Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Journal Title Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ISSN 2809-6703 (online) | 2809-5421 (print) Editor in Chief Nilman Ghofur Publisher Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Frequency 2 issues per year Indexing DOAJ, Google Scholar, SINTA 4, Dimension Duration 90 days to first decision The journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam is an open access peer-reviewed journal which Focus to offer a national academic platform for the study of state law and Islamic politics. This includes research, both normative-doctrinal and empirical articles. The scope of Staatsrecht includes [Constitutional Law], [State Administrative Law], [Legal Politics and Legislation], [Politics and Government], [Islam and State Administration], [Islam, Politics and Governance], [Siyasah].
Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication, i.e. this journal. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details, and publisher are identified All publications by Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Rigiditas vs Realitas: Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Melihat Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik berkepanjangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang dipicu oleh ketegangan antara norma agama dan realitas sosial pluralistik, yang kemudian direspon Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas SEMA tersebut dalam menertibkan praktik hukum di pengadilan serta menganalisis implikasi yuridis sikap rigid Mahkamah Agung terhadap perlindungan hak sipil pasangan beda agama dan kepastian hukum anak. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung pendekatan empiris, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini membedah bagaimana kebijakan tersebut beroperasi di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun SEMA ini efektif secara struktur dalam menyeragamkan penolakan hakim, secara sosiologis ia justru memicu fenomena "penyelundupan hukum" transnasional dan menciptakan diskriminasi ekonomi-yuridis. Sikap rigid ini berimplikasi pada degradasi hak sipil pasangan serta menyebabkan anak yang dilahirkan kehilangan kepastian status hukum dan hak-hak keperdataannya. Penelitian menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan solusi prosedural yang reduktif karena hanya mengobati gejala tanpa menyelesaikan akar masalah ketidaksiapan regulasi dalam merespons perkembangan masyarakat yang plural. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung.
Copyright (c) 2026 Oni Wastoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Prospek Penerapan Sanksi Adat Ammatoa Pasca Berlakunya KUHP Nasional Dalam Bingkai Teori Mirror Thesis
Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma asas legalitas dari pendekatan formil menuju pengakuan asas legalitas materiil melalui konsep living law. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat membuka ruang bagi hukum adat, termasuk hukum adat Ammatoa Kajang, untuk diakui sebagai sumber hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pascaberlakunya KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan sanksi setara denda kategori II serta operasionalisasinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual melalui teori mirror thesis yang memandang hukum sebagai refleksi nilai sosial masyarakatnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat Ammatoa sebagai living lawtidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, serta mekanisme formalisasi melalui Peraturan Daerah. Pembatasan sanksi adat yang melebihi denda kategori II menimbulkan ketegangan normatif antara keadilan komunal dan kepastian hukum nasional. Namun demikian, melalui pendekatan harmonisasi dan transformasi normatif yang proporsional, sanksi adat Ammatoa tetap dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menghilangkan karakter restoratif dan ekologisnya. Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya pembangunan hukum pidana yang pluralistik, inklusif, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal dalam kerangka negara hukum modern.
Copyright (c) 2026 Aldi Rizki Khoiruddin, Muh Amin Rais Natsir https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dari KUHAP 1981 Ke KUHAP 2025:Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Modern
Ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada era KUHAP 1981 menunjukkan dominasi kewenangan aparat penegak hukum negara, khususnya penyidik dan penuntut umum, sementara advokat cenderung diposisikan sebagai pendamping formal yang berperan terbatas, terutama pada tahap penyidikan. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya due process of law, equality of arms, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi kedudukan advokat dalam KUHAP 2025 sebagai pilar keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mempertegas advokat sebagai penegak hukum sejajar melalui penguatan pendampingan sejak tahap awal, perluasan hak akses terhadap berkas dan hasil pemeriksaan, pengakuan hak menyatakan keberatan yang wajib dicatat, penguatan mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan, serta modernisasi prosedural melalui perekaman pemeriksaan dan pengelolaan perkara berbasis elektronik. Reformasi ini menandai pergeseran orientasi dari pendekatan crime control menuju prosedur yang lebih berorientasi keadilan, perlindungan HAM, dan transparansi, meskipun masih memerlukan penguatan integrasi fungsional advokat tanpa mengurangi independensi profesi.
Copyright (c) 2026 Shalih Mangara Sitompul https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Peningkatan intensitas kejahatan siber, khususnya terkait pencurian data pribadi di era digital telah memunculkan suatu urgensi perlindungan hukum yang komprehensif, yang direspons melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi unsur tindak pidana pencurian data pribadi dalam UU PDP; (2) pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku; dan (3) relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep fiqh jinayat. Model penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini membandingkan ketentuan UU PDP dengan prinsip fiqh jinayat. Hasil studi menunjukan bahwa pasal 65-67 UU PDP memberlakukan sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda Rp5.000.000.000,00. Dalam analisis Hukum Islam, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai jarimah ta’zir karena tidak memenuhi unsur hudud, namun tetap sejalan dengan prinsip hifz al-‘ird. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam UU PDP telah mengakomodasi nilai-nilai dasar syariat. Implikasi praktis dari penelitian ini mencangkup perlunya penguatan penegakan hukum, edukasi literasi digital, serta integrasi pendekatan preventif dan restoratif untuk menjamin efektivitas perlindungan data di Indonesia
Copyright (c) 2026 M Diaz Saputra, Yayan Muhammad Royani, Tia Ludiana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Constitutional Protection of a Wife’s Physical Rights and Dignity in Marriage
Kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang selama waktu lama terabaikan akibat konstruksi sosial, budaya, dan hukum yang menempatkan relasi suami-istri sebagai ranah privat yang tertutup dari intervensi negara. Pemahaman yang menganggap hubungan seksual sebagai hak sepihak suami dan kewajiban mutlak istri telah melahirkan ketidakadilan struktural serta mengabaikan hak istri atas integritas tubuh dan martabat kemanusiaannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan kezaliman, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah dalam konteks perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU PKDRT, doktrin hukum, serta konsep fiqh siyasah dan maqāṣid al-syarī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT secara normatif telah memberikan kepastian hukum dengan mengkriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dan menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak atas tubuh, rasa aman, dan martabat istri. Namun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala berupa bias patriarkal aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian, serta stigma sosial terhadap korban. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pengaturan marital rape dalam UU PKDRT sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan umat, serta dapat dipahami sebagai bentuk siyasah syar’iyyah guna mencegah kezaliman. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban menjadi kebutuhan mendesak.
Copyright (c) 2026 Riskamatul Umami, Izomiddin, Cholidah Utama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam
Abstract: The rapid advancement of information technology has encouraged the emergence of various forms of digital-based transactions, including the practice of online rotating savings and credit associations (arisan online). However, this development has also given rise to new patterns of crime in the form of digital fraud, which cause significant financial and social harm to the public. Online arisan fraud is commonly carried out through the dissemination of misleading information and the offering of irrational returns by exploiting electronic media as the primary means. This study aims to examine the regulation of online arisan fraud under Article 28 of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, as well as to analyze the relevance of its legal elements and sanctions from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, conducted through an examination of statutory regulations, legal literature, scholarly works, and relevant sources of Islamic law. The findings indicate that fraudulent practices in online arisan fulfill the elements of disseminating false or misleading information that results in consumer losses in electronic transactions, thereby subjecting offenders to criminal liability as stipulated in Article 28 of the ITE Law. From the perspective of Islamic criminal law, such conduct is categorized as jarimah taʿzir, as it is based on malicious intent (qasd al-sayyi’ah) and causes harm to the property of others (dharar), which contradicts the principles of justice and asset protection (hifz al-māl). Therefore, this study emphasizes that law enforcement against online arisan fraud requires an integrated approach between positive law and Islamic criminal law to achieve substantive justice, legal certainty, and effective public protection in the digital era. Abstrak Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi berbasis digital, termasuk praktik arisan online. Namun, fenomena tersebut juga memunculkan pola kejahatan baru berupa penipuan digital yang menimbulkan dampak kerugian, baik secara finansial maupun sosial, bagi masyarakat. Modus penipuan arisan online umumnya dilakukan melalui penyampaian informasi yang menyesatkan serta penawaran imbal hasil yang tidak rasional dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana penipuan arisan daring berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus menganalisis kesesuaian unsur delik dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam arisan daring memenuhi unsur penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 28 UU ITE. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah taʿzir karena didasarkan pada kehendak jahat (qasd al-sayyi’ah) dan menimbulkan kerugian terhadap harta pihak lain (dharar), yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan harta (hifz al-māl). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap penipuan arisan online memerlukan integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di tengah perkembangan era digital.
Copyright (c) 2026 Krisna Aulia Ramdani, Yayan Muhammad Royani, Yusup Azazy https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Praktik Implementasinya Di Indonesia: Suatu Studi Literatur
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan legitimasi kebijakan publik. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, praktik legislasi yang berlangsung menunjukkan berbagai persoalan struktural dan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu hukum dengan praktik implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, legislasi ideal menuntut perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, partisipasi publik yang bermakna, serta harmonisasi norma yang sistematis. Namun dalam praktik, pembentukan peraturan masih diwarnai oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya harmonisasi, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya efektivitas penerapan hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi antara kerangka teoretis dan praktik legislasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Gita Indriana, Ratna Juita, Mudassir, Nur Ayu Lestari, Vera Wulandari, Friska Sarmi Anjani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Psychological Safety, Wasathiyah, and the Intention of Violence: A Survey of UPI Students in the Context of Student Demonstrations
Student demonstrations accompanied by violent behavior remain a persistent social issue in Indonesia, particularly within university settings. This study aims to analyze the roles of psychological safety (PS) and wasathiyah (W) in predicting students’ rejection of violence (NK) at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). A quantitative cross-sectional survey design was employed using a non-probability convenience–snowball sampling approach. Data were collected from 51 respondents across faculties via an online Likert-scale questionnaire (1–5). Hierarchical linear regression analysis was conducted using Python’s pandas, pingouin, and statsmodels packages. The results revealed that the inclusion of PS and W significantly improved the model’s explanatory power (R² = 0.766; ΔR² = 0.6456; p < 0.001). However, only Wasathiyah showed a strong and significant effect on rejection of violence (B = 0.905; SE = 0.140; p < 0.001), whereas Psychological Safety was non-significant (B = 0.233; p = 0.223). These findings indicate that the internalization of religious moderation values plays a dominant role in reducing students’ violent tendencies, while psychological safety functions more as a contextual condition that supports the development of those values. Practically, strengthening religious moderation education alongside creating a psychologically safe and inclusive academic climate is essential to fostering a peaceful, tolerant, and non-violent campus culture.
Copyright (c) 2026 Andi Lutfi, Dhea Suci Wulandari, Nanda Aisyah Kurniati , Mochammad Ramadhan Nawawi Kurniawan , Rayi Rabani Azzahra , Fadila Rahmadina, Muhamad Parhan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak-hak mereka, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tantangan ini mencakup diskriminasi struktural, keterbatasan aksesibilitas fasilitas kerja, dan stereotip negatif yang menghambat partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas dengan menggunakan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan hukum sebagai alat transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok marginal. Metode yang digunakan adalah kombinasi pendekatan yuridis normative melalui analisis hierarki norma hukum dan yuridis empiris, dengan fokus pada wawancara mendalam dengan pekerja disabilitas, pengusaha, dan pembuat kebijakan, serta observasi implementasi di sektor formal (perusahaan besar) dan informal (usaha kecil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk ketentuan kuota 1% pekerja disabilitas dan kewajiban akomodasi wajar, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap kuota (hanya 30% terpenuhi berdasarkan data BPS 2023), kurangnya penyediaan akomodasi yang layak seperti alat bantu kerja adaptif, serta lemahnya sanksi administratif. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif melalui integrasi perspektif progresif, seperti penguatan mekanisme pengawasan independen oleh lembaga negara, pelatihan sensitivitas disabilitas bagi HRD perusahaan, serta kampanye publik berbasis media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas dapat ditingkatkan secara efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan ekonomi nasional yang inklusi.
Copyright (c) 2025 Ana Riana, Latifah Setyawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran DPRD dalam Mendorong Pemkot Tangerang Menggali Sumber PAD Baru
This study examines the role of the Regional House of Representatives (DPRD) in encouraging the Tangerang City Government to explore new sources of Local Own-Source Revenue (PAD) through the perspective of Civic Education. The analysis highlights how civic values such as democratic representation, accountability, transparency, rational policy planning, and local government responsibility shape the interaction between the legislative and executive branches in regional financial management. The DPRD’s initiative to push for innovative PAD sources reflects its commitment to strengthening fiscal independence and ensuring the sustainability of public services. Through functions of oversight, budgeting, and public representation, the DPRD motivates the local government to conduct research, benchmarking, and identification of potential economic sectors that can enhance revenue. This study concludes that the role of DPRD aligns with the core principles of Civic Education, emphasizing good governance, public participation, and regional autonomy. Strengthening PAD is essential to support improved public services, infrastructure development, and long-term regional welfare.
Copyright (c) 2025 Aura Salsa Permana, Rosalina Bedo Jogo, Maria Seravia Sia, Ajeng Aulia Sasri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Pemuda: Perspektif Wagub Dimyati tentang Baris-Berbaris sebagai Upaya Melawan Apatisme
This study aims to analyze the implementation of Civic Education in shaping the democratic character of youth through the perspective of the Deputy Governor of Banten, A. Dimyati Natakusumah, regarding marching activities as an effort to counter apathy. The declining levels of discipline, accuracy, solidarity, and nationalism among students highlight the urgent need for continuous character development. Using a qualitative approach through content analysis of the Deputy Governor’s statements, this study finds that marching activities contain core Civic Education values such as discipline, cooperation, responsibility, mutual assistance, and patriotism. These activities not only train physical coordination but also cultivate democratic character through social interaction, strengthened civic engagement, and the habituation of positive behavior. The findings emphasize that marching serves as an effective, simple, and applicable method for enhancing youth character while reducing apathy. This research contributes to the development of contextual character education models within school environments.
Copyright (c) 2025 Indah Dwi Sutarini, Nurlya Fitri Salsabila, Yufita Tarru Hegi, Sulistiawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tinjauan Negara Hukum terhadap Perlakuan Diskriminatif Dalam Penempatan Dan Perlakuan Kerja: Kajian Putusan No. 41/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg
This study examines discriminatory treatment against workers within employment relations by analyzing Decision No. 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg as a case study. Employment relations in Indonesia’s legal framework are inherently subordinative, placing workers in a structurally weaker position compared to employers. Such imbalance creates space for both direct and indirect discriminatory practices, often disguised within internal company policies. A normative assessment of the 1945 Constitution, the Manpower Law, and its implementing regulations underscores the State’s obligation to provide legal protection through the principles of non-discrimination, legal certainty, and substantive justice. The analyzed decision demonstrates that the worker was subjected to job reassignment, consecutive warning letters, and termination of employment without adequate objective justification. These actions constitute indirect discrimination, as they appear formally legitimate yet substantively disadvantage the worker and reflect the employer’s misuse of authority. The panel of judges found that the employer’s actions lacked objective grounds and failed to uphold fairness within industrial relations. The court restored balance by granting the worker her entitlements, including compensation and process wages. This study emphasizes that legal protection for workers must not remain merely normative but must be effectively realized through judicial mechanisms. The analysis of the decision illustrates that labor law functions as a corrective instrument to rebalance power relations and prevent discriminatory practices detrimental to workers within employment settings.
Copyright (c) 2025 Helen Yanti, Hendra Rahmani, Sri Nurcahyani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional
Dualisme kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menimbulkan ketidakefektifan dan konflik kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini berdampak pada fragmentasi norma dan inkonsistensi penegakan konstitusi yang mengancam prinsip constitutional supremacy. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme kewenangan judicial review dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan menawarkan model reposisi kewenangan di bawah satu lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum (comparative legal approach), penelitian ini menelaah argumentasi teoritik, normatif, dan praktik di beberapa negara dengan model centralized constitutional review. Hasil analisis menunjukkan bahwa reposisi kewenanganjudicial review kepada MK akan memperkuat fungsi pengawasan konstitusional, meningkatkan transparansi, dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih konsisten. Reformulasi kewenangan ini menjadi langkah strategis menuju integrasi sistem hukum nasional yang lebih harmonis dan responsif terhadap prinsip negara hukum (rule of law).
Copyright (c) 2025 Sayyidatun Nashuha Basyar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Diorama of the Directive Constitutional: Reconstruction of Directive Constitutionalism and the Deliberative Crisis in Indonesia’s Constitutional Democracy
Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia’s constitutional paradigm has shifted from directive constitutionalism, which emphasizes value-oriented governance, to instrumental constitutionalism, which focuses merely on procedural mechanisms. The abolition of the Broad Outlines of State Policy (GBHN) created a normative vacuum that disrupted the coherence between Pancasila’s constitutional values and national development policies. This condition has led to a deliberative crisis, where public participation in policymaking remains formalistic rather than substantively influential. Using a normative juridical approach and hermeneutic analysis, this study finds that the national development planning system under Law No. 25 of 2004 lacks a strong constitutional foundation to ensure sustainable and value-driven policy direction. Therefore, a reconstruction of directive constitutionalism is required through the establishment of the Guidelines of State Policy (Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN) as a deliberative and participatory constitutional instrument. The Constitutional Court should act as the guardian of constitutional substance through substantive constitutional review, while the People’s Consultative Assembly (MPR) functions as the normative policymaker aligned with constitutional values. This framework aims to reintegrate the constitution, state institutions, and public participation to restore constitutional legitimacy and ensure sustainable, justice-oriented national development.
Copyright (c) 2025 Resa Hasan, Luna Dezeana Ticoalu, Averos Aulia Ananta Nur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia
The development and advancement of information technology has led to new legal activities being carried out virtually, such as electronic transactions. While online electronic transactions offer advantages, there are also risks that can harm consumers. With the enactment of Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Financial Sector Development and Strengthening Law No. 4 of 2023, and the Electronic Information and Transactions Law, as well as other laws, does this provide protection for consumer rights, which are human rights, when consumers suffer losses? Legal measures that hinder consumers from obtaining protection when conducting electronic transactions create an imbalance in transactions from a human rights perspective. The research method used in this study is a normative juridical research method, which is an effort to find solutions to problems by examining and reviewing positive legal norms using the concept of Law in book, namely by conducting a literature study. The results of the study show that government policies, which should provide rules to guarantee the public interest, preventative measures, and legal protection for consumers through existing regulations and law enforcement, as well as improve welfare and social justice for all citizens, can be reflected/implemented through policies carried out in accordance with the principles outlined in the general principles of good governance. However, there is still a need for improvement in implementing existing policy principles by emphasizing the importance of optimal strict regulation and law enforcement related to government actions, as well as maintaining public trust and community compliance in accordance with a human rights perspective.
Copyright (c) 2025 Agustin Widjiastuti, Nafis Dwi Kartiko, Ina Rosmaya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Moch Andika Satria Piningit, Yana Sutiana, Lutfi Fahrul Rizal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB)
This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh’s special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services. Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun
Copyright (c) 2025 F.X. Arsin Lukman, Muhammmad Farhan Al Ghalib https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Etika Perang dalam Islam: Pemikiran Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed
Artikel ini membahas etika perang dalam Islam melalui perspektif hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, yang diposisikan sebagai sintesis epistemologis atas dua arus besar pemikiran Islam progresif kontemporer: restorasi moral Khaled Abou El Fadl dan reformasi struktural Abdullahi Ahmed An-Na’im. Keduanya berangkat dari visi humanistik Islam, tetapi berbeda dalam fondasi metodologis dan orientasi praksisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menelaah struktur hermeneutik Saeed terutama prinsip dual contextualism dan konsep hierarchy of values dalam merumuskan etika perang Islam yang selaras dengan nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan martabat manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Saeed menawarkan model pembacaan evolusioner terhadap ayat-ayat perang yang menempatkan regulasi partikular masa klasik sebagai produk kontekstual, bukan norma transhistoris. Melalui pendekatan ini, legitimasi tindakan bersenjata dibatasi secara ketat oleh nilai etis Al-Qur’an dan maqāṣid al-sharī‘ah. Hermeneutika kontekstual Saeed, dengan demikian, menghadirkan paradigma etika perang Islam yang humanis, rasional, dan kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum humaniter modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya.
Copyright (c) 2025 Dody, Tas'an, Muhammad Alfan Sidik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024
Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suata negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Disamping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan kedepannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisa dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normative bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme speedy trial diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.
Copyright (c) 2025 Lilik Agus Saputro, Ahmad Syaifudin Anwar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong
Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini menjadi instrumen politik hukum yang dapat menghapus sifat pidana (amnesti) maupun menghentikan penuntutan (abolisi) dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dasar hukum yang berlaku hingga kini masih bersandar pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, yang secara historis lahir dari konteks politik darurat dan sudah tidak relevan dengan sistem hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemberian amnesti dan abolisi sah secara konstitusional, penerapannya pada kasus tindak pidana korupsi berpotensi melanggar prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta melemahkan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui pembatasan agar amnesti dan abolisi tidak berlaku bagi tindak pidana luar biasa, kewajiban menunggu putusan inkracht, serta penguatan mekanisme checks and balances melalui DPR, Mahkamah Agung, dan partisipasi publik. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor hukum, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga komitmen pemberantasan korupsi.
Copyright (c) 2025 Eling Sinta, Ade Kosasih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.
Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia
Peran propaganda dan taktik kampanye politik sangat krusial dalam membentuk pandangan publik serta mengarahkan dukungan politik masyarakat. Propaganda bertujuan memengaruhi persepsi pemilih melalui berbagai metode komunikasi, baik yang bersifat persuasif maupun manipulatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis praktik propaganda dalam kampanye politik di Indonesia. Dalam kampanye politik, strategi yang digunakan bisa bersifat positif, seperti membangun citra kandidat, atau negatif, seperti kampanye hitam yang fokus pada serangan terhadap lawan politik. Kemajuan teknologi dan media sosial telah meningkatkan efektivitas propaganda politik, memungkinkan pesan-pesan politik menyebar dengan cepat dan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi propaganda yang masif dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun juga rentan memicu disinformasi yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara kerja propaganda dan strategi kampanye politik, serta dampaknya terhadap masyarakat, menjadi hal yang penting dalam konteks proses politik modern dengan mengedepankan prinsip moralitas untuk tercapainya demokrasi substantif.
Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
Abstract: This article examines how female judges in Indonesia’s religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process. Abstrak Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ethic of Care dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan Ethic of Care mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut perempuan. Di sisi lain, analisis politik hukum menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih terikat pada konstruksi patriarkal, namun memiliki ruang untuk diubah melalui pembacaan progresif oleh aktor yudisial, khususnya hakim perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi politik hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan keseimbangan gender dalam rumah tangga.
Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya
Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan siyasah tanfiziyah di Desa Mulang Maya. Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan saja tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Data kasus stunting di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak stunting sebanyak 31 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (ttd) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara adalah sudah termasuk ke dalam kajian teori siyasah tanfiziyah.
First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia
Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.
Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah
Abstract: The Palestinian conflict represents a global humanitarian and justice crisis, particularly relevant to Muslim-majority countries. President Prabowo Subianto’s speech at the 2024 D-8 Summit in Cairo serves as a significant diplomatic expression of Indonesia’s support for Palestinian independence. This study aims to analyze the substance of the speech as a form of transformative diplomacy from the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic International Political Jurisprudence). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on library research encompassing national law, international law, and Islamic legal-political theory. The findings show that the President’s speech not only has constitutional and international legal legitimacy but also embodies the core values of Siyasah Dauliyah, including justice (‘adl), public benefit (maslahah), Islamic solidarity (ukhuwah Islamiyyah), and equality (musawah). The speech underscores Indonesia’s active diplomatic role as a moral and strategic Islamic actor that advocates not only for humanitarian sympathy but also for collective Muslim action against global injustice. Hence, the speech can be interpreted as an actualization of contemporary Islamic diplomacy that is ethical, legally valid, and strategically significant in the context of the Palestinian struggle. Kewords: Diplomasi; Palestine; Siyasah Dauliyah Abstrak: Konflik Palestina merupakan isu kemanusiaan global yang mendapat perhatian besar, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 di Kairo menjadi simbol penting dari posisi diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato tersebut sebagai bentuk diplomasi transformatif dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber hukum nasional, hukum internasional, dan literatur fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Presiden tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dan hukum internasional, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam Siyasah Dauliyah seperti keadilan, kemaslahatan umat, ukhuwah Islamiyyah, dan persamaan. Pidato ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai aktor diplomatik Islam yang tidak hanya menyuarakan simpati, tetapi juga menyerukan tindakan kolektif umat Islam terhadap ketidakadilan global. Dengan demikian, pidato tersebut dapat dimaknai sebagai aktualisasi diplomasi Islam kontemporer yang etis, sah secara hukum, dan strategis dalam konteks perjuangan Palestina Kata kunci: Diplomasi; Palestina; Siyasah Dauliyah.
Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
Studi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatik dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praksis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer.
Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability
The global climate crisis and the imperative of sustainable development have positioned energy transition as a crucial agenda. In the Indonesian context, despite the constitutional mandate towards a welfare state, the implementation of energy transition policies has not fully reflected these principles. This study aims to analyze the energy law politics of energy transition in Indonesia from the perspective of the welfare state and to explore the potential of the green welfare state as a more comprehensive alternative framework. The research methodology employed is a normative legal study with statutory and conceptual approaches. Data were collected through the analysis of relevant legislation and literature, which were subsequently analyzed qualitatively using content analysis. The research findings indicate that the current implementation of energy transition policies still faces significant challenges in realizing equitable energy access, the protection of vulnerable groups, meaningful public participation, and the proactive role of the state in regulation and oversight. This study concludes that the green welfare state framework, underpinned by the philosophy of ecocentrism and intergenerational justice, and integrating social and ecological justice, offers a more holistic approach to reformulating just and sustainable energy law politics in Indonesia. The implementation of this framework necessitates a strong state commitment, inclusive participation from all stakeholders, and the establishment of regulations that support a just and environmentally friendly transition.
Copyright (c) 2025 Aji Baskoro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Excecutive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia
Pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah merupakan bagian fundamental dari sistem negara hukum Indonesia yang bertujuan menjaga keselarasan antara regulasi di tingkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktik otonomi daerah, peraturan daerah kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang tindih norma, serta konflik kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah pasca pengundangan telah menggeser pola pengawasan represif ke arah pengawasan preventif melalui mekanisme executive preview. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah serta menegaskan urgensi executive preview sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa executive preview memiliki peran strategis dalam mencegah lahirnya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, mekanisme ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas materi muatan dan teknik perancangan peraturan daerah sekaligus meminimalisir potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas pengharmonisasian masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif dan kelembagaan executive preview menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta sistem hukum nasional.
Copyright (c) 2025 Budi Harianto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
This article analyzes the political consciousness of Indonesia’s Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun’s theory of ashabiyyah (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the ashabiyyah of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun’s perspective, such solidarities represent a new form of ashabiyyah that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical ashabiyyah theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia’s contemporary political landscape. Abstrak Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori ashabiyyah (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa ashabiyyah Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidaritas digital yang bersifat temporer dan berbasis proyek. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, solidaritas semacam ini mencerminkan bentuk ashabiyyah baru yang berperan dalam pembentukan kekuatan sosial-politik. Studi ini menawarkan pembacaan ulang atas teori klasik ashabiyyah dalam konteks politik generasi digital, serta menyoroti pentingnya kohesi sosial berbasis nilai dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi di era disrupsi informasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam dan studi generasi dalam lanskap politik kontemporer Indonesia
Copyright (c) 2025 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam