Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa
DOI:
https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1940Abstract
Corruption was considered detrimental to social and economic rights of Indonesian society that is an extra-ordinary crime and a common enemy Indonesian society and the nation as a whole. Therefore, necessary extra-ordinary enforcement and extra-ordinary measures anyway. One such action is to conduct a comprehensive shift to the existing verification system , by applying the reversal of burden of proof (omkering van bewijslast) in UU PTPK. The application of this principle tends to cause the shift of the presumption of innocence to the presumption of guilt, whereas protection and respect for Human Rights defendant can not be reduced at all and for any reason (non- derogable right). This paper attempts to examine the application of the reversal of the burden of proof (omkering van bewijslast) in the theoretical study and practice, to find a theoretical justification for the application of the reversal of the burden of proof in relation to human rights perspective defendant.
References
Ali, Mahrus, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2011.
Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2008.
Martiana Wulansari, Eka, “Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.
Muladi, "Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reverse Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)", Majalah Varia Peradilan, Volume 2, Nomor 1, Desember 2002.
Mulyadi, Lilik, “Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)”, Artikel Hukum, Malang, 7 Oktober 2008.
Mulyadi, Lilik, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Bandung: Alumni, 2007.
Nawawi Arief, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
O.S. Hiarej, Eddy, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, Jakarta: Erlangga, 2009.
O.S. Hiarej, Eddy, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:
/Pid.Sus/2011/PN.Yk.
Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006.
