Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Muhmammad Miftakhul Huda
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim Malang
200201220003@student.uin-malang.ac.id
Dr. Suwandi, M.H
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim Malang
dr.suwandi@yahoo.com
Aunur Rofiq, Lc.,M.Ag.,Ph.D
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim Malang
aunur@uin-malang.ac.id

Abstract: In Indonesia, cases of human rights violations have occurred since the reign of the Old Order, the New Order, and even the current reform era. In the case of human rights violations in Indonesia, there are several cases of gross human rights violations that have not been resolved until now. Here, one of the cases of gross human rights violations that has not been resolved so far that the author wants to address is the Papuan human rights case. The focus of this paper is related to the implementation of the state in the responsibility of protecting, respecting, and fulfilling human rights in the case of Paniai's human rights violations from the perspective of the theory of legal effectiveness. The results of this paper are the State as the holder of the highest sovereignty in implementing the responsibility for respecting, protecting, fulfilling human rights by establishing laws and regulations related to Human Rights and the Human Rights Court or the Human Rights Court. The implementation of the state's responsibility in respecting, protecting, and fulfilling cases of gross human rights violations in Paniai with the existence of laws and regulations on human rights and the human rights court so far has not been said to be effective because the case has not been resolved until now by looking at the factors that can be used as a measure. the effectiveness or not of such a law.
Keywords: State Responsibility, Serious Human Rights Violations, Legal Effectiveness

Abstrak: Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM sudah terjadi dari masa pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan sampai masa refoemasi kini. Dalam kasus pelanggaran HAM tersebut di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sampai kini belum terselesaikan. Di sini salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai kini yang ingin penulis angkat adalah kasus ham paniai papua. Fokus pada tulisan ini adalah terkait implemantasi negara dalam tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam kasus pelanggaran HAM Paniai perspektif teori efektivitas hukum. Hasil dari tulisan ini Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam mengimplementasikan tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM dengan cara pembentukan peraturan undang-undang yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM. Pengimplementasi tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dengan adanya peraturan undang-undang tentang HAM dan pengadilan HAM sampai ini belum bisa dikatan efektif karena belum terselesaikannya kasus terbut hingga kini dengan melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan ukuran efektivitas atau tidaknya suatu hukum tersebut.
Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelanggaran HAM Berat, Efektivitas Hukum

Pendahuluan
Hak asasi manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan diperoleh setiap manusia sejak mereka dilahirkan ke dunia ini sebagai karunia yang diberikan oleh tuhan. Hak ini bersifat universal tanpa memandang agama, ras, budaya, dll. Dengan hak inilah manusia dapat berkembang dan mencapai tujuan cita-citanya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.
Negara dan masing masing perseorangan mempunyai tugasnya sendiri dalam pelaksanaan HAM. Negara memiliki tanggung jawab kewajiban untuk menjamin bahwa HAM bagi setiap masyarakatnya itu mendapat penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan. Dengan demikian, begitu pentingnya dan utamanya sebuah peranan dari negara dalam pelaksanaan HAM.
Tanggung jawab negara terutama pemerintah dinyatakan secara tegas dalam Pasal28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa negara bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut juga telah dinyatakan secara tegas pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yaitu: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
Negara dalam hal ini pemerintah, dapat dikaitkan pada pelanggaran HAM, apabila yang melakukan pelanggaran tersebut adalah instansi atau pemimpin maupun para mentri atau badan legislatif yang membuat atau menjalankan kebijakan negara. Adapun korban dalam pelanggaran HAM, secara struktural ialah masyarakat, termasuk perseorangan dan kelompok.
Perkara pelanggaran HAM di Indonesia sudah terjadi dari era pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan sampai era refoemasi kini. Dalam perkara pelanggaran HAM di Indonesia tersebut terdapat beberapa perkara pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai kini. Tidak terungkapnya pelanggaran pelanggaran HAMberat yang belum terselesaikan sampai kini tersebut secara objektif dan tidak ada penyelesaian yang adil, telah membuat penderitaan bagi pihak yang menjadi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, dan masyarakat. Di sini salah satu perkara pelanggaran HAMberat yang belum terselesaikan sampai kini yang ingin penulis angkat adalah pelanggaran HAM paniai di Papua.
Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas lebih dalam pada tulisan ini terkait implemantasi negara dalam tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam kasus pelanggaran HAM Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Meode penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari. Penelitian dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif.. Dengan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini akan dipecah menjadi kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan deduktif untuk menjawab pokok bahasan. Adapun teori yang menjadi pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
Pembahasan
1.	Pelanggaraan HAM Paniai
Di Papua kasus pelanggaran HAM bukanlah kasus yang baru. Pelanggaran HAM di Papua sudah ada sejak dulu. Berbagai kasus seperti diskriminasi, stigmatisasi dan lainlain. “Banyak aktivis-aktivis, pembela HAM ketika mau berkumpul, menyatakan pendapat, aksi damainya dibubarkan aparat. Tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan tuntutannya secara damai kepada pemerintah,” Tidak hanya itu kasus pelanggaran HAM di Papua tetapi terdapat pula soal kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan, seperti kasus paniai ini terjadi pada tahun 2014.
Peristiwa awal dalam kasus paniai ini berawal ketika sekelompok pemuda yang menegur anggota TNI yang mengendarai mobil dan lampu mobil tersebut tidak dinyalakan. Namun, teguran tersebut pada akhirnya berakibat pada pertengkaran yang menyebabkan penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki yang dilakukan oleh aparat militer. Kemudian, pada hari esoknya tepatnya tanggal 8Desember 2014, masyarakat Ipakiye berbondong bondong beranjak menuju Enarotali, unutk mendatangi Polsek Paniai dan Koramil dan berkumpul di lapangan karel gobai yang terletak di depan Polsek dan Koramil seraya bernyanyi dan menari dengan tujuan untuk meminta penjelasan dan sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat pada hari sebelumnya.
Situasi masyarakat mulai tidak kondusif karena protes yang disampaikan tak kunjung mendapat penjelasan dari para aparat sehingga pos polisi dan pangkalan militer dilempari dengan batu oleh masyarakat. Aksi tersebut ditanggapi oleh para aparat dengan bertindak secara represif yaitu melakukan penembakan dengan tujuan membubarkan masyarakat. Peristiwa penembakan penduduk asli Papua oleh polisi dan aparat militer tersebut menyebabkan tewasnya beberapa orang dan beberapa yang mengalami luka berat disebabkan penganiayaan. Sehingga peristiwa yang terejadi di Paniai tahun 2014 tersebut termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat.
2.	Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Ham Dalam Pelanggaran HAM Paniai
Tiga elemen utama dalam konsep hak asasi manusia terhadap keberadaan manusia tersebut baik sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial yaitu integritas manusia, kebebasan dan kesamaan.
Pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan setiap perseorangan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik direncanakan maupun tidak direncanakan atau kesombronoan yang secara melawan hukum memangkas, menghalangi, membatasi dan atau merampas hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan proses hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).
Secara umum, bahwa dalam persoalan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut merupakan tanggung jawab utama suatu negara. Negara sebagai keberadaan yang paling utama, memiliki peran penting dalam bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Dalam melaksanakan perannya tersebut negara tidak dapat mengurangi dengan alasanalasan politik, ekonomi maupun budaya. 
Aspek hak asasi manusia kewajiban paling mendasar suatu negara adalah kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Kewajiban untuk menghormati, dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia yaitu tindakan negara untuk menahan diri dari melakukan intervensi kecuali berdasar pada hukum yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban untuk memenuhi dalam hal ini negara wajib mewujudkan terpenuhinya dan terjaminnya pemenuhan dan pelaksanaan hak asasi manusia melalui tindakan baik secara legislatif maupun administratif dan secara praktis. Terakhir ialah kewajiban untuk melindungi dapat diartikan bahwa negara wajib untuk memebri perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap perseorangan yang berada dalam kekuasaannya dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia tersebut meliputi perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri atau suatu keberadaan selain negara itu sendiri. Pihak manapun termasuk negera dalam hal ini tidak dapat mengingkari kewajiban tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan sautu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara demi terlindunginya kepentingan umat manusia.
Sifat kewajiban negara mengenai pelaksanaan HAM di bawah badan HAM internasional berbeda antara hak sipil,politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Berkenaan dengan hakhak sipil dan politik, ICCPR mengharuskan negara-negara untuk mengambil "segera" langkah-langkah yang diperlukan di bidang legislatif atau langkah-langkah lain untuk menghormati dan memastikan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik ini. Mengenai hak hak ekonomi, sosial danbudaya, ICESCR Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan negaranegara untuk mengambil langkahlangkah untuk secara progresif mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini, dengan mengingat sumber daya maksimum yang mereka miliki..
Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus ditempatkan dalam konteks negara hukum berdasarkan landasan hukum, konstitusional dan kelembagaan. Terkait hal itu, Adnan Buyung Nasution mengatakan, pemerintah harus melaksanakan lima agenda: Pertama, menyempurnakan produk hukum dan legislasi hak asasi manusia. Produk hukum tersebut perlu diserasikan dengan substansi konstitusional yang secara jelas memberikan dasar bagi perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, menginventarisasi, menilai dan mengkaji semua produk hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam konteks ini, agenda tersebut sejalan dan dapat digabungkan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/konvenan hak asasi manusia internasional yang paling mendasar. Ketiga, mengembangkan kapasitas peradilan dan lembaga lain yang terpaut dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat, sosialisasi dan pemahaman hak asasi manusia itu sendiri, terutama di lingkungan pemerintahan, terutama antar lembaga yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan masalah hak asasi manusia. Kelima, kerjasama antara pemerintah dengan kelompok non-pemerintah, terutama LSM, akademisi/perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lainnya yang peduli dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Dalam konteks kasus pelanggaran HAM di Paniai papua, Indonesia sebagai negara yang mempunyai kedaulatan dalam hal tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM yang terjadi di sana.
Indonesia sejak masa reformasi berusaha untuk menegakkan, memajukan persoalan Hak Asasi Manusia dengan langkah membuat suatu legalitas hukum berupa undang-undang terkait Hak Asasi Manusia. Seperti; 
a.	Peraturan tentang hak asasi manusia sebelum amandemen UUD 1945 yang di dalamnya terkandung nilainilai hak asasi manusia dan diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, kemudian diamandemen dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, 
b.	Pengaturan UndangUndang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mencakup hakhak sebagai berikut: 1) Hak untuk hidup; 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) Hak mengembangkan diri; 4) Hak memperoleh keadilan; 5) Hak atas kebebasan pribadi; 6) Hak atas rasaaman; 7) Hak atas kesejahteraan; 8) Hak turut serta dalam pemerintahan; 9) Hak wanita; 10) Hak anak. 
c.	Dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 26/2000).
“Pasca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014,”
Undang-Undang 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengadilan HAM memberikan legitimasi bahwasanya penyelesaian kasus-kasus HAM berat diselesaikan melalui sebuah pengadilan yang bersifat ad-hoc. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai pengertian pengadilan ad-hoc yang terdapat pada pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan HAM dibentuk atas usul dasar dari DPR RI yang dilegitimasi melalui keputusan presiden.
3.	Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Ham Dalam Pelanggaran Ham Paniai 
Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatumenjadi suatu perilaku hukum. Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 
1)	Faktor hukum itu sendiri,
2)	Faktor penegak hukum, ialah pihakpihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
3)	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4)	Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan,
5)	Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu: 
a.	Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 
b.	Peraturan yang ada mengenai bidangbidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 
c.	Secara kualitatif dan kuantitatif peraturanperaturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 
d.	Pemublikasian peraturanperaturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
Berdasarkan usaha Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM dengan membentuk suatu peraturan undang-undang terkait Hak Asasi Manusia sejauh ini sesuai, mencukupi, memadai serta terstruktur secara sistematis. 
Keberadaaan peraturan UU yang dibentuk Indonesia terkait HAM seperti salah satunya yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia walau sudah sesuai, mencakupi, memadai, serta terstruktur secara sistematis akan tetapi tidak begitu berdampak signifikan terhadap penghapusan impunitas, bahkan dengan adanya UU tersebut tidak dapat membongkar impunitas dalam pelanggaran-pelanggaran berat HAM di Indonesia. Dalam hal ini ialah kasus penembakan oleh apparat militer terhadap masyarakat sipil di Paniai Papua.
Komnas HAM juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan progresif demi kepentingan korban. Seperti yang dikatakan oleh wakil ketua Komnas HAM sekaligus ketua tim tindak lanjut hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat Amiruddin Al Rahab:
““Demi kepastian hukum dan pemulihan hak-hak korban, pemerintah perlu dan mendesak kiranya untuk mengeluarkan kebijakan baru sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak-hak korban. Jangan hak-hak korban terus diabaikan, akibat proses hukum yang buntu,"
Selanjutnya, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum dari segi aparat penegak hukum ditinjau pada hal berikut : 
a.	Melihat sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturanperaturan yang ada.
b.	Melihat sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 
c.	Teladan seperti apa yang sebaiknya petugas berikan kepada masyarakat. 
d.	Melihat Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sementara itu, terkait penanganan pelanggaran HAM  berat di Indonesia, dari 13 kasus yang telah disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah, baru satu kasus naik ke penyidikan, yakni tragedi Paniai di Papua, yang terjadi pada 2014.
Berdesarkan perkataan Presiden Indonesia “Pasca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014,”
Dalam persoalan kasus-kasus pelanggaran berat dalam hal ini kasus pelanggaran berat di Paniai Papua penegak hukum yang di beri kewenangan untuk menjadi sebagai penyelidik dan penyedik terkait kasus tersebut adalah KomnasHAM dan Kejagung. 
Diberikannya kewenangan kepada dua instansi yakni dalam menangani penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat seperti yang tetulis dalam UU No26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yaitu KomnasHAM dan Kejagung bukanlah suatu hal yang musykil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan akan timbul konflik. Seperti terjadinya perbedaan pandangan dalam persoalan pemberkasan penyelidikan sehingga menyebabkan proses penyelidikan tak kunjung dilanjutkan dan tidak menjadi efektif hukum yang sudah dibuat.
"Kasus Paniai sudah ditangani lama oleh Komnas HAM tetapi baru selesai pada periode ini. Berdasarkan hasil kajian, pengumpulan data, dan keterangan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa kasus ini terindikasi sebagai pelanggaran HAM berat. Ini berkas ke-13 yang sudah dikirim ke Jaksa Agung,"
Persoalan  mengenai  perbaikan  dan  perlindungan HAM  di  Indonesia  bermula  dari  polemis pada  penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi KomnasHAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Misalnya eksistensi KomnasHAM yang mendapat kritikan karena dibentuk oleh pemerintah yang sedang berkuasa sehingga mendapat pandangan bahwa KomnasHAM hanya sebagai lips service untuk kalangan internasional yang dikhawatirkan tidak mampu menjangkau pelanggaran HAM dari kalangan tertentu, bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.
Pada elemen ketiga yaitu, tersedianya fasilitas yang berbentuk sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana HAM di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
Berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Panai, negara c.q pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dikarena kasus tersebut terjadi setelah tahun 2000. Adapun fasilitas pendukung dalam hal untuk penyelidikan dan penyidikan pelaku pelanggaran HAM berat di Paniai yang di berikan oleh negara belum lah memenuhi, memadai. Dilihat dari apa yang sudah terjadi seperti pengembalian berkas hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejagung kesekian kalinya dengan alasan kurangnya syarat-syarat formil maupun materil seperti penyerahan berkas dalam bentuk foto copy dari Komnasham ke Kejagung. Persoalan tersebut membuat Jaksa Agung RI ST Burhanuddin meminta KomisiIII DPR RI untuk memfasilitasi pertemuan dengan KomnasHAM demi menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut kontraS menilai bahwa seharusnya proses hukum kasus Paniai jauh lebih mudah karena tidak membutuhkan alasan dan putusan politik. Penyelesaian kasus Paniai bisa langsung melalui Pengadilan HAM sesuai dengan UndangUndang No.26 Tahun 2000, tanpa melalui usulan DPR dan keputusan Presiden. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 7-8 Desember 2014 ini mengakibatkan tewas sedikitnya 4 orang anak yaitu Simeon Degei, Pius Youw, Okto Apinus Gobai dan Yulian Yeimo, serta 17 orang akibat pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/POLRI Timsus. 753 terluka. Data-data masih jelas, saksi dan bukti masih ada, bahkan ada kesatuan yang jelas menandakan adanya struktur komando yang resmi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menganggap kasus tersebut belum memiliki bukti formil dan materil yang cukup.
Elemen keempat yaitu fator masyarakat yang dapat menjadi efektif atau tidaknya suatu hukum. Masyarakat di sini ialah seluruh elemen masyarakat yang berada di dalam sebuah negara baik masyarakat biasa, aparat hukum, pejabat, dsb. Adapun yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan. Bila suatu peraturan perundangundangan telah diundangkan dan diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu sudah berlaku. Kemudian akan muncul asumsi asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun, asumsinya tersebut bukanlah seperti itu adanya.
Dalam kasus ini pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan oleh gabungan aparat gabungan TNI/POLRI yang mana mereka sudah seharus nya lebih mengetahui tentang perundang-undangan yang mencakup tugas dan kewajibannya dalam bertugas untuk menjadikan kedamaian di dalam masayarakat. Akan tetapi tidak seperti yang dibayangkan justru aparat gabungan tersebutlah yang melakukan pelanggaran HAM. 
Terjadinya penembakan dalam kasus pelanggaran HAM di Paniai menjadikan jelas bahwa kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan pejabat. Mereka hanya mengetahui hukum tersebut akan tetapi perilakunya tidak sesuai dengan hukum.
Elemen yang terkahir adalah faktor budaya, dalam hal ini terkait pengadilan HAM di Indonesia ialah budaya yang dalam penegakan keadilannya bersifat tumpul ke atas dan sebaliknya. seperti  salah   satu contohnya,  diamnya   penegakan   hukum dalam  peristiwa  Trisakti,  yang  baru-baru  ini  disorot  oleh media  yakni  dalam  rapat  kerja  Jaksa  Agung  dan  KomisiIII  DPR  RI  pada  tanggal  16  Januari  2020,  Jaksa  Agung  ST Burhanuddin  menyatakan  berdasarkan  rekomendasi  oleh DPR,  Kasus  Semanggi  I  dan  II  bukan  termasuk  pada pelanggaran   HAM   berat.   Bila   dilihat   dalam   sejarah, Semanggi I merupakan peristiwa penembakan massa aksi protes pemerintahan B.J Habibie yang terjadi pada tanggal 13  November 1998 oleh aparat dalam kendaraan lapis baja yang menewaskan tidak hanya  mahasiswa  tetapi  aparat  yang  bertugas,  dan  juga masyarakat yang ikut dalam massa.
Penutup
1.	Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam mengimplementasikan tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM dengan cara pembentukan peraturan undang-undang yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM.
2.	Pengimplementasi tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dengan adanya peraturan undang-undang tentang HAM dan pengadilan HAM sampai ini belum bisa dikatan efektif karena belum terselesaikannya kasus terbut hingga kini dengan melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan ukuran efektivitas atau tidaknya suatu hukum tersebut.

Daftar Pustaka
Ali, M., & Rauf, MA. 2021. “Soal Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24 (2): 479-480.”
Bangun, Dwi Resti. 2015. “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Cahaya Keadilan, 3 (2): 42-43.
Beka Ulung Hapsara dalam Pernyataan Pers dan Diskusi Publik bertajuk "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan". Yang dikutip dalam artikel Kabar Latuharhary berjudul “Dialog Damai untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua” https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1781/dialog-damai-untuk-penyelesaian-pelanggaran-ham-di-papua.html diakses tanggal 22 Feb 2022.
Effendi, A. M., & Evandri, T. S. 2014. HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Edisi Keempat. Bandung: Ghalia Indonesia. 
Jailani, M. 2011. Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Vol. Xiii: 84.”
Jaringan Advokasi dan Kampanye Kasus Paniai (KontraS, AJAR, Amnesty Internasional Indonesia, John Gobai, Rumah Honai), Pengembalian Berkas Penyelidikan Paniai: Pola Ketidakmauan dan Pengingkaran Negara yang Terus Diulang, https://kontras.org/2020/03/22/pengembalian-berkas-penyelidikan-paniai-pola-ketidakmauan-dan-pengingkaran-negara-yang-terus-diulang/.
Komnas HAM “Bukti Kasus Paniai Layak Jadi Pelanggaran HAM Berat” https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/2/20/1325/bukti-kasus-paniai-layak-jadi-pelanggaran-ham-berat.html.
Lumanauw, Novy. Dalam artikel "Jokowi: Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat" Presiden Jokowi Presiden Jokowi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12/2021).https://investor.id/national/274066/jokowi-peristiwa-paniai-pelanggaran-ham-berat#:~:text=Peristiwa%20Paniai%20yang%20terjadi%20pada,orang%20luka%20berat%20akibat%20penganiayaan. Diakses tanggal 22 Februari 2022.
Nasution Adnan Buyung. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, Bali: makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar. Hal 8.
Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, 6(2): 6.
Setiyani, Setiyani & Joko Setiyono. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2): 263.
Soekanto, S. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya.
Soekanto, S. & Hukum, F. F. Y. M. P. Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta.
Soekanto. S. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
Taher, Andrian Pratama. Baca selengkapnya di artikel "Penyidikan Kasus Paniai dan Bayang-Bayang HAM Berat yang Tak Jelas", https://tirto.id/gl3F diakses tanggal 22 Februari 2022.
Yunianto, Tri Kurnia. Dalam artikel dengan judul "Kejaksaan Ungkap Alasan Kasus HAM Lama Belum Diproses", https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5efa06867b842/kejaksaan-ungkap-alasan-kasus-ham-lama-belum-diproses