KAJIAN RETROSPEKTIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pariwisata halal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah.  Secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim, dengan menggunakan konsep syariah. Konsep syariah dalam pariwisata adalah menganut beberapa prinsip syariah secara prinsip hukum islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perda tentang pariwisata halal dengan menggunakan kajian retrospektif kebijakan. Dengan kajian yang memfokuskan pada penelitian setelah aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan. Penelitian dilakukan secara deskripstif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan adaptasi terhadap pelaksanaan konsep wisata halal yang berintegrasi dengan nilai-nilai syariah masih menjadi tugas utama lembaga penyelenggaraan pariwsata halal. Arti dan tujuan utama dari pariwisata halal masih belum dimaknai seacara mendalam oleh masyarakat secara umum, baik pelaku usaha maupun wisatawan. Hal ini menjadi tugas utama stakeholders terkait untuk lebih gencar menjelaskan akan makna utama wisata halal tersebut. Adaptasi konsep pariwisata halal bagi penyelenggara layanan dan pelaku usaha juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Masih banyak penyesuaian demi terlaksananya konsep syariah dalam pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilain pihak, pembangunan pariwisata ditengah pandemi Covid-19 dilakukan melalui dukungan lembaga pemerintah yang mengeluarkan sebuah sertifikat berupa sertifikat Clean, Health, Safety, Evironment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata. Tujuannya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan pelayanan kepada publik dan usaha industri pariwisata yang menaati protokol pencegahan virus Covid-19 dan tatanan hidup baru ditengah pandemi, namun masih dalam proses pelaksanaan.

Keywords: Kebijakan Retrospektif, Implementasi Kebijakan, Pariwisata Halal, NTB