Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
type: channel
description: Journal Title Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ISSN 2809-6703 (online) | 2809-5421 (print) Editor in Chief Nilman Ghofur Publisher Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Frequency 2 issues per year Indexing DOAJ, Google Scholar, SINTA 4, Dimension Duration 90 days to first decision The journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam is an open access peer-reviewed journal which Focus to offer a national academic platform for the study of state law and Islamic politics. This includes research, both normative-doctrinal and empirical articles. The scope of Staatsrecht includes [Constitutional Law], [State Administrative Law], [Legal Politics and Legislation], [Politics and Government], [Islam and State Administration], [Islam, Politics and Governance], [Siyasah].
publisher: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
language: en
publication name: Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
issn: 2809-5421
copyright: Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication, i.e. this journal. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details, and publisher are identified All publications by Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
items: Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Praktik Implementasinya Di Indonesia: Suatu Studi Literatur
items: Psychological Safety, Wasathiyah, and the Intention of Violence: A Survey of UPI Students in the Context of Student Demonstrations
items: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo
items: Analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran DPRD dalam Mendorong Pemkot Tangerang Menggali Sumber PAD Baru
items: Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Pemuda: Perspektif Wagub Dimyati tentang Baris-Berbaris sebagai Upaya Melawan Apatisme
items: Tinjauan Negara Hukum terhadap Perlakuan Diskriminatif Dalam Penempatan Dan Perlakuan Kerja: Kajian Putusan No. 41/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg
items: Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional
items: Diorama of the Directive Constitutional: Reconstruction of Directive Constitutionalism and the Deliberative Crisis in Indonesia’s Constitutional Democracy
items: Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia
items: Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
items: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4560
items: Etika Perang dalam Islam: Pemikiran Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed
items: Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024
items: Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong
items: Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat
items: Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia
items: Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
items: Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya
items: First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia
items: Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah
items: Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
items: Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability
items: Excecutive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia
items: Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
items: Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital
items: Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban
items: Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital
items: Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia
items: Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia
items: Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis

Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Praktik Implementasinya Di Indonesia: Suatu Studi Literatur
type: item
description: Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan legitimasi kebijakan publik. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, praktik legislasi yang berlangsung menunjukkan berbagai persoalan struktural dan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu hukum dengan praktik implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, legislasi ideal menuntut perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, partisipasi publik yang bermakna, serta harmonisasi norma yang sistematis. Namun dalam praktik, pembentukan peraturan masih diwarnai oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya harmonisasi, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya efektivitas penerapan hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi antara kerangka teoretis dan praktik legislasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Harmonisasi hukum
  topic: keywords
subject: Negara hukum
  topic: keywords
subject: Pembentukan peraturan
  topic: keywords
subject: Teori legislasi
  topic: keywords
subject: Praktik legislasi
  topic: keywords
creator: Gita Indriana
creator: Ratna Juita
creator: Mudassir
creator: Nur Ayu Lestari
creator: Vera Wulandari
creator: Friska Sarmi Anjani
rights: Copyright (c) 2026 Gita Indriana, Ratna Juita, Mudassir, Nur Ayu Lestari, Vera Wulandari, Friska Sarmi Anjani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2026-03-07
publication date: 2026-03-07
starting page: 26
ending page: 45
doi: 10.14421/kswrtq59

Psychological Safety, Wasathiyah, and the Intention of Violence: A Survey of UPI Students in the Context of Student Demonstrations
type: item
description: Student demonstrations accompanied by violent behavior remain a persistent social issue in Indonesia, particularly within university settings. This study aims to analyze the roles of psychological safety (PS) and wasathiyah (W) in predicting students’ rejection of violence (NK) at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). A quantitative cross-sectional survey design was employed using a non-probability convenience–snowball sampling approach. Data were collected from 51 respondents across faculties via an online Likert-scale questionnaire (1–5). Hierarchical linear regression analysis was conducted using Python’s pandas, pingouin, and statsmodels packages. The results revealed that the inclusion of PS and W significantly improved the model’s explanatory power (R² = 0.766; ΔR² = 0.6456; p < 0.001). However, only Wasathiyah showed a strong and significant effect on rejection of violence (B = 0.905; SE = 0.140; p < 0.001), whereas Psychological Safety was non-significant (B = 0.233; p = 0.223). These findings indicate that the internalization of religious moderation values plays a dominant role in reducing students’ violent tendencies, while psychological safety functions more as a contextual condition that supports the development of those values. Practically, strengthening religious moderation education alongside creating a psychologically safe and inclusive academic climate is essential to fostering a peaceful, tolerant, and non-violent campus culture.
subject: Articles
  topic: section
subject: Psychological safety
  topic: keywords
subject: wasathiyah
  topic: keywords
subject: niat kekerasan
  topic: keywords
subject: mahasiswa
  topic: keywords
creator: Andi Lutfi
creator: Dhea Suci Wulandari
creator: Nanda Aisyah Kurniati
creator: Mochammad Ramadhan Nawawi Kurniawan
creator: Rayi Rabani Azahra
creator: Fadila Rahmadina
creator: Muhamad Parhan
rights: Copyright (c) 2026 Andi Lutfi, Dhea Suci Wulandari, Nanda Aisyah Kurniati , Mochammad Ramadhan Nawawi Kurniawan , Rayi Rabani Azzahra , Fadila Rahmadina, Muhamad Parhan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2026-03-07
publication date: 2026-03-07
starting page: 1
ending page: 25
doi: 10.14421/gpj24062

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo
type: item
description: Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak-hak mereka, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tantangan ini mencakup diskriminasi struktural, keterbatasan aksesibilitas fasilitas kerja, dan stereotip negatif yang menghambat partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas dengan menggunakan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan hukum sebagai alat transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok marginal. Metode yang digunakan adalah kombinasi pendekatan yuridis normative melalui analisis hierarki norma hukum dan yuridis empiris, dengan fokus pada wawancara mendalam dengan pekerja disabilitas, pengusaha, dan pembuat kebijakan, serta observasi implementasi di sektor formal (perusahaan besar) dan informal (usaha kecil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk ketentuan kuota 1% pekerja disabilitas dan kewajiban akomodasi wajar, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap kuota (hanya 30% terpenuhi berdasarkan data BPS 2023), kurangnya penyediaan akomodasi yang layak seperti alat bantu kerja adaptif, serta lemahnya sanksi administratif. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif melalui integrasi perspektif progresif, seperti penguatan mekanisme pengawasan independen oleh lembaga negara, pelatihan sensitivitas disabilitas bagi HRD perusahaan, serta kampanye publik berbasis media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas dapat ditingkatkan secara efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan ekonomi …
subject: Articles
  topic: section
subject: penyandang disabilitas
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: hukum progressif
  topic: keywords
creator: Ana Riana
creator: Latifah Setyawati
rights: Copyright (c) 2025 Ana Riana, Latifah Setyawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 482
ending page: 510
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4664

Analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran DPRD dalam Mendorong Pemkot Tangerang Menggali Sumber PAD Baru
type: item
description: This study examines the role of the Regional House of Representatives (DPRD) in encouraging the Tangerang City Government to explore new sources of Local Own-Source Revenue (PAD) through the perspective of Civic Education. The analysis highlights how civic values such as democratic representation, accountability, transparency, rational policy planning, and local government responsibility shape the interaction between the legislative and executive branches in regional financial management. The DPRD’s initiative to push for innovative PAD sources reflects its commitment to strengthening fiscal independence and ensuring the sustainability of public services. Through functions of oversight, budgeting, and public representation, the DPRD motivates the local government to conduct research, benchmarking, and identification of potential economic sectors that can enhance revenue. This study concludes that the role of DPRD aligns with the core principles of Civic Education, emphasizing good governance, public participation, and regional autonomy. Strengthening PAD is essential to support improved public services, infrastructure development, and long-term regional welfare.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pendidikan Kewarganegaraan
  topic: keywords
subject: Pendapatan Asli Daerah
  topic: keywords
subject: DPRD
  topic: keywords
creator: Aura Salsa Permana
creator: Rosalina Bedo Jogo
creator: Maria Seravia Sia
creator: Ajeng Aulia Sasri
rights: Copyright (c) 2025 Aura Salsa Permana, Rosalina Bedo Jogo, Maria Seravia Sia, Ajeng Aulia Sasri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
starting page: 343
ending page: 369
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4625

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Pemuda: Perspektif Wagub Dimyati tentang Baris-Berbaris sebagai Upaya Melawan Apatisme
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Civic Education in shaping the democratic character of youth through the perspective of the Deputy Governor of Banten, A. Dimyati Natakusumah, regarding marching activities as an effort to counter apathy. The declining levels of discipline, accuracy, solidarity, and nationalism among students highlight the urgent need for continuous character development. Using a qualitative approach through content analysis of the Deputy Governor’s statements, this study finds that marching activities contain core Civic Education values such as discipline, cooperation, responsibility, mutual assistance, and patriotism. These activities not only train physical coordination but also cultivate democratic character through social interaction, strengthened civic engagement, and the habituation of positive behavior. The findings emphasize that marching serves as an effective, simple, and applicable method for enhancing youth character while reducing apathy. This research contributes to the development of contextual character education models within school environments.
subject: Articles
  topic: section
subject: Demokratis
  topic: keywords
subject: Karakter
  topic: keywords
subject: Pendidikan Kewarganegaraan
  topic: keywords
creator: Indah Dwi Sutarini
creator: Nurlya Fitri Salsabila
creator: Yufita Tarru Hegi
creator: Sulistiawati
rights: Copyright (c) 2025 Indah Dwi Sutarini, Nurlya Fitri Salsabila, Yufita Tarru Hegi, Sulistiawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
starting page: 312
ending page: 342
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4623

Tinjauan Negara Hukum terhadap Perlakuan Diskriminatif Dalam Penempatan Dan Perlakuan Kerja: Kajian Putusan No. 41/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg
type: item
description: This study examines discriminatory treatment against workers within employment relations by analyzing Decision No. 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg as a case study. Employment relations in Indonesia’s legal framework are inherently subordinative, placing workers in a structurally weaker position compared to employers. Such imbalance creates space for both direct and indirect discriminatory practices, often disguised within internal company policies. A normative assessment of the 1945 Constitution, the Manpower Law, and its implementing regulations underscores the State’s obligation to provide legal protection through the principles of non-discrimination, legal certainty, and substantive justice. The analyzed decision demonstrates that the worker was subjected to job reassignment, consecutive warning letters, and termination of employment without adequate objective justification. These actions constitute indirect discrimination, as they appear formally legitimate yet substantively disadvantage the worker and reflect the employer’s misuse of authority. The panel of judges found that the employer’s actions lacked objective grounds and failed to uphold fairness within industrial relations. The court restored balance by granting the worker her entitlements, including compensation and process wages. This study emphasizes that legal protection for workers must not remain merely normative but must be effectively realized through judicial mechanisms. The analysis of the decision illustrates that labor law functions as a corrective instrument to rebalance power relations and prevent discriminatory practices detrimental to workers within employment settings.
subject: Articles
  topic: section
subject: Diskriminasi Pekerja
  topic: keywords
subject: Hubungan Kerja
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
creator: Helen Yanti
creator: Hendra Rahmani
creator: Sri Nurcahyani
rights: Copyright (c) 2025 Helen Yanti, Hendra Rahmani, Sri Nurcahyani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-18
publication date: 2025-12-18
starting page: 462
ending page: 481
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4610

Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional
type: item
description: Dualisme kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menimbulkan ketidakefektifan dan konflik kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini berdampak pada fragmentasi norma dan inkonsistensi penegakan konstitusi yang mengancam prinsip constitutional supremacy. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme kewenangan judicial review dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan menawarkan model reposisi kewenangan di bawah satu lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum (comparative legal approach), penelitian ini menelaah argumentasi teoritik, normatif, dan praktik di beberapa negara dengan model centralized constitutional review. Hasil analisis menunjukkan bahwa reposisi kewenanganjudicial review kepada MK akan memperkuat fungsi pengawasan konstitusional, meningkatkan transparansi, dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih konsisten. Reformulasi kewenangan ini menjadi langkah strategis menuju integrasi sistem hukum nasional yang lebih harmonis dan responsif terhadap prinsip negara hukum (rule of law).
subject: Articles
  topic: section
subject: Judicial Review
  topic: keywords
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Mahkamah Agung
  topic: keywords
subject: Reposisi Kewenangan
  topic: keywords
subject: Supremasi Konstitusi
  topic: keywords
creator: Sayyidatun Nashuha Basyar
rights: Copyright (c) 2025 Sayyidatun Nashuha Basyar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-15
publication date: 2025-12-15
starting page: 395
ending page: 428
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4578

Diorama of the Directive Constitutional: Reconstruction of Directive Constitutionalism and the Deliberative Crisis in Indonesia’s Constitutional Democracy
type: item
description: Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia’s constitutional paradigm has shifted from directive constitutionalism, which emphasizes value-oriented governance, to instrumental constitutionalism, which focuses merely on procedural mechanisms. The abolition of the Broad Outlines of State Policy (GBHN) created a normative vacuum that disrupted the coherence between Pancasila’s constitutional values and national development policies. This condition has led to a deliberative crisis, where public participation in policymaking remains formalistic rather than substantively influential. Using a normative juridical approach and hermeneutic analysis, this study finds that the national development planning system under Law No. 25 of 2004 lacks a strong constitutional foundation to ensure sustainable and value-driven policy direction. Therefore, a reconstruction of directive constitutionalism is required through the establishment of the Guidelines of State Policy (Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN) as a deliberative and participatory constitutional instrument. The Constitutional Court should act as the guardian of constitutional substance through substantive constitutional review, while the People’s Consultative Assembly (MPR) functions as the normative policymaker aligned with constitutional values. This framework aims to reintegrate the constitution, state institutions, and public participation to restore constitutional legitimacy and ensure sustainable, justice-oriented national development.
subject: Articles
  topic: section
subject: Directive Constitutionalism
  topic: keywords
subject: PPHN
  topic: keywords
subject: Deliberative Democracy
  topic: keywords
subject: Constitutional Court
  topic: keywords
subject: constitutional legitimacy
  topic: keywords
creator: Resa Hasan
creator: Luna Dezeana Ticoalu
creator: Averos Aulia Ananta Nur
rights: Copyright (c) 2025 Resa Hasan, Luna Dezeana Ticoalu, Averos Aulia Ananta Nur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-15
publication date: 2025-12-15
starting page: 429
ending page: 461
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4577

Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia
type: item
description: The development and advancement of information technology has led to new legal activities being carried out virtually, such as electronic transactions. While online electronic transactions offer advantages, there are also risks that can harm consumers. With the enactment of Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Financial Sector Development and Strengthening Law No. 4 of 2023, and the Electronic Information and Transactions Law, as well as other laws, does this provide protection for consumer rights, which are human rights, when consumers suffer losses? Legal measures that hinder consumers from obtaining protection when conducting electronic transactions create an imbalance in transactions from a human rights perspective. The research method used in this study is a normative juridical research method, which is an effort to find solutions to problems by examining and reviewing positive legal norms using the concept of Law in book, namely by conducting a literature study. The results of the study show that government policies, which should provide rules to guarantee the public interest, preventative measures, and legal protection for consumers through existing regulations and law enforcement, as well as improve welfare and social justice for all citizens, can be reflected/implemented through policies carried out in accordance with the principles outlined in the general principles of good governance. However, there is still a need for improvement in implementing existing policy principles by emphasizing the importance of optimal strict regulation and law enforcement related to government actions, as well as maintaining public trust and community compliance in accordance with a human rights perspective.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Asasi Manusia
  topic: keywords
subject: Konsumen
  topic: keywords
subject: Perlindungan
  topic: keywords
creator: Agustin Widjiastuti
creator: Nafis Dwi Kartiko
creator: Ina Rosmaya
rights: Copyright (c) 2025 Agustin Widjiastuti, Nafis Dwi Kartiko, Ina Rosmaya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-10
publication date: 2025-12-10
starting page: 283
ending page: 311
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4565

Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabi…
subject: Articles
  topic: section
subject: Pajak Kendaraan Bermotor
  topic: keywords
subject: Amnesti Pajak
  topic: keywords
subject: Kebijakan Fiskal Daerah
  topic: keywords
subject: Siyasah Dusturiyah
  topic: keywords
subject: Kepatuhan Wajib Pajak
  topic: keywords
subject: BAPENDA
  topic: keywords
subject: Samsat Bandung
  topic: keywords
creator: Moch Andika Satria Piningit
creator: Yana Sutiana
creator: Lutfi Fahrul Rizal
rights: Copyright (c) 2025 Moch Andika Satria Piningit, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-10
publication date: 2025-12-10
starting page: 241
ending page: 262
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4563

https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4560
type: item
title: The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB)
description: This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh’s special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services. Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun
subject: Articles
  topic: section
subject: Perubahan Kelembagaan
  topic: keywords
subject: Administrasi Pertanahan
  topic: keywords
subject: Qanun Pertanahan
  topic: keywords
creator: F.X. Arsin Lukman
creator: Muhammmad Farhan Al Ghalib
rights: Copyright (c) 2025 F.X. Arsin Lukman, Muhammmad Farhan Al Ghalib https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-10
publication date: 2025-12-10
starting page: 218
ending page: 240
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4560

Etika Perang dalam Islam: Pemikiran Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed
type: item
description: Artikel ini membahas etika perang dalam Islam melalui perspektif hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, yang diposisikan sebagai sintesis epistemologis atas dua arus besar pemikiran Islam progresif kontemporer: restorasi moral Khaled Abou El Fadl dan reformasi struktural Abdullahi Ahmed An-Na’im. Keduanya berangkat dari visi humanistik Islam, tetapi berbeda dalam fondasi metodologis dan orientasi praksisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menelaah struktur hermeneutik Saeed terutama prinsip dual contextualism dan konsep hierarchy of values dalam merumuskan etika perang Islam yang selaras dengan nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan martabat manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Saeed menawarkan model pembacaan evolusioner terhadap ayat-ayat perang yang menempatkan regulasi partikular masa klasik sebagai produk kontekstual, bukan norma transhistoris. Melalui pendekatan ini, legitimasi tindakan bersenjata dibatasi secara ketat oleh nilai etis Al-Qur’an dan maqāṣid al-sharī‘ah. Hermeneutika kontekstual Saeed, dengan demikian, menghadirkan paradigma etika perang Islam yang humanis, rasional, dan kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum humaniter modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Etika Perang
  topic: keywords
subject: Hermeneutika Kontekstual
  topic: keywords
subject: Abdullah Saeed
  topic: keywords
subject: Hak Asasi Manusia
  topic: keywords
creator: Dody Sulistio
creator: Tas'an Tas'an
creator: Muhammad Alfan Sidik
rights: Copyright (c) 2025 Dody, Tas'an, Muhammad Alfan Sidik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-15
publication date: 2025-12-15
starting page: 370
ending page: 394
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4530

Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024
type: item
description: Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suata negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Disamping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan kedepannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisa dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normative bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme speedy trial diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.
subject: Articles
  topic: section
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Pemilihan Umum
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
creator: Lilik Agus Saputro
creator: Ahmad Syaifudin Anwar
rights: Copyright (c) 2025 Lilik Agus Saputro, Ahmad Syaifudin Anwar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-10-04
publication date: 2025-10-04
doi: 10.14421/v8qgwt74

Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong
type: item
description: Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini menjadi instrumen politik hukum yang dapat menghapus sifat pidana (amnesti) maupun menghentikan penuntutan (abolisi) dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dasar hukum yang berlaku hingga kini masih bersandar pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, yang secara historis lahir dari konteks politik darurat dan sudah tidak relevan dengan sistem hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemberian amnesti dan abolisi sah secara konstitusional, penerapannya pada kasus tindak pidana korupsi berpotensi melanggar prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta melemahkan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui pembatasan agar amnesti dan abolisi tidak berlaku bagi tindak pidana luar biasa, kewajiban menunggu putusan inkracht, serta penguatan mekanisme checks and balances melalui DPR, Mahkamah Agung, dan partisipasi publik. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor hukum, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga komitmen pemberantasan korupsi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Amnesti
  topic: keywords
subject: Abolisi
  topic: keywords
subject: Politik Hukum
  topic: keywords
creator: Eling Sinta
creator: Ade Kosasih
rights: Copyright (c) 2025 Eling Sinta, Ade Kosasih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-10
publication date: 2025-12-10
starting page: 263
ending page: 282
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4471

Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Sumatra Thawalib
  topic: keywords
subject: Perda Syariah
  topic: keywords
subject: Budaya Hukum
  topic: keywords
creator: Gugun El Guyanie
creator: Enggar Wijayanto
creator: Roqiyul Maarif Syam
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-08-06
publication date: 2025-08-06
starting page: 139
ending page: 163
doi: 10.14421/8me03448

Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia
type: item
description: Peran propaganda dan taktik kampanye politik sangat krusial dalam membentuk pandangan publik serta mengarahkan dukungan politik masyarakat. Propaganda bertujuan memengaruhi persepsi pemilih melalui berbagai metode komunikasi, baik yang bersifat persuasif maupun manipulatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis praktik propaganda dalam kampanye politik di Indonesia. Dalam kampanye politik, strategi yang digunakan bisa bersifat positif, seperti membangun citra kandidat, atau negatif, seperti kampanye hitam yang fokus pada serangan terhadap lawan politik. Kemajuan teknologi dan media sosial telah meningkatkan efektivitas propaganda politik, memungkinkan pesan-pesan politik menyebar dengan cepat dan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi propaganda yang masif dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun juga rentan memicu disinformasi yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara kerja propaganda dan strategi kampanye politik, serta dampaknya terhadap masyarakat, menjadi hal yang penting dalam konteks proses politik modern dengan mengedepankan prinsip moralitas untuk tercapainya demokrasi substantif.
subject: Articles
  topic: section
subject: Demokrasi
  topic: keywords
subject: Propaganda
  topic: keywords
subject: Kampanye Politik
  topic: keywords
subject: Strategi Komunikasi
  topic: keywords
creator: Marzuki
creator: Thorieq Al Abdu
creator: Ayu Wantika
creator: Andre Selamat Sinaga
creator: Juni Yanti Siagian
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-07-19
publication date: 2025-07-19
starting page: 118
ending page: 138
doi: 10.14421/egzayt94

Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
type: item
description: Abstract: This article examines how female judges in Indonesia’s religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process. Abstrak Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ethic of Care dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan Ethic of Care mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang le…
subject: Articles
  topic: section
subject: nusyuz
  topic: keywords
subject: hakim perempuan
  topic: keywords
subject: ethic of care
  topic: keywords
subject: regulasi
  topic: keywords
subject: peradilan agama
  topic: keywords
creator: Nabila Mumtazah
creator: Muhammad Royhan Assaiq
creator: Kinanti Ruhamma Furqon
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
starting page: 95
ending page: 117
doi: 10.14421/ap7n0r61

Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya
type: item
description: Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan siyasah tanfiziyah di Desa Mulang Maya. Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan saja tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Data kasus stunting di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak stunting sebanyak 31 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (ttd) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara adalah sudah termasuk ke dalam kajian teori siyasah tanfiziyah.
subject: Articles
  topic: section
subject: Stunting
  topic: keywords
subject: Siyasah Tanfiziyah
  topic: keywords
subject: Iron and Folic Acid (IFA)
  topic: keywords
subject: Tablet Supplementation
  topic: keywords
creator: Rio Pradana Saputra
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
starting page: 72
ending page: 94
doi: 10.14421/dt861n76

First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia
type: item
description: Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.
subject: Articles
  topic: section
subject: First to File
  topic: keywords
subject: Sengketa Merek
  topic: keywords
subject: Penyelesaian Sengketa Hukum
  topic: keywords
subject: Proporsionalitas
  topic: keywords
subject: Politik Hukum
  topic: keywords
creator: Selni Ardian
creator: Muryanto Lanontji
creator: Rima Anggriyani
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
starting page: 49
ending page: 71
doi: 10.14421/jnj4gr96

Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah
type: item
description: Abstract: The Palestinian conflict represents a global humanitarian and justice crisis, particularly relevant to Muslim-majority countries. President Prabowo Subianto’s speech at the 2024 D-8 Summit in Cairo serves as a significant diplomatic expression of Indonesia’s support for Palestinian independence. This study aims to analyze the substance of the speech as a form of transformative diplomacy from the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic International Political Jurisprudence). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on library research encompassing national law, international law, and Islamic legal-political theory. The findings show that the President’s speech not only has constitutional and international legal legitimacy but also embodies the core values of Siyasah Dauliyah, including justice (‘adl), public benefit (maslahah), Islamic solidarity (ukhuwah Islamiyyah), and equality (musawah). The speech underscores Indonesia’s active diplomatic role as a moral and strategic Islamic actor that advocates not only for humanitarian sympathy but also for collective Muslim action against global injustice. Hence, the speech can be interpreted as an actualization of contemporary Islamic diplomacy that is ethical, legally valid, and strategically significant in the context of the Palestinian struggle. Kewords: Diplomasi; Palestine; Siyasah Dauliyah Abstrak: Konflik Palestina merupakan isu kemanusiaan global yang mendapat perhatian besar, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 di Kairo menjadi simbol penting dari posisi diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato tersebut sebagai bentuk diplomasi transformatif dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber …
subject: Articles
  topic: section
subject: Diplomasi
  topic: keywords
subject: Palestine
  topic: keywords
subject: Siyasah Dauliyah
  topic: keywords
creator: Abdi Dzil Ikram
creator: Idzam Fautanu
creator: Luthfi Fahrul Rizal
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
starting page: 27
ending page: 48
doi: 10.14421/mq7vf382

Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
type: item
description: Studi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatik dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praksis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer.
subject: Articles
  topic: section
subject: Demokrasi
  topic: keywords
subject: Pluralisme
  topic: keywords
subject: Sekularisasi
  topic: keywords
subject: Reformasi Politik Islam
  topic: keywords
creator: Aprilia Musawamah
creator: Nur Amaliyah
creator: Sholahuddin Al Ayubi
creator: Andi Rosa
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 1
ending page: 26
doi: 10.14421/3zb3z667

Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability
type: item
description: The global climate crisis and the imperative of sustainable development have positioned energy transition as a crucial agenda. In the Indonesian context, despite the constitutional mandate towards a welfare state, the implementation of energy transition policies has not fully reflected these principles. This study aims to analyze the energy law politics of energy transition in Indonesia from the perspective of the welfare state and to explore the potential of the green welfare state as a more comprehensive alternative framework. The research methodology employed is a normative legal study with statutory and conceptual approaches. Data were collected through the analysis of relevant legislation and literature, which were subsequently analyzed qualitatively using content analysis. The research findings indicate that the current implementation of energy transition policies still faces significant challenges in realizing equitable energy access, the protection of vulnerable groups, meaningful public participation, and the proactive role of the state in regulation and oversight. This study concludes that the green welfare state framework, underpinned by the philosophy of ecocentrism and intergenerational justice, and integrating social and ecological justice, offers a more holistic approach to reformulating just and sustainable energy law politics in Indonesia. The implementation of this framework necessitates a strong state commitment, inclusive participation from all stakeholders, and the establishment of regulations that support a just and environmentally friendly transition.
subject: Articles
  topic: section
subject: Transisi Energi
  topic: keywords
subject: Politik Hukum Energi
  topic: keywords
subject: Green Welfare State
  topic: keywords
subject: Keberlanjutan
  topic: keywords
creator: Aji Baskoro
rights: Copyright (c) 2025 Aji Baskoro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-12-18
publication date: 2025-12-18
starting page: 164
ending page: 193
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i1.4134

Excecutive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia
type: item
description: Pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah merupakan bagian fundamental dari sistem negara hukum Indonesia yang bertujuan menjaga keselarasan antara regulasi di tingkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktik otonomi daerah, peraturan daerah kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang tindih norma, serta konflik kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah pasca pengundangan telah menggeser pola pengawasan represif ke arah pengawasan preventif melalui mekanisme executive preview. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah serta menegaskan urgensi executive preview sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa executive preview memiliki peran strategis dalam mencegah lahirnya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, mekanisme ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas materi muatan dan teknik perancangan peraturan daerah sekaligus meminimalisir potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas pengharmonisasian masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif dan kelembagaan executive preview menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sejal…
subject: Articles
  topic: section
subject: Excecutive preview
  topic: keywords
subject: Otonomi Daerah
  topic: keywords
subject: Pengharmonisasian
  topic: keywords
creator: Budi Harianto
rights: Copyright (c) 2025 Budi Harianto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2026-01-03
publication date: 2026-01-03
starting page: 194
ending page: 217
doi: 10.14421/staatsrecht.v5i1.4051

Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
type: item
description: This article analyzes the political consciousness of Indonesia’s Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun’s theory of ashabiyyah (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the ashabiyyah of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun’s perspective, such solidarities represent a new form of ashabiyyah that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical ashabiyyah theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia’s contemporary political landscape. Abstrak Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori ashabiyyah (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa ashabiyyah Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidar…
subject: Articles
  topic: section
subject: Kesadaran Politik
  topic: keywords
subject: Generasi Z
  topic: keywords
subject: Teori ashabiyyah Ibnu Khaldun
  topic: keywords
creator: Hannanda Harriyani
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
starting page: 137
ending page: 163
doi: 10.14421/tqasrf92

Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital
type: item
description: The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed various aspects of society, leading to the emergence of cyberspace as a platform for social interaction, business, education, and other activities. While these developments offer numerous benefits, such as easy access to information and efficient communication, they also pose risks and challenges, including cybercrime and the spread of false information. This study examines the balance between freedom of expression and legal boundaries in social media, highlighting the importance of cybersecurity awareness and media literacy to mitigate potential risks. The research explores the impact of social media on public discourse, the role of regulations in maintaining order, and the necessity of public education in fostering responsible digital citizenship. By analyzing current trends and case studies, the study provides insights into effective strategies for promoting a safe and constructive online environment. Abstrak Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah berbagai aspek masyarakat, yang mengarah pada munculnya ruang siber sebagai platform untuk interaksi sosial, bisnis, pendidikan, dan kegiatan lainnya. Meskipun perkembangan ini menawarkan banyak manfaat, seperti akses mudah ke informasi dan komunikasi yang efisien, mereka juga menghadirkan risiko dan tantangan, termasuk kejahatan siber dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini mengkaji keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum di media sosial, menyoroti pentingnya kesadaran keamanan siber dan literasi media untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak media sosial terhadap diskursus publik, peran regulasi dalam menjaga ketertiban, dan perlunya pendidikan publik dalam mendorong kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Dengan menganalisis tren terkini dan studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan tentang stra…
subject: Articles
  topic: section
subject: ruang siber
  topic: keywords
subject: media sosial
  topic: keywords
subject: kebebasan berekspresi
  topic: keywords
subject: batasan hukum
  topic: keywords
creator: Selvi Amelia
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-28
publication date: 2025-05-28
starting page: 217
ending page: 234
doi: 10.14421/d3fywx87

Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban
type: item
description: This article aims to explore the legal challenges faced in protecting victims of revenge porn and offer recommendations for improvement. Revenge porn is the act of distributing private sexual content without the consent of the individual concerned. It is often perpetrated by an individual as a form of revenge after the breakup of a relationship. This phenomenon is increasing in various countries, including Indonesia, and has significant social and psychological impacts on victims, especially women. Victims often experience violations of the right to human dignity, which can lead to embarrassment, humiliation, and damage to reputation. This article is a literature research whose data is sourced from literature related to revenge porn. This article is a qualitative research using a normative-juridical approach and the theory of human right. Based on the results of the analysis, this article finds that in the legal context, the main challenge in protecting victims of revenge porn is the lack of specific regulations that make it difficult to enforce the law and provide justice. Difficulties in proof, social stigma, and high burden of proof become obstacles for victims to get adequate protection. This article offers ideas on comprehensive legal reform, raising public awareness, and psychological support to help victims recover from trauma and restore their dignity. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi korban revenge porn dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merupakan tindakan menyebarluaskan konten seksual pribadi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk balas dendam setelah putusnya suatu hubungan. Fenomena ini semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak sosial serta psikologis yang signifikan bagi para korban, terutama perempuan. Korban sering mengalami pe…
subject: Articles
  topic: section
subject: Revenge porn
  topic: keywords
subject: HAM
  topic: keywords
subject: Perlindungan Korban
  topic: keywords
subject: Kejahatan Siber
  topic: keywords
creator: Tiara Rahmawati Nurdin
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-21
publication date: 2025-05-21
starting page: 49
ending page: 70
doi: 10.14421/2znrxt47

Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital
type: item
description: The advancement of information and communication technology in the digital era has brought both significant benefits and serious challenges, particularly in the realm of cybersecurity. Indonesia is currently facing a range of cybercrimes, including data theft, hacking, online fraud, and the dissemination of illegal content. Although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) serves as the primary legal foundation, it remains insufficient in addressing the growing complexity of cyber threats. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, identify key challenges, and propose strategic measures to strengthen cybersecurity governance in Indonesia. The research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, relying on secondary data from legal literature, government policies, and recent case studies. The findings indicate that the implementation of the ITE Law faces several limitations, including narrow legal scope, limited enforcement capacity, low public awareness of digital security, and the transnational nature of cybercrime. Moreover, increasing threats to national critical infrastructure and sensitive data highlight the urgent need for a more adaptive and comprehensive legal framework. Moving forward, Indonesia must enhance its national legal instruments, improve human resource capacity in the field of cybersecurity, foster international cooperation, and promote public education on digital safety. These steps are essential to ensure state digital sovereignty and build a robust and sustainable cybersecurity system Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk ancaman kejahatan siber. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital seperti pencurian data pribadi, peretasan, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan T…
subject: Articles
  topic: section
subject: keamanan
  topic: keywords
subject: tantangan
  topic: keywords
subject: implikasi hukum
  topic: keywords
creator: Risma Siti Maesaroh
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
starting page: 255
ending page: 274
doi: 10.14421/3n8bxw79

Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia
type: item
description: The rapid development of information technology has had a significant impact on the banking sector, while simultaneously increasing the risk of cyberattacks, particularly ransomware. This study aims to analyze the legal implications of the 2023 ransomware attack on Bank Syariah Indonesia (BSI), focusing on personal data protection and the effectiveness of existing regulations, namely the Personal Data Protection Law (PDP Law) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Using a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis, the study finds that although national regulations comprehensively cover personal data protection, their implementation in the BSI case faces several challenges, including delayed incident reporting and low institutional readiness against cyber threats. A comparison with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) reveals gaps in regulatory oversight, institutional capacity, and cross-sector collaboration in Indonesia. This study recommends strengthening regulatory enforcement, improving data security literacy, establishing an independent supervisory body, and enhancing inter-agency cooperation to build a more resilient data protection ecosystem in the national banking sector. Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap sektor perbankan, sekaligus meningkatkan risiko serangan siber, khususnya ransomware. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan efektivitas regulasi yang berlaku, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, penerapannya dalam k…
subject: Articles
  topic: section
subject: ransomware
  topic: keywords
subject: perlindungan data pribadi
  topic: keywords
subject: keamanan siber
  topic: keywords
subject: UU PDP
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
subject: sektor perbankan
  topic: keywords
creator: Ilman Maulana Kholis
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
starting page: 275
ending page: 299
doi: 10.14421/t5sfe747

Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia
type: item
description: This research discusses aspects of legal protection and prevention of cybercrime in the digital era in the Indonesian legal system. The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of criminal provisions in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the role of the Personal Data Protection Law (PDP Law) as a preventive instrument. The research method used is a normative research model with a statutory approach to examine the text of the law and a philosophical approach to outline the urgency of legal protection related to cybercrime, as well as a conceptual approach to assess the suitability of norms against the legal objectives of justice, legal certainty, and expediency in the context of cyber resilience. The data analysis technique is carried out using a descriptive-qualitative model. The results show that the development of the digital world through technology and information has had an impact on the development of data security issues and the orderly use of internet technology. In Indonesia, the ITE Law has established various cyber offences with criminal sanctions, there are still overlapping norms, cross-border jurisdictional constraints, and still faced with limited digital forensic capacity of law enforcement officials. Meanwhile, the PDP Law provides a foundation for institutions and risk mitigation mechanisms through data protection, but has not been systemically integrated with criminal instruments. Thus, the main challenge of legal protection against cyber crime in the digital era is the synchronisation and optimisation of regulations and supporting tools in order to achieve cyber resilience and security. Abstrak Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU P…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyber Crime
  topic: keywords
subject: Digitalisasi
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Pidana
  topic: keywords
creator: Rahma Agri Firdaus
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 79
ending page: 104
doi: 10.14421/cf582q68

Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis
type: item
description: Cyberbullying poses a serious threat to the safety and well-being of individuals, especially children and adolescents. In Indonesia, the number of adolescents who are victims of cyberbullying is reported at 80%, and almost every day adolescents experience cyberbullying. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF) report in 2016, cyberbullying victims in Indonesia reached 41-50%. This research specifically discusses the handling of cyberbullying cases in the perspective of cyber law in Indonesia. This research uses a literature method with a juridical normative approach, which examines positive legal norms related to cyberbullying in Indonesia through analysis of laws and legal documents. This approach is strengthened by Soerjono Soekanto's legal protection theory and law enforcement theory to evaluate the effectiveness of victim protection and obstacles in the law enforcement process. By analyzing existing cases, this research identifies the main challenges in the criminal prosecution process as follows: The elements of the crime are difficult to prove, the judicial process is slow, and victim protection is lacking. In addition, this study explores the role of social media in promoting cyberbullying and the implications for prevention efforts. Based on the research, this paper suggests several solutions, including expanding the definition of cyberbullying in the law, increasing the capacity of law enforcement agencies in handling digital incidents, and developing educational programs to prevent and address cyberbullying. Abstrak Cyberbullying menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah remaja yang menjadi korban cyberbullying dilaporkan sebesar 80%, dan hampir setiap harinya remaja mengalami cyberbullying. Menurut laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada tahun 2016, korban cyberbullying di Indonesia mencapai 41-50%. Penelitian ini secara khusus membahas menge…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyberbullying
  topic: keywords
subject: Cyber Law
  topic: keywords
subject: Manajemen Insiden
  topic: keywords
subject: Tantangan
  topic: keywords
subject: Solusi
  topic: keywords
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Perlindungan Korban
  topic: keywords
subject: Edukasi
  topic: keywords
creator: Nabila Ayu Avianingrum
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 51
ending page: 77
doi: 10.14421/n3xx0g94