Kenaikan Standar Pendidikan Polisi Dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025 Melalui Perspektif Meritokrasi dan Demokrasi

Abstract

Permasalahan mengenai syarat pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian menjadi isu konstitusional yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas kepolisian yang menuntut profesionalisme dan kapasitas intelektual yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemohon yang mengusulkan kenaikan standar pendidikan minimal menjadi sarjana, serta menilainya dalam perspektif meritokrasi dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi pemohon didasarkan pada asumsi adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan profesionalisme aparat kepolisian. Meskipun secara empiris terdapat hubungan positif antara pendidikan dan kualitas kinerja aparat, argumentasi tersebut cenderung menyederhanakan persoalan dengan menempatkan pendidikan formal sebagai faktor utama. Padahal, kualitas institusi kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem pelatihan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, kenaikan standar pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan aksesibilitas dalam konteks kondisi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan standar pendidikan semata.