Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua

Authors

  • Abdullah Irfan UIN Sunan Kalijaga
  • Nabila Ramadhanti UIN Sunan Kalijaga
  • Irfansyah UIN Sunan Kalijaga
  • Putri Fatimah Azzahra UIN Sunan Kalijaga
  • Muhammad Saufi UIN Sunan Kalijaga
  • Layllan Dzikri Firmansyah UIN Sunan Kalijaga

DOI:

https://doi.org/10.14421/tv4x2n75

Keywords:

Papuan history, Free Papua Organization (OPM) and resistance.

Abstract

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia, terletak di bagian barat pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Wilayah ini meliputi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan dekolonisasi, politik internasional dan konflik antara Belanda dan Indonesia. Papua yang dikenal sebagai Nugini Belanda merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda. Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan sebagai gerakan separatis yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Papua dari Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi bersenjata. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menganggap OPM sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan telah melakukan berbagai operasi militer. Beberapa faksi mendukung perjuangan melalui cara-cara damai, sementara yang lain terus melakukan perlawanan bersenjata. Seiring berjalannya waktu gerakan ini mengalami dinamika internal termasuk perpecahan dan pergantian kepemimpinan. Konflik di Papua masih berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda.

Author Biographies

  • Abdullah Irfan, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty
  • Nabila Ramadhanti, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty
  • Irfansyah, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty
  • Putri Fatimah Azzahra, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty
  • Muhammad Saufi, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty
  • Layllan Dzikri Firmansyah, UIN Sunan Kalijaga
    Sharia and Law Faculty

References

Binsar H. Sianturi, M. H. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Jurnal Keamanan Nasional.

Humaslaw. (2023, September). Retrieved from Dialog Damai Sebagai Solusi Menyelesaikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua: https://law.uad.ac.id/dialog-damai-sebagai-solusi-menyelesaikan-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-di-papua/

Latuharhary, K. (2023, May 04). Komnas HAM Berikan Solusi Penyelesaian Persoalan Papua. Retrieved from Komnas HAM: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/5/4/2350/komnas-ham-berikan-solusi-penyelesaian-persoalan-papua.html

Ngatiyem. (2007). “Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)”. 57.

Salsabila Nadine, F. N. (2022). Analisis Hubungan Antara KKB di Papua dengan Pelanggaran HAM. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3, 42.

Septiadi, M. (n.d.). Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM. Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM, 283.

Tolib Effendi, A. C. (2021). (Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris menurut Hukum Pidana). 224.

Yunus, M. (2021, May 01). Ini Data dan Fakta KKB Papua adalah Organisasi Teroris menurut Pemerintah. Retrieved from suarasulsel.id: https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-kkb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all

Downloads

Published

2024-12-31

Issue

Section

Articles