PELA GANDONG SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN
DALAM KONFLIK AMBON 1999-2002
 
Roni Ismail
(email: roni.ismail@uin-suka.ac.id, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Abidin Wakano
(email: abidin.wakano@iainambon.ac.id, IAIN Ambon)
Pdt Gino
(email: ginoleasiwal2015@gmail.com, IAKN Ambon)

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pela gandong sebagai resolusi konflik kultural dalam konflik Ambon 1999-2002. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi konflik, teori reolusi konflik kultural, serta metode pengumpulan data observasi dan wawancara dengan warga Ambon Muslim dan Kristen, tulisan ini menemukan bahwa, pertama, etnosentrisme merupakan penyebab kultural utama konflik Ambon, dan, kedua, konflik Ambon diselesaikan dan kedamaian terbangun kokoh melalui resolusi konflik kultural pela gandong. Dengan nilai-nilai luhur utamanya persaudaraan, persamaan, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi, pela gandong sangat efektif menjadi resolusi konflik kultural baik selama konflik Ambon terjadi, paska konflik maupun dalam membina damai hingga kini. Selama konflik Ambon terjadi, tidak ditemukan adanya konflik antara negeri-negeri Muslim dan Kristen yang terikat pela gandong. Paska konflik terjadi, pela gandong menjadi fondasi resolusi konflik kultural dalam membangun kembali perdamaian, menguatkan kapasitas warga Ambon “dari dalam”; membangun kembali hubungan mereka yang sempat retak; menegaskan kembali nilai bersaudara sesama orang Maluku; mengajarkan saling mengakui perbedaan agama dan budaya; mempercepat pemulihan dari trauma konflik; merajut kembali persaudaraan salam sarane; dan membangun saling percaya antara negeri-negeri Muslim dan Kristen. Sedangkan dalam proses bina damai hingga kini, pela gandong juga diakui warga Ambon efektif menangkal “tangan-tangan luar” yang terus mencoba mengeskalasikan kembali konflik karena setiap negeri di Ambon sudah ber-pela gandong dengan satu negeri.
Kata kunci: pela gandong, resolusi kultural, konflik Ambon.  
A.	Pendahuluan
Para peneliti konflik Ambon umumnya menyepakati bahwa paska runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 2008, Ambon mengalami sejarah konflik keagamaan mematikan yang tereskalasikan sedikitnya empat kali, yaitu: pertama, 19 Januari s.d. Maret 1999, kedua, Juli s.d. November 1999, ketiga, Desember 1999 s.d. Januari 2000, dan, keempat, April s.d. Agustus 2000, dan sedikit kerusuhan kecil pada April 2002 dan April 2004. Para peneliti konflik Ambon menyepakati bahwa konflik tersebut awalnya dipicu oleh perkelahian dua individu beda etnik dan  agama yang berkembang melibatkan dua kelompok etnik dan keagamaan kedua orang tersebut. Dalam rentang tiga tahun-an, Ambon terjerembab dalam konflik sosial keagamaan dengan memakan korban ribuan jiwa, ratusan rumah ibadah, ribuan rumah tinggal, sekolah, gedung pemerintah, pertokoan, pasar, dan kendaraan, yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan di Ambon. Konflik Ambon berakhir melalui Perjanjian Malino pada 2002, dan disebutkan berakhir total pada 2005.
Menurut mazhab struktural dalam resolusi konflik etnik-keagamaan, konflik keagamaan Ambon terjadi bukan disebabkan oleh faktor agama, tetapi disebabkan oleh faktor ketimpangan ekonomi, relasi kekuasaan, dan ketimpangan struktur sosial lain. Oleh karena itu, menurut menurut mazhab struktural, penyelesaian konflik keagaman, termasuk konflik Ambon, merupakan hasil dari resolusi konflik struktural. Resolusi konflik struktural yang dimaksud, terutama, adalah perjanjian politik damai “Malino II” tahun 2002 yang difasilitasi Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam pandangan mazhab kultural dalam resolusi konflik etnik-keagamaan, konflik Ambon dapat diselesaikan dengan baik justru melalui resolusi-resolusi kultural, baik dengan reviltalisasi nilai-nilai luruh etnik berasama maupun nilai-nilai damai agama. Mazhab kultural konflik memiliki asumsi teoritik bahwa aspek etnik dan agama sangat sering dijadikan faktor penyebab konflik. Salah satu resolusi konflik kultural terpenting dalam menyelesaikan konflik Ambon adalah revitalisasi kearifan lokal sebagai nilai luhur etnik bersama masyarakat Maluku yang disebut dengan pela gandong. Menurut mazhab kultural konflik ini, bahkan Perjanjian Damai Malino II berfungsi efektif di lapangan adalah dikarenakan revitalisasi dari fungsi-fungsi resolusi konflik pela gandong ini.
Resolusi konflik kultural dengan revitalisasi kearifan lokal pela gandong tampaknya sangat efektif dalam mencegah terjadinya eskalasi konflik antara negeri-negeri beda agama dan etnik yang memiliki ikatan pela gandong antar mereka, bahkan ketika konflik etnik keagamaan Ambon sedang memuncak pada tahun 1999 s.d. 2002. Karena revitalisasi pela gandong juga, hingga saat ini, dirasakan dan diakui warga Ambon bahwa tidak ada lagi konflik keagamaan terjadi di Ambon dan perdamaian terbangun kokoh. Ambon pun bahkan menjadi tempat bagi studi banding toleransi dan kerukunan beragama dari berbagai tempat seperti dari pemda Bali, Sorong, Semarang, dan bahkan dari Afghanistan. Sebagai keberhasilan dalam melakukan resolusi konflik keagamaan dan bina damai (peace buildingi) paska konflik, pada tahun 2019 Ambon mendapat Anugerah “Harmony Award” dari Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, Lukman Hakim Saifudin.
Beberapa penelitian tentang revitalisasi nilai lokal Maluku pela gandong dan kontribusinya sebagai resolusi konflik keagamaan di Ambon telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Artikel berjudul “Konflik Komunal Maluku 1999-2000” yang ditulis Safi mengkritisi hilangnya fungsi pela gandong sebagai ikatan sosial bersama masyarakat Maluku selama konflik Ambon mengeskalasi sedemikian mematikannya. Akan tetapi paska konflik terjadi, seperti disimpulkan para peneliti berikut ini, pela gandong terbukti sangat efektif sebagai istrumen utama resolusi konflik keagamaan di Ambon. Dalam artikel berjudul “Pela Gandong sebagai Sarana Penyelesaian Konflik,” Masringor dan Sugiswati, dengan metode statute approah, menegaskan legalnya pela gandong dalam proses rekonsiliasi paska konflik di Maluku yang menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 sebagai “ikatan adat” yang bersifat mengikat antar umat Islam dan Kristen di sana. Dalam konteks rekonsiliasi tersebut, dalam artikelnya yang berjudul “Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan,” Jati menyimpulkan bahwa fungsi pela gandong terbukti secara empirik mampu menyatukan kembali masyarakat Ambon yang sempat pecah akibat konflik sosial keagamaan yang terjadi. Adapun Malatuny dan Ritiauw dalam artikelnya berjudul “Eksistensi Pela Gandong sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku,” dengan metode kualitatif, menemukan bahwa pela gandong sebagai warisan civic culture telah membangkitkan kembali konsep “hidup orang basudara” untuk saling menjaga, saling cinta, saling menghargai, dan saling menghormati tanpa membedakan status sosial, etnik, agama, ras, dan budaya antar sesama masyarakat Maluku. 
Dalam tulisannya berjudul “Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon,” dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, Bakri menemukan pela gandong terbukti mampu meredam konflik bernuansa SARA di Ambon. Temuan yang sama, Ode dalam artikelnya berjudul “Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku,” setelah memaparkan jenis, prinsip, dan pelanggaran pela gandong, menemukan pela gandong terbukti mampu mengendalikan konflik di Maluku. Senada dengan dua riset terakhir ini, Tualeka dalam tulisannya “Kearifan Lokal Pela Gandong di Lumbung Konflik”, dengan pendekatan fenomenologi, menemukan pela gandong tetap eksis, efektif, dan berfungsi sebagai katup konflik di Ambon. Sedangkan Boedi dalam artikelnya berjudul “Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon,” Boedi menemukan peran nyata masyarakat dalam penyelesaian konflik Ambon melalui pendekatan budaya pela gandong ini. Ismail dalam artikelnya  berjudul “Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon” menyimpulkan temuan kebaruannya bahwa  penyelesaian konflik Ambon ditempuh dengan resolusi konflik integratif yang mengintegrasikan resolusi struktural dan resolusi kultural secara bersamaan. Resolusi konflik struktural, untuk menyelesaikan akar-akar konflik Ambon di luar aspek keagamaan, sedangkan resolusi konflik kultural, ditempuh untuk menyelesaikan akar-akar konflik yang bersifat keagamaan. Tulisan Center for Humanitarian Dialogue berjudul “Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso” membahas upaya-upaya warga Ambon bersama-sama menyelesaikan konflik seperti “Tim 20” di Wayame, gerakan damai baku bae, peran media damai, dan peran perempuan.
Artikel penulis ini tidak hanya mendeskripsikan pela gandong sebagai kekuatan persaudaraan, rekonsiliasi, pengendali, peredam dan katup dalam konflik Ambon. Akan tetapi, tulisan ini juga menganalisis hakikat dari filosofi pela gandong, yaitu: apa, mengapa dan bagaimana pela gandong dimaknai dan direvitalisasi semua warga Ambon sebagai kekuatan dan luhur bersama sehingga mampu kembali menjadi resolusi konflik dalam konflik sosial keagamaan di Ambon. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, tulisan ini akan menggunakan teori resolusi kultural dalam resolusi konflik etnik-keagamaan. 
Resolusi konflik kultural, sebagai kebalikan dari resolusi konflik struktural, merupakan teori resolusi konflik dari mazhab kultural konflik. Mazhab ini berasumsi teoritik bahwa beliefs system berperan penting dalam memicu suatu konflik etnik-keagamaan sehingga suatu konflik etnik-keagamaan tidak akan terjadi apabila beliefs system tidak berpotensi menyebabkan konflik atau dimanfaatkan sebagai legitimasi konflik. Dalam konteks etnisitas, beliefes system yang mengandung potensi konflik adalah kebanggaan berlebihan, loyalitas buta, etnosentrisme yang mengalahkan loyalitas ekonomi-politik, dan konsep pertahanan harga diri dan kehormatan absolut atas identitas etnik. Mazhab kultural menawarkan resolusi konflik pendekatan kultural yang disebut kearifan lokal. Dalam konteks Ambon dan masyarakat Maluku pada umumnya, kearifan lokal yang dimaksud adalah pela gandong.
Untuk menganalisis hakikat atau filosofi pela gandong sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku dan berfungis efektif sebagai resolusi kultural konflik sosial keagamaan di Ambon, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan sosiologi konflik. Data-data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan banyak warga Ambon baik Muslim maupun Kristen. Para informan terdiri dari para akademisi atau dosen yang aktif dalam resolusi konflik Ambon 1999-2002, dan warga Ambon biasa yang secara empirik ikut terlibat mempraktikkan proses revitalisasi resolusi konflik kultural pela gandong ini. Wawancara juga digunakan peneliti untuk melakukan konfirmasi data-data penting yang peneliti peroleh dari sumber-sumber pustaka.

B.	Hasil dan Pembahasan
1. Konflik Ambon 1999-2002
Menurut mazhab kultural dalam resolusi konflik etnik-agama, konflik Ambon disebabkan oleh faktor laten‘ashobiah atau primordialisme kesukuan yang lama terpendam. Konflik Ambon terbukti terjadi awalnya dipicu oleh konflik individu orang Ambon asli Y beragama Kristen dan pendatang U yang Muslim. Faktor primordialisme kesukuan sebagai salah satu penyebab konflik dibenarkan oleh warga asli Ambon, Ibu Dian bahwa:
“Dan kalau mau dilihat sebenarnya konflik di Maluku ini kan bukan hanya agama sebagai pemicunya, tetapi lebih karena perbedaan ras, dan budaya antara dua negeri. (Terbukti) dari pengalaman negeri-negeri yang bertikai sebenarnya kebanyakan terjadi antara negeri dengan kesamaan agama, seperti (negeri) Islam dengan (negeri) Islam, dan (negeri) Kristen dengan (negeri) Kristen. Atau, (konflik terjadi di antara) negeri-negeri yang bertetangga.”  
 
Karena perbedaan etnik dan agama tadi, konflik yang semula bersifat individu atau interpersonal bertransformasi menjadi konflik sosial keagamaan atau interkomunal karena keduanya membawa identitas agama, kelompok dan status asal masing-masing. Masyarakat Ambon pun dengan cepat terbelah ke dalam identitas Muslim dan Kristen, yang saling bermusuhan dan membunuh. Segregasi sosial pun terjadi dan menyebabkan tidak dijumpai lagi dua komunitas agama ini hidup berdampingan dalam satu negeri atau kampung.
Sebelum konflik Ambon pecah sejak 19-1-1999, terlebih dahulu terjadi sedikitnya peristiwa yang memicu konflik sosial bernuansa SARA di sana, yaitu: pertama, penyerangan di Wailete pada 13-12-1998 oleh masa desa Hative Besar yang beragama Kristen ke Wailete merupakan kampung muslim Buton dengan lemparan batu dan pembakaran rumah-rumah. Kedua, peristiwa di Air Bak pada 27-12-1998 di mana warga Kristen menyerang kampung Air Bak yang Muslim dengan pemicu pengusiran babi-babi milik orang Kristen dari kebun-kebun warga Air Bak. Ketiga, kerusuhan di Dobo dan Maluku Tenggara pada 14-1-1999 dengan 8 orang korban tewas.
Menjelang hari raya Idhul Fitri tanggal 19-1-1999 terjadi kerusuhan yang dipicu oleh pertikaian individu Y dan U di atas di terminal Batu Merah. Keduanya berbeda agama dan etnik, yang satu Muslim dan satunya lagi Kristen, serta yang satu dari Mardika dan satunya lagi dari Batu Merah. Konflik interpersonal ini berubah menjadi konflik interkomunal antara warga Mardika dan Batu Merah dengan melibatkan 5-6 ribu orang dengan tambahan isu keagamaan. Segregasi sosial sebelumnya ke dalam kampung Muslim dan Kristen semakin mempercepat eskalasi konflik Ambon.
Peristiwa konflik Ambon dibagi dalam tiga fase. Fase pertama, fase ini dimulai dari 19-1-1999 dengan 3 persitiwa pemicu di atas dan persitiwa di Batu Gantung Waringin (5 Januari1999). Termasuk dalam fase ini perkelahian sopir dan kondektur beda agama dan peristiwa-peristiwa akibat setelahnya, seperti pengusiran dan penyerangan orang-orang Bugis Buton Makassar (BBM) serta pembakaran masjid dan Gereja. Fase kedua, bulan Mei-Juni, berlanjut 24 Juli-26 Desember 1999. Sempat mereda pada Mei-Juni 1999, tetapi konflik pecah kembali pada Juli-Desember 1999 dengan skala lebih besar. Fase ketiga. 26 April 2000 sampai 2001. Konflik sempat mereda kembali selama 4 bulan dari akhir Desember 1999-April 2000, tetapi muncul kembali pada 26-4-2000 antara pemuda Waihaong (Islam) dengan pemuda Kristen. Fase ini berlanjut sampai 2001 dengan tambahan amunisi konflik karena dukungan Laskar Jihad untuk Muslim dan Laskar Kristus untuk Kristen. Konflik menyebar ke seluruh Ambon dengan pendulum memihak Muslim seiring kedatangan 3000-an Laskar Jihad.
Konflik berakhir pada tahun 2002 setelah diadakan Perjanjian Damai Malino II 11-13 Februari 2002, di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan. Pasca Perjanjian ini, orang Maluku memiliki satu pandangan bahwa setiap aksi kekerasan adalah kejahatan dan musuh bersama, dan akan diproses secara hukum. Bersamaan dengan revitalisasi pela gandong warga Ambon secara masif, eskalasi konflik di Ambon turun menjadi sangat minimal.
2. Pela Gandong: Kearifan Lokal Asli Maluku
Masyarakat Maluku sejak zaman dahulu memiliki nilai kearifan lokal yang sangat luhur, disebut pela gandong. Di Maluku sebenarnya dikenal 3 s.d. 5 pela, di antara 3 pela yang terkenal adalah, pertama, pela karas, yaitu: sumpah yang diikrarkan antara dua negeri (kampung) atau lebih sebagai konsekuensi dari suatu kejadian yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan seperti pengorbanan, keadaan perang tanpa akhir karena tidak ada yang kalah dan menang, serta adanya bantuan-bantuan khusus dari suatu negeri kepada negeri yang lain. Kedua, Pela Tampa Siri. Pela ini diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak sepenting peristiwa dalam pela karas ditempuh untuk memulihkan kembali damai setelah suatu insiden kecil atau apabila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga bisa dilakukan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Ketiga, pela gandong atau pela bongso, yang sudah menjadi nilai bersama masyarakat Maluku dan sudah dipraktikkan berabad-abad lamanya, tak terkecuali warga Ambon. Terdiri dari dua kata pela dan gandong, di bawah ini akan diuraikan makna pela, gandong, dan pela gandong.
a. Pengertian Pela
Secara etimologi, pela berasal dari kata pelau atau pila. Pelau memiliki arti saudara lelaki, sedangkan pila memiliki arti “buatlah sesuatu untuk bersama-sama.” Pila kadang diberi akhiran tu, menjadi pilatu, sehingga memiliki pengertian “menguatkan, mengamankan, atau mengusahakan sesuatu benda tidak mudah rusak atau pecah. Keseluruhan makna kata-kata tersebut adalah “suatu usaha untuk mengamankan atau menyelamatkan.” Sedangkan secara terminologi, pela adalah ikatan persaudaraan antara dua negeri atau lebih yang dilakukan oleh Tete Nene moyang dalam suatu keadaan khusus yang berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban bagi semua yang terlihat dalam ikatan pela ini. Pela juga mengandung makna warisan leluhur dan pemujaan leluhur (tete nene moyang atau upu) sebagai dasar penting dalam memahami hakikat makna pela ini. Dari beberapa pengertian ini, pela dimaknai sebagai perjanjian antara dua negeri atau lebih untuk membina saling kasih mengasihi seperti layaknya saudara kandung. 
Pengertian-pengertian literatur pela di atas semakna dengan pemahaman masyarakat Ambon sebagai komunitas pewaris nilai luhur nenek moyang mereka. Beberapa warga Ambon, baik Kristen maupun Muslim, memaknai warisan leluhur mereka, pela, sebagai:
Pertama, “saudara yang diangkat lewat adat.”
Kedua, “hubungan kebersamaan yang terjalin dalam waktu yang lama”, “berbeda kampung melakukan perjanjian untuk bersaudara selayaknya adik kakak angkat. 
Ketiga, “ikatan persekutuan antara dua negeri atau lebih yang sungguh kuat yang diikat dengan perjanjian oleh para leluhur dengan upacara meminum darah.” 
Keempat, “hubungan kekerabatan yang dilakukan melalui perjanjian para raja dengan cara meminum darah antar raja-raja yang mempunyai hubungan pela. Dengan cara meminum darah ini, hubungan persaudaraan pela dipercaya warga Maluku sangat mengikat kuat negeri-negeri, biasanya antara negeri Kristen dengan Muslim. 
Pela dengan demikian memiliki makna dan nilai filosofis luhur sebagai perjanjian “saudara angkat” para leluhur masyarakat Maluku antar satu negeri Muslim dengan negeri Kristen layaknya sedarah kakak-adik.
Sebagai perjanjian “persaudaraan angkat”, pela memiliki prinsip-prinsip utama dan larangan-larangannya. Prinsip-prinsip utama perjanjian pela pada umumnya minimal mencakup empat hal, yaitu:
Pertama. Negeri-negeri yang terikat perjanjian pela, satu sama lain berkewajiban untuk saling membantu pada keadaan atau kejadian genting seperti dalam situasi perang atau bencana.
Kedua. Apabila diminta oleh negeri yang ber-pela, negeri yang terikat perjanjian pela dengannya wajib memberi bantuan kepada saudara pela-nya dalam melaksanakan proyek-proyek kepentingan umum seperti dalam pembangunan kantor, sekolah, mesjid dan gereja.
Ketiga. Apabila seseorang yang terikat perjanjian pela sedang mengunjungi negeri yang ber-pela dengannya, maka orang-orang yang di negeri itu wajib untuk memberi makan kepada sang tamu, dan bahkan sang tamu tidak perlu minta izin untuk pulang membawa hasil-hasil bumi dari negeri tuan rumah.
Keempat. Karena terikat perjanjian pela dianggap sudah sedarah, secara tradisi dua orang yang ber-pela dilarang untuk menikah.
Sedangkan larangan-larangan antara negeri-negeri yang terikat perjanjian persaudaraan pela adalah:
Pertama. Sesama saudara pela dilarang untuk saling melontarkan kata-kata tajam, berupa makian dan sejenisnya yang menimbulkan perasaan tidak sakit hati bagi saudara pela yang lain. 
Kedua. Dilarang sesama saudara pela untuk saling berkelahi, membunuh dan mengawini satu dengan lain.
Ketiga. Dianjurkan antar sesama saudara pela untuk melayani dalam waktu susah atau senang, serta tidak boleh saling menyembunyikan makanan apa saja antar sesama pela.
Dari uraian tentang makna, pemahaman warga Ambon, prinsip dan larangan pela di atas, secara filosofis ikatan perjanjian persaudaraan pela tidak hanya sekedar hubungan yang dimaknai secara geneologis, tetapi juga sebagai sistem sosial yang melintasi batas-batas kesukuan maupun kepemelukan agama (Muslim dan Kristiani) dari negeri-negeri yang membangun ikatan perjanjian pela. Sedangkan, sebagai perjanjian antar dua negeri atau lebih yang berbeda agama, melalui ritual minum darah para raja, perjanjian pela menandakan dimulainya hubungan persaudaraan (pela) antara kedua negeri tersebut dan mengikat keturunannya sepanjang masa. Pela dalam maknanya filosofis ini, seperti ditulis Ode, bercirikan wacana kontekstual (local genius) antar anak-anak negeri di wilayah Maluku yang bersifat sosiologis-antropologis-religius.
b. Pengertian Gandong
Gandong secara bahasa berarti “kandungan” atau “rahim (ibu)”, atau “berasal dari rahim yang sama”. Dari pengertian gandong secara bahasa ini, orang Maluku percaya bahwa mereka memiliki dan berasal dari leluhur (kandung atau gandong) yang sama. Gandong secara terminologis dapat diartikan sebagai ikatan kekeluargaan antara beberapa negeri di Maluku yang didasari keyakinan bahwa mereka sejatinya berasal dari gandong atau rahim (ibu) yang sama. Makna gandong demikian tidak bergeser dimaknai oleh warga Ambon sekarang ini.
Pertama, gandong adalah bentuk persaudaraan antara dua negeri atau lebih. 
Kedua, gandong bermakna bersaudara kandung, contoh seperti pelau (perempuan) dengan titawae (laki-laki), yang sudah berlangsung dari zaman dahulu kala terpisah karena perbedaan agama.
Ketiga, gandong merupakan hubungan kebersamaan antara beberapa kampung yang disebabkan pada zaman dulu adanya hubungan persaudaraan se-ayah dan se-ibu yang kemudian terpisah ke beberapa kampung dan menganut agama yang berbeda. 
Keempat, gandong adalah kekerabatan tanpa meminum darah. 
c. Pengertian Pela Gandong
Dari paparan pengertian pela dan gandong di atas, dapat dibedakan makna ikatan persaudaraan yang terkandung dalam gandong dengan makna yang sama dalam pela. Gandong adalah ikatan persaduaran seperti saudara kandung, sedangkan pela adalah ikatan persaudaraan seperti saudara angkat. Apabila kedua kata tersebut digabung menjadi pela gandong, makna pela gandong yang hidup di masyarakat Ambon dan dijadikan media resolusi konflik kultural mereka adalah: 
Pertama, ikatan perjanjian oleh dua atau lebih desa biasanya berbeda agama berdasarkan hubungan darah garis keturunan antara dua atau lebih desa di Ambon.
Kedua, Pela dan gandong hanya berlaku antara kampung yang beragama Kristen dan Islam, sehingga semua kampung di Ambon memiliki saudara pela tetapi tidak semuanya memiliki saudara gandong.
Ketiga, pela gandong merupakan simbolisasi hubungan adik-kakak antar kedua desa atau negeri di Ambon. 
Makna pela gandong, sependapat dengan Rabahuddin, dapat disimpulkan sebagai perjanjian bersaudara antara satu negeri dengan beberapa negeri lain, Muslim dan Kristen, yang disertai dengan hak, kewajiban, perintah dan larangan dengan tujuan untuk membina saling kasih mengasihi layaknya saudara kandung. 
3. Resolusi Konflik Kultural berbasis Pela Gandong 
a. Nilai-nilai Resolusi Konflik dalam Pela Gandong
Dari pengertian-pengertian luhur dan filosofis pela gandong di atas, nilai-nilai pela gandong yang telah mengajarkan kembali masyarakat Ambon nilai-nilai luhur kultural bersama dan menjadi basis resolusi konflik kultural antar mereka adalah persaudaraan, persamaan, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi.
Pertama, persaudaraan. Nilai utama pela gandong berupa persaudaraan menjadi dasar resolusi konflik warga Ambon yang lahir dari pemahaman pela gandong sebagai suatu perjanjian antara satu negeri dengan negeri yang lain dengan hak, kewajiban, perintah dan larangannya dengan tujuan untuk membina sikap saling mengasihi dan menyayangi layaknya sebagai saudara kandung. Nilai utama persaudaraan ini bersumber dari makna pela dan gandong, dan prinsip-prinsip pela tentang kewajiban memberi makan dan oleh-oleh kepada saudara pela, serta prinsip pela sedarah. Nilai utama persaudaraan dalam pela gandong ini dipraktikkan sebagai resolusi konflik kultural antara warga negeri Batu Merah dengan warga negeri Passo, warga negeri Seith dengan negeri Ouw, dan, warga negeri Tulehu dengan negeri Paperu. Praktik nilai bersaudara dalam pela gandong ini bermuara pada totalitas pengalaman “saudara sekandung” antara dua negeri atau lebih (Islam dan Kristen) tadi. Filosofi layaknya saudara kandung pela gandong antara satu negeri dengan negeri-negeri lainnya menjadi salah satu pilar utama resolusi konflik kultural di Ambon.
Kedua, persamaan. Nilai persamaan sebagai resolusi konflik kultural pela gandong di antaranya bersumber dari makna pela sebagai hubungan kebersamaan dalam waktu yang lama. Pela gandong menghapus dominasi satu negeri dengan yang lain karena negeri-negeri yang terikat pela gandong diposisikan sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya satu negeri yang mendominasi negeri yang lain. Nilai persamaan pela gandong juga mengajarkan agar suatu negeri tidak cemburu atau curiga terhadap negeri lain yang terikat pela. Bahkan kedudukan sosial atau jabatan publik tertentu yang ada pada seorang anak negeri, seperti lurah, camat, bupati, dan gubernur, tidak menjadikannya istimewa dari yang lain.
Ketiga, kesetaraan. Nilai kesetaraan sebagai resolusi konflik kultural pela gandong bersumber dari larangan pela untuk menyembunyikan makanan sesama saudara pela. Nilai kesetaraan ditemukan dalam konsep “milikku adalah milikmu.” Prinsip “milikku adalah milikmu” menekankan keharusan kontak fisik antara anak-anak negeri yang ber-pela gandong untuk “saling” belajar memahami, menerima dan berbagi antara satu dengan yang lain dengan titik pijak kesetaraan “saling”. Praktik nyata nan luhur dari prinsip kesetaraan “Milikku adalah Milikmu” diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan gotong royong dalam membangun masjid-masjid dan Gereja. Dalam prinsip kesetaraan pela gandong ini, Masjid adalah juga milik orang Kristen karena mereka ikut membangunnya, dan Gereja adalah milik orang Islam karena mereka juga ikut membangunnya.
Keempat, kebersamaan. Nilai kebersamaan sebagai resolusi konflik kultural dalam pela gandong didasarkan pada arti pela dan gandong sebagai hubungan kebersamaan dalam waktu yang lama, dan prinsip pela untuk saling membantu, memberi bantuan dan memberi makan. Kebersamaan demikian telah dipraktikkan secara terun temurun dalam tradisi saling mengunjungi antar negeri dengan membawa bingkisan seperti saat hari besar keagamaan Islam dan Kristen. Warga Muslim memberi hadiah kue kepada warga Kristen saat perayaan Natal, dan warga Kristen memberi hadiah kue serupa saat warga Muslim merayakan Idul Fitri. Praktik ini menjadi resolusi konflik kultural yang penting di Ambon.
Kelima, toleransi. Nilai toleransi sebagai resolusi konflik kultural dalam pela gandong di antaranya didasarkan pada prinsip pela tentang kewajiban saling membantu sesama saudara pela dalam pembangunan  sekolah, mesjid dan gereja. Toleransi demikian dipraktikkan warga Ambon dengan senantiasa mendorong penghormatan kepada budaya dan agama negeri lain yang pasti berbeda. Nilai ini juga dapat dilihat pada saat-saat hari besar keagamaan, ritus panas pela, peresmian Gereja atau mesjid, dan pembudayaan bahasa lokal atau adat. 
Persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, kerbersamaan, dan toleransi yang terkandung dalam pela gandong di atas dan makna filosofisnya menjadi dasar rekonsiliasi dan resolusi konflik kultural antar warga Ambon ketika mereka membangun kembali kedamaian dan persaudaraan paska konflik Ambon ini.
b. Penerapan Resolusi Konflik Kultural Pela Gandong
Warga Ambon telah berhasil menerapkan pela gandong sebagai resolusi konflik kultural terpenting mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial paska konflik Ambon terjadi. Ditemukan secara empirik bahwa nilai-nilai resolusi konflik pela gandong di atas, persaudaraan, persamaan, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi, tetap berfungsi saat konflik dan terlebih lagi paska konflik Ambon terjadi. 
Pertama, disebutkan dalam penelitian Hamzah Tualeka tentang negeri Wai yang beragama Kristen yang hendak direlokasi sebagai salah satu akibat dari terjadinya konflik Ambon 1999-2002 ini. Untuk merealisasikan rencana relokasi ini, negeri Wai harus mendapatkan syarat legitimasi dari negeri sebelahnya bernama Tulehu yang penduduknya Muslim. Negeri Wai tidak memiliki hubungan pela gandong dengan negeri Tulehu, tetapi mereka memiliki hubungan pela gandong dengan negeri Liang yang berpenduduk Muslim. Atas permohonan Raja dan masyarakat Liang yang Muslim kepada Raja dan masyarakat Tulehu yang Muslim juga, keinginan negeri Wai untuk mendapatkan persetujuan relokasi terpenuhi. Berkat permohonan negeri Liang (Muslim) ke negeri Tulehu (Muslim), negeri Wai mendapatkan persetujuan relokasi dari negeri Teluhu. Dengan ungkapan lain, negeri Wai (kristen) karena pela gandong-nya dengan negeri Liang (Muslim), dengan bantuan negeri Liang, mereka dapat dengan mudah mendapatkan persetujuan relokasi dari negeri Teluhu (Muslim).
Kedua. Nilai-nilai pela gandong berfungsi efektif selama konflik Ambon masih berlangsung. Disebutkan bahwa berkat pela gandong ini, tidak sedikit calon-calon korban target pembunuhan selamat dari rencana pembunuhan. Sang target selamat karena dengan ikatan pela gandong dia mendapatkan bocoran informasi dari saudara pela gandong-nya tentang dirinya sebagai target pembunuhan sebelum para eksekutor datang mengeksekusinya. 
Ketiga. Nilai-nilai luhur pela gandong tetap berfungsi efektif ketika sekat-sekat perbedaan agama dirasakan warga Ambon tidak bisa ditembus dengan spirit keagamaan. Apalagi pada umumnya masyarakat negeri Ambon terkenal temperamen, apalagi berhubungan dengan kasus konflik bernuansa keagamaan. Akan tetapi, pela gandong mampu menembus tembok tebal dan karakter tempramen tersebut. Dengan ber-pela gandong antar dua negeri atau lebih, orang-orang Ambon kini makin kuat untuk tidak lagi terprovokasi pihak luar, makin sabar, dan makin terbangung komunikasi antar mereka ketika muncul isu-isu provokatif dan sensitif yang mengadu domba mengatasnamakan agama.
Keempat. Dengan ikatan pela gandong, banyak fakta membuktikan bahwa tidak ada perang antara dua negeri yang terjalin ikatan pela gandong antar mereka, bahkan ketika konflik Ambon sedang memuncak. Banyak negeri tidak terlibat konflik keagamaan ini karena satu negeri telah terikat dengan perjanjian pela gandong dengan negeri tetangganya. Kelima, menurut warga Ambon, seandainya tidak ada kearifan lokal pela gandong di Maluku, konflik Ambon diperkirakan akan lebih dahsyat dari yang terjadi.
c. Efektivitas Resolusi Konflik Kultural Pela Gandong
Menurut mazhab kultural dalam resolusi konflik, walaupun Perjanjian Malino II 2002 diakui sebagai tonggak “perjanjian damai” yang meredakan konflik di Ambon ke tingkat minimal, tetapi membuminya Perjanjian tersebut secara efektif dikarenakan masyarakat Ambon dan umunya Maluku berhasil  revitalisasi nilai-nilai utama resolusi konflik pela gandong di antara mereka. Pela gandong menjadi faktor terpenting resolusi konflik kultural dalam menyelesaikan konflik Ambon. Praktik ini dimotori para tokoh agama dan adat dengan cara penguatan kembali lembaga dan pranata adat. Pada saat yang sama, resolusi konflik kultural lain disemai secara sinergis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Gereja Protestan Maluku, dan Keuskupan Amboina dengan revitalisasi nilai damai Islam dan Kristen.
Pada saat konflik Ambon 1999-2002 terjadi dan dalam proses membangun perdamaian setelahnya, warga Ambon mengakui pela gandong sangat efektif sebagai resolusi konflik kultural dan pembangunan perdamaian. 
Pertama, diakui ibu Junita, hingga 2019 masih ada upaya “tangan luar” mencoba menyalakan lagi konflik Ambon ini, tetapi tidak berhasil karena orang Ambon sudah memperkuat diri “dari dalam” melalui revitalisasi pela gandong antar negeri. Melalui pela gandong pula, warga Ambon menyadari bahwa konflik 1999 hanya menghancurkan semua, Muslim dan Kristen, dan justru “tangan-tangan luar” yang mendapat keuntungan. 
Kedua, pela gandong diakui ibu Diar sangat efektif menyatukan kembali hubungan yang sempat retak karena konflik dan telah menegaskan kembali bahwa orang Maluku bersaudara. Dikatakannya bahwa walaupun di Ambon masih terlihat kesenjangan dengan Muslim tinggal di komunitas Muslim dan Kristen tinggal di komunitas Kristen, tetapi tidak ada rasa ketakutan untuk keluar masuk negeri saudara gandong dan pela walaupun berbeda agama. 
Ketiga, ibu Dety mengakui pengalamannya bahwa pela gandong efektif mempercepat masyarakat Ambon pulih dari trauma konflik. Pela gandong menjadi obat dari trauma konflik masyarakat Ambon.
Keempat, Pdt. Gino bersama jemaat di Gerejanya merevitalisasi pela gandong, yang beliau sebut pela gandong salam (Islam) sarane (Kristen), untuk merajut kembali persaudaraan paska konflik. Melalui pela gandong, mereka berhasil merajut kembali persaduaraan antara negeri Hutumuri (Kristen) dengan negeri Sirisori Salam (Adik) dan Tamilou (kakak) yang keduanya Muslim.
Keenam, pela gandong diakui ibu Nahriah sangat efektif membangun kembali “saling percaya” antara warga Muslim dan Kristen yang pernah saling curiga selama dan paska konflik. Ketika konflik Ambon terjadi, ikatan pela gandong antar tetap membangun “saling percaya” ini sehingga tidak ada konflik antar negeri yang terikat pela gandong ini.

C.	Kesimpulan
Penyebab utama konflik Ambon 1999-2002, menurut mazhab kultural dalam resolusi konflik etnik-agama, adalah etnosentrisme (primordialisme etnik) yang dipicu oleh perkelahian dua individu beda etnik dan agama, dan ditambahi isu agama. Dengan penyebab konflik demikian, menurut mazhab kultural, resolusi konflik penting dalam menyelesaikan konflik Ambon adalah resolusi konflik kultural pela gandong. Pela gandong pula yang mendasari efektifnya Perjanjian Malino II di lapangan. Dengan nilai-nilai utamanya persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, kerbersamaan, dan toleransi, pela gandong diakui warga Ambon efektif menjadi resolusi konflik kultural terpenting dalam konflik Ambon 1999-2002 baik ketika, setelah maupun proses bina damai sampai saat ini. 
Ketika konflik Ambon terjadi, pela gandong mengikat kuat antar dua negeri atau lebih sehingga tidak ada konflik terjadi antara dua negeri yang ber-pela gandong. Paska konflik terjadi, pela gandong diakui warga Ambon efektik dalam membangun kembali perdamaian, memperkuat kapasitas “dari dalam”; menyatukan hubungan yang sempat retak; menegaskan ulang nilai bersaudara sesama orang Maluku; mengajarkan kembali saling mengakui perbedaan agama dan budaya; mempercepat pemulihan trauma konflik; merajut kembali persaudaraan salam sarane; dan membangun kembali kepercayaan antara negeri-negeri Muslim dan Kristen. Sedangkan dalam bina damai sekarang ini, pela gandong juga diakui menangkal “tangan-tangan luar” yang terus mencoba mengeskalasikan kembali konflik di Ambon.

Daftar Pustaka
Abdurrahman, Paramita M.  dkk. Bunga Rampai Sejarah Maluku I. Jakarta: LIPI, 1973.
Attamimy, M.. Merajut Harmoni di Bumi Raja-Raja. Yogyakarta: Aynat Publishing, 2012.
Bakri, Hendry.  “Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong”. THE POLITICS, Vol. 1,Number 1, Januari 2015.
Barkan, Steven E. dan Snowden, Lynne L. Collective Violence. Boston: Allyn&Bacon, 2000.
Hamim, Thoha dkk (eds.). Resolusi Konflik Islam Indoensia. Surabaya: LSAS, 2007.
H, Toni Setia Beodi. “Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon”, Jurnal Ketahanan Nasional, XIV (3), Desember 2009.
Ismail, Roni. “Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon”. Living Islam, Vol. 3, No. 2, 2020.
Jati, Wasisto Raharjo. “Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan”. Walisongo, Vol. 21, Nomor 2, November 2013.
Malatuny, Yakob Godlif Malatuny dan Ritiauw, Samuel Patra.  “Eksistensi Pela Gandong sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku,” SOSIO DIDAKTIKA, 5 (2) 2018.
Masringor, Julia dan Besse Sugiswati. “Pela Gandong sebagai Sarana Penyelesaian Konflik”.
Ode, Samsul. “Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan, dan Revitalisasi Budaya Pela)”, POLITIKA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
Center for Humanitarian Dialogue. Pengelolaan Konflik di Indonesia:Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso. Geneva: Center for Humanitarian Dialogue, 2001.
Rabahuddin. “Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Pela Gandong”. Disertasi, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
Ralahalu, Karel Albert. Berlayar dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku. Ambon: Ralahalu Institut, 2012.
Safi, Jamin. “Konflik Komunal Maluku 1999-2002”, RESEARCHGATE, Vol. 12, No. 2, Maret 2017.
Sudjangi. Konflik-konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusuhan Ambon. Dalam “Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Seri II”. Jakarta: Depag RI, 2003.
Susan, Novri. Pengantar Sosiologi Konflik (Eidis Revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Tualeka, M. Ikhsan. “Belajar Damai, Catatan 20 Tahun Konflik Maluku”. Dalam RakyatMaluku.com, 19 Januari 2019, diakses pada 13 Oktober 2019.
Zn, Hamzah Tualeka. “Kearifan Lokal Pela-Gandong di Lumbung Konflik”. http://media.neliti.com/media/publications/23731-ID, hlm. 12.
Website:
https://www.satumaluku.id/2018/12/18/diakses pada 10 Oktober 2019.
https://ayosemarang.com/read/2019/08/26/42840, diakses pada September 2019.
https://regional.kompas.com/read/2019/07/19/21433921, diakses pada September 2019.
https://ambon.antaranews.com/berita/49304, diakses pada September 2019.
Wawancara:
Bapak Husen, 12 April 2019, di Ambon.
Bapak Eshley Jhon Sinopatti, 24&25 Oktober 2019, jam 19.30-21.00, di Ambon.
Bapak H, Muslim, pelaku konflik, 12 April 2019 di Ambon.
Bapak J, Kristen, pelaku konflik, 25 Oktober 2019, jam 10.00 WIT, di Ambon.
Ibu Dety, 11 Desember 2019, jam 11.00-12.30 WIT, di Ambon.
Ibu Dian, 24 Oktober 2019,  jam 10.00-12.00 WIT, di Ambon. 
Ibu Diar, 11 Desember 2019, jam 08.00-10.00 WIT, di Ambon. 
Ibu Junita Sipahelut, 25 Oktober 2019, jam 08.30-10.00, di Ambon. 
Ibu Nahriah, 8 Desember 2019,  pukul 12.30-14.00 WIT, di Ambon. 
Ibu Pendeta Gino, 26 Oktober 2019, pukul 08.30-12.00 WIT, di Ambon.