Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
type: channel
description: Journal Title Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ISSN 2809-6703 (online) | 2809-5421 (print) Editor in Chief Nilman Ghofur Publisher Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Frequency 2 issues per year Indexing Google Scholar, SINTA 4 Duration 90 days to first decision The journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam is an open access peer-reviewed journal which Focus to offer a national academic platform for the study of state law and Islamic politics. This includes research, both normative-doctrinal and empirical articles. The scope of Staatsrecht includes [Constitutional Law], [State Administrative Law], [Legal Politics and Legislation], [Politics and Government], [Islam and State Administration], [Islam, Politics and Governance], [Siyasah].
publisher: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
language: en
publication name: Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
issn: 2809-5421
copyright: Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication, i.e. this journal. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details, and publisher are identified All publications by Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
items: Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
items: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4560
items: Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024
items: Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat
items: Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia
items: Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
items: Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya
items: First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia
items: Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah
items: Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
items: Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
items: Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital
items: Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban
items: Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital
items: Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia
items: Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia
items: Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis
items: Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP
items: Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital
items: Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi
items: Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber
items: Urgensi Constitutional Complaint dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
items: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
items: Law Enforcement Againts Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)
items: Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
items: Perbandingan Penggunaan Metode Sainte Lague dan Kuota Hare pada Negara Indonesia-Korea Selatan-Irak
items: Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang)
items: Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Teori Separation of Power Montesquieu: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023
items: Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia
items: 25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabi…
subject: Articles
  topic: section
subject: Pajak Kendaraan Bermotor
  topic: keywords
subject: Amnesti Pajak
  topic: keywords
subject: Kebijakan Fiskal Daerah
  topic: keywords
subject: Siyasah Dusturiyah
  topic: keywords
subject: Kepatuhan Wajib Pajak
  topic: keywords
subject: BAPENDA
  topic: keywords
subject: Samsat Bandung
  topic: keywords
creator: Moch Andika Satria Piningit
creator: Yana Sutiana
creator: Lutfi Fahrul Rizal
rights: Copyright (c) 2025 Moch Andika Satria Piningit, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-11-16
publication date: 2025-11-16
doi: 10.14421/b09y8842

https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4560
type: item
title: The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB)
description: This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh’s special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services. Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun
subject: Articles
  topic: section
subject: Perubahan Kelembagaan
  topic: keywords
subject: Administrasi Pertanahan
  topic: keywords
subject: Qanun Pertanahan
  topic: keywords
creator: F.X. Arsin Lukman
creator: Muhammmad Farhan Al Ghalib
rights: Copyright (c) 2025 F.X. Arsin Lukman, Muhammmad Farhan Al Ghalib https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-11-16
publication date: 2025-11-16
doi: 10.14421/60agnh89

Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024
type: item
description: Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suata negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Disamping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan kedepannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisa dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normative bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme speedy trial diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.
subject: Articles
  topic: section
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Pemilihan Umum
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
creator: Lilik Agus Saputro
creator: Ahmad Syaifudin Anwar
rights: Copyright (c) 2025 Lilik Agus Saputro, Ahmad Syaifudin Anwar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
date: 2025-10-04
publication date: 2025-10-04
doi: 10.14421/v8qgwt74

Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Sumatra Thawalib
  topic: keywords
subject: Perda Syariah
  topic: keywords
subject: Budaya Hukum
  topic: keywords
creator: Gugun El Guyanie
creator: Enggar Wijayanto
creator: Roqiyul Maarif Syam
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-08-06
publication date: 2025-08-06
doi: 10.14421/8me03448

Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia
type: item
description: Peran propaganda dan taktik kampanye politik sangat krusial dalam membentuk pandangan publik serta mengarahkan dukungan politik masyarakat. Propaganda bertujuan memengaruhi persepsi pemilih melalui berbagai metode komunikasi, baik yang bersifat persuasif maupun manipulatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis praktik propaganda dalam kampanye politik di Indonesia. Dalam kampanye politik, strategi yang digunakan bisa bersifat positif, seperti membangun citra kandidat, atau negatif, seperti kampanye hitam yang fokus pada serangan terhadap lawan politik. Kemajuan teknologi dan media sosial telah meningkatkan efektivitas propaganda politik, memungkinkan pesan-pesan politik menyebar dengan cepat dan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi propaganda yang masif dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun juga rentan memicu disinformasi yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara kerja propaganda dan strategi kampanye politik, serta dampaknya terhadap masyarakat, menjadi hal yang penting dalam konteks proses politik modern dengan mengedepankan prinsip moralitas untuk tercapainya demokrasi substantif.
subject: Articles
  topic: section
subject: Demokrasi
  topic: keywords
subject: Propaganda
  topic: keywords
subject: Kampanye Politik
  topic: keywords
subject: Strategi Komunikasi
  topic: keywords
creator: Marzuki
creator: Thorieq Al Abdu
creator: Ayu Wantika
creator: Andre Selamat Sinaga
creator: Juni Yanti Siagian
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-07-19
publication date: 2025-07-19
starting page: 474
ending page: 495
doi: 10.14421/egzayt94

Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
type: item
description: Abstract: This article examines how female judges in Indonesia’s religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process. Abstrak Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ethic of Care dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan Ethic of Care mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang le…
subject: Articles
  topic: section
subject: nusyuz
  topic: keywords
subject: hakim perempuan
  topic: keywords
subject: ethic of care
  topic: keywords
subject: regulasi
  topic: keywords
subject: peradilan agama
  topic: keywords
creator: Nabila Mumtazah
creator: Muhammad Royhan Assaiq
creator: Kinanti Ruhamma Furqon
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
starting page: 451
ending page: 473
doi: 10.14421/ap7n0r61

Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya
type: item
description: Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan siyasah tanfiziyah di Desa Mulang Maya. Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan saja tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Data kasus stunting di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak stunting sebanyak 31 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (ttd) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara adalah sudah termasuk ke dalam kajian teori siyasah tanfiziyah.
subject: Articles
  topic: section
subject: Stunting
  topic: keywords
subject: Siyasah Tanfiziyah
  topic: keywords
subject: Iron and Folic Acid (IFA)
  topic: keywords
subject: Tablet Supplementation
  topic: keywords
creator: Rio Pradana Saputra
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
starting page: 406
ending page: 428
doi: 10.14421/dt861n76

First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia
type: item
description: Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.
subject: Articles
  topic: section
subject: First to File
  topic: keywords
subject: Sengketa Merek
  topic: keywords
subject: Penyelesaian Sengketa Hukum
  topic: keywords
subject: Proporsionalitas
  topic: keywords
subject: Politik Hukum
  topic: keywords
creator: Selni Ardian
creator: Muryanto Lanontji
creator: Rima Anggriyani
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
starting page: 429
ending page: 450
doi: 10.14421/jnj4gr96

Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah
type: item
description: Abstract: The Palestinian conflict represents a global humanitarian and justice crisis, particularly relevant to Muslim-majority countries. President Prabowo Subianto’s speech at the 2024 D-8 Summit in Cairo serves as a significant diplomatic expression of Indonesia’s support for Palestinian independence. This study aims to analyze the substance of the speech as a form of transformative diplomacy from the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic International Political Jurisprudence). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on library research encompassing national law, international law, and Islamic legal-political theory. The findings show that the President’s speech not only has constitutional and international legal legitimacy but also embodies the core values of Siyasah Dauliyah, including justice (‘adl), public benefit (maslahah), Islamic solidarity (ukhuwah Islamiyyah), and equality (musawah). The speech underscores Indonesia’s active diplomatic role as a moral and strategic Islamic actor that advocates not only for humanitarian sympathy but also for collective Muslim action against global injustice. Hence, the speech can be interpreted as an actualization of contemporary Islamic diplomacy that is ethical, legally valid, and strategically significant in the context of the Palestinian struggle. Kewords: Diplomasi; Palestine; Siyasah Dauliyah Abstrak: Konflik Palestina merupakan isu kemanusiaan global yang mendapat perhatian besar, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 di Kairo menjadi simbol penting dari posisi diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato tersebut sebagai bentuk diplomasi transformatif dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber …
subject: Articles
  topic: section
subject: Diplomasi
  topic: keywords
subject: Palestine
  topic: keywords
subject: Siyasah Dauliyah
  topic: keywords
creator: Abdi Dzil Ikram
creator: Idzam Fautanu
creator: Luthfi Fahrul Rizal
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
starting page: 384
ending page: 405
doi: 10.14421/mq7vf382

Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
type: item
description: Studi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatik dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praksis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer.
subject: Articles
  topic: section
subject: Demokrasi
  topic: keywords
subject: Pluralisme
  topic: keywords
subject: Sekularisasi
  topic: keywords
subject: Reformasi Politik Islam
  topic: keywords
creator: Aprilia Musawamah
creator: Nur Amaliyah
creator: Sholahuddin Al Ayubi
creator: Andi Rosa
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 359
ending page: 383
doi: 10.14421/3zb3z667

Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
type: item
description: This article analyzes the political consciousness of Indonesia’s Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun’s theory of ashabiyyah (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the ashabiyyah of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun’s perspective, such solidarities represent a new form of ashabiyyah that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical ashabiyyah theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia’s contemporary political landscape. Abstrak Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori ashabiyyah (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa ashabiyyah Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidar…
subject: Articles
  topic: section
subject: Kesadaran Politik
  topic: keywords
subject: Generasi Z
  topic: keywords
subject: Teori ashabiyyah Ibnu Khaldun
  topic: keywords
creator: Hannanda Harriyani
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
starting page: 137
ending page: 163
doi: 10.14421/tqasrf92

Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital
type: item
description: The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed various aspects of society, leading to the emergence of cyberspace as a platform for social interaction, business, education, and other activities. While these developments offer numerous benefits, such as easy access to information and efficient communication, they also pose risks and challenges, including cybercrime and the spread of false information. This study examines the balance between freedom of expression and legal boundaries in social media, highlighting the importance of cybersecurity awareness and media literacy to mitigate potential risks. The research explores the impact of social media on public discourse, the role of regulations in maintaining order, and the necessity of public education in fostering responsible digital citizenship. By analyzing current trends and case studies, the study provides insights into effective strategies for promoting a safe and constructive online environment. Abstrak Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah berbagai aspek masyarakat, yang mengarah pada munculnya ruang siber sebagai platform untuk interaksi sosial, bisnis, pendidikan, dan kegiatan lainnya. Meskipun perkembangan ini menawarkan banyak manfaat, seperti akses mudah ke informasi dan komunikasi yang efisien, mereka juga menghadirkan risiko dan tantangan, termasuk kejahatan siber dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini mengkaji keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum di media sosial, menyoroti pentingnya kesadaran keamanan siber dan literasi media untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak media sosial terhadap diskursus publik, peran regulasi dalam menjaga ketertiban, dan perlunya pendidikan publik dalam mendorong kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Dengan menganalisis tren terkini dan studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan tentang stra…
subject: Articles
  topic: section
subject: ruang siber
  topic: keywords
subject: media sosial
  topic: keywords
subject: kebebasan berekspresi
  topic: keywords
subject: batasan hukum
  topic: keywords
creator: Selvi Amelia
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-28
publication date: 2025-05-28
starting page: 217
ending page: 234
doi: 10.14421/d3fywx87

Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban
type: item
description: This article aims to explore the legal challenges faced in protecting victims of revenge porn and offer recommendations for improvement. Revenge porn is the act of distributing private sexual content without the consent of the individual concerned. It is often perpetrated by an individual as a form of revenge after the breakup of a relationship. This phenomenon is increasing in various countries, including Indonesia, and has significant social and psychological impacts on victims, especially women. Victims often experience violations of the right to human dignity, which can lead to embarrassment, humiliation, and damage to reputation. This article is a literature research whose data is sourced from literature related to revenge porn. This article is a qualitative research using a normative-juridical approach and the theory of human right. Based on the results of the analysis, this article finds that in the legal context, the main challenge in protecting victims of revenge porn is the lack of specific regulations that make it difficult to enforce the law and provide justice. Difficulties in proof, social stigma, and high burden of proof become obstacles for victims to get adequate protection. This article offers ideas on comprehensive legal reform, raising public awareness, and psychological support to help victims recover from trauma and restore their dignity. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi korban revenge porn dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merupakan tindakan menyebarluaskan konten seksual pribadi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk balas dendam setelah putusnya suatu hubungan. Fenomena ini semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak sosial serta psikologis yang signifikan bagi para korban, terutama perempuan. Korban sering mengalami pe…
subject: Articles
  topic: section
subject: Revenge porn
  topic: keywords
subject: HAM
  topic: keywords
subject: Perlindungan Korban
  topic: keywords
subject: Kejahatan Siber
  topic: keywords
creator: Tiara Rahmawati Nurdin
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-21
publication date: 2025-05-21
starting page: 49
ending page: 70
doi: 10.14421/2znrxt47

Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital
type: item
description: The advancement of information and communication technology in the digital era has brought both significant benefits and serious challenges, particularly in the realm of cybersecurity. Indonesia is currently facing a range of cybercrimes, including data theft, hacking, online fraud, and the dissemination of illegal content. Although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) serves as the primary legal foundation, it remains insufficient in addressing the growing complexity of cyber threats. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, identify key challenges, and propose strategic measures to strengthen cybersecurity governance in Indonesia. The research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, relying on secondary data from legal literature, government policies, and recent case studies. The findings indicate that the implementation of the ITE Law faces several limitations, including narrow legal scope, limited enforcement capacity, low public awareness of digital security, and the transnational nature of cybercrime. Moreover, increasing threats to national critical infrastructure and sensitive data highlight the urgent need for a more adaptive and comprehensive legal framework. Moving forward, Indonesia must enhance its national legal instruments, improve human resource capacity in the field of cybersecurity, foster international cooperation, and promote public education on digital safety. These steps are essential to ensure state digital sovereignty and build a robust and sustainable cybersecurity system Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk ancaman kejahatan siber. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital seperti pencurian data pribadi, peretasan, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan T…
subject: Articles
  topic: section
subject: keamanan
  topic: keywords
subject: tantangan
  topic: keywords
subject: implikasi hukum
  topic: keywords
creator: Risma Siti Maesaroh
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
starting page: 255
ending page: 274
doi: 10.14421/3n8bxw79

Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia
type: item
description: The rapid development of information technology has had a significant impact on the banking sector, while simultaneously increasing the risk of cyberattacks, particularly ransomware. This study aims to analyze the legal implications of the 2023 ransomware attack on Bank Syariah Indonesia (BSI), focusing on personal data protection and the effectiveness of existing regulations, namely the Personal Data Protection Law (PDP Law) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Using a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis, the study finds that although national regulations comprehensively cover personal data protection, their implementation in the BSI case faces several challenges, including delayed incident reporting and low institutional readiness against cyber threats. A comparison with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) reveals gaps in regulatory oversight, institutional capacity, and cross-sector collaboration in Indonesia. This study recommends strengthening regulatory enforcement, improving data security literacy, establishing an independent supervisory body, and enhancing inter-agency cooperation to build a more resilient data protection ecosystem in the national banking sector. Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap sektor perbankan, sekaligus meningkatkan risiko serangan siber, khususnya ransomware. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan efektivitas regulasi yang berlaku, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, penerapannya dalam k…
subject: Articles
  topic: section
subject: ransomware
  topic: keywords
subject: perlindungan data pribadi
  topic: keywords
subject: keamanan siber
  topic: keywords
subject: UU PDP
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
subject: sektor perbankan
  topic: keywords
creator: Ilman Maulana Kholis
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
starting page: 275
ending page: 299
doi: 10.14421/t5sfe747

Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia
type: item
description: This research discusses aspects of legal protection and prevention of cybercrime in the digital era in the Indonesian legal system. The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of criminal provisions in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the role of the Personal Data Protection Law (PDP Law) as a preventive instrument. The research method used is a normative research model with a statutory approach to examine the text of the law and a philosophical approach to outline the urgency of legal protection related to cybercrime, as well as a conceptual approach to assess the suitability of norms against the legal objectives of justice, legal certainty, and expediency in the context of cyber resilience. The data analysis technique is carried out using a descriptive-qualitative model. The results show that the development of the digital world through technology and information has had an impact on the development of data security issues and the orderly use of internet technology. In Indonesia, the ITE Law has established various cyber offences with criminal sanctions, there are still overlapping norms, cross-border jurisdictional constraints, and still faced with limited digital forensic capacity of law enforcement officials. Meanwhile, the PDP Law provides a foundation for institutions and risk mitigation mechanisms through data protection, but has not been systemically integrated with criminal instruments. Thus, the main challenge of legal protection against cyber crime in the digital era is the synchronisation and optimisation of regulations and supporting tools in order to achieve cyber resilience and security. Abstrak Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU P…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyber Crime
  topic: keywords
subject: Digitalisasi
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Pidana
  topic: keywords
creator: Rahma Agri Firdaus
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 79
ending page: 104
doi: 10.14421/cf582q68

Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis
type: item
description: Cyberbullying poses a serious threat to the safety and well-being of individuals, especially children and adolescents. In Indonesia, the number of adolescents who are victims of cyberbullying is reported at 80%, and almost every day adolescents experience cyberbullying. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF) report in 2016, cyberbullying victims in Indonesia reached 41-50%. This research specifically discusses the handling of cyberbullying cases in the perspective of cyber law in Indonesia. This research uses a literature method with a juridical normative approach, which examines positive legal norms related to cyberbullying in Indonesia through analysis of laws and legal documents. This approach is strengthened by Soerjono Soekanto's legal protection theory and law enforcement theory to evaluate the effectiveness of victim protection and obstacles in the law enforcement process. By analyzing existing cases, this research identifies the main challenges in the criminal prosecution process as follows: The elements of the crime are difficult to prove, the judicial process is slow, and victim protection is lacking. In addition, this study explores the role of social media in promoting cyberbullying and the implications for prevention efforts. Based on the research, this paper suggests several solutions, including expanding the definition of cyberbullying in the law, increasing the capacity of law enforcement agencies in handling digital incidents, and developing educational programs to prevent and address cyberbullying. Abstrak Cyberbullying menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah remaja yang menjadi korban cyberbullying dilaporkan sebesar 80%, dan hampir setiap harinya remaja mengalami cyberbullying. Menurut laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada tahun 2016, korban cyberbullying di Indonesia mencapai 41-50%. Penelitian ini secara khusus membahas menge…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyberbullying
  topic: keywords
subject: Cyber Law
  topic: keywords
subject: Manajemen Insiden
  topic: keywords
subject: Tantangan
  topic: keywords
subject: Solusi
  topic: keywords
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Perlindungan Korban
  topic: keywords
subject: Edukasi
  topic: keywords
creator: Nabila Ayu Avianingrum
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 51
ending page: 77
doi: 10.14421/n3xx0g94

Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP
type: item
description: The rapid development of information technology has given rise to new and increasingly complex challenges, one of which is phishing. This study aims to evaluate the legal aspects of data breaches caused by phishing in Indonesia and assess the effectiveness of existing regulations in protecting users’ digital privacy rights. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative method, this research reveals that current regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), do not comprehensively or specifically address the elements of phishing crimes, particularly in the form of malicious APK files. The 2001 phishing case involving Bank Central Asia’s internet banking service is presented as a historical benchmark for analyzing the weaknesses in Indonesia’s legal framework. The findings show that phishing leads not only to financial loss but also to serious repercussions on users’ reputations, privacy rights, and data security. This study recommends the formulation of a specific regulation on phishing, stronger enforcement of the PDP Law, and enhanced public digital literacy and cybersecurity emergency response systems. The limitation of this study lies in the lack of empirical data from victims or law enforcement authorities; thus, further interdisciplinary and field-based research is highly recommended. Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber yang kian kompleks, salah satunya adalah phishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum dari kebocoran data akibat phishing di Indonesia serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak atas privasi digital pengguna. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi seperti UU ITE dan UU PDP belum secara spesifik dan komprehensif mengatur unsur-unsur tindak pidana phishing, khususny…
subject: Articles
  topic: section
subject: phising
  topic: keywords
subject: kebocoran data
  topic: keywords
subject: privasi digital
  topic: keywords
subject: hukum siber
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
subject: UU PDP
  topic: keywords
creator: Devi Anjheli
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
starting page: 165
ending page: 189
doi: 10.14421/990epf27

Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital
type: item
description: The development of digital technology has fundamentally transformed patterns of social communication, but it has also introduced serious challenges, particularly the rise in cyberbullying practices. This phenomenon presents a paradox between the ideal of digital space as an inclusive and democratic medium and the reality of escalating verbal violence, harassment, and online bullying, especially among teenagers and active social media users. In the context of Indonesian law, cyberbullying is regulated under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in relation to defamation, threats, and the distribution of immoral content. This study aims to identify the forms of cyberbullying and examine the underlying causal factors using a descriptive qualitative approach. The analysis employs John Suler’s Online Disinhibition Effect theory, which explains how anonymity, lack of accountability, and the disintegration of social norms in cyberspace can trigger aggressive behavior. The findings reveal that the most common forms of cyberbullying include public humiliation, rumor-spreading, online sexual harassment, and doxing. Contributing factors involve the psychological conditions of perpetrators, digital social pressure, and weak legal literacy and digital ethics. This phenomenon highlights the importance of an interdisciplinary approach—combining psychology, technology, and law—to effectively address cyberbullying in the digital era. Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi sosial secara fundamental, namun turut menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya praktik cyberbullying. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara idealitas ruang digital sebagai medium inklusif dan demokratis, dengan realitas yang menunjukkan eskalasi kekerasan verbal, pelecehan, serta perundungan daring, terutama di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan cyberbullying t…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyberbullying
  topic: keywords
subject: Ruang Maya
  topic: keywords
subject: Interaksi Sosial
  topic: keywords
subject: Era Digital
  topic: keywords
creator: Vianda Ayu Anjani
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 1
ending page: 28
doi: 10.14421/cyg94d68

Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi
type: item
description: The government has issued laws and regulations regarding cyber offenses, but in reality, pornographic content is still widely spread in cyberspace. This article aims to examine law enforcement efforts against the spread of pornographic content on social media which is increasingly prevalent in the digital era. This article is a literature research with a normative juridical approach. Data is sourced from legislation, literature, and related online sources. The results show that the spread of pornographic content on social media occurs in various forms and motives, ranging from commercial to revenge. Existing regulations such as the Pornography Law and ITE Law have provided a legal basis to take action against criminal offenders, but the implementation is still not optimal because it faces various obstacles. The main challenges in law enforcement are the amoeba-like nature of pornographic content, the difficulty of tracking the perpetrators, and the lack of supervision of internet usage. This article contributes normatively to the realm of das sein and das solen on pornography cases in Indonesia and its enforcement efforts. Abstrak Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran siber, namun pada kenyataanya konten-konten bermuatan pornografi masih banyak bertebaran di dunia maya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial yang semakin marak terjadi di era digital. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber online terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di media sosial terjadi dalam berbagai bentuk dan motif, mulai dari komersial hingga balas dendam. Regulasi yang ada seperti UU Pornografi dan UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pidana, namun implementasinya masih belum maksimal karena menghadapi ber…
subject: Articles
  topic: section
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Konten Pornografi
  topic: keywords
subject: Media Sosial
  topic: keywords
subject: Cyber Crime
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
creator: Rifki Chamami Aslam
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-23
publication date: 2025-05-23
starting page: 29
ending page: 50
doi: 10.14421/3xpde145

Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber
type: item
description: The rapid development of digital technology has brought convenience to various aspects of life. On the other hand, this development also raises new challenges, especially related to the protection of the right to privacy. Protection of the right to privacy in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, including Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, the rapid development of technology often exceeds the speed of regulation formation. Where this right is often threatened by various activities in cyberspace. Problems such as cross-border data protection, the use of new technologies (for example: artificial intelligence), and the involvement of non-institutional entities in managing personal data are very hot topics. Through an in-depth study related to the legal analysis of the protection of the right to privacy in the digital era, especially cyber law, it can identify international and national legal instruments, relevant human rights principles and legal efforts made to overcome them. In addition, the results of the study can see the extent to which existing regulations are able to provide adequate protection for the right to privacy. Abstrak Perkembangan tekonologi digital yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak atas privasi. Perlindungan hak atas privasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, termasuk Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Dimana hak ini seringkali terancam oleh berbagai aktivitas di dunia maya. Adapun masalah-masalah seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi ba…
subject: Articles
  topic: section
subject: hak atas privasi
  topic: keywords
subject: hukum siber
  topic: keywords
subject: perlindungan data pribadi
  topic: keywords
subject: hukum informasi dan transaksi elektronik
  topic: keywords
creator: Nur Azizah Qurrotuaini
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
starting page: 235
ending page: 254
doi: 10.14421/a9d95k61

Urgensi Constitutional Complaint dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
type: item
description: Violations of the constitutional rights of citizens from state institutions & public bureaucratic institutions must be the most important focus for a country that places law above and becomes the principle that regulates the administration of the state. In Indonesia, violations of the constitutional rights of citizens are still often carried out by the nation. But until now there is no legal instrument that can be used to obtain justice for violations of these rights. The argument of this study is an effort to provide an overview of the importance of constitutional legal efforts as a form of protection of citizens' rights based on the provisions contained in the 1945 Constitution. This study uses a legal-normative approach, namely research carried out based on the main legal material by examining theories, principles, legal principles & statutory regulations related to this study. The focus of this article is; first, the urgency of constitutional complaints in Indonesia, as well as constitutional complaints as a form of protection of the constitutional rights of every citizen. Abstrak: Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dari lembaga negara maupun kelembagaan birokrasi publik harus dijadikan sorotan terpenting untuk negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan menjadi asas yang mengatur penyelenggaraan negara. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara masih sering terjadi dalam praktek kebangsaan. Tetapi hingga sekarang ini tidak terdapat instrumen hukum yang bisa digunakan untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran hak tersebut. Argumentasi dari tulisan ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang pentingnya upaya hukum konstitusional selaku bentuk perlindungan hak warga negara berdasarkan peraturan yang tercantum pada UUD 1945. Pada kajian ini memakai penelitian hukum- normatif, yakni pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum utama melalui metode meneliti teori, prinsip, asas hukum maupun aturan undan…
subject: Articles
  topic: section
subject: Constitutional Complaint
  topic: keywords
subject: Hak Konstitusi
  topic: keywords
subject: Warga Negara
  topic: keywords
creator: Riskiyawan Hasan
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-21
publication date: 2025-05-21
starting page: 71
ending page: 90
doi: 10.14421/185sp955

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
type: item
description: This research examines the comparison of impeachment schemes and the position of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany using comparative legal studies and the theory of legal objectives. The impeachment of the Head of State in this case the President in the constitutional system has tensions in normative and political aspects. Therefore, this research will describe how the position of the Constitutional Court as the Guardian of Constitution and Democracy in facing the issue of impeachment. With comparative legal studies, the researcher tries to compare the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany with a Normative Juridical Approach and uses qualitative data, through an analysis scheme that is infersial description by sourcing documents, books, and laws. The results show that the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany has similarities in that the Constitutional Court has the authority to adjudicate in processing impeachment mechanisms, although there are fundamental technical differences where the Court in Germany does not have a direct role in the dismissal of the Head of State but focuses on constitutional testing of laws, while in Indonesia the Court is integrally involved in substantive verification of charges against the president and vice president. In addition, the Constitutional Court has the responsibility to safeguard the proportionality of charges against the president and vice president from normative and political tensions. This aims to maintain the objectivity of case resolution, without political intervention and the vagueness of the norms in question as the concept of legal objectives in maintaining certainty, justice and expediency. Abstrak: Penelitian ini mengkaji perbandingan skema pemakzulan atau impeachment serta kedudukan Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman menggunakan stud…
subject: Articles
  topic: section
subject: Impeachment
  topic: keywords
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Tujuan Hukum
  topic: keywords
creator: Anfal Kurniawan
creator: Martitah
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-10-04
publication date: 2025-10-04
starting page: 313
ending page: 336
doi: 10.14421/cmbb8182

Law Enforcement Againts Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)
type: item
description: Corruption is a significant crime requiring extraordinary measures for its eradication. The legal framework for addressing corruption in Indonesia is provided by Law No. 31 of 1999, amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Despite this, corruption is frequently perpetrated by government officials who are expected to avoid corruption, collusion, and nepotism. An example of this can be observed in Sleman Regency, where government officials have been implicated in the misuse of village land. This land, intended as a source of village income, is often exploited, becoming a focal point for corruption. This research focuses on the law enforcement mechanisms and the challenges encountered by the Yogyakarta High Prosecutor's Office in addressing corruption cases related to village land in Sleman Regency. This study employs a field research design with a juridical-empirical approach. Data collection was conducted through structured interviews. The analysis method is qualitative, involving a detailed descriptive analysis of the data collected from the field, which is then correlated with existing legal regulations. Furthermore, the research utilizes two theoretical frameworks for analysis: the law enforcement theory and the fraud triangle. The result of this study is a law enforcement effort carried out by Kejati DIY on the criminal offences of corruption cases of land abuse in the village district of Sleman was done through preventive and repressive efforts. The repressive attempt was to conduct investigations, investigations and prosecutions in accordance with both the Constitution and the Criminal Code of Corruption. Although the implementation of the DIY is still impressed by the "repressive" attempt, given that the case has not yet been jurisprudent. This is characterized by differences in the views of law enforcement agencies, insufficient processes of handling by supervisors, and lack of public attention to the legal issues surroun…
subject: Articles
  topic: section
subject: law enforcement
  topic: keywords
subject: corruption
  topic: keywords
subject: village land.
  topic: keywords
creator: Irfan Zidni
creator: Ach Tahir
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-27
publication date: 2025-05-27
starting page: 190
ending page: 215
doi: 10.14421/dhn6pc18

Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
type: item
description: For more than two decades, the concept of agglomeration has been applied in DKI Jakarta, beginning with Law No. 34 of 1999 and continuing with Law No. 29 of 2007 as its legal foundation. With the government's execution of the plan to relocate the national capital from Jakarta to East Kalimantan, Law No. 2 of 2024 emerged as the legal policy framework for adjusting DKI Jakarta’s status. One of the key regulatory innovations introduced in this new law is the establishment of the Agglomeration Area Council, tasked with coordinating and evaluating spatial planning and development plans within the agglomeration area. While this structure presents positive potential for the governance of Jakarta and its surrounding regions, the agglomeration area arrangement under the new law signals a centralistic tendency—evident, for instance, in the President’s direct involvement in determining the membership of the Agglomeration Area Council. This may conflict with the principles of decentralized governance. This study employs normative legal research using a statutory approach to examine relevant legislation, particularly the provisions in the DKJ Law, and a conceptual approach to explain the general features of agglomeration areas. The findings indicate, first, that the agglomeration concept regulated by the DKJ Law is centralized, with the central government playing a dominant role, contrasting with agglomeration practices in other regions that are more decentralized. Second, the implications for the implementation of autonomy in DKJ are negative, as the central government's dominant role limits the flexibility of DKJ’s local government in decision-making and may lead to DKJ’s dominance over neighboring areas within the agglomeration zone. On the positive side, the surrounding regions benefit from the central government's support, indicating that the asymmetric design of DKJ governance also positively affects neighboring regions within the agglomeration area. Abstrak: Lebih dari d…
subject: Articles
  topic: section
subject: Aglomerasi
  topic: keywords
subject: Otonomi
  topic: keywords
subject: Desentralisasi
  topic: keywords
subject: UU DKJ.
  topic: keywords
creator: Rizki Fauzan Yusuf
creator: Syarif Hidayat
creator: Azmi Fathu Rohman
creator: Naufal Rizqiyanto
creator: Muhammad Rifai Yusuf
rights: Copyright (c) 2024 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-22
publication date: 2025-05-22
starting page: 329
ending page: 358
doi: 10.14421/455xj860

Perbandingan Penggunaan Metode Sainte Lague dan Kuota Hare pada Negara Indonesia-Korea Selatan-Irak
type: item
description: This research discusses methods for calculating election votes. The aim of this research is to find out the differences in method use in each country. The use of election vote counting methods varies by country, the ones highlighted in this article are the Sainte Lague method and the Hare quota. Sainte lague is converting the results of valid votes by dividing them using a certain number, while hare quota is converting election results by reducing the results of valid votes by the price of one seat. In this research, differences in the use of vote conversion are due to the assumptions of each country regarding the effectiveness value of each method so that each country has its own method. In this study, it is stated about the differences in each country in using each election model, be it Saint Lague and Hare quota. Because the basis for using the election model is based on the conditions and political developments in each country. Although for example in Indonesia, Iraq and South Korea use their respective model choices. The model used still has advantages and disadvantages as evidence of the plurality of political problems in each country that are diverse. But regardless of the advantages and disadvantages, the use of the election model shows the seriousness of each country to improve its electoral democracy. Abstrak Penelitian ini mambahas tentang metode dalam perhitungan suara pemilu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui perbedaan penggunaan metode pada tiap negara. Penggunaan metode perhitungan suara pemilu berbeda tiap negara, yang disoroti dalam artikel ini adalah metode sainte lague dan kuota hare. Sainte lague adalah mengkonversi hasil suara sah dengan membaginya menggnakan bilangan tertentu, sedangkan kuota hare adalah pengonversian hasil pemilu dengan mengurangi hasil suara sah dengan harga satu kursi. Dalam penelitian ini dikemukakan mengenai perbedaan dalam setiap negara dalam menggunakan masing-masing model pemilihan, baik itu saint lague…
subject: Articles
  topic: section
subject: Pemilu
  topic: keywords
subject: Sainte Lague
  topic: keywords
subject: Kuota Hare
  topic: keywords
creator: Salsa Zahrotun
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-10-04
publication date: 2025-10-04
starting page: 259
ending page: 281
doi: 10.14421/2cnprd68

Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang)
type: item
description: The legislative body, which has the right to formulate and make laws, in Indonesia is the House of Representatives (DPR). Whereas in the United States, the legislative body is the Congress, which consists of the Senate and the House of Representatives. This difference in structure shows that there are many major differences between the structures and functions of the two countries, especially in the area of lawmaking. This difference has an impact on the lawmaking process in each country. This article uses a qualitative method with library research techniques to compare the legislative systems of Indonesia and the United States, especially in the institutional structure and lawmaking process. Data was collected from various literatures such as books, scientific journals, laws and regulations, as well as official documents from the legislative institutions of both countries. This article concludes that the Indonesian Parliament and the United States Congress both have the task of making laws. In Indonesia, bills can be proposed by the government, members of the DPR, or the public. After being discussed and approved by the DPR, the bill is sent to the president for approval. In the United States, the process is more complicated because it involves two institutions: The Senate and the House of Representatives. Both must approve bills before they are submitted to the president. Members of the Indonesian House of Representatives are elected every five years, while members of the US Congress have different terms: senators are elected every six years and members of the House of Representatives every two years. The legislative process in Indonesia is conducted through discussions in committees before being decided in a plenary meeting. Abstrak: Lembaga legislatif, yang berhak merumuskan dan membuat undang-undang, di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatifnya adalah Kongres, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan…
subject: Articles
  topic: section
subject: Legislatif
  topic: keywords
subject: Perbandingan
  topic: keywords
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: Amerika
  topic: keywords
creator: Widya Utami
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
starting page: 105
ending page: 136
doi: 10.14421/rawy8b84

Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Teori Separation of Power Montesquieu: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023
type: item
description: The Constitutional Court, as one of the highest judicial institutions in the judicial sector, is given the authority to control the running of government, in the form of overseeing legal products made by other branches of power, namely, the Executive and the Legislative. However, as time goes by, after 20 years of post-reformation, the existence of the Constitutional Court now often attracts a lot of attention with dynamics that are increasingly occurring day by day. Through several of its decisions, there are indications that the Constitutional Court has exceeded its authority as a judicial institution. One of them is in the Constitutional Court decision No. 90/PUU-XXI/2023. This makes it interesting to examine whether there are anomalies in the authority of the Constitutional Court in handling cases, especially in case No.90/PUU-XXI/2023 in terms of Montesquieu's theory of separation of power. The results obtained are that the Constitutional Court has exceeded its authority in making decisions, has violated the limits of authority granted by law and is contrary to the principles of Montesquieu's theory Separation of power. Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang Yudikatif, diberikan kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dengan upaya mengawal produk hukum yang dibuat oleh cabang kekuasaan lain yaitu, Eksekutif dan Legislatif. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 20 tahunan pasca reformasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi kini kerap banyak menuai sorotan dengan dinamika bertambahnya putusan-putusan yang kontroversial. Melalui beberapa putusannya, terdapat indikasi bahwa Mahkmah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga Yudisial. Salah satunya dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, apakah terdapat anomali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara, khususnya pada perkara No.90/PUU-XXI/2023. Anomali dalam Putusan tersebut, menar…
subject: Articles
  topic: section
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Separation Of Power
  topic: keywords
subject: Putusan MK
  topic: keywords
creator: Atmaja Wijaya
creator: Didan Neofal Arsyandi
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-22
publication date: 2025-05-22
starting page: 301
ending page: 327
doi: 10.14421/0tezm234

Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia
type: item
description: Patronage in Indonesian elections often occurred, especially among political elites and legislative candidates. It may be due to the need for candidates to gain votes and support from the public, and the practice of patronage is considered effective in achieving this goal. The study aims to identify voter patronage practices and measure the impact of patronage practices on the credibility of democracy in Indonesia. This research is qualitative, and data is obtained through document analysis and related literature. Election patronage practices can take many forms, ranging from money or goods to voters, unrealistic political promises, to employing positions or powers to influence voter decisions. The study found that patronage practices can significantly impact the credibility of democracies, thus disrupting democratic processes and affecting the quality of elections in Indonesia. The approach can undermine democratic principles that are supposed to be based on free and fair participation and competitive competition based on political ideas and visions. When elections were influenced by material benefits rather than political views, the public felt that elections no longer represented their aspirations and interests, resulting in dubious legitimacy over the elected government. Abstrak: Praktik patronase dalam pemilu di Indonesia sering terjadi, terutama di kalangan elite politik dan para calon legislatif. Hal ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan para kandidat untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, dan praktik patronase menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik patronase dalam pemilu serta mengukur dampak praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur terkait. Praktik patronase dalam pemilu bisa berbentuk berbagai macam bentuk, mulai dari …
subject: Articles
  topic: section
subject: Patronage
  topic: keywords
subject: Election
  topic: keywords
subject: Democracy
  topic: keywords
creator: Elva Imeldatur Rohmah
rights: Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2025-05-21
publication date: 2025-05-21
starting page: 91
ending page: 111
doi: 10.14421/nn2y2916

25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia
type: item
description: Reformasi 1998 yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil menyudahi do minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang diinisiasi dari lingkungan kampus ini mengajukan beberapa tuntutan yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan bagi mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amendemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI dan pemberian otonomi daerah seluas luasnya. Keenam tuntutan ini sesungguhnya merupakan momentum fundamental menuju ke arah penegakan hukum dan demokratisasi yang menjadi spirit reformasi dan menjadi dasar kehidu pan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayangnya apa yang menjadi tuntutan dan cita cita ideal reformasi belumlah tercapai. Reformasi belum selesai. Maka, memaknai 25 tahun reformasi, akan dikaji bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mewujudkan su premasi hukum dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Reformasi
  topic: keywords
subject: supremasi hukum
  topic: keywords
subject: kualitas demokrasi
  topic: keywords
creator: Udiyo Basuki
creator: Rudi Subiyakto
rights: Copyright (c) 2024 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
date: 2024-01-22
publication date: 2024-01-22
doi: 10.14421/staatsrecht.v3i1.3366