DESA MAWA CARA NEGARA MAWA TATA: DINAMIKA PENGATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Udiyo Basuki

Abstract


The history of village arrangements in the state administration system in Indonesia has had ups and downs following the flow of social and political dynamics. In the Dutch and Japanese colonial era, villages were highly neglected. In the old order the existence of legal products that regulate the village actually makes the village eroded and marginalized. In the New Order period the village was regulated separately in Law No. 5 of 1979 which embraced uniformity like a village in Java. This resulted in the existence of indigenous peoples outside Java experiencing tremendous reductions. As the fall of the New Order and replaced by the Reform Order, the existence of villages and indigenous and tribal peoples is reduced to a part of the regency / municipal territory or regency which is incorporated in Law No. 22 of 1999. The next law product is Law No. 6 of 2014, which accommodates the existence of the village and traditional village. The alignment of this Law is in practice worthy of review and testing. This paper describes the development of village settings in the Indonesian state administration system from the beginning of independence until now.

Kata kunci: desa mawa cara negara mawa tata, desa, sistem ketatanegaraan, masyarakat adat



Full Text:

PDF

References


Agusta, Ivanovich, “Menggunting Dana Desa”, Kompas, 2 September 2016.

Agusta, Ivanovich, “Rekognisi Desa Adat” Kompas, 21 Juli 2016.

Attamimi, A. Hamid S., “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia Jakarta, 1990.

Cahyono, Heru (Ed.), Konflik Elite Politik di Pedesaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005.

Eko, Sutoro, “Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan” Kompas, 16 Nopember 2015.

Eko, Sutoro, Desa Membangun Indonesia, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Fadilah, Putra, Devolusi:Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara Negara-Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Gie, The Liang, Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Yogyakarta: Supersukses, 1982.

Gie, The Liang, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Gunawan, Jamil dkk (Ed.), Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Jakarta: LP3ES, 2005.

Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2015.

Jati, Angger dkk (Tim Editor), Reformasi Tata Pemerintahan Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Yapika dan Forum LSM DIY, 2000.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, Desa, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Kurniawan, Dwi Ardianta, “Dana Desa Peluang Bersyarat”, BERNAS, 16 September 2016.

Manan, Bagir, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksanaannya), Karawang: UNSIKA, 1993.

Marzuki, M. Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2001.

Maschab, Mashuri, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: PolGov FISIP UGM, 2013.

Padmasusastra, Serat Tatacara, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, 1984.

Saleh, Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan, Jakarta: Aksara Baru, 1979.

Soemantri, Bambang T., Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2012.

Soemitro, Rochmat, Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah dari Tahun 1945-1983, (Jakarta: Eresco-Tarate, 1983.

Soeprapto, Sarworo, “Mencegah Korupsi Dana Desa”, Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 2016.

Solekhan, Moch., Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2012.

Sukriono, Didik, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press dan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan, 2010.

Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutaryono, “Pengelolaan Aset Desa”, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2016.

Suyatna, Hempri, “OVOP”, Kedaulatan Rakyat, 15 September 2016.

Syafrudin, Ateng, dan Suprin Na’a, Republik Desa, Bandung: Alumni, 2010.

Wignyosubroto, Soetandyo dkk (Tim Penulis), Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005.

Yasen, Revolusi Desa, Malang: Brawijaya Press, 2014.

Yulianto, Trisno, “Efektifitas Kelola Dana Desa”, Kompas, 13 Desember 2016.

Yulianto, Trisno, “Korupsi Anggaran Desa”, Kompas, 17 September 2016.

Yulianto, Trisno, “Korupsi Dana Desa”, Kedaulatan Rakyat, 25 Juni 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics View My Stats