Jurnal Restorasi Hukum
type: channel
description: Jurnal Restorasi Hukum ' P-ISSN 2502-1370; E-ISSN 2987-7571) is a journal published by the Pusat Studi dan Konsultasi Hukum was first published in 2015, managed by the Institute for Center for Legal Studies and Consultation (PSKH) of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Restorasi Hukum is an open-access journal, published twice a year, in January-June and July-December, and it has been published online since Volume 5, Issue 1 2022. Jurnal Restorasi Hukum includes various scientific articles on the study of Sharia (Islamic law) and positive law, as well as conceptual-doctrinal and empirical studies. Articles are published through a process that involves article selection, double-blind peer review, and editing. Please read the writing guidelines carefully. Authors who wish to submit articles to Jurnal Restorasi Hukum journal must adhere to the writing guidelines. If the submitted article does not comply with the writing format, it will be REJECTED by the editors. The editors will only accept articles that adhere to the format. Jurnal Restorasi Hukum is published twice a year, from January to June and from July to December. The editorial board invites academics, practitioners, and researchers in Sharia and law to contribute and develop their thoughts and research findings to be published in Jurnal Restorasi Hukum. Journal title Jurnal Restorasi Hukum Initials JRH Abbreviation JRH Indexing Dimensions|Google Scholar|Garuda|Crossref| Sinta 4 Frequency and Duration 2 issues per year (January-June and July-December) 90 days to first decision DOI Prefix 10.14421 P-ISSN 2502-1370 E-ISSN 2987-7571 Editor-in-chief Yuliata Saputra and Muh Zikril Publisher Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jurnal Restorasi Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
publisher: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
language: en
publication name: Jurnal Restorasi Hukum
issn: 2502-1370
copyright: Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication, i.e. this journal. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details, and publisher are identified.
items: Kedudukan Hukum Putusan Kedamangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana
items: Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024
items: Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Militer Berbasis Mubādalah
items: Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR)
items: Harmonisasi Maqāṣid al-Syariah dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Naʾim dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan
items: Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca Amandemen
items: Penerapan Smart Contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia
items: Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqashid Syariah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber
items: Automatic Assessment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning
items: Transformasi Public Hearing Di Indonesia : Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0
items: Konstruksi Leniency Program Sebagai Penumpasan Politik Teritorial Pertambangan dalam Perwujudan Ecological Citizenship
items: Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online
items: Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig di Sektor Transportasi : Indonesia dan California
items: Mengembalikan Khittah Undang-Undang Narkotika untuk Mengatasi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
items: Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending
items: Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence
items: Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain: Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi yang Lebih Inklusif
items: Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan
items: Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia
items: Uji Proporsionalitas UUD 1945 : Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia
items: Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur
items: Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
items: Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional
items: Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
items: Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan
items: Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua
items: Pemberian Remisi Terpidana Korupsi: Perlindungan Asasi atau Diskriminasi
items: Konsep Gender dalam Perspektif Islam
items: Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution
items: Tinjauan Prinsip Non-Retroactive dalam Perjanjian Pengalihan Utang Antara Indonesia dan Belanda

Kedudukan Hukum Putusan Kedamangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana
type: item
description: The existence of customary law communities is recognized, as stated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. This recognition indicates that the existence of customary law is still recognized in accordance with the development of society and does not violate applicable laws and regulations. According to experts, customary law communities have institutions and customary laws that regulate their behavior, including customary criminal law. One of the regions that has recognized and regulated the settlement of criminal cases through customary courts is Central Kalimantan Province, as stated in Regional Regulation 16/2008. Regarding this problem, two questions arise: (1) What is the role of kedamangan in resolving customary criminal cases? and (2) What is the position of customary decisions as a consideration for judges in deciding criminal cases. This study uses a normative legal method with a regulatory approach. The results of the study indicate that positive law and customary law applicable in society regulate the settlement of criminal cases through kedamangan, and customary decisions play an important role in judges' considerations in criminal cases in court. Masyarakat hukum adat di akui keberadaanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut para ahli, masyarakat hukum adat memiliki lembaga dan hukum adat yang mengatur perilaku mereka, termasuk hukum pidana adat. Salah satu daerah yang telah mengakui dan mengatur penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah 16/2008. Mengenai masalah ini, muncul dua pertanyaan: (1) Apa peran kedamangan dalam menyelesaikan perkara pidana adat? dan (2) Bagaimana kedudukan…
subject: Articles
  topic: section
subject: Customary Criminal Law
  topic: keywords
subject: Kedamangan
  topic: keywords
subject: Judgement
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana Adat
  topic: keywords
subject: Pertimbangan Hakim
  topic: keywords
creator: Naya Putri Fadyah
creator: Muhammad Kevin Yades
creator: Masyita Herza Putri
rights: Copyright (c) 2025 Naya Putri Fadyah, Muhammad Kevin Yades , Masyita Herza Putri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 268
ending page: 294
doi: 10.14421/z1rgwn02

Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024
type: item
description: Participatory election monitoring serves as a crucial instrument to ensure transparency, accountability, and integrity within the democratic process. Although it has been granted a legal foundation through Bawaslu Regulation No. 2 of 2023 on Participatory Monitoring, its implementation at the local level still faces numerous challenges. This study aims to identify both the obstacles and strategies for optimizing participatory election monitoring. Employing an empirical juridical method, it examines the existing legal provisions and their practical application through direct observation and focus group discussions. The study focuses on participatory monitoring practices conducted by Bawaslu Sleman in collaboration with the Center for Democracy, Constitution, and Human Rights Studies (PANDEKHA) across fifteen community forums ahead of the 2024 Simultaneous Regional Elections. The main gap identified lies in the discrepancy between the ideal legal norms and the actual practices of citizen participation, which have yet to become fully institutionalized. Implementation challenges appear in two dimensions: structural and cultural. Structural challenges include difficulties in disseminating electoral materials across diverse social groups, obstacles in managing public reports that often fail to meet legal evidentiary standards, and the absence of safe spaces for whistleblowers. Meanwhile, cultural challenges are related to the low collective awareness of clean election values, permissive attitudes toward vote buying, and limited digital literacy among older voters. The findings reveal that participatory monitoring should be conducted throughout all stages of the election process, not merely during the campaign period. The structural approach emphasizes strengthening regulations, reporting mechanisms, and the capacity of election monitoring institutions, whereas the cultural approach highlights improving political literacy and fostering a more inclusive democratic culture. …
subject: Articles
  topic: section
subject: Democracy
  topic: keywords
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: Participatory Monitoring
  topic: keywords
subject: Regional Election
  topic: keywords
subject: Electoral Transparency
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
subject: Pengawasan Partisipasif
  topic: keywords
subject: Transparansi Pemilu
  topic: keywords
creator: Aji Baskoro
creator: Mochamad Adli Wafi
rights: Copyright (c) 2025 Aji Baskoro, Mochamad Adli Wafi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 233
ending page: 267
doi: 10.14421/naqg1k93

Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Militer Berbasis Mubādalah
type: item
description: The dynamics of multiple roles are a common phenomenon in household relations, including in military families. The main issue addressed in this study concerns the challenges faced by women who are married to military personnel while also pursuing careers. These women face three concurrent roles: as wives, professionals in the public sector, and members of the Persit organization. Based on this context, two main research questions are formulated: first, how do career wives perform domestic, public, and social roles simultaneously? Second, how is the principle of Mubādalah reflected in husband-wife relations within the context of military households?. This study employs a field research method with a gender-based approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with five military couples, conducted within the Group 2 PCBS Kopassus environment. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, with analytical references to Caroline Moser’s Women’s Triple Role theory and the five pillars of Mubādalah. The findings show that career wives are able to carry out multiple roles proportionally with the support of their husbands. Husband-wife relationships are built on mutual reciprocity, as reflected in role-sharing, open communication, and emotional as well as spiritual support. The Mubādalah framework has proven to be a relevant approach in strengthening family resilience within military settings, leading to the formation of households that are harmonious, just, and equitable. This research contributes to the discourse on gender roles and family resilience in the context of modern military households. Dinamika peran ganda merupakan fenomena yang kerap muncul dalam relasi rumah tangga, termasuk dalam keluarga militer. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang telah menikah dengan prajurit militer dan sekaligus menjalani peran sebagai wanita karier. Mereka dihadapkan pada tiga pe…
subject: Articles
  topic: section
subject: Carrer Military Wife
  topic: keywords
subject: Multiple Roles
  topic: keywords
subject: Mubādalah
  topic: keywords
subject: Istri Parjurit yang Berkarier
  topic: keywords
subject: Peran Ganda
  topic: keywords
creator: Dyah Erie
rights: Copyright (c) 2025 Dyah Erie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 209
ending page: 232
doi: 10.14421/kf3g7720

Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR)
type: item
description: For more than seven decades, Singapore has dominated the management of Indonesia's Flight Information Region (FIR). This situation raises serious questions about air sovereignty and the supremacy of the national constitution. It stems from concerns about the delegation of FIR to foreign authorities, which is considered to disregard the basic principles of state sovereignty in the constitution and has the potential to weaken the legitimacy of the country's strategic policies. This study uses a legal-normative method with a conceptual and meta-constitutional approach to examine the constitutional and moral validity of the 2022 Indonesia-Singapore FIR Agreement. This approach allows researchers to criticize the reduction of the constitution to a mere procedural instrument and evaluate the extent to which the agreement reflects the principles of pactum subjectionis and leges fundamentalis. The results of the study show that the transfer of FIR has no objective technical basis and contradicts Article 1 of the 1944 Chicago Convention and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, this study emphasizes the importance of reconstructing the meaning of air sovereignty through a meta-constitutional approach so that the state does not lose its normative foundation in the face of geopolitical compromises. This study contributes to the discourse on renewing the paradigm of constitutional law to be more reflective, civilized, and rooted in the will of the people. Selama lebih dari tujuh dekade, Singapura telah mendominasi pengelolaan Flight Information Region (FIR) Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan udara dan supremasi konstitusi nasional. Berawal dari kecemasan mengenai pendelegasian FIR kepada otoritas asing yang dinilai mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara dalam konstitusi dan berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan strategis negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual …
subject: Articles
  topic: section
subject: Flight Information Region,
  topic: keywords
subject: Air Sovereignty
  topic: keywords
subject: Pactum Subjectionis
  topic: keywords
subject: Meta Constitutionality
  topic: keywords
subject: Kedaulatan Udara
  topic: keywords
subject: Meta Konstitusionalitas
  topic: keywords
creator: Tegar Raffi Putra Jumantoro
creator: Alfin Dwi Novemyanto
rights: Copyright (c) 2025 Tegar Raffi Putra Jumantoro, Alfin Dwi Novemyanto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 167
ending page: 208
doi: 10.14421/dwbdd986

Harmonisasi Maqāṣid al-Syariah dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Naʾim dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan
type: item
description: There remains significant tension between traditional Sharīʿah principles and international human rights standards, particularly regarding gender equality as enshrined in CEDAW. This phenomenon has become a critical issue in many Muslim-majority countries, where Sharīʿah-based family laws often impede the realization of gender justice. This study aims to examine Abdullah Ahmed An-Naʾīm’s deconstructive approach to Sharīʿah and his efforts to harmonize it with international public law. Employing a qualitative methodology grounded in a systematic literature review and legal discourse analysis, the research finds that a reinterpretation of the maqāṣid al-Sharīʿah together with functional secularism enables the renewal of Islamic law in accordance with CEDAW. These findings suggest that reforms rooted in Islamic values can bolster social legitimacy for global norms. The principal contribution of this study is the proposal of a synthetic paradigm that bridges Islamic tradition and human rights within a modern, contextualized legal framework. Masih ada ketegangan yang signifikan antara prinsip-prinsip Syariah tradisional dan standar internasional tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender sebagaimana ditetapkan dalam CEDAW. Fenomena ini menjadi isu kritis di banyak negara Muslim, di mana hukum keluarga berbasis Syariah sering menjadi penghalang bagi penerapan prinsip-prinsip keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Naʾim terhadap Syariah dan upaya harmonisasinya dengan hukum publik internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur sistematis dan analisis wacana hukum, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran ulang maqāṣid al-syarīʿah serta sekularisme fungsional memungkinkan pembaharuan hukum Islam sejalan dengan CEDAW. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap norma-norma global. Kont…
subject: Articles
  topic: section
subject: Sya'riah
  topic: keywords
subject: CEDAW
  topic: keywords
subject: Maqāṣid
  topic: keywords
subject: Legal Reform
  topic: keywords
subject: Women's Right
  topic: keywords
subject: Reformasi Hukum
  topic: keywords
subject: Hak-Hak Perempuan
  topic: keywords
creator: Ramadiansyah Monsca
creator: Mohammad Nor Ichwan Nor Ichwan
creator: Najahan Musyafak Najahan
rights: Copyright (c) 2025 Ramadiansyah Monsca, Mohammad Nor Ichwan, Najahan Musyafak http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 295
ending page: 322
doi: 10.14421/0zvq5x03

Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca Amandemen
type: item
description: The amendment of the Constitution does not only change the authority and position of the MPR in the constitutional system but also has an impact on its legal products. The placement of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations raises norm conflicts that lead to legal uncertainty, this research aims to examine how the ideal position of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations. This research uses normative juridical method with conceptual approach and statute approach. The results of the study found that there are several norm conflicts due to the inclusion of TAP MPR in the hierarchy, namely the issue of content material, the role of the consideration, the status of validity and constitutional testing which causes legal uncertaint. The author offers two alternative recommendation to the legislators. First, it is necessary to reassess to determine which provisions are still relevant to be maintained, so that a definite number is agreed upon. Then the content material is moved into the law. So that all MPR Decrees can still be used in the form of laws. Then revise the hierarchy of laws and regulations. Secondly, the lawmakers can just leave the MPR Decrees that are still recognised as MPR Decrees, with the legal status of laws and regulations. Whatever the lawmakers' choice, the MPR Decree must be removed from the hierarchy. Amandemen Undang Undang Dasar tidak hanya mengubah wewenang dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan namun juga berimbas pada produk hukum nya. Penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan menimbulkan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR dalam hirrarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur . hasil penelitian menemukan terdapat beberapa konflik norma karena mas…
subject: Articles
  topic: section
subject: TAP MPR
  topic: keywords
subject: Kepastian Hukum
  topic: keywords
subject: Bikameral
  topic: keywords
subject: Legal Certainty
  topic: keywords
subject: Bicameral
  topic: keywords
creator: Fadlah Nur
creator: Nabilla Syifa Auliya
creator: Siti Zahra
rights: Copyright (c) 2025 Fadlah Nur, Nabilla Syifa Auliya, Siti Zahra http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 105
ending page: 133
doi: 10.14421/mtj7m772

Penerapan Smart Contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia
type: item
description: Indonesia is a country that adheres to the principle of democracy, which is manifested through the implementation of general election as a means to elect members of the House Of Representatives (DPR), Regional Representatives (DPRD), Regional Heads, and Deputy Regional Heads directly, universally, freely, and confedentially, in accordance with the article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, in practice, weakness have been identified, such as a lack of oversight over the flow of campaign funds, which opens the door to potential vote-buyinh practice. The purpose of this scientific paper is to examine the existing condition of the campaign fund distribution mechanism in Indonesia and the application of blockchain-based smart contract in the campaign fund distribution system. This research employs a doctrinal legal research method. The result show that the current campaign fund distribution has not been optimally implemented, as evidence by data on widespread vote-buyinh in previous election periods. The recomendation from this scientific paper is to integrate the concept of bloackchain-based smart contract into the campaign fund distribution system to achieve transparancy and accountinility in campaign fund management. Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia selaras dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dalam prosesnya ditemukan kelemahan berupa kurangnya pengawasan terhadap alur dana kampanye sehingga membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi exsisting mekanisme penyaluran dana kampanye di Indonesia dan penerapan smart contract berbasis blockchain pada sistem penyaluran dana kampanye. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian …
subject: Articles
  topic: section
subject: Blockchain Based Smart Contract
  topic: keywords
subject: Campaign Fund
  topic: keywords
subject: Money Politic
  topic: keywords
subject: Smart Contract berbasis Blockchain
  topic: keywords
subject: Dana Kampanye
  topic: keywords
subject: Politik Uang
  topic: keywords
creator: Cikal Brilliano
creator: Rhenaldy Ardiansyah
creator: Muhammad Mahardika
rights: Copyright (c) 2025 Cikal Brilliano, Rhenaldy Ardiansyah, Muhammad Mahardika http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 73
ending page: 104
doi: 10.14421/54jz4n21

Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqashid Syariah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber
type: item
description: This study aims to analyze the phenomenon of early marriage and marriage postponement trends in Indonesia from the perspectives of maqashid sharia and social aspects, with a focus on social implications and the impact on public policy. Early marriage is often promoted as a moral solution to avoid zina, while marriage postponement is more commonly chosen by the younger generation who prioritize education, career, and financial stability. However, both phenomena pose challenges related to the mental, economic, and social readiness of the individuals involved, which can potentially affect the well-being of families and society. This research adopts a normative-sociological approach with Max Weber’s theory of social action to understand the motivations behind the decisions to marry early or postpone marriage. Data was obtained through semi-structured interviews with young couples and young people who chose to delay marriage. The results of the study show that, although there are good intentions behind the promotion of early marriage, marriages carried out without adequate readiness can lead to social and economic problems, and contradict maqashid sharia, which emphasizes the importance of stability and well-being in marriage. On the other hand, postponing marriage provides advantages in terms of financial and psychological readiness, but also brings negative impacts, such as a decline in birth rates and changes in social structure. The limitations of this study lie in its narrow geographical scope and its focus on the perspectives of Islamic law and sociology. Penelitian ini mengkaji fenomena ajakan menikah muda dan tren penundaan perkawinan di Indonesia dengan menganalisis perspektif sosial, budaya, dan hukum Islam. Nikah muda sering kali dipromosikan sebagai solusi masalah moral dan jalur untuk membangun keluarga harmonis, didorong oleh narasi media sosial dan dorongan agama. Sebaliknya, penundaan perkawinan semakin umum terjadi pada generasi muda yang memprioritaskan…
subject: Articles
  topic: section
subject: Early Marriage
  topic: keywords
subject: Marriage Postponement
  topic: keywords
subject: Islamic Family Law
  topic: keywords
subject: Nikah Muda
  topic: keywords
subject: Penundaan Perkawinan
  topic: keywords
subject: Hukum Keluarga Islam
  topic: keywords
creator: Rafliyanto
rights: Copyright (c) 2025 Rafliyanto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 134
ending page: 166
doi: 10.14421/v16nh673

Automatic Assessment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning
type: item
description: State administrators' wealth reports (LHKPN) play an important role in realizing transparency and accountability of the Indonesian government. In reality, the implementation of LHKPN has not been optimal. Therefore, it is urgent to restructure the LHKPN in order to realize a modern democracy. This scientific paper is juridical-normative research using statutory, comparative and conceptual approaches. The data used in this paper is secondary data. The results of this paper shows that; (i) LHKPN is one of the pillars of transparency because part of public monitoring tool, but faces problems in the juridical, technical, and institutional fields; (ii) the successful implementation of the automatic assessment system (AAS) in South Africa, Australia, and France has become a comparison with real solutions for optimizing ASS in Indonesia; and (iii) the ideal construction for implementing ASS which will be regulated in Government Regulations and implemented through the Directorate Agency for LHKPN auditing in Indonesia. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia. Kualitas unsur tersebut berimplikasi pada indeks demokrasi modern Indonesia. Kenyataannya, penerapan LHKPN di status quo belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi LHKPN yang mampu mewujudkan demokrasi modern yang berkeadilan. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa; (i) LHKPN merupakan salah satu tonggak transparansi karena menjadi alat pengawas masyarakat, tetapi menghadapi permasalahan dalam bidang yuridis, teknis, dan kelembagaan; (ii) keberhasilan penerapan automatic assessment system (AAS) di Afrika Selatan, Australia, dan Prancis telah menjadi perbandingan dengan solusi nyata optimalisasi ASS di Indon…
subject: Articles
  topic: section
subject: LKHPN
  topic: keywords
subject: Modern Democracy
  topic: keywords
subject: Machine Learning
  topic: keywords
subject: Automatic Assessment System
  topic: keywords
subject: Demokrasi Modern
  topic: keywords
creator: Rachma Ananda Sulaiman
creator: Afanin Fariq Fajriya
creator: Muhammad Yahya Widiana
rights: Copyright (c) 2025 Rachma Ananda Sulaiman, Afanin Fariq Fajriya, Muhammad Yahya Widiana http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 1
ending page: 48
doi: 10.14421/adgzvf16

Transformasi Public Hearing Di Indonesia : Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0
type: item
description: Transparency and public participation in the formation of regulations in Indonesia are needed to improve the quality and legitimacy of policies. Although the principle of openness has been regulated in Law No. 13 of 2022, its application is still not optimal. The phenomenon of social movements, such as in the polemics over the revision of the Pilkada Law, shows the public's desire to be involved in the legislative process. This research proposes a social contract-based E-Legislation model through a normative juridical method, with a regulatory approach and comparative studies. This model integrates technology with E- Rulemaking and E-Petition features to enable public involvement from the planning stage to the passing of laws. Comparative studies with the UK and Australia are used to adapt the concept of Citizen Charter. The results of this research are expected to provide recommendations to increase public trust and support the achievement of the Sustainable Development Goals in the aspects of justice and strong institutions. Transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta legitimasi kebijakan. Walaupun asas keterbukaan sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022, penerapannya masih belum optimal. Fenomena social movement, seperti dalam polemik revisi UU Pilkada, menunjukkan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi. Penelitian ini mengusulkan model E-Legislasi berbasis kontrak sosial melalui metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan dan studi perbandingan. Model ini mengintegrasikan teknologi dengan fitur E-Rulemaking dan E-Petition untuk memungkinkan keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengesahan undang-undang. Studi perbandingan dengan Inggris dan Australia digunakan untuk mengadaptasi konsep Citizen Charter. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung.
subject: Articles
  topic: section
subject: Public Participation
  topic: keywords
subject: E-Legislation
  topic: keywords
subject: Social Contract
  topic: keywords
subject: Public Hearing
  topic: keywords
subject: Partisipasi Publik
  topic: keywords
subject: E-Litigasi
  topic: keywords
subject: Kontrak Sosial
  topic: keywords
creator: Natasya Putri Aulia
creator: M. Ridwan Efendi
creator: Jovanka Dwi Tusiany
rights: Copyright (c) 2025 Natasya Putri Aulia, M. Ridwan Efendi, Jovanka Dwi Tusiany http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 49
ending page: 72
doi: 10.14421/sc9wq661

Konstruksi Leniency Program Sebagai Penumpasan Politik Teritorial Pertambangan dalam Perwujudan Ecological Citizenship
type: item
description: Indonesia's abundant natural resources, particularly minerals and coal, prompted this study. Article 33(3) of the 1945 Constitution explicitly states that natural resources should beneﬁt the people. However, illegal mining persists, proﬁting only a select few. Therefore, implementing the Leniency Program in Indonesia is crucial to fostering ecological citizenship. This legal research employs a normative juridical approach, incorporating conceptual and legislative perspectives. The ﬁndings indicate ongoing law enforcement issues in the mining sector, involving mining maﬁas. Consequently, the Leniency Program could serve as a novel strategy to eradicate mining maﬁas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batu bara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, praktik pertambangan ilegal masih marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu, penerapan Program Leniency menjadi penting untuk dikaji dalam rangka penegakan keadilan ekologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan penegakan hukum di sektor pertambangan, yang melibatkan mafia pertambangan. Dengan demikian, Program Leniency dapat menjadi strategi baru untuk memberantas mafia tambang.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ecological Citizenship
  topic: keywords
subject: Illegal Mining
  topic: keywords
subject: Law Enforcement
  topic: keywords
subject: Leniency Program
  topic: keywords
subject: Mining Mafia
  topic: keywords
creator: Aninda Yustika
creator: Mevlana El Rumi Abimanyu
creator: Muttamlimul Yhauma
rights: Copyright (c) 2024 Aninda Yustika, Mevlana El Rumi Abimanyu, Muttamlimul Yhauma http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-12-25
publication date: 2024-12-25
starting page: 106
ending page: 132
doi: 10.14421/brh5yc28

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online
type: item
description: The House of Representatives is one of the state institutions that exercises legislative power as a representative of the people. However, in reality, the parliament has not been able to carry out its legislative function optimally because there is no guaranteed space for representative public participation. That way, one media is needed to be used to streamline the existence of community space in the middle of the parliament function. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the problem of public participation in the legislative process by the Parliament in terms of good governance principles. The research method used is normative juridical with a statutory approach and concept approach. Based on the results of the study, it shows that the resulting Law has not fully covered the interests of the community as a whole. This is because public participation in order to realize the principle of openness in the formation of laws has not been fulfilled optimally in the process. Thus, the use of Online Petitions accommodated by the parliament is considered as an initial initiative to improve the principle of openness in the implementation of Good Governance in the realm of government Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat. Namun, pada realitanya DPR belum dapat melaksanakan fungsi legislasi secara optimal karena tidak terjaminnya ruang partisipasi masyarakat yang representatif. Dengan begitu, dibutuhkan satu media yang digunakan untuk mengefektian keberadaan ruang masyarakat ditengah fungsi DPR. Berdasarkan aksioma itulah Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa permasalahan partisipasi masyarakat terhadap proses legislasi oleh DPR ditinjau prinsip good governance. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil pene…
subject: Articles
  topic: section
subject: The House of Representatives
  topic: keywords
subject: Online Petition
  topic: keywords
subject: Good Governance
  topic: keywords
creator: Rivaldi Rivaldi
creator: Adinda Olivia Mawahdah
creator: Ivan Imam Efendi Efendi
rights: Copyright (c) 2024 Rivaldi Rivaldi, Adinda Olivia Mawahdah, Ivan Imam Efendi Efendi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-12-25
publication date: 2024-12-25
starting page: 1
ending page: 28
doi: 10.14421/gz2pd946

Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig di Sektor Transportasi : Indonesia dan California
type: item
description: This study compares the legal protections for gig workers in Indonesia and California. In Indonesia, the majority of gig workers are classified as partners, which means they do not receive adequate labor protections as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021. In contrast, California implements the ABC5 test, which provides a clearer legal framework for classifying workers as employees or independent contractors. This study employs a comparative legal method to analyze the differences in treatment of gig workers in both regions. The results indicate that the partnership model in Indonesia is detrimental to workers and makes them vulnerable, while the ABC5 test in California provides better protection, despite the challenges in its implementation. Based on these findings, the study recommends that Indonesia immediately develop specific regulations for gig workers. These regulations are expected to provide legal certainty and more adequate labor protection for gig workers as the digital economy grows. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum bagi pekerja gig di Indonesia dan California. Di Indonesia, mayoritas pekerja gig diklasifikasikan sebagai mitra, sehingga tidak mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang memadai seperti diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Sebaliknya, California menerapkan uji ABC5 yang memberikan kerangka hukum lebih jelas untuk mengklasifikasi pekerja sebagai karyawan atau kontraktor independen. Studi ini menggunakan metode hukum perbandingan untuk menganalisis perbedaan perlakuan terhadap pekerja gig di kedua wilayah. Hasilnya menunjukkan bahwa model kemitraan di Indonesia merugikan pekerja dan membuat mereka rentan, sementara uji ABC5 di California memberikan perlindungan lebih baik meskipun ada tantangan implementasi. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar Indonesia segera menyusun regulasi spesifik untuk pekerja gig. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih m…
subject: Articles
  topic: section
subject: Gig Economy
  topic: keywords
subject: Transportation Sector
  topic: keywords
subject: Worker Classification
  topic: keywords
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: California
  topic: keywords
creator: Erda Afifah
rights: Copyright (c) 2024 Erda Afifah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-16
publication date: 2025-01-16
starting page: 209
ending page: 235
doi: 10.14421/tfkj5t58

Mengembalikan Khittah Undang-Undang Narkotika untuk Mengatasi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
type: item
description: The purpose of this study is to examine the adequacy of the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in the Republic of Indonesia, which deals with the number of prisoners who exceed the capacity threshold of the Correctional Institution. The research method used in this study is normative empirical with a legislative approach and field data collection. The results of the study show that there are still discrepancies in the application of the provisions of the Narcotics Law, especially Articles 112, 114 and 127, due to the lack of clear rules on criminal sanctions for drug users as victims rather than perpetrators. This has led to overcrowding in many penitentiaries, as addicts who should have been rehabilitated were instead sentenced to prison. It is therefore necessary to review and evaluate the articles that are considered to be less clear on the rules of punishment for people caught up in drugs. In this way, it is hoped that law enforcement agencies will continue to pay attention to the need for improvements in the content of the Narcotics Law. So it’s hoped that law enforcement will pay further attention to the need for improvements to the substances contained in the Narcotics Law. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Negara Republik Indonesia menyikapi adanya jumlah warga binaan yang melebihi ambang batas kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pengambilan data lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan aturan Undang-Undang Narkotika utamanya Pasal 112, 114, dan 127 masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan aturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika sebagai korban bukan pelaku. Hal ini mengakibatkan banyak Lembaga Pemasyarakatan mengalami over capacity karena pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabi…
subject: Articles
  topic: section
subject: Correctional Institutions
  topic: keywords
subject: Narcotics law
  topic: keywords
subject: Over Capacity
  topic: keywords
subject: Rehabilitation
  topic: keywords
creator: Nabila Nur Fadlilah
rights: Copyright (c) 2024 Nabila Nur Fadlilah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-16
publication date: 2025-01-16
starting page: 133
ending page: 157
doi: 10.14421/x1wxxk47

Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending
type: item
description: This article discusses the impact of the implementation of exoneration clauses in fintech P2P lending service contracts on the imbalance of risk between lenders and service providers. Fintech P2P lending has grown rapidly in Indonesia, but standard clauses, especially those containing exoneration clauses, can create a risk imbalance. The Consumer Protection Act and OJK regulations prohibit unfair standard clauses. This article identifies that standard clauses in service agreements often place an unequal burden of risk, particularly related to credit and default risks, which the lender entirely bears. The principle of consensualism, which emphasizes the agreement between parties, becomes irrelevant when there is an imbalance of positions. Legal protection for lenders is considered weak, and penalties are more administrative. The article concludes that regulatory adjustments and an emphasis on consumer protection principles are needed to achieve a fairer risk balance in the fintech P2P lending industry. Artikel ini membahas klausula eksonerasi dalam fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap hak dan perlindungan konsumen serta langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum. P2P lending, sebagai salah satu bentuk layanan fintech yang semakin populer, menawarkan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, namun sering kali mencantumkan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab risiko gagal bayar kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak antara konsumen dan penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending, dampaknya terhadap hak dan keamanan konsumen, serta upaya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk menelaah aturan yang berlaku, seperti Undang-…
subject: Articles
  topic: section
subject: Exoneration Clause
  topic: keywords
subject: Consumer Protection
  topic: keywords
subject: Fintech Peer to Peer Lending.
  topic: keywords
creator: Abdian Saifullah
creator: Muhammad Fadel Adhyputra
creator: Ziadul Fikri
rights: Copyright (c) 2024 Abdian Saifullah, Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-16
publication date: 2025-01-16
starting page: 236
ending page: 256
doi: 10.14421/zmpxcr40

Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence
type: item
description: Underage marriages still occur frequently in Indonesia, although regulations governing the minimum age of marriage have been stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. This study aims to analyze the effectiveness of marriage age limit regulations from the perspective of legal philosophy which focuses on the theory of sociological jurisprudence which sees law as a reflection of social norms in society. Using qualitative research based on literature study, this study examines various aspects of the regulation, and analyzes the influence of social norms on its implementation. The results of the analysis show that this regulation has not been fully effective due to a mismatch between the written law and social values that still support early marriage. Structural and cultural factors also influence the implementation of this regulation. In the perspective of sociological jurisprudence, the law will succeed if it is in harmony with the social values that live in society and law as social engineering must be able to balance individual, social and public interests. For this reason, a more comprehensive approach is needed, including tightening the regulation of marriage age limits, education, and empowerment, so that the law is not only a formal rule, but also a catalyst for social change that is effective and widely accepted by the community. Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi batas usia pernikahan dari perspektif filsafat hukum yang berfokus pada teori aliran sociological jurisprudence yang melihat hukum sebagai cerminan dari norma-norma sosial dalam masyarakat. Dengan penelitian kualitatif yang berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai aspek dari regulasi t…
subject: Articles
  topic: section
subject: Underage marriage
  topic: keywords
subject: Legal philosophy
  topic: keywords
subject: Legal ineffectiveness
  topic: keywords
subject: Sociological Jurisprudence
  topic: keywords
creator: Muhammad Fadel Adhyputra
creator: Ziadul Fikri
creator: Fika Febriana
rights: Copyright (c) 2024 Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, Fika Febriana http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-16
publication date: 2025-01-16
starting page: 158
ending page: 187
doi: 10.14421/qw5ag823

Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain: Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi yang Lebih Inklusif
type: item
description: Abstract: The dysfunction of electoral often interferes with the creation of the nature of a democratic state. This fact is closely related to the pattern of inconsistent implementation of regulations in elections such as the process of distributing ballots that seem slow, there are administrative errors by voters that cause delays in the process of counting votes and sending the results of the counting of ballots. By using normative legal research methods, studies were produced that focused on the creation of an inclusive democracy through the implementation of elections by e-Voting using Blockchain technology. This effort is based on the principle of LUBERJURDIL to reduce electoral problems. This paper recommends a mechanism for implementing e-Voting in the short term, namely the KPU can collaborate with third parties to accommodate Blockchain-based e-Voting technology. The next mechanism pattern through the long term is that the KPU can form and use technical implementation independently. Abstrak: Disfungsi pelaksanaan Pemilu kerap menganggu terciptanya hakikat negara demokrasi. Kenyataan ini berhubungan erat dengan pola inkonsisten pelaksanaan peraturan dalam Pemilu seperti proses pendistribusian surat suara yang terkesan lambat, terdapat kesalahan administrasi oleh para pemilih sehingga menyebabkan keterlambatan proses penghitungan suara dan pengiriman hasil penghitungan surat suara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dihasilkan kajian yang mengerucut pada penciptaan demokrasi yang inklusi melalui pelaksanaan Pemilu secara e-Voting dengan menggunakan teknologi Blockchain. Upaya ini berdasarkan pada prinsip LUBER JURDIL guna mengurangi problematika Pemilu. Tulisan ini merekomendasikan mekanisme pelaksanaan e-Voting pada jangka pendek yaitu KPU dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengakomodasi teknologi e-Voting berbasis Blockchain. Pola mekanisme selanjutnya melalui jangka panjang yaitu KPU dapat membentuk dan menggunakan teknis p…
subject: Articles
  topic: section
subject: Elections
  topic: keywords
subject: e-Voting
  topic: keywords
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: democracy
  topic: keywords
creator: Magasky Rivano
creator: Julfahmi Syahputra
creator: Muhammad Qolbi Jefri
rights: Copyright (c) 2024 Magasky Rivano, Julfahmi Syahputra, Muhammad Qolbi Jefri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-12-17
publication date: 2024-12-17
starting page: 29
ending page: 57
doi: 10.14421/jrh.v7i1.3537

Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan
type: item
description: Abstract: This research examines how premeditated murder is punished in different countries. Legal systems (Continental European, Civil Law, Islamic) influence the severity of sentences, ranging from life imprisonment to death. The study compares punishments in Indonesia, Japan, England, and Pakistan. Indonesia allows the death penalty or life imprisonment, while Japan adds a minimum of five years to life sentences. England solely uses life imprisonment. Pakistan, under Islamic Law, offers the death penalty, Qisash (retribution), or Diyat (compensation) if the victim's family forgives. Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana hukuman dijatuhkan pada pembunuhan berencana di berbagai negara. Sistem hukum (Eropa Kontinental, Hukum Sipil, Islam) mempengaruhi beratnya hukuman, yang bisa berupa penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Penelitian ini membandingkan hukuman di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan. Indonesia menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sementara Jepang menambahkan minimal lima tahun untuk hukuman penjara seumur hidup. Inggris hanya menggunakan hukuman penjara seumur hidup. Pakistan, di bawah Hukum Islam, menawarkan hukuman mati, Qisas (pembalasan), atau Diyat (kompensasi) jika keluarga korban memaafkan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pembunuhan Berencana
  topic: keywords
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: Jepang
  topic: keywords
subject: Inggris
  topic: keywords
subject: Pakistan
  topic: keywords
creator: Rahma Puspa Nursyaumi
creator: Rina Isti Yuniarsih
creator: Trisna Rajab Nugraha
creator: Yuliana Sari
rights: Copyright (c) 2024 Rahma Puspa Nursyaumi, Rina Isti Yuniarsih, Trisna Rajab Nugraha, Yuliana Sari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-07-01
publication date: 2024-07-01
starting page: 82
ending page: 105
doi: 10.14421/jrh.v7i1.3316

Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia
type: item
description: Abstract: The presence of the citizen lawsuit model in civil procedural law enforcement is one example that the law is dynamic following the development of human direction and mindset. Citizen lawsuit is defined as a model lawsuit that was born and known in a country with a common law legal system where citizens on behalf of the public interest are given space to file a lawsuit against unlawful acts committed by state administrators. However, countries that adopt the civil law legal system also implement it, such as the Netherlands which is known as actio popularis and Indonesia. The problem is, the implementation of this lawsuit model has not been regulated at all by national law, causing the practice of citizen lawsuits that have not been uniform, but have a disparity pattern (not uniform). In this paper, the author reconceptualizes the citizen lawsuit model as an effort to create integrated and systematic civil procedural law enforcement. The reconceptualization of the citizen lawsuit model consists of 4 (four) stages, namely the petition system stage, the notification stage, the administrative stage, and the judicial stage. Abstrak: Kehadiran model citizen lawsuit dalam penegakan hukum acara perdata merupakan salah satu contoh bahwasannya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan arah serta pola pikir manusia. Citizen lawsuit didefinisikan sebagai suatu model gugatan yang lahir dan dikenal dalam negara dengan sistem hukum common law dimana warga negara atas nama kepentingan umum diberi ruang untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun, negara-negara yang menganut sistem hukum civil law pun turut melaksanakannya, seperti Belanda yang dikenal dengan istilah actio popularis dan Indonesia. Permasalahannya, pelaksanaan model gugatan ini belum diatur sama sekali oleh hukum nasional sehingga menimbulkan praktik citizen lawsuit yang belum bercorak uniformitas (seragam), melainkan bercorak disparitas (tida…
subject: Articles
  topic: section
subject: Society 5.0 Era
  topic: keywords
subject: Citizen Lawsuit Reconceptualization
  topic: keywords
subject: Civil Procedure Law Enforcement Reform
  topic: keywords
subject: Petition System
  topic: keywords
subject: Notification Stage.
  topic: keywords
creator: Ahmad Rayhan Thoha Ridlo
creator: Muhammad Daffa Alfandy
creator: Azaria Rahmadianingrum
rights: Copyright (c) 2024 Ahmad Rayhan Thoha Ridlo, Muhammad Daffa Alfandy, Azaria Rahmadianingrum http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-12-25
publication date: 2024-12-25
starting page: 58
ending page: 81
doi: 10.14421/jrh.v7i1.3536

Uji Proporsionalitas UUD 1945 : Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia
type: item
description: This study analyzes the proportionality of restrictions on religious rights in the dissolution of HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) by the Indonesian government, as it relates to the principles of the 1945 Constitution. The findings suggest that the dissolution is justified due to perceived threats to Pancasila, national integrity, and social harmony. However, critics argue these restrictions contradict the religious freedom guaranteed by Article 29 of the Constitution, which allows limitations only to maintain public order, security, and morality. The government defends these measures as necessary for national security, but some believe such limitations may infringe on human rights and should only be applied when there is a clear threat. While the court deemed the dissolution legitimate and proportional, legal experts and human rights advocates argue that the ruling inadequately considered the constitutional principle of religious freedom. Penelitian ini menguji proporsionalitas pembatasan hak beragama dalam pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Hasilnya menunjukkan bahwa pembubaran dilakukan dengan alasan potensi ancaman terhadap Pancasila, keutuhan negara, dan kerukunan nasional. Namun, terdapat argumen bahwa pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, tetapi juga membatasi kebebasan tersebut untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatutan. Pemerintah berpendapat bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Namun, beberapa pihak mengkritik bahwa pembatasan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia, dan seharusnya hanya diberlakukan jika ada ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Putusan pengadilan menyimpulkan bahwa pembubaran HTI adalah tindakan yang sah dan proporsional, namun beberapa pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia berpe…
subject: Articles
  topic: section
subject: Religious Freedom
  topic: keywords
subject: Dissolution of HTI
  topic: keywords
subject: Proportionality
  topic: keywords
creator: Enika Maya Oktavia
rights: Copyright (c) 2024 Enika Maya Oktavia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-16
publication date: 2025-01-16
starting page: 188
ending page: 208
doi: 10.14421/eaax2f69

Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur
type: item
description: Abstract: Indonesia is faced with a foreign policy dilemma regarding the Uighur conflict. Despite its strategic relationship with China, Indonesia, as an Islamic country, places the protection of the rights of Uighur Muslims as a priority. The limitations of direct action against China arise from geopolitical considerations, economic interests, and the complexity of bilateral relations. Indonesia plays an active role in international forums, such as the OIC and the UN, to fight for the rights of Uighur Muslims, while Islam becomes the moral basis of foreign policy. Economic challenges, relationship complexity, and limited resources are factors that affect policy implementation. The research methodology uses a qualitative approach, with data tracing through literature studies to analyze the phenomenon of the Uighur conflict. Overall, Indonesia's policy reflects political, economic, and moral considerations in responding to the Uighur conflict with China, using a soft diplomacy approach. Diplomacy that avoids confrontation and is influenced by the balance of power and international capabilities. Abstrak: Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan luar negeri terkait konflik Uighur. Meskipun menjalin hubungan strategis dengan Cina, Indonesia, sebagai negara berbasis Islam, menempatkan perlindungan hak-hak Muslim Uighur sebagai prioritas. Keterbatasan tindakan langsung terhadap Cina timbul dari pertimbangan geopolitik, kepentingan ekonomi, dan kompleksitas hubungan bilateral. Indonesia berperan aktif di forum internasional, seperti OKI dan PBB, untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Uighur, sementara Islam menjadi dasar moral dalam kebijakan luar negeri. Tantangan ekonomi, kompleksitas hubungan, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data tracing melalui studi kepustakaan untuk menganalisis fenomena konflik Uighur. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia mencermink…
subject: Articles
  topic: section
subject: Foreign Policy
  topic: keywords
subject: Islam
  topic: keywords
subject: Ethnic Uighur.
  topic: keywords
creator: Enika Maya Oktavia
rights: Copyright (c) 2023 Enika Maya Oktavia
date: 2023-12-29
publication date: 2023-12-29
starting page: 130
ending page: 145
doi: 10.14421/jrh.v6i2.3131

Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
type: item
description: Abstarct : The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Resolving Disputes on Unlawful Government Actions by the Government (onrechtmatige overheidsdaad) has given rise to various kinds of legal problems, both from expanding the meaning of the KTUN in a quo and problematic legal basis for the transfer of absolute competence in resolving disputes over unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad). This research is normative legal research using a conceptual approach, a historical approach, a statutory approach and a comparative approach. The results of this research show that: First, with the enactment of Law Number 30 of 2019 and PERMA Number 2 of 2019, there has been a change in the jurisdiction of absolute competence regarding the resolution of disputes over unlawful acts by the government, which was previously the absolute competence authority of the district court to the administrative court. country. Second, the legal basis for the transfer of absolute competence in resolving unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) which is based on PERMA Number 2 of 2019 is not appropriate, the transfer of jurisdiction should be regulated based on law and the shortcomings of PERMA Number 2 of 2019 have shortcomings in The use of the term unlawful act by the government (onrechtmatige overheidsdaad) is a term commonly used in civil law, the correct term for referring to unlawful acts by the government should no longer be used (onrechtmatige overheidsdaad), but the term onjuist besturen is used. Abstrak : Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) menimbulkan berbagai macam problematika hu…
subject: Articles
  topic: section
subject: Disputes
  topic: keywords
subject: Court
  topic: keywords
subject: Authority
  topic: keywords
subject: and Government
  topic: keywords
creator: Kholiq Hadi Rohman
rights: Copyright (c) 2023 Kholiq Hadi Rohman
date: 2023-11-30
publication date: 2023-11-30
starting page: 89
ending page: 111
doi: 10.14421/jrh.v6i2.3209

Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional
type: item
description: Abstract: This article performs a reconstruction of classical Islamic penal law. The problem is a shift in the world's perspective on human values, including Indonesia. This shift began when the PBB established the Convention Against Torture and Other Crueal (CAT) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as derivatives of the Declaration of Human Rights. It contains a commitment to abolish and reform criminal sanctions that are sadistic, degrading and killing people. This became an obstacle to the enforcement of classical Islamic penal code. Therefore, it is necessary to reconstruct the methodology of nash-nash readings of criminal law. This research is a qualitative research that is a literature review. The conclusion offered is that criminal law in Islam is a constitutional and dynamic affair so that the new Criminal Code (KUHP) is legally legal shari'i as a formulation of criminal law in Indonesia. Abstrak: Artikel ini melakukan rekonstruksi hukum pidana Islam klasik. Problematikanya adalah pergeseran cara pandang dunia terhadap nilai kemanusiaan, termasuk Indonesia . Pergeseran ini dimulai saat PBB menetapkan Convention Againts Torture and Other Crueal (CAT) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) sebagai turunan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia. Di dalamnya memuat komitmen untuk menghapus dan mereformasi sanksi pidana yang sadis, merendahkan mertabat manusia dan menghilangkan nyawa. Ini menjadi hambatan untuk penegakan hukum pidana Islam klasik. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merekonstruksi metodologi pembacaan nash-nash tentang hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Kesimpulan yang ditawarkan adalah hukum pidana dalam Islam adalah urusan konstitusional dan dinamis sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru legal secara syar’i sebagai rumusan hukum pidana di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: constitutional
  topic: keywords
subject: law
  topic: keywords
subject: criminal
  topic: keywords
subject: classic
  topic: keywords
subject: paradigm.
  topic: keywords
creator: Shabrian Hammam Fanesti
rights: Copyright (c) 2023 Shabrian Hammam Fanesti
date: 2023-12-30
publication date: 2023-12-30
starting page: 146
ending page: 167
doi: 10.14421/jrh.v6i2.3210

Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
type: item
description: Abstract: Indonesia is a country with the largest coal reserves in the world. As time goes by, the world's energy reserves will become increasingly depleted, which means it could damage the environment in the future. In response to this, several countries have started campaigns with the aim of saving the earth from damage and starting to switch to renewable energy. So that Indonesia as a coal exporting country will have reduced income, therefore a downstream project is needed to optimize coal output to prevent a reduction in state income from the mining export sector. This research uses the library research method as a systematic activity to answer the problems faced and collects data using a policy approach which is carried out with a more in-depth analysis of the problems. The role of government agencies in synergy in implementing policies is to make all parties involved in coal downstream projects. Basically DME products aim to improve the welfare of the people. There needs to be an important point so that people are not burdened by the substitution of LPG for DME, namely price adjustments as a product marketing strategy by exchanging LPG cylinders for DME, providing subsidies for DME supporting components, and the price of DME must be slightly below the price of LPG. Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan kantong cadangan batubara terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, cadangan energi dunia akan semakin menipis yang berarti dapat merusak lingkungan dalam beberapa kurun waktu mendatang. Dalam menyikapi hal tersebut, beberapa negara telah memulai kampanye dengan tujuan menyelamatkan bumi dari kerusakan dan mulai beralih ke energi terbarukan. Sehingga Indonesia sebagai negara pengekspor batubara akan berkurang pendapatannya, oleh karena itu diperlukan proyek hilirisasi guna mengoptimalkan hasil batubara untuk mencegah berkurangnya pendapatan negara dari sektor ekspor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka sebagai kegiatan sist…
subject: Articles
  topic: section
subject: downstream coal
  topic: keywords
subject: DME
  topic: keywords
subject: LPG
  topic: keywords
subject: regulation
  topic: keywords
subject: people's welfare.
  topic: keywords
creator: Rifka Asyifa Kamala
creator: Zakki Ardli Ahsani
creator: Muhammad Ihzal Rifaya
creator: Zahra Elisa Siregar
rights: Copyright (c) 2023 Rifka Asyifa Kamala
date: 2023-12-30
publication date: 2023-12-30
starting page: 168
ending page: 184
doi: 10.14421/jrh.v6i2.3211

Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan
type: item
description: Abstract: Forced marriage is a complex phenomenon that describes the interaction between norms, religion, culture, law and human rights. This practice has been going on for a long time in Indonesia, such as the Lily marriage tradition in West Nusa Tenggara, marriage due to pregnancy/rape, early marriage and others. This research will explore how the regulations regarding forced marriage have been integrated into Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, as well as their impact on the legal and political framework. The introduction will provide background on the steps taken by the TPKS Law from the time it was initiated until it was passed into law, as well as the actors involved in the process of formulating the law. The research method used is normative empirical. The research uses legal, social and cultural debates that arise in the context of forced marriage under Law Number 12 of 2022 concerning TPKS. Policy implications emerging from the research include consideration of the balance between recognition of cultural values and protection of human rights within the relevant legal framework. Abstrak: Pemaksaan perkawinan adalah fenomena kompleks yang menggambarkan interaksi antara norma, agama, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktik ini telah berlangsung lama di Indonesia, seperti tradisi kawin Lily di Nusa Tenggara Barat, perkawinan karena kehamilan/pemerkosaan, perkawinan dini dan lainnya. Penelitian ini akan menggali bagaimana aturan terkait pemaksaan perkawinan tersebut telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta dampaknya terhadap kerangka hukum dan politik. Pendahuluan akan menyajikan latar belakang tentang jejak langkah UU TPKS dari saat dicetuskan hingga disahkan menjadi UU, serta aktor yang terlibat dalam proses perumusan UU. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif empiris. Penelitian menggunakan perdebatan hukum, sosial, budaya yang muncul dalam konteks pemaksaan …
subject: Articles
  topic: section
subject: Forced Marriage
  topic: keywords
subject: Sexual Violence
  topic: keywords
subject: Cultural Practices.
  topic: keywords
creator: Wildatul Jannah
creator: Aman Pratama
creator: Gabryella Gabryella
creator: Rimayun Matippanna
creator: Septian Adi Nugraha
creator: Si Yusuf Al Hafiz
rights: Copyright (c) 2023 Wildatul Jannah
date: 2023-12-29
publication date: 2023-12-29
starting page: 112
ending page: 129
doi: 10.14421/jrh.v6i2.3216

Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua
type: item
description: This article discusses the application for the determination of child guardianship Number 30/Pdt.P/2022/PA.YK against the loss of parental authority in the perspective of maqashid syari'ah, both parents who have passed away, but still have minor children left behind. The purpose of this study is to understand, know, and find the results of the research that has been done, that child custody through existing court decisions, guardianship and child custody if the parental guardianship power over the child has been lost because the parent dies, but still has minors. This article uses a type of field research, a normative-juridical research approach, and is descriptive-analytic in nature. The results of this study explain that the determination and appointment of guardians for minors takes into account the procedures and requirements for appointing guardians, the Marriage Law Articles 50, 51 and 53 and the Compilation of Islamic Law Articles 107 and 109. In addition, PP No. 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, are also taken into consideration in making guardians for minors. The court's decision based on the Maqasid Syari'ah Theory is not in accordance with the objectives of the legal theory, does not fulfill its main elements, which include Life Care, Offspring Care, and Property Care which are in accordance with the context of this Petition for Guardianship. Artikel ini membahas tentang permohonan penetapan perwalian anak Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK terhadap hilangnya kekuasaan orang tua dalam perspektif maqashid syari’ah, kedua orang tua yang telah meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur yang ditinggalkan. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengetahui, dan menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa perwalian anak melalui putusan pengadilan yang telah ada, perwalian dan hak asuh anak apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah hil…
subject: Articles
  topic: section
subject: guardianships
  topic: keywords
subject: parents
  topic: keywords
subject: minors.
  topic: keywords
creator: Iskarima Rahmawati
rights: Copyright (c) 2023 Iskarima Rahmawati
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 66
ending page: 88
doi: 10.14421/jrh.v6i1.3000

Pemberian Remisi Terpidana Korupsi: Perlindungan Asasi atau Diskriminasi
type: item
description: This research puts the issue of granting remissions to corruption convicts which began with the stipulation of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of the Fostered Citizens, it is necessary to have the conditions met first so that in the end the remission can be granted. In fact, the problem of abolishing remissions is not a form of discrimination against the rights of convicts, especially those convicted of corruption, but rather a form of restriction for convicts of corruption so that they do not arbitrarily use their remission rights. The results obtained in this study are the enactment of restrictions on the rights of corruption convicts through strict remission requirements. Through a normative approach, the author explores information through statutory regulations and the regulations under them, namely through Law no. 22 of 2022 and PP No. 99 of 2012. Penelitian ini meletakkan isu pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang bermula pada penetapan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan maka perlu adanya syarat yang dipenuhi terlebih dahulu sehingga pada akhirnya remisi tersebut dapat diberikan. Sejatinya problematika penghapusan remisi ini bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak narapidana khususnya terpidana korupsi, melainkan bentuk pembatasan bagi terpidana korupsi agar tidak semena-mena menggunakan hak remisi tersebut. Adapun hasil yang didapat pada penelitian kali ini adalah berlakunya pembatasan hak terpidana korupsi melalui syarat ketat keberlakuan remisi. Melalui pendekatan normatif, penulis menggali informasi melalui peraturan perundang-undangan beserta peraturan di bawahnya yakni melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 99 Tahun 2012.
subject: Articles
  topic: section
subject: rights
  topic: keywords
subject: remission
  topic: keywords
subject: corruption.
  topic: keywords
creator: Revando Syahaqul Husna
rights: Copyright (c) 2023 Revando Syahaqul Husna
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 51
ending page: 65
doi: 10.14421/jrh.v6i1.3040

Konsep Gender dalam Perspektif Islam
type: item
description: Misunderstanding of gender differences in society leads to gender injustice. Islam is the arbiter that places men and women in a balanced position. However, there are still assumptions in society that differentiate the roles and positions of men and women. These factors include misunderstandings of the social roles of men and women that stem from an incomplete understanding of the Qur'anic text. This of course leads to an unbalanced perception of the position of men and women in society. This study uses a normative juridical approach by analyzing and describing the concept of gender in Islamic law clearly contained in the Qur'an and Hadith. The results of this study explain that Islam teaches equality between humans, both between men and women. The difference that exalts or demeans between men and women is only the level of piety and devotion to Allah SWT. Pemahaman yang salah terhadap perbedaan gender dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan gender. Islam adalah penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Namun, masih ada asumsi masyarakat yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesalahpahaman terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan yang bersumber dari pemahaman yang tidak utuh terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan konsep gender dalam hukum Islam secara jelas yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun Hadis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Swt.
subject: Articles
  topic: section
subject: gender
  topic: keywords
subject: equality
  topic: keywords
subject: Islamic law.
  topic: keywords
creator: Adji Pratama Putra
creator: Khoirul Ma'arif
creator: Nanda Nabilah Islamiyyah
rights: Copyright (c) 2023 Adji Pratama Putra, Khoirul Ma'arif dan Nanda Nabilah Islamiyyah
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 40
ending page: 50
doi: 10.14421/jrh.v6i1.3039

Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution
type: item
description: The dynamics of the times always have a significant impact on Islamic family law. This necessitates a transformation from conventional fiqh to contemporary regulations. This is triggered by the fact that conventional fiqh does not have the option to provide answers to problems that arise. In solving the problems that arise in contemporary family law discourse, it is necessary to reform in the methodological aspect. This article attempts to further elaborate methods of family law reform in various Islamic countries. This article uses a descriptive-qualitative method based on library research and a historical approach. The results of this study are family law reform methods by experts used by Muslim countries in the world, including: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretation of texts and alternative methods in the form of thematic-holistic methods. In general, these are grouped into two, namely intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform as well as the application of methods and the relevance of family law reform methods that occur in Muslim countries. Dinamika zaman senantiasa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut meniscayakan transformasi dari fikih konvensional ke peraturan kontemporer. Transformasi tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki pilihan untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam diskursus hukum keluarga kontemporer diperlukan adanya reformasi pada aspek metodologi. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut metode reformasi hukum keluarga di berbagai negara Islam. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan dengan pijakan studi kepustakaan (library reserach) dan pendekatan sejarah. Adapun hasil penelitian ini adalah metode reformasi hukum keluarga oleh para ahli yang digunakan oleh negara-negara muslim di dunia, diantaranya: takhayyur, talfiq, takhsis al-qad…
subject: Articles
  topic: section
subject: application
  topic: keywords
subject: family law
  topic: keywords
subject: method
  topic: keywords
subject: reformation
  topic: keywords
subject: relevancy.
  topic: keywords
creator: Nur Fauziyah Laili
creator: Moh. Rofqil Bazikh
rights: Copyright (c) 2023 Nur Fauziyah Laili dan Moh. Rofqil Bazikh
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 22
ending page: 39
doi: 10.14421/jrh.v6i1.3028

Tinjauan Prinsip Non-Retroactive dalam Perjanjian Pengalihan Utang Antara Indonesia dan Belanda
type: item
description: This paper discusses about the Dutch debt offering to Indonesia from a non-retroactive perspective. The statement by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia reminded of Indonesia's problems, which have been bearing debt even since its proclamation. This debt was inherited from the Netherlands through an agreement in an international agreement called the Konferensi Meja Bundar (KMB). As an international agreement, the KMB must also be guided by the principles in international treaty law. The principle of non-retroactivity is one of the main principles in international law agreements. Even though the principle of non-retroactivity is not absolute and can be deviated, the deviation must be based on two conditions, which are the agreement of the parties and beneficial to the parties or at least does not cause harm to one of the parties. The type of research used in this article is literature and is analytical descriptive with a normative approach. The conclusion of this study shows that the debt offering agreement from the Dutch Government to Indonesia has deviated from the principle of non-retroactivity. Therefore, the agreement to sell debt from the Netherlands to Indonesia has clearly caused losses to the Indonesian Government's finances, besides that there is also an element of coercion in giving approval from the Indonesian Government. Tulisan ini hendak mengkaji kembali tentang perjanjian pengalihan utang Belanda kepada Indonesia yang ditinjau dari prinsip non-retroactive. Pernyataan Menteri Keuangan RI mengingatkan pada persoalan Indonesia yang sudah menghadapi utang bahkan sejak diproklamasikan. Utang ini diwariskan dari Belanda melalui kesepakatan dalam perjanjian internasional bernama Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai perjanjian internasional, KMB semestinya juga berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional. Asas non-retroactive merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian internasional. Meskipun asas non-r…
subject: Articles
  topic: section
subject: devolution agreement
  topic: keywords
subject: international treaty law
  topic: keywords
subject: non-retroactive principle
  topic: keywords
creator: Britha Mahanani Dian Utami
rights: Copyright (c) 2023 Britha Mahanani Dian Utami
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 1
ending page: 21
doi: 10.14421/jrh.v6i1.2807