Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DOI:
https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2134Keywords:
DKI Jakarta, Daerah Otonom, DesentralisasiAbstract
Provinsi Ibu Kota Jakarta Merupakan bagian terpenting dari Negara Indonesia, provinsi ini sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan, jakarta menjadi pusat berbagai bisnis mulai dari skala nasional hingga internasional dan sebagai daerah padat penduduk, Jakarta juga merupakan tujuan utama para perantau untuk mencari pekerjaaan. Sebagai provinsi daerah otonom khusus maka perlu diberikan kekhususan tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam konsideran huruf a dan b UU No. 29 Tahun 2007 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini. Maka dalam praktik otonomi tersebut DKI Jakarta juga berbeda dalam mengurusi rumah tangganya sehingga Pemimpin daerah/Gubernur juga mempunyai fasilitas khusus seperti dapat menhadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota NKRI.References
Baharudin. Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Ngara Kesaturan Republik Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2016.
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
D.Juliantara, dkk. Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis. Bantul: Pondok Edukasi, 2006.
H Alvionita, dkk. Pengaturan Otonomi khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia (Thesis). Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. 2014.
Hoessein, Bhenyamin. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Yayasan Tifa, 2005.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Na Endi Jaweng, Robertus. Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia (Tesis), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.
Pratama. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam kelola Pemerintah Daerah di Era Demokrasi (Jurnal Pendidikan), Program Study Pertahanan Nasional, Univeersitas Gajah Madha, 2015
Sirajuddin. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press, 2016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Tanggungjawab Penerbit (Publisher):
- Jurnal IN RIGHT sebagai penerbit jurnal ilmiah bertanggungjawab menerbitkan artikel yang setelah melalui proses editing, peer-review, layout sesuai dengan aturan penerbitan Jurnal Ilmiah.
- Jurnal IN RIGHT bertanggungjawab menjamin kebebasan akademik bagi para editor dan reviewer dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- Jurnal IN RIGHT bertanggungjawab menjaga privasi dan melindungi kekayaan intelektual dan hak cipta, dan kebebasan editorial.
