Diskresi Fiskal dan Risiko Abuse of Power dalam Penegakan Hukum Pajak Tahun 2026

Abstract

This study looks at the limits of fiscal discretion in Indonesia's 2026 tax law enforcement policy and explores the risk of abuse of power from the government's push to collect more revenue. It aims to find out if these tax enforcement measures follow the principles of good governance, especially the General Principles of Good Administration (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB), while also balancing fiscal goals with taxpayers' constitutional rights. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The main legal sources are the 1945 Constitution, Law Number 30 of 2014 on Government Administration, Law Number 28 of 2007 on General Tax Provisions and Procedures, and Law Number 19 of 2000 on Tax Collection by Distress Warrant, along with relevant legal doctrines and the Law and Economics perspective. The findings show that fiscal discretion is only justified when it follows the rules of legality, proportionality, legal certainty, and accountability. Relying too much on strict enforcement just to meet fiscal targets can lead to abuse of power, reduce taxpayers' trust, and raise compliance costs. To address this, the study suggests updating regulations, using proportional enforcement, improving oversight, and making administrative procedures more transparent to support sustainable fiscal governance and protect taxpayers' rights.

Penelitian ini mengkaji batasan diskresi fiskal dalam kebijakan penegakan hukum perpajakan Indonesia tahun 2026 serta mengeksplorasi risiko penyalahgunaan wewenang (abuse of power) akibat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah langkah-langkah penegakan hukum perpajakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sekaligus menyeimbangkan antara target fiskal dan hak-hak konstitusional wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dilengkapi dengan doktrin hukum relevan dan perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi fiskal hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketergantungan yang berlebihan pada penegakan hukum yang ketat semata-mata demi mencapai target fiskal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, menurunkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak, serta meningkatkan biaya kepatuhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penerapan penegakan hukum secara proporsional, peningkatan pengawasan, dan peningkatan transparansi prosedur administratif guna mendukung tata kelola fiskal yang berkelanjutan sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak.