PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR
TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM

Soni Falamsyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: falamsyah@gmail.com

Abstrak
Memperbincangkan  masalah  negara  dan  pemerintahan  dalam  pandangan Islam  merupakan  suatu  yang  menarik.  Dikatakan  menarik,  karena  setiap komunitas  Islam  mempunyai  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu sama al-Qur’an dan Sunnah, namun cara menafsirkan  teks  itu  bergantung  pada  orientasi  sosial politik  dari  pihak  yang melakukan  penafsiran. Hal  ini  juga  terjadi  kepada  tokoh  tatanegara Mohammad Natsir yang dengan gigih memperjuangan  agar  negara  dan  pemerintahan  dapat  menerapkan  konsep pemerintahan  Islam.  
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian,  Mohammad  Natsir memandang  bahwa umat  Islam  boleh  mencontoh  sistem-sistem pemerintahan  yang  ada  di  negara- negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia, selama sistem-sistem itu  dapat  mencapai  tujuan-tujuan  yang dikehendaki  oleh  Islam. Jadi  dalam demokrasi  Islam,  perumusan  kebijakan  politik,  ekonomi,  dan  lain-lainnya haruslah mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Kata Kunci: Pemerintahan  Islam,   Politik,  Mohammad Natsir

A.	Pendahuluan
Pemikiran politik, seperti dikatakan Hamid Enayat, merupakan persoalan yang paling banyak digeluti oleh kaum intelektual muslim selama dua abad terakhir ini. Hal ini dapat dijelaskan terutama oleh perjuangan yang tengah berlangsung di berbagai negeri muslim untuk memperoleh kemerdekaan politik dan kebebasan dari ketergantungan kekuatan-kekuatan barat, baik dalam kolonialisme maupun hegemoni,2 termasuk di dalamnya hegemoni pemikiran. Selain itu faktor lain yang dapat menjelaskan kenyataan di atas juga antara lain, karena persoalan politik  yang kuat baik banyak orang, sehingga dalam Islam merupakan persoalan yang pertama muncul bahkan dari sanahlah lahir persoalan teologi,3  dan “provokasi” sebagian pengamat barat yang melihat Islam secara politik  dalam pandangan yang monolitik yang berkonotasi otoriter. Sebagian muslim, para intekltual muslim tentu saja ingin memperlihatkan bahwa meskipun pandangan itu dalam beberapa hal biasa dibenarkan, tetapi tidak untuk keseluruhan Islam, terutama jika dilihat dari pemikirannya. Pemikiran politik Islam sangatlah kaya atau bersifat polyinterpretable, sehingga bagi mereka sulit menerima cap otoritarianisme Islam secara keseluruhan dari para pengamat Barat itu. Dari penjelasan ini Islam politik  sebenarnya bukanlah Islam yang identik dengan kekerasan, seperti banyak dipersepsikan dalam diskusi-diskusi publik. Tetapi Islam politik, sebagaimana agama itu sendiri, tidaklah kebal terhadap manipulasi yang berujung tindakan kekerasan. Islam politik lebih merupakan aktivisme yang berkomitmen mewujudkan agenda politik tertentu dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan, dan ideologi Islam. Agenda politik di sini memiliki agenda yang sangat luas, dari sekedar memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politik sampai mengalahkan atau 
menjatuhkan rezim yang berkuasa. Caranya juga sangat beragam, dari aksi-aksi kolektif berkumpul menyampaikan pendapat, demonstrasi-demonstrasi missal, membentuk partai politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum, sampai gerakan mobilisasi bawah tanah dan teror. Kekerasan dalam Islam politik  memang kadang kala diabsahkan demi komitmen mewujudkan agenda politik. 
Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Para teoretisi politik Islam biasanya pertama-tama mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara sendirian. Karena itu negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya material dan spiritual dunia dan akhirat. Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai keharusan rasional, melainkan juga agama. Islam klasik dan pertengahan sebagai agama yang sejak awal menekankan aspek solidaritas sosial oleh karenanya memiliki relevansi dengan politik dan kemasyarakatan. Pemahaman seperti ini biasa dipahami karena kata ummat saja meskipun kata tersebut dalam al-Qur’an juga menunjuk pada manusia secara umum bahkan hewan dan tumbuhan berarti ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan Islam), suatu ikatan yang oleh Nabi diperkenalkan setelah kepindahannya ke Madinah untuk dijadikan ikatan baru berdasarkan agama sebagai pengganti ikatan darah yang berlaku sebelumnya. Demikian juga  dengan kata Dîn (agama) dalam bahasa Arab meliputi seluruh bentuk kehidupan. Kata Dîn karenanya, tidak sama dengan kata religion dalam bahasa Inggris. Dîn merupakan kata yang menunjuk pada 
solidaritas sesama muslim dan kesetiaan kepada wahyu. Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan suatu yang menarik. dikatakan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. 
Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu sama (al-Qur‟an-Sunnah), cara menafsirkan teks itu bergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran. Rujukan kepada orientik sosial politik  yang tercemar yang telah membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial Islam (ummat), akibatnya melahirkan semacam fragmentasi pemahaman agama antara umat dan pemimpin umat. Fragmentasi pada level pada penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan fragmentasi orientasi sosial politik para pengikut suatu kelompok sosial dalam masyarakat muslim. Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks  itu yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Konsep suatu pemerintahan, misalnya tidak selalu sama antara kalangan Islam sendiri, ada pihak Islam yang jusrtu mendundukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan  keagaaman. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang 
dengan gigih tetap memperjuangan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan konsep pemerintahan yang diatur dengan syari‟at Islam, ada kalangan yang justru memperjuangkan agar tegaknya Khilafah al-Islamiyah.
Konsep tentang sistem khilafah memang menimbulkan perbedaan yang tajam.  Mengenai konsep pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara, hingga kini masih beragam. Ada negara yang menggunakan sitem monarki yang merupakan representasi dari model pemerintahan berdasarkan sistem warisan kekuasaan diserahkan kepada putra mahkota, sirkulasi kekuasaan hanya bersifat terbatas dan hanya dapat diraih oleh kalangan kerajaan. Ada juga sistem republik, yang terdiri diatas pilar-pilar demokrasi dimana-mana 
kedaulatan sepenuhnya di tanggan rakyat, sistem ini dianut oleh banyak negara di dunia. Ada juga sistem kekaisaran, yang memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat dan juga pemberlakuan hukum yang tidak adil. Sementara, ada juga sistem pemerintahan federasi, yang membagi wilayah dalam otonominya sendiri dan bersatu di bawah pemerintahan umum. Semua jenis pemerintahan itu masih bisa ditemukan dalam konteks politik kontemporer. Satu-satunya di dunia sistem pemerintahan yang mencoba mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah Saw saat ini adalah sistem pemerintahan Iran (Republik Islam Iran). Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat RII) yang sekarang pemerintahan dikuasai oleh ulama Islam Syi‟ah. 
Pengertian negara dan pemerintahan sering kali disama-artikan oleh sebagian masyarkat bahkan tidak jarang mengidentikkan negara dengan pemerintahan ataupun sebaliknya, akan tetapi secara teoritis tidaklah sama antara negara dan pemerintahan. Oleh beberapa kalangan negara bersifat tetap dibanding dengan pemerintahan yang sering kali berubah-ubah. Sehingga dari anggapan itu bahwa negara sama dengan bentuk pemerintahan. Perkembangan selanjutnya adalah, pembicaraan mengenai negara Islam mulai memasuki kawasan kajian hukum, beberapa pemikir hukum  Islam klasik  mulai memperkenalkan istilah-istilah baru dalam teori politik (Fiqh as-siyasah), mereka. Seperti Khalifah, Ahl al-Ḥall wa al ‘Aqd, Bai’ah dan beberapa istilah lain yang sejak semula tidak dikenal dalam istilah teologi Islam klasik. Dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, pada periode selanjutnya pemikir-pemikir politik Islam semakin intensif dikumandangkan oleh sejumlah aktivis kebangkitan Islam, baik di Timur Tengah maupun wilayah Islam lainnya yang pada saat itu bearada dalam cengkraman penjajah barat. 
Meningkatnya intensitas tersebut secara umum dipengaruhi tiga hal, yaitu: Pertama, kerapuhan dunia Islam oleh faktor-faktor internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan politik dan wilayah Islam. Ketiga, akibat keunggulan Barat dalam ilmu, teknologi, dan organisasi. Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum para pemikir politik Islam kontemporer. 
Secara umum tujuan pokok pemerintahan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bahaya, menegakkan keadilan dan melarang semua permusuhan antara manusia, tujuan pemerintahan Islam sama dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintahan secara umum lainnya. Mengenai konsep negara, Islam nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga mengajarkan secara jelas mengenai  sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur‟an. Islam menegakkan kekuasaan yang memiliki dua aspek: aspek keagaman dan aspek keduiaan. Perbincangan mengenai wacana juga tidak lepas dari perhatian para tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, diantara tokoh-tokoh intelektual 
muslim dunia yang secara tegas mengkaji konsep Daulah Islamiyah sebagai suatu referensi bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Mohammad Natsir dan Abu A‟la Al-maududi. 
Mohammad Natsir menawarkan Islam sebagai negara. Hal ini bisa disimak dari sisi pidatonya pada sidang pleno konstituante, tanggal 12 November 1957, dimana ia menghendaki negara Indonesia berazaskan ideologi Islam. “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam”. Keinginannya ini bukan semata-mata disebabkan karena Islam sebagai agamanya mayoritas di Indonesia, melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara. Sedangkan, mengenai konsep pemerintahan suatu negara, Natsir berpendapat boleh meniru pemerintahan barat asalkan tidak melanggar nila-nilai dasar Islam. Karena, menurutnya Islam memang tidak mempunyai sistem ketatanegaraan yang sempurna. Bahaya sekularisme adalah karena paham ini tidak menjawab pertanyaan, “Apakah arti hidup itu?” Sehingga orang yang merasa kehilangan makna hidupnya dan mengalami spiritual degeneration (kemerosotan spiritual). Maka dengan mudah akan dihinggapi pentakit-penyakit jiwa (neurosis). Orang-orang seperti ini membutuhkan seperangkat kepercayaan (keimanan) yang dapat dijadikan landasan hidup yang tidak pernah berubah. Juga kaum sekularis memandang konsep-konsep mengenai Tuhan dan agama hanya hasil sebagai ciptaan manusia; yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial, bukan ditentukan oleh kebenaran wahyu. Bagi kaum sekularis doktrin agama dan Tuhan relatif dan tergantung pada penemuan-penemuan umat manusia. Dan tolok ukur kebenaran dan kebahagiaan atau ukuran keberhasilan manusia semata-mata ditentukan oleh materi (benda). Di negara sekuler, menurut Mohammad Natsir masalah-masalah ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan lain-lainnya semata-mata ditentukan oleh kepentingan-kepentingan material, bukan nilai-nilai spiritual. 
Pemahaman Natisr tentang bahayanya sekularisme dan Islam sebagai ideologi perlu dikemukakaan dalam hubungan ini karena pemahamannya itu mempunyai kaitan yang erat dengan pandangan-pandangannya tentang masalah persatuan agama dan negara. Keyakinan Mohammad Natsir akan kebenaran Islam sebagai ideologi inilah yang membuatnya gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan gagasan persatuan agama dengan negara. Keyakinannya itu juga membuatnya begitu peka terhadap nilai-nilai sekular yang dianggapnya bertentangan dengan Islam. Gambaran kaum Orientalis tentang negara Islam yang penuh penyimpangan seperti yang dikemukakan Mohammad Natsir memang seringkali muncul kepermukaan. Ini bukan merupakan suatu gejala baru. Gambaran keliru mengenai negara Islam telah muncul semenjak lahirnya karya-karya awal Orientalis mengenai Islam. Diduga, melalui karya-karya awal Orientalis Barat inilah tersebar gambaran keliru tentang Islam dan negara Islam. Lahirnya karya-karya ini pada munculnya didorong oleh keinginan untuk mengkritik dan menyerang Islam sebagai agama. Langkah ini diambil sehubungan dengan kekalahan Eropa Kristen menghadapi kekuatan militer kaum Muslim dalam perang Salib (abad 11-13). Akan tetapi menurut Abu A‟la Al-Maududi  khususnya dalam bidang agama dan gagasan-gagasannya tentang Islam, termasuk teori kenegaraannya. Baginya Islam adalah agama yang paling paripurna lengkap dengan kehidupan politik degan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem barat. Tujuan negara tidak hanya mencegah dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem  keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan  Allah dalam kitab suci al-Qur‟an. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakan. 
Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam lagi bagaimana sebenarnya pemikiran Mohammad Natsir dan Abu A‟la Al-Maududi mengenai konsep pemerintahan Islam yang selalu menjadi dinamika tiada hentinya dan hangat bagi sistem politik negara-negara Islam di berbagai belahan dunia. Untuk mempermudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatas masalah pada pemikiran kedua tokoh politik: Mohammad Natsir dan Abu A‟la Al-Maududi dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia menjadi suatu Negara Islam. Ada pun rumusan masalahnya dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana konsep pemerintahan Islam dalam pandangan Mohammad Natsir dan  Abu A‟la Al-Maududi? 
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut tentang politik dalam pemerintahan Islam? 
3. Bagaimana relevasi pemikiran Mohammad Natsir dan Abu A‟la Al Maududi dalam konteks ke-Indonesiaan? 

B.	Biografi Akademik dan Politik Muhammad Natsir 
Mohammad Natsir dilahirkan  Pada tanggal 17 Juli 1908, dari pasangan suami-isteri Idris Sutan Saripado-Khadijah, di Alahan Panjang, sebuah kota kecil yang termasuk kecamatan Lembah Gumanti, Kabaupaten Solok, Sumatera Barat. Mohammad Natsir setelah dewasa mendapat gelar Datur Sinaro Panjang. Di selatan kota tersebut terdapat daerah pegunungan yang dikenal dengan nama Bukit Barisan yang bersanding dengan dua danau, yaitu Danau Diatas dan Danau Dibaruh (di bawah). Di antara kedua danau itulah terhampar lembah Gumanti, dimana terdapat kota kecil tempat kelahiran Natsir. Mohammad Natsir setelah dewasa mendapat gelar Datur Sinaro Panjang. 
Ayah Natsir, Idris Sutan Saripado, adalah seorang pegawai juru tulis kontrolir bergaji rendah, yang kemdian dipindahkan ke Makasar sebagai sipir penjara. Pada saat Natsir akan masuk MULO, ayahnya telah dipensiunkan dan menetap di Batusangkar, Sumatera Barat.3 Ayah Natsir hanyalah lulusan sekolah dasar berbahasa Indonesia. Demikian pula Ibunya hanya bisa berbahasa Indonesia. Sadar dengan keadaan tersebut, orang tua Natsir memiliki komitmen untuk menanggung pendidikan yang baik bagi anaknya. Ayah Natsir, sejak awal telah memberikan motivasi dan dorongan kepada Natsir agar memperdalam agama Islam,5 disamping pengetahuan umum. Selain itu, Natsir juga bersosialisasi dengan lingkungannya yang Islami. Dalam usianya yang masih cukup dini, lebih kurang delapan tahun, Natsir tidak lagi tidur di rumah, tetapi tetap surau bersama kawan-kawannya sehabis mengaji. 
Di samping lingkungan yang mendukung, motivasi yang diberikan ayahnya, sangat mungkin berpengaruh dan membekas kuat dalam jiwanya. Hal ini terlihat dalam sikap hidup dan perilakunya dalam sepanjang sejarah hidupnya. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan pada tuntutan dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini, misalnya tercermin dari sikapnya dalam berpolemik dengan Soekarno maupun ketika dalam sidang di Konstituante. 
Sejak di kampung halamannya, Natsir telah akrab dengan nilai-nilai agama Islam yang berlaku dalam keluarga maupun lingkungan masyarakatnya. Di rumah Natsir mendapat dukungan orang tuanya, sedangkan di luar rumah ia banyak bergaul dengan teman-teman sebayanya di surau. Natsir belajar agama kepada ulama kampung halamannya di surau, dimana Natsir bergaul dan tidur bersama teman-temanya sehabis mengaji. Pada saat Natsir pindah ke Solok untuk sekolah di HIS (Hollandse Inlandse School)  Adabiyah,9 Natsir mulai belajar bahasa Arab dan fiqh kepada Tuanku Mudo Amin di Madrasah Diniyah pada sore hari dan malamnya mengaji al-Qur’an, sedangkan pagi harinya belajar di HIS. Ketika berada di Padang, Natsir juga mengikuti pelajaran secara teratur yang diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa ia telah mengenal ajaran pembaharuan semenjak kecil.11 Natsir pindah ke Bandung pada bulan Juli 1927, untuk melanjutkan sekolahnya ke AMS (Algemene Middlebare School).12 Kepindahannya ke Bandung ini merupakan fase awal yang sangat menentukan dalam sejarah perjuangannya. Di Bandung, Natsir mulai belajar agama dengan lebih intensif. Sejak saat itu, Natsir berkenalan dengan Ahmad Hasan. Ia bertanya dan berdiskusi dengan A. Hasan hinga dihadiahi buku tafsir al-Furqan karya A. Hasan sendiri dan buku tafsir The Holy Qur’an karya Muhammad Ali. Natsir juga berkenalan dengan Haji Agus Slaim dan Syaikh Akhmad Syoerkati pendiri al-Irsyad. Menurut pengakuannya, ketiga guru inilah yang mempengaruhi alam pikirannya. 
Selain ketiga gurunya tersebut, Natsir juga dipengaruhi oleh pikiran Mohammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida melaui tulisan-tulisan keduanya. Natsir sangat tertarik tafsir Abduh yang menguraikan bahwa Islam merupakan sistem sosial; bahwa etika Islam diinterprestasikan dalam istilah-istilah nilai-nilai sosial dan keadilan sosial, juga oleh perlawanannya terhadap kolonialisme. Natsir sependapat dengan Abduh dan Rasyid Rida bahwa kemajuan Islam dalam dunia modern tidak cukup hanya melalui purifikasi ajaran Islam, tetapi juga melalui pemahaman terhadap pengetahuan Barat. Sekitar tahun 1916, dalam usiannya yang baru delapan tahun, Natsir telah memiliki keinginan untuk bersekolah di HIS nantinya, tetapi keinginnanya tersebut tidak berjalan dengan mulus karena orang tuannya hanyalah pegawai bergaji rendah, dan tidak mungkin baginya untuk mendaftarkan diri ke HIS berbasaha Belanda yang diidamkannya itu. Ia kemudian bersekolah di Sekolah Gubernemen kelas II di Maninjau, sebuah sekolah dasar enam tahun yang menggunakan bahasa melayu. Natsir pindah ke Padang atas ajakan kakak kandungnya, Rabi’ah. Di Padang ini, Natsir mendaftarkan diri ke HIS Adabiyah.16 Namun, setelah ayahnya mengetahui bahwa di Solok tersebut didirikan sebuah HIS pemerintah yang baru, ia dipindahkan ke HIS Solok tersebut setelah baru beberapa bulan  di HIS Adabiyah Padang. Di HIS Solok ini diterima di kelas dua. Natsir tinggal di rumah seorang saudagar bernama Haji Muasa. Di sini, Natsir tidak hanya belajar di HIS tetapi juga belajar Bahasa Arab, Fiqh, dan mengaji al-Qur’an. 
Seperti pada umumnya sekolah colonial belanda, disiplin pribadi yang ketat, tuntutan belajar keras, guru yang tegas dan dedikatif  dialami Natsir di HIS tersebut. Sistem pendidikan demikian memang dirasa berat, tetapi justru berhasil membentuk karakter pribadi Natsir, seperti juga Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Inilah kirannya yang menjadi alasan ayahnya memindahkan Natsir ke HIS Solok tersebut.17 Pada waktu memasuki kelas lima HIS Solok, Natsir diminta kakaknya agar tinggal bersamanya di Padang. Natsir menerima tawaran kakanya itu, dan Natsir pun melanjutkan HIS Padang  mulai kelas lima, dan lulus kelas tujuh. Berbeda dengan kehidupannya di Solok yang serba kecukupan karena tinggal di rumah saudagar kaya, di Padang Natsir harus melakukan berbagai pekerjaan sendiri seperti mencari kayu, memasak maupun mencuci. Tetapi hal ini justru membuat hatinya lebih nyaman dan tentram karena biasa menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Natsir tidak merasa bergantung pada orang lain, dan karena itu memiliki kebebasan mengatur diri sendiri. Lulus HIS Padang, Natsir melanjutkan pendidikannya ke MULO di Padang. Di sini Natsir mendapatkan beasiswa sebesar duapuluh rupiah setiap bulan. Setelah lulus dari MULO Padang, Natsir melanjutkan studinya ke AMS Bandung, sama seperti ketika di MULO, ia pun mendapatkan beasiswa sebesar tiga puluh rupiah sebulan di AMS. Di AMS ini, Natsir mempelajari berbagai bahasa asing. Menurutnya, di Indonesia hanya AMS-lah yang mengajarkan kebudayaan Barat klasik Di AMS ini Natsir mendapatkan pelajaran kebudayaan Yunani dan Latin, karenanya Ia mempelajari bahasa Latin. Di samping itu, Natsir juga menguasai bahasa Inggris sebaik penguasaannya terhadap bahasa Belanda. Ia juga menunjukan perkembangan yang baik dalam penguasaannya terhadap bahasa Perancis, Jerman dan terutama bahasa Arab. Penguasaanya bahasa-bahasa asing tersebut menjadikan Natsir sebagai intelektual yang menguasai berbagai bidang pengetahuan. Dalam hal ini Natsir memiliki banyak kesamaan dengan Hatta. Natsir lulus dari AMS pada tahun1930, dengan peringkat cukup baik Hal ini memungkinkannya mendapatkan beasiswa di Fakultas Hukum Jakarta dan Fakultas Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Namun Natsir lebih tertarik dengan persoalan-persoalan masyarakat dan politik. Karena itu, bukannya masuk ke Fakultas Hukum yang pernah mengesankan hatinya ketika masih di MULO, Narsir justru mengikuti sekolah guru pada pertengahan tahun1931 dan mendapat ijazah Leger Onderwijs (LO). Sekolah ini ditempuhnya satu tahun. Dari sekolah inilah, Natsir menyusun kurikulum yang diperlukan pada lembaga pendidikan yang dirintisnya.19 Di sinihlah, terkahir kali memperoleh pendidikan secara formal. Namun Natsir tetap memper dalam pengetahuannya secara autodidak dengan banyak membaca dan diskusi. 
Di samping itu, Natsir kemudian mulai menelaah buku-buku tafsir al-Qur’an dan buku-buku keislaman lainya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Natsir juga membaca majalah al-mannar yang dipimpin oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan belajar tentang keislaman ini dilakukan pada malam hari, sedangkan siang harinya Natsir bekerja dengan A. Hassan untuk menerbitkan majalah Pembela Islam dan mengajar di sebuah sekolah MULO. 
Natsir mulai peka terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik, sebenarnya sudah semenjak ia menjadi anggota Nationale Islamietische Paviderij (Natipij) di Padang sebuah organisasi kepaduan underbow Jong Islamieten Bond (JIB). 23 Tumbuhnya kesadaran sosial dan politik ini juga terjadi pada anggota JIB yang lain, seperti Mohamad Roem, Prawoto Mangkoesasmito, dan Yoesoef Wibisono. Sehingga, meskipun bergerak dalam bidang sosial edukatif, JIB memiliki peran signifikan bagi terbentuknya kesadaran terhadap persoalan sosial dan politik.25 Di Bandung inilah, kepekaan Natsir terhadap persoalan sosial politik makin terasa. Ini tercermin pada kritiknya yang cukup keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial, meskipun disampaikan forum terbatas. Yaitu presentasi tentang kebrobrokan sistem kerja dalam pabrik gula di Jawa di hadapan yang disampiakan di depan teman-teman dan guru-guru Belandanya. Inilah sekaligus menanda titik awal perlawanan Natsir terhadap kolonialisme dan imperialisme. 
Saat masih di AMS ini, Natsir bergabung dengan persatuan Islam (Persis). Pada tahun 1928, artikel pertamanya dipublikasikan dalam jurnal organisasi, Pembela Islam. Dan pada tahun berikutnya ia menjadi anggota JIB, organisasi yang pernah diikutinya ketika masih tinggal di Padang. Segera setelah bergabung di JIB, ia kemudian menjadi ketua JIB cabang Bandung.  Minat Natsir yang besar tehadap persoalan-persoalan sosial dan politik di tanah air merupakan alasan mengapa ia membatalkan keinginannya untuk kuliah di fakultas hukum agar menjadi Meester de Rechten (ahli hukum), suatu gelar yang dilimpahkannya ketika masih duduk di bangku MULO. Mohammad Natsir lebih tertarik dengan masalah-masalah sosial dan politik. Ia menegaskan bahwa. 
“Sebetulnya saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di fakultas hukum, tapi saya lebih memilih tidak melanjutkan kuliah. Saya lebih tertarik melihat persoalan-persoalan masyarakat, persoalan politik. Politik oposisi dimata saya waktu itu sebagai orang jajahan sangat mengesankan. Persoalan masyarakat yang saya hadapi lebih menarik. Saya merasa berdosa kalau itu saya tinggalkan”.

Setamat dari AMS, di samping mengajar di sebuah sekolah MULO di Bandung, Natsir juga memberikan kursus kepada pegawai kereta api. Keinginanya untuk mnegajar tersebut adalah karena adanya dorongan dari dalam dirinya untuk mendakwahkan dan mengajarkan agama Islam. Natsir kemudian menyadari bahwa sistem pendidikan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Menurtunya pendidikan pesantren atau surau hanya menghasilkan orang-orang beriman ber-alkhlaqul karimah, tetapi gagap terhadap perkembangan dunia modern. Sedangkan, pendidikan Barat hanya mengisi otak saja, sementara jiwanya kosong.  Oleh karena itu berkeinginan untuk membangun lembaga pendidikan sendiri.  
Natsir Menyadari adanya kepincangan sistem pendidikan tersebut, munculah hasrat Natsir untuk mencoba memadukan kedua sistem pendidikan tersebut. Akhirnya, dibangunlah sebuah lembaga Pendidikan Islam (Pendis) yang memadukan dua sistem pendidikan tersebut. Meskipun sibuk di Pendis yang dipimpinnya, ia masih tetap aktif di lembaga-lembga lain yang terlebih dahulu diikutinya. Natsir tetap aktif di Persis, dan menjadi anggota redaksi majalah Pembela Islam. Natsir terlibat secara langsung dan intensif dalam politik pada tahun 1938, ketika pertama kali bergabung dengan partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Kemdian PII dipimpinya pada tahun 1940-1942. Pada masa pendudukan Jepang, Natsir bekerja sebagai pemerintah kodya Bandung bagian Pendidikan Pengajaran, disamping menjabat sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI)  di Jakarta yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. 
Setelah Indonesia merdeka, Mohmmaad Natsir aktif sebagai anggota dewan partai  Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan menjadi salah satu anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Natsir menjabat sebagai ketua Masyumi tahun 1949 hingga 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Jasa paling menonjol yang diberikan sebagai anggota dewan adalah usulnya kembali pada bentuk negara Indonesia dari federal ke bentuk kesatuan yang dikenal dengan “mosi integral Natsir”.  
Pada tanggal 17 Agustus 1950, berawal dari “mosi integral Natsir”, Indonseia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Hatta dilakukan sebagai wakil Presiden RI, sedangkan Soekarno sebagai presiden. Di masa Demokrasi liberal, Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan sebanayak tiga kali, yaitu pada kabinet Sjahrir II dan Sjahrir III, dan kaninet Hatta. Pada saat itu, hubungan Natsir dan Soekarno cukup dekat, setelah sebelumnya berpolemik pada tahun 1930-an. Hubungannya dengan Soekarno merenggang kembali ketika Soekarno mencetuskan ide Demokrasi Terpimpin. Natsir menilai Demokrasi Terpimpin merupakan tindakan inkonstitusional dan anti-demokrasi; dan karenanya ia menggabungkan diri ke dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Akhirnya, Natsir bersama tokoh-tokoh PRRI lainnya ditahan, dan partai Masyumi dibubarkan pada 17 Agustus 1960. Ia baru dibebaskan setelah pemerintah Orde Lama digantikan oleh  pemerintah Orde Baru. Setelah dibebaskan Natsir bersama tokoh-tokoh Masyumi lainnya berkehendak untuk merehabilitasi partai Masyumi tersebut, tetapi oleh pemerintah Orde Baru tidak diperkenankan.  
Setelah itu, Natsir tidak lagi aktif dalam dunia politik praktis. Meskipun demikian, bukan berarti Natsir acuh terhadap persoalan negara dan bangsa. Natsir pernah ikut melakukan kritik terhadap pemerintah tergabung dalam petisi. Namun demikian, Natsir lebih menekankan kagiatannya pada masalah-masalah keumatan melalui dakwah. Pada tanggal 26 Februari 1969 Mohammad Natsir mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah). Disamping aktif dalam kegiatan dakwah di dalam negeri melalui DDII, Natsir juga aktif dalam organisasi-organisasi bertaraf internasional. Sejak tahun 1967, ia menjabat sebagai ketua Muktamar Alam Islami, tahun 1969 sebagai penasehat umum Rabithah Alam Islam (World Moslem League), dan tahun 1976 sebagai anggota Dewan Masjid se-Dunia (Majlis A’La al-Alami lil-Masjid ). Ia juga mendapat penghargaan dari Universitas Kebansaan Malaysia (UKM) berupa gelar Doctor Honoris Causa.

C.	Pemikiran Politik Muhammad Natsir 
Dalam setiap komunitas pasti memiliki ideologi dan falsafah hidup seperti fasis, komunis maupun kapitalis, atau apapun bentuknya. Demikian juga, seorang muslim juga memiliki sebuah ideologi yang menjadi pegangan dalam menjalankan hidupnya. Mohammad Natsir menjelaskan bahwa, sebenarnya ideologi dan falsafah seorang muslim itu sangat luas cakupan dan jangkauannya, tetapi semua itu dapat terbingkai dalam al-Qur’an (Az Zariyat ayat 56). Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa fungsi dan tugas jin dan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk idabah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah (at-ta’abbud li Allah). Seorang yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar, akan mencapai tujuan eksistensinya. Bahkan justru menemukan kehampaan dan kekosongan tujuan hidup. Ibadah tidak terbatas pada bentuk-bentuk ritual sempit terkait dengan hubungan manusia (‘abd) dan Tuhannya (ma’bud), melainkan tetapi meliputi fungsi dan tugas manusia sebagai anggota masyarakat (khabl min an-nas) dan fungsi dan tugannya terhadap alam semesta (khabl min jami al-alam).
Sayyid Quṭb menyimpulkan bahwa hakikat ibadah itu tercermin pada dua hal pokok. Pertama kontinuitas makna penghambaan diri kepada Allah (at-ta’abbud li Allah). Artinya, manusia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah harus berkeyakinan bahwa hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, sementara segala sesuatu selain-Nya adalah hamba (abd). Kedua, Penghadapan diri kepada Allah dalam setiap aktifitas atau gerakan hati maupun anggota badan dan setiap aktifitas kehidupan, serta menegaskan segala sesuatu di luar penghambaan diri kepada Allah. Dengan demikian, setiap aktifitas kehidupan seorang hamba harus selalu terbingkai dalam penghambaan diri dan ketundukan mutlak kepada Allah. 
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, manusia di berikan aturan mengenai hubungan manusia dan Tuhannya, hubungan dengan antar manusia dan hubungan dengan alam semesta. Terkait dengan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah telah memberikan penjelasan-penjelasan rinci mengenai tata caranya, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, Allah hanya memberikan patokan-patokan umum atau prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan hak serta kewajibannya terhadap masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk masyarakat tertentu, manusia (umat Islam )  diberi kebebasaan untuk menentukan preferensi ideal dan terbaik sesuai dengan kondisi ruang dan waktu yang melingkupnya. Islam, dengan demikian,  tidak membentukan sistem sosial atau politik tertentu sebagai sesuatu yang built in dalam sistem ajarannya.
Dalam pembentukan sistem politik atau negara, aktualisasi tersebut, menurut Mohammad Natsir, harus dilakukuan melalui ijtihad (pemikiran kreatif) untuk menemukan konsep dan sistem yang ideal dan tepat sesuai dengan kondisi zaman dan ruang tertentu. Bahkan dalam melakukan ijtihad, Islam tidak menutup kemungkinan adanya adopsi konsep dan sistem negara atau politik dari luar Islam. Tetapi penerimaan sistem asing tersebut harus tetap dalam kontrol dan bingkai al-Qur’an dan as-Sunnah, sebagai alat pengukur dan penentu kriteria dan ukuran diterima atau tidaknya suatu sistem di dalam Islam.
Dengan ukuran dan kriteria yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-Sunah, Mohammad Natsir melihat bahwa Islam sesuai dengan demokrasi. Menurutnya “Islam itu anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang”. Pemikiran Mohammad Natsir terhadap demokrasi berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap paling efektif dan rasional yang mampu melindungi manusia dari ekploitasi dan penindasan manusia lain. Dalam pengertian Islam demokrasi memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, meluruskan pemeritahan yang zalim. Bahkan, kalau perlu memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan fisik. 
Mohammad Natsir berpegang dalam dua prinsip dasar yang diakuinya sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi, yaitu: Pertama, penguasa negara atau pemerintahan harus merupakan representasi dari kelompok mayoritas. Kedua, kelompok minoritas memperoleh jaminan bagi pemenuhan hak-haknya dalam masyarakat dari kelompok berkuasa. Pelaksanaan hanya pada salah satu prinsip tanpa menyertakan prinsip lain justru akan mengakibatkan kotra demokrasi dan pemerintahan diktatorial. Di sisi lain Mohammad Natsir mengakui terdapat hal-hal berbahaya yang harus dihindari dari sistem demokrasi. Karena itu, lanjutnya, sistem politik  dan kenegaraan Islam tidak mungkin menggantukan sepenuhnya kepada sistem demokrasi. Ada beberapa hal prinsip yang tidak mungkin diputuskan melalui musyawarah sebagai elemen penting demokrasi.Dalam suatu parlemen negara Islam, hal-hal yang telah ditetapka al-Qura’an bukan merupakan wilayah musyawarah, tetapi merupakan ketetapan ajaran Islam yang harus diikuti dan dipatuhi oleh pemeluk-pemeluknya, seperti dasar pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata dan hukum perniagaan serta pemberantasan khufarat dan bid’ah. Oleh karena itu Mohammad Natsir menawarkan sintesis bentuk kenegaraan yang menggabungkan Islam dengan unsur-unsur positif demokrasi. Suatu konsep yang tidak menerima secara utuh sistem demokrasi dan juga tidak menolak sepenuhnya sistem outokrasi. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang Syura lebih dekat kepada urusan-urusan demokrasi modern, dengan meletakan prinsip-prinsip dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan. 
Sistem kenegaraan ini ia sebut dengan theistic democracy.  konsep kenegaraan Islam demokratis. Suatu negara demokrasi dengan tetap menjadikan agama tertentu (baca: Islam)  sebagai dasar konstitusi negara. Pemikiran Natsir tersebut memiliki kesamaan dengan konsep yang diperkenalkan oleh Abu A’la al-Maududi, yaitu theo-democracy. Konsep theistic democracy tersebut mengarahkan untuk mendasarkan negara pada ideologi Islam. Namun, menurutnya, di lapangan ini terbuka pintu ijtihad dan musyawarah. Kaum muslimin diharapkan tidak mengambil dengan begitu saja. Dalam berijtihad atau menyusun peraturan baru, harus senantiasa memakai wahyu Ilahi dan Sunah Rasul. Dengan demikian, bagi Mohammad Natsir, Pancasila itu sekuler karena tidak berdasar wahyu Tuhan, hanya berdasar pemikiran sosiologis dan filsafat sekuler.
Dalam pidatonya di Pakistan, Mohammad Natsir menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara. Baginya secara de facto Islam diakui sebagai agama dan panutan  jiwa bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu persoalan kenegaraan di  Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Mohammad Natsir juga berpendpat bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam, yang didalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, Fasis, Atau Komunisme.
Dengan berdasarkan al-Qur’an yang dianggapnya mendukung pendapatnya tentang Islam sebagai dasar negara, sebagai telah dijelaskan di muka bagian ini, Mohammad Natsir berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, agar mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat kelak. Untuk mencapi kejayaan tersebut, tambah Mohammad Natsir, Allah terlah memberikan aturan-aturan kepada manusia, yakni aturan atau cara kita berlaku berhubungan dengan Tuhan yang menjadikan kita, dan cara kita berhubungan dengan sesama manusia yang termasuk hubungan politik atau kenegaraan ini juga diatur dalam peraturan yang diturunkan Allah. Dalam memahami pemikiran Mohammad Natsir tentang negara, setidaknya ada dua hal yang perlu di pertimbangkan. Pertama, faktor sosial-politik yang berkembang pada tahun 1940-an yang memunculkan polemik dan pertarungan ideologi antara kaum nasionalis Islam dengan kalangan netral agama. Kedua, faktor emosional Mohammad Natsir  selaku tokoh negarawan muslim saat itu, yang melahirkan gagasan-gagasan definitif terhadap pemikiran Soekarno yang cenderung sekuler.Di sisi lain, dalam konteks global, wacana atau isu tentang sekularisme tersebut saat itu juga sedang hangat diperdebatkan di Timur Tengah, seperti diterapkan  di Turki. Sehingga, tidak menutup kemungkinan pemikiran Soekarno banyak dipengaruhi perkembangan politik di Turki, Mohammad Natsir ingin memposisikan Indonesia seperti Pakistan yang telah menjadi Republik Islam, di lain pihak meskipun dengan cara memperkenallan pancasila yang sebelummya ia tantang sendiri.
Mohammad Natsir pernah menegaskan dalam sebuah pidatonya di depan Pleno Konstituante, 12 November 1957, bahwa mengenai dasar negara Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme; tanpa agama (La dîniyyah)  dan paham  agama (Dîn). Mohammad Natsir memberikan dua pilihan ini sebagai respon terhadap menguatnya dualisme pemikiran Islam saat itu, antara yang menginginkan dasar  negara Islam dan sekuler.
Sekularisme, menurutnya sangat berbahaya dalam membentuk masyarakat, karena mangakibatkan manusia kehilangan pegangan hidup yang asasnya kokoh, yakni gampang terserang penyakit syaraf dan rohani.69 Menurut Mohammad Natsir, “Sekularisme menurunkan sumber-sumber nilai hidup manusia dari taraf ke Tuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata-mata.”70 Paham inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor yang menggerakkan Mohammad Natsir, untuk memperjuangkan paham persatuan Islam dengan negara.
Disamping itu Mohamad Natsir berpendapat:
Riwayat tanah air kita ini membuktikan bahwa dari abad ke abad umat Islam Indonesia telah menunjukan bukti yang nyata dari kerelaannya memberikan kurbanya, korban jiwa dan harta benda…

Secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan masyarakat muslimah yang mempunyai andil besar dalam mengusir sifat dari bumi nusantara ini, disamping itu ajaran Islam mempunyai sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dalam menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan. Lebih jauh menurut Mohammad Natsir,
“Islam is much more than a religious system. It is a complete civilization, “Islam itu adalah lebih dari sistem” Peribadatan. Ia itu adalah kebudajaan jang lengkap sempurna.

Lebih dari itu, Islam adalah satu falasafah hidup, satu level filosofi, satu ideologi, satu sistem perikehidupan, untuk kemenangan manusia sekarang dan di akhirat nanti. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai muslim, dan buat itu kita hidup dan buat itu kita mati. Oleh karena itu bagi kita sebagai muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai orang berpolitik, kita tak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, jalani ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan. Selain itu, Islam tidak hanya membicarakan persoalan keakhiratan, melainkan  juga masalah keduniawiaan, seperti masalah sosial politik, hukum, dan pendidikan. Islam adalah agama yang meliputi semua qaidah-qaidah, ḥudud-ḥudud (batas-batas)  dalam mua’malah (pergaulan) masyarakat, menurut garis yang telah ditetapkan oleh Islam.
Dengan demikian, biasa dikatakan bahwa berdasarkan: pertama, watak holistik Islam, kedua, keunggulan Islam atas ideologi dunia lain, dan ketiga, kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia, Mohammad Natsir dan teman-temannya mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Akan tetapi pada perkembangan pemikiran Mohammad Natsir selanjutnya, terkesan ada perubahan dalam pandangannya, menurutnya:
Bukan semata-mata umat Islam adalah golongan terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami memajukan Islam sebagai dasar negara kita, tetapi berdasar pada keyakinan kami hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat antara bebagai golongan di dalam negara ini.

Menurut Mohammad Natsir, negara tidak perlu diberi definisi panjang karena justeru hal itu tidak akan menjelaskan pengertian apa-apa tentang negara. Karena sudah banyak tokoh yag telah mendefinisikan negara, seperti Ibnu Khaldul, Machiaveli, Hegel, Karl Max, Adam Smith, Robert Owen,Plato, Agustinus, Hobbes, Resseau dan sebagainya. Dalam pandangannya negara merupakan suatu intitusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan khusus. Intitusi diartikan sebagai sutau badan atau organisasi yang mempunyai tujuan dan dilengkapi oleh alat-alat material, peraturan-peraturan sendiri, dan diakui oleh umum.81 Negara sebagai institusi,harus mempunyai: a)  wilayah, b)  rakyat, c)  pemerintah, d) kedaulatan, e) undang-undang dasar, atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis.
Sementara itu, fungsi negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan “kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat.” Ada atau tidak adanya Islam, eksistensi negara merupakam keharusan di dunia ini Jadi negara Islam atau tidak tetap saja merupakan sebuah negara. Mengenai sistem pemerintahan, menurut Natsir boleh saja meniru negara non Islam, asal tidak menyalahi ajaran-ajaran Islam.
Bila sudah ada sistem yang dikehendaki itu terdapat di negara-negara lain, kita orang Islam ada hak mencotoh negara itu selama tidak berlawanan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang diadakan Islam. atau salah satu negara saja. Kita ada hak mengambil peraturan-peraturan yang baik, yang tidak berlawanan dengan agama kita, dari Inggris, Jepang, Rusia, atau dari Filandia umpamanya. Adapun syarat kepala negara Islam, Natsir menilai dari sisi; agamanya, sifat dan tabi’atnya, akhlak dan kecakapannya dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi, bukan dari segi bangsa dan keturunannya atau semata-mata keintelektualitasnya saja.

Namun yang perlu dicermati lebih lanjutnya adalah saat Natsir berbicara tentang sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pandangannya musyawarah dalam Islam tidak selalu identik dengan azaz demokrasi,meskipun ia mengemukakan bahwa Islam anti istiibdad (despostisme), anti absolutisme dan kesewenang-wenangan. Dalam pemerintahan Islam semua urusan diserahkan kepada keputusan majelis syura, tetapi dalam parlemen negara Islam yang boleh dimusyawarahkan hanyalah tata cara pelaksanaan hukum Islam (syari’at Islam), bukan dasar negaranya. Politik tidaklah semata-mata harsu didasarkan kepada kemajuan mayoritas anggota perlemen. Keputusan itu tidak dapat melapaui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan Tuhan.
Pengertian demokrasi dalam Islam, diartikan sebagai suatu aturan yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik dan membetulkan pemerintahan yang zalim, bahkan kalau perlu menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengilangkannya. Mohammad Natsir mengakui bahwa demokrasi itu baik, akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidaklah menggantungkan semua urusannya kepada instrument demokrasi, menurutnya demokrasi tidak kosong dari bahaya yang terkandung di dalamnya. Perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi bukan berarti ia lepas sama sekali dari perbagai sifat-sifat bahaya, lanjut Mohammad Natsir. Dengan tegas ia mengatakan bahwa Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri, yang mempunyai sipat-sipat sendiri pula. Islam tak usah “demokrasi” 100%,bukan otokrasi 100%, Islam itu… jah, “Islam”.
Natsir tidak menjelaskan bagaimana sesungguhnya demokrasi dalam Islam, Namun, dalam sidang konstituante 1957, Natsir memperkenalkan konsep Theistic Demokracy, yaitu demokrasi yang dilandaskan pada nila-nilai ketuhanan. Maksudnya keputusan mayoritas yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan, yang kemudian ia anggap sebagai ijma yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu. Sedangkan mengenai bentuk negara, apakah federal atau kesatuan, Natsir cenderung memilih bentuk negara kesatuan. Kecenderungan Mohammad Natsir ini bisa dilihat saat Natsir duduk dalam KNIP, dimana saat itu ia mengusulkan agar Indonesia kembali kebentuk negara kesatuan dari sistem federal. Usulan ini deknal dengan “Mosi Integral Natsir” setengah bulan Natsir mengalang konsolidasi dengan fraksi-fraksi dalam KNIP, seperti Partai Katolik, Partai Kristen, dan sebagainya. Pada dasarnya negara-negara bagia yang ada pada saat itu, menurut Natsir, mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya asal jangan disuruh bubar sendiri. Dan setelah yakin, Mohammad Natsir kemudian mengadakan “mosi integral.”
Lebih lanjut Natsir mengatakan, kita punya program, yakni program mempersatukan kembali. Ada dua alternatif untuk melaksanakannya. Petama, kita berperang dulu dengan semuanya, dengan Negara Pasundan, Madura, dan lain-lain. Maka semua akan kalah, dan kita menjadi satu. Alternatif kedua, kita tidak perlu berperang. Kita ajak mereka membubarkan diri dengan maksud untuk bersatu. Alternatif kedua dari Mohammad Natsir inilah yang kemudian disetujui oleh pemerintahan RI di Yogya. Dan berawal dari konsepsi “integral Natsir aman inilah Indonesia kembali kepada bentuk kesatuan, Namun tentang bentuk kesatuan ini, Natsir tidak mengemukakan konsepsi yang jelas dan detail. Konsepsi Mohammad Natsir lebih banyak berkaitan dengan hubungan antara negara dan Islam (negara Islam).

D.	Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

Hamid Enayat, Modern Political Thought, Austin: University of Texas Press, 1982.
Mochtar Paottinggi, (ed), Islam: Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Harun  Nasution,  Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II, Cet ke VI, Jakarta: UI Pres 1986.
Noorhaidi Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori, Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
Al-Mawardi, al-Aḥ kam al-Sulṭ  haniyah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.
Syrarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara,Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi 1, Juli 2008.
Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta UI Press, 1990.
Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu pemerintahan dan Al-Quran
Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik dan Perspektifnya, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
Gaffar Aziz, Berpolitik Untuk Agama; Missi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fudamentalis, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
Karl Marx et Engels, Critique de Ia Philosophie du Droit de Hegel.” Dalam Jean Pierre Bagot, Ied., L‟Experience Religieus, Paris: Hachette, 1973. 
Mohammad Natsir, Fiqhud Da’wah, Malaysia: International Federation of Student Organization, 1981.
M. Enan, Detik-detik Menentukan Sejarah Islam, terj. Mahyuddin Syaf, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
Abul A‟la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
Yusuf Abdullah Puar, “Muhammad Natsir Sewaktu Remaja Merangkul Dewasa,” dalam
Panji Masyarakat, No. 251, 15 juli 1978.
GerogeMcT. Kahin, “In Memoriam: Mohammad Natsir,” dalam Indonesia, No. 56, October 1993.
Mohammad Natsir, “Politik Melalui Jalur Dakwah”, dalam memoar: Senarai Kiprah Sejarah, Jakarta: Grafiti, t.t.
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik slam Di Indonesia, 
Ahmad Suhelmi, Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler, cet. Ke-1 Jakarta: Darul Falah, 1999.
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942, cet. Ke-1, Jakarta: LP3ES,1980
Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidayat Agung, 1982), hlm. 63.
Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid. 1, cet. V, Jakarta: UI press, 1985.hlm. 137-141.
Mohammad Natsir, “Politik Melalui Jalur Dakwah”, dalam memoar: Senarai Kiprah Sejarah, hlm. 82
GerogeMcT. Kahin, “In Memoriam: Mohammad Natsir,” hlm. 161
Ahmad Sehelmi, Politik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, cet. Ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
Mohammad Roem, Sejarah berdirinya Jong Islamieten Bond, dalam Kustiniyati Mochtar (peny), Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, Jakarta: Gramedia, 1989.
Thohir Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, cet, ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
Yusuf Abdullah Puar, Panji Masyarakat, Edisi No. 843 Tahun XXXVI November 95, Jakarta: 1995.
Sayyid Quṭb, ḞiZilal al-Qura’an, Beirut: Dar Iḥyat at-Turas al ‘Arabî, t.t, VII: 27.
M. Natsir, “Agama dan Negara”, dalam M. Isa Anshary, Falsafah Perjuangan Islam, cet. Ke-2, Medan:Saiful, 1951.
M. Natsir, Capita Selecta, cet. Ke-3, Djakarta: Bulan Bintang, 1973.
M. Natsir, Capita Selecta 2 (Jakarta: Pustaka Pendis. t.t.
M. Natsir, Panji Islam, No.251 (15 juli 1978).
Malik Madaniy, “Syura Sebagai Elemen Penting Demokrasi”, Asy-Syir’ah, Vol. 36, No. 1, Yogyakarta: 2002.
Moh. Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Jakarta: Media Dakwah, 2001.
Yusril Ihza Mahendra, “M. Natsir dan Sayyid al-Maududi: Telaah tentang Dinamika Islam dan Transformasi ke dalam Ideologi Sosiaol dan Politik,” dalam Anwar Harjono dkk. (ed.), Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
M. Natsir, Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, cet ke-1 (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 219; Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fudamentalis. hlm. 71; Yuzril Ihza Mahendra, “Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Natsir,” Jurnal ISLAMIKA, No. 13 (1994)
Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
Bahtiar Efendy, Islam dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia, Jakarta, Paramadina:2009
Mohammad Natsir, Some Observations Concerning The Role in Nation and Internastional Affair (Itacha: Southeast Asian Program, Depatemen of Far Eastern Studies, 1954)
Mohammad Natsir, “Bahaya Sekularisme”, dalam Herbert Feith & Lance Castles (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, cet 2 (Jakarta: LP3ES, 1995)
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII dan XVIII: Melacak AkarAkar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1994), 
M. Natsir, Capita Selecta, hlm. 437 lihat juga Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, cet. 3 (Jakarta: LP3ES, 1996)
Yusril Ihza Mehendra, Modernisme dan Fudamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama’at Islami, Jakarta: Paramadina, 1999. 
Anwar Harjono dkk. (eds), Pemikiran dan perjuangan M. Natsir (Jakrta: Pustaka Fidaus, 1996)
Thohir Luth, M. Ntasir: Dakwah dan Pemikirannya, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema InsaniPress, 1999)