Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria dan Indonesia

Authors

  • Neng Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil dan IAIN Ponorogo

DOI:

https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.83-95

Keywords:

Kesetaraan Gender, Pembaruan Hukum Keluarga, Syria, Indonesia.

Abstract

Syria dan Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik. Syria melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga lebih awal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan, Syria termasuk salah satu negara yang paling awal melakukan kodifikasi. Tulisan ini akan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga yang terdapat di negara Syiria dan Indonesia, kemudian melihatnya dari sisi fikih klasik dan sensitifitas gender. Hal ini dilakukan sebab regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu sumber diskriminasi perempuan, sedangkan pembaruan hukum keluarga menjadi salah satu upaya untuk mengakomodir hak-hak perempuan, sehingga dapat mengangkat harkat, martabat, dan status perempuan. Adapun metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertumpu kepada subjek primer berupa kodifikasi hukum keluarga kedua negara, buku dan jurnal terkait. Hasilnya, ternyata, Syiria yang lebih bercorak kepada madzhab Hanafi lebih memiliki sentifitas gender atau pemenuhan hak-hak perempuan dalam ketentuan regulasi hukum keluarganya dibandingkan Indonesia yang lebih cenderung kepada madzhab Syafi’i. Adapun jika dilihat dari karakteristik tujuan, metode dan alasan sosiologis terkait ketentuan yang dipilih di negara tersebut dalam pembentukan dan pemberlakuan pembaruan hukum keluarga Islam, maka negara Syria dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat responsif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform, sedangkan negara Indonesia memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat adaptif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform.

 

[Syria and Indonesia are countries that have good diplomatic relations. Syria carried out the reform and codification of family law earlier than Indonesia. In fact, Syria was one of the earliest countries to codify. This paper will look at how family law reforms exist in Syria and Indonesia, then look at it from the side of classical fiqh and gender sensitivity. This is done because government regulations can be a source of discrimination against women, while family law reform is an effort to accommodate women's rights, so that they can elevate the dignity and status of women. The method used in this writing is library research which relies on primary subjects in the form of Islamic constitution law both Syia and Indonesia, books and related journals. The result, it turns out, is that Syria, which is more oriented to the Hanafi thought, has more gender sensitivity or the fulfillment of women's rights in the provisions of family law regulations than Indonesia, which is more inclined to the Syafi'i thought. Meanwhile, if viewed from the characteristics of the objectives, methods and sociological reasons related to the provisions chosen in the country in the formation and implementation of Islamic family law reform, the Syrian state can be categorized as a country that has responsive family law reform, unification of schools or madhzab and intradoctrinal reform, while Indonesia has an adaptive family law reform, madhzab unification and intradoctrinal reform.]

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, Slamet, dan Aminudin. Fiqih Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

———. Fiqih Munakahat II. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abubakar, Fatum. “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia).” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011): 237–67.

admin. “Machine Translation of ‘Law 59 Of 1953 Personal Status Law’ (Syria),” 10 Juni 2021. https://www.global-regulation.com/translation/syria/3370708/law-59-of-1953-personal-status-law.html.

Andaryuni, Lilik. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” Jurnal Sipakalebbi 1, no. 1 (2013).

El-Alami, Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. Islamic marriage and divorce laws of the Arab world. Brill, 1996.

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Herlambang, Agus. “Agus Herlambang Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah.” TRANSBORDERS: International Relations Journal 1, no. 2 (31 Juli 2018): 82–93. doi:10.23969/transborders.v1i2.794.

Hidayati, Sri. “Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 1 (2012).

Huda, Miftahul. Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern. Malang: Setara Press, 2018.

———. Studi Kawasan Hukum Perdata Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. “Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik.” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 1, no. 1 (2016): 93–106.

Jamal, Ridwan. “Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 4, no. 2 (2016).

Kharlie, Ahmad Tholabi. “Administration Marriage in the Modern Islamic World.” Jurnal Bimas Islam 9, no. 2 (2016): 259.

Khusen, Moh. Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.

Kusmayanti, Hazar, dan Lisa Krisnayanti. “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 19, no. 1 (2019): 68–85.

Mallarangan, Hilal. “Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 5, no. 1 (2008): 37–44.

Maulidia, Rahmah. Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Muhibbuthabry, Muhibbuthabry. “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (2016).

Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. Hukum Waris Islam. Jakarta: PT Buku Seru, 2015.

Rifai, Zulvan. “Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 3 (2019).

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

———. Fiqh Munakahat II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Supriyadi, Slamet. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar (SD): Karakterisitik Geografis dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, 2019.

Syahraeni, Andi. “Islam Di Syria.” Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 4, no. 2 (2016): 136–44.

Tahir, Masnun. “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia.” Al-Mawarid Journal of Islamic Law 18 (2008): 56600.

Tim. Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems. Alvara Beyond Insight, 2019.

Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Wahyuni, Sri. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim.” Kosmik Hukum 11, no. 1 (2011).

Zamhari, Muhammad. “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Syria.” Dalam Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, disunting oleh Any Nurul Aini. Yogyakarta: Academia, 2012.

Downloads

Published

2022-01-25

Issue

Section

Articles
Abstract Viewed = 243 times | pdf downloaded = 248 times