pembiayaan. Pemisahan antara kebijakan pemerintahan dan masalah perimbangan kekuasaan selama ini untuk tetap mengendalikan daerah. Rasio pembagian keuangan masih dianggap bermasalah dan merupakan indikasi lain dari suatu kenyataan bahwa pemerintah memang masih setengah hati memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah dan seperti tidak memberikan kesempatan bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan mandiri. 
Kewenangan Pemerintah pusat di bidang Pertambangan dan energi adalah penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi konservasi, harga energi, kebijakan jaringan transmisi, standar pengelolaan sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah, penetapan pertambangan serta penetapan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi di dalam negeri. Dan bidang Perimbangan Keuangan yaitu: penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan hasil daerah yang besar dan terkonsentrasi pada kabupaten-kota seperti pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah penghasil tambang untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat provinsi
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Pertambangan dan Energi, meliputi penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta pemberian izin usaha pertambangan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan lintas kabupaten atau kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Dan bidang Perimbangan Keuangan, meliputi mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten atau kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kepentingan kesejahteraan masyarakat di provinsi, kabupaten atau kota. 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota dibidang Pertambangan dan Energi meliputi, inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survey dasar geologi, penganggulangan bencana alam geologi, pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara contohnya dalam wilayah kabupaten atau kota, pembianaan dan pengawasan, persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi, menyelenggarakan kebijakan pemerintha di bidang pemanfaatan energi. 
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penelitian ini menangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, Bagaimana problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah? kedua, Bagaimana Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Izin Usaha Pertambangan? Pertama, untuk mengkaji problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah. Kedua, untuk mengkaji hubungan keuangan pusat dan daerah terhadap Izin Usaha Pertambangan.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta referensi lain guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Objek dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu: pertama, dampak izin usaha pertambangan pada daerah. kedua, hubungan keuangan pusat dan daerah terhadap izin usaha pertambangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintag daerah. sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah seminar, dan laporan penelitian dan sebagainya, guna mendukung penelian ini. 
	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian, data yang akan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.
Pembahasan
Dampak Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah
Hukum pertambangan sebagai wilayah hukum memiliki beberapa dimensi, salah satunya adalah wilayah lingkungan, karena obyek pertambangan berada di lingkungan. Perundang-undangan pertambangan mengedepankan pertimbangan lingkungan karena dinamika dan perubahan sifat dan komposisi fisik lingkungan. Oleh karena itu lingkungan memerlukan perlakuan khusus. Lingkungan yang dikelola pertambangan selalu mengharapkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi lingkungan. Selain itu, partisipasi juga merupakan kegiatan yang mencakup semua aspek, proses, dan prakarsa yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata, termasuk kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, misi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota adalah:
1.	Memperkuat kesadaran perlindungan dan tanggung jawab lingkungan 
2.	Memperkuat kemandirian, memperkuat masyarakat dan kemitraan; 
3.	Membangun tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan 
4.	Pengembangan dan pembinaan budaya dan kearifan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kembali ke sifat sentralistik. Terutama pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam Pasal 35 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, Pemerintah Daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah Tambang dari pada Pemerintah Pusat. 
Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pun demikian mengatur penyelenggaraan urusan daerah di bidang Mineral, dalam pasal 14 ayat (4); Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, Daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah. Esensi pokok dari Otonomi Daerah seluas-luasnya yakni pengalihan kewenangan Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah agar lebih dekat dengan rakyat.
Menurut Van der Pot, konsep otonomi daerah adalah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangga sendiri). Dengan demikian otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menjalankan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfstandigheid) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang boleh diatur dan secara bebas dan mandiri itu. Kebebasan dan kemandirian merupakan bagian dari otonomi daerah. Bagir manan mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan esensi pelaksaan pemerintahan yang desentralisasi berdasarkan pada pasal 18 UUD 1945, namun dalam perkembangannya otonomi daerah selain mengadung arti membuat peraturan daerah (zelwetgeving), juga mencakup pemerintahan sendiri (zelfbestuue). Menurut logmann, otonomi adalah kekuasaan untuk mengurus diri sendiri berdasarkan inisiatif sendiri yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.berkaitan dengan hubungan kewenangan daerah, Laica Marzuki mengatakan bahwa tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini, akan melahirkan makna otonomi dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. 
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Mengkomentari perubahan kewenangan terkait izin usaha pertambangan (IUP) pada Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Isran Noor mengatakan bahwa “Kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pengaturan sektor tertentu, seperti diatur Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan provinsi diminta oleh pemerintah pusat di Jakarta. Belum lagi kemudian muncul UU Cipta Kerja atau omnibus law, yang kemungkinan akan kembali mengubah berbagai hal. Dalam hal transisi perubahan undang-undang sekarang ini mengalami persoalan. Di Kalimantan Timur, kondisi perizinan batu bara dengan ditarik ke Jakarta, sekarang di lapangan terjadi ilegal mining. Pemda tidak punya payung hukum kewenangan dalam mengatur ini.” Hal ini disampaikan Isran Noor, ketika membuka seminar nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), di Samarinda, Kalimantan Timur.
 Desentralisasi yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pemerataan itu belum tercapai. Kesenjangan antar daerah pun meningkat. Otonomi daerah atau Desentraliasai akan memiliki sebagian besar kekuasaan atas daerahnya tanpa bergantung pada Pemerintah Pusat. Dengan sistem ini, maka pembangunan di daerah akan tepat sasaran karena Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembangunan lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh daerah nya tersebut. Pembangunan tersebut tidak serta merta dilimpahkan saja sama Pemerintah Pusat, tetapi ada beberapa pertimbangan, agar yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. 
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Izin Usaha Pertambangan
	Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar terjadi keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Otonomi seluas-luasnya pada daerah, pada dasarnya bukan sekedar mengatur kembali hubungan kekuasaan melainkan juga dimensi di segi pembiayaan. Pemisahan antara kebijakan pemerintahan dan masalah perimbangan kekuasaan selama ini untuk tetap mengendalikan daerah. Rasio pembagian keuangan masih dianggap bermasalah dan merupakan indikasi lain dari suatu kenyataan bahwa pemerintah memang masih setengah hati memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah dan seperti tidak memberikan kesempatan bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan mandiri.
Setelah diundangankannya Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dihapuskan dan dialihkan penuh penerbitan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Pusat. 
Dengan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka solusi nya diadakannya Dana Bagi Hasil atau disingkat DBH, meupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batu bara yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi; menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.06/2001, Pasal 1 angka 6 huruf b; iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Studi Kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi, dan Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 116 ayat 2, dijelaskan bahwa “Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari Iuran tetap diperoleh dari darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapam puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada; a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen). Rincian nya, di dalam Pasal 116 ayat 4, Dana bagi Hasil sumber Daya Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari Iuran Produksi diperoleh dari darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapam puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada; a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16%; b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32%; c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%; d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12%; dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8%. 
Beberapa hal penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: a. masih dijumpai penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang terlambat sehingga berdampak terhadap keterlambatan dalam penyalurannya. Dalam hal ini perlu diatur kembali proses penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selama ini berjalan masih melalui serangkaian proses yang panjang dan melibatkan banyak institusi. b. pemekaran daerah berimplikasi terhadap sengketa penetapan daerah penghasil. Dalam hal ini perlu diatur mengenai penetapan daerah penghasil antara daerah induk dan daerah yang diekarkan, apakah perlu diatur masa transisi sehingga untuk tahun pertama alokasinya masih digabung dengan daerah induknya, dan untuk selanjutnya diatur juga rambu-rambu pengaturan pembagiannya oleh daerah induk dan daerah yang dimekarkan. c. presentase pembagian untuk daerah-daerah non penghasil yang ditetapkan dengan pemerataan maupun provinsi perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan aspek keadilan bagi daerah penghasil mengingat konsep Dana Bagi Hasil adalah by origin. d. penyaluran Dana Bagi Hasil sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Konsekuensinya, bila realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan mengalami peningkatan, maka realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut juga akan mengalami peningkatan, dan menimbulkan permasalahan, karena realisasinya baru dapat diketahui sampai akhir tahun anggaran berjalan tersebut berakhir. Dengan demikian ada sebagian daerah penerimaan DBH SDA tidak dapat disalurkan 
Penutup
Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik kembali ke Pemerintah Pusat, yang bisa disebut Sentralistik. Sentralistik ini membuat prinsip Bentuk Negara Kesatuan ini yang kekuasaan nya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi, tidak dapat diterapkan lagi. Karena Indonesia menganut otonomi seluas-luasnya. 
Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, Pemerintah Daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah Tambang dari pada Pemerintah Pusat. kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah. Beberapa hal penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1. masih dijumpai penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang terlambat sehingga berdampak terhadap keterlambatan dalam penyalurannya. Dalam hal ini perlu diatur kembali proses penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selama ini berjalan masih melalui serangkaian proses yang panjang dan melibatkan banyak institusi; 2. pemekaran daerah berimplikasi terhadap sengketa penetapan daerah penghasil. Dalam hal ini perlu diatur mengenai penetapan daerah penghasil antara daerah induk dan daerah yang diekarkan, apakah perlu diatur masa transisi sehingga untuk tahun pertama alokasinya masih digabung dengan daerah induknya, dan untuk selanjutnya diatur juga rambu-rambu pengaturan pembagiannya oleh daerah induk dan daerah yang dimekarkan; 3. presentase pembagian untuk daerah-daerah non penghasil yang ditetapkan dengan pemerataan maupun provinsi perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan aspek keadilan bagi daerah penghasil mengingat konsep Dana Bagi Hasil adalah by origin; 4. penyaluran Dana Bagi Hasil sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Konsekuensinya, bila realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan mengalami peningkatan, maka realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil SUmber Daya Alam tersebut juga akan mengalami peningkatan, dan menimbulkan permasalahan, karena realisasinya baru dapat diketahui sampai akhir tahun anggaran berjalan tersebut berakhir. Dengan demikian ada sebagian daerah penerimaan DBH SDA tidak dapat disalurkan.

Daftar Pustaka
Buku:
Azheri, Busyra, 2016, Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: Rajawali Press. 
Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D. 2019, Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia. Yogyakarta: UGM Press
Felix Sembiring, Simon, 2009, Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa, Jakarta: Gramedia.
Haris, Syamsuddin, 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, tulisan: H Abdullah Zainie, Jakarta: LIPI Press. 
H.M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Huda, Ni’matul, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusamedia.
Jeddawi, Murtir, 2005, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian beberapa Perda tentang Penanaman Modal. Yogyakarta: UII Press.
Mahfud MD, Moh, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
P. Rosodjatmiko, 1982, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanya, Kumpulan Karangan Ateng Syafrudin, S.H. Bandung: Transito
Prasojo, Eko, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pusat dan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jurnal:
Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe, 2022, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum, Vol. 10, No. 3, 2022.
Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01-Maret 2016 : 19 – 32
Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, Hamzah Halim, 2021, Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)
Sompie, Evie, 2017, Tinjauan Yuridis terhadap Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/ No. 9/ April 2017.
INTERNET:
https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html. Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB