Politik Hukum Negara dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Swadaya dalam Rantai Pasok Industri Sawit Nasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum negara terhadap penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok industri sawit nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun sektor kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, posisi petani sawit swadaya masih lemah akibat keterbatasan kelembagaan, akses pasar, dan ketimpangan dalam skema kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum negara mengalami pergeseran dari pendekatan pemberdayaan sosial menuju pendekatan berbasis pasar melalui reformasi regulasi, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pergeseran tersebut belum diimbangi dengan intervensi negara yang memadai dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural dalam rantai pasok. Skema kemitraan yang diharapkan bersifat setara dalam praktiknya masih cenderung merugikan petani akibat lemahnya posisi tawar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin keadilan distributif melalui penguatan kelembagaan petani, intervensi dalam mekanisme pasar, serta penerapan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.