FORMAT PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik

Syarifuddin Jurdi

Abstract


In the practice of the Indonesian presidential system, the presidential elections held after the legislative elections do not strengthen the presidential system, checks and balances mechanism  between the government and the People’s Representative Council have not run according to the mandate of the constitution yet. By using hermeneutic and verstehen approaches, as well as political sociology perspective, this paper considers that strengthen checks and balances mechanism between the government and People’s Representative Council is by carrying out regional and national simultaneous elections. The merging of legislative elections (People’s Representative Council and Regional representative Council) and presidential elections at national level also merging legislative and executive elections at  regional level have several functions:  first, the merging will result an effective and efficient governance in running the government; second, an easier and lighter electoral unification model, both for organizers in preparing stages of elections or for voters in channeling their voting rights; third, political issues that are programmed by candidate pairs and legislative candidates will be more focused and directed so that the public is clearer in determining their political choices.

 

Dalam praktik sistem presidensial Indonesia, pemilu presiden yang diselenggarakan setelah pemilu legislatif tidak memperkuat sistem presidensial, mekanisme saling mengawasi (checks and balances) antara pemerintah dan DPR belum berjalan sesuai konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan verstehen serta perspektif sosiologi politik dan kelembagaan, tulisan ini memandang bahwa memperkuat checks and balances antara pemerintah dan parlemen melalui penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal. Penggabungan pemilu legislatif (DPR dan DPD) dan pemilu presiden pada level nasional serta penggabungan pemilu legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan eksekutif (gubernur, bupati, walikota) pada level daerah menjadi pilihan; pertama, penyatuan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaannya; kedua, model penyatuan level pemilu lebih mudah dan ringan, baik bagi penyelenggara dalam menyiapkan tahapan maupun bagi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya; ketiga, isu politik yang diprogramkan pasangan calon maupun calon legislatif akan lebih fokus dan terarah sehingga masyarakat lebih jelas dalam menentukan pilihan politiknya.


Keywords


Simultaneous Elections, Strengthening Presidential System, and The Decision of Constitutional Court

Full Text:

PDF

References


________, Javanese Voters (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992

_________, “Pemilu Serentak, Perlukah Diubah Kembali”, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

__________, Demokrasi dan Para Pengkritiknya (Jakarta: YOI, 1992); Syamsuddin Haris, Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).

Andersen, David J., Pushing the Limits of Democracy: Concurrent Election and Cognitive Limitations of Voters (Ph.D Disertation. New Jersey: The State University of New Jersey, 2011) dikutip dalam Syamsuddin Haris (ed.), Pemilu Nasional Serentak 2019

Bleicher, Josef, Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique London: Rouledge 7 Kegan Paul, 1980

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dahl, Robert A, On Democracy [Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat] (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Hanan, Djayadi, “Pemilu Serentak dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial”, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Haris, Syamsuddin (ed.), Pemilu Nasional Serentak 2019 (Yogyakarta: Pustaka Pelahar Bereja sama dengan ERI LIPI, 2016

Haris, Syamsuddin, “Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Sistem Presidensial”, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional dan Call For Paper tata Kelola Pemilu Indonesia, Bogor 13-16 November 2019

Jurdi, Syarifuddin, “Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan”, dalam Jurnal Politik Profetik, Vol. 7, No. 2, Tahun 2019

Jurdi, Syarifuddin, “Politik Uang dalam Politik Indonesia”, dalam Jurnal Pustaka Pemilu, Vol. 1, No. 2

Jurdi, Syarifuddin, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015

Linz, Juan J. (ed.al.), Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain Bandung: Mizan, 2001

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Subekti, Valina Singka, Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta: Fisip UI, 2019

Supriyanto, Didik, “Penguatan Presidensialisme Melalui Pengaturan Jadwal Pemilu”, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy’ari, Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1982

Tanthowi, Pramono U., “Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Pustaka Pemilu, Vol. 1. No. 1, 2018




DOI: https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1955

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


                                                             Published By:

                                    Sociology Lab., Prodi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga

                                               

                                                         In Association with: