Sultan Ground dan Pakualaman Ground dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif
Abstract
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum khusus dan subjek hak yang dapat memiliki tanah. Tanah-tanah tersebut kemudian lebih dikenal dengan istilah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Kepemilikan dan penguasaan atas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground adalah melebihi dari batas yang telah ditentukan, sehingga kemudian corak kepemilikan dan penguasaan atas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground tidak jauh beda atau bahkan lebih sama seperti halnya yang ditentukan dalam Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 nomor 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18. Padahal dengan lahirnya UUPA, Keppres Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY, Kepmendagri Nomor 66 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan UUPA di DIY dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta konsekuensinya adalah menghapuskan semua peraturan lama yang menggambarkan sistem feodalistik di seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk ketentuan Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Kadipaten Pakualaman. Tulisan ini memotret Sultan ground dan Pakualaman ground dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam
Full text article
References
Abdul Mannan, Muhammad, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam, alih bahas Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
Ahmad Al-Haritsi, Jaribah Bin, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyri, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006.
Anshori, Abdul Ghofur dan Harahab, Yulkarnain, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008.
Arizona, Yance, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
Audah, Jaser, Al-maqashid Untuk Pemula, alih bahasa ’Ali ‘Abdoelmon’im cet Ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, UII Press Yogyakarta: Yogyakarta, 2000.
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2009.
Fahmi, Irham, Ekonomi Politik Teori dan Realita, Bandung: Alfabeta, 2013.
Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Haq, Hamka, Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahat Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007.
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008.
Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Huda, Ni’matul, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
Husain At-Tariqi, Abdullah Abdul, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan, alih bahasa M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tajwid, Solo: Zamrud, Brand Product Al-Qu’an Tiga Serangkai, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
Keraf, Sonny, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
Mahfud MD, Mohammad, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Mahmud Ra’ana, Irfan, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, alih bahasa Mansuruddin Djoely, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1990.
Mawardi Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqāṣid asy-syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan, Yogyakart: PT. LKiS, 2010.
Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat
Purbacaraka, Purnadi dan Halim, Ridwan, Hak Milik dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Rahman, Asjmuni A, Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Pertanahan D.I.Y. Draft 2013
Sajastany, Abu Dawud Sulayman Ibn Al Ash’ath, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar Al Fikr, 2007.
Saleh, Muh. Ikhsan dan Halim, Hamzah, Politik Hukum Pertanahan Konsepsi Teoritik Menuju Artikulasi Empirik, Makassar: PUKAP, 2009.
Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Shihab, Umar, Kontekstualitas Al-Qur’an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an cet. ke-3, Jakarta: Penamadani, 2005.
Sholahuddin, Muhammad, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Siroj, Malthuf, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
Soimin, Soedharyo, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sumardjono, Maria S.W, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
Suntana, Ija, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
Sutedi, Adrian, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
Taimiyah, Ibnu, Public Duties in Islam The Institution of The Hisba, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
TAP MPR RI No 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Thontowi, Jawahir, Apa Istimewanya Yogya ?, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
Tim KontraS, Panduan Advokasi Hak Atas Tanah, Jakarta: KontraS, 2015.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Yusriadi, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Zakiyuddin Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Muhdhiri, Abi Muhammad, Al-Targhib Wa Tarhib Min Al-Hadith Al-Sharif, Beirut: Dar Al Kutub, 2003.
Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.