Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak yang Tidak Ditalak dalam Persidangan Pengadilan Agama
DOI:
https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1975Abstract
In divorce cases, the absence of the respondent or wife has no effect on the exercise of the talaq pledge, talaq pledge can still be carried out even if the respondent or wife is not present. But conversely, the absence of a husband in a divorce trial as Petitioner pronunciation divorce pledge has legal implications extraordinary. Article 70 paragraph (6) of the Law on Religious Courts asserted that without the presence of the husband in the trial pronunciation pledge divorce causes a court decision religion that had permanent legal force becomes null and void and has implications for the status of marriage between the Petitioner and the Defendant remains valid and binding as normal. The absence of the rule of law that can be coercive power for the Petitioner to carry out the verdict, it does not negate the legal remedies that can be done by the wife as a defendant to fulfill his legal rights. Legal remedies that can be dane include 1) Telling on neglect that happened to the authorities by using laws instruments of domestic violence elimination, 2) filing for divorce, as in general, 3) applying for judicial review to the Constitutional Court, or 4) applying for the execution of the content of the pledge decision/determination of divorce case to the religious court.
References
Peradilan No. 328 Maret 2013, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI), hlm. 53-54.
HA. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
M. Yahya Harahap, Kewenangan, Kedudukan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
_______________, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
_______________, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
Mr. L.J. Van Apeldoornm, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
Roihan A. Rasyid, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
Sarwono, Perdata Teori dan Praktik, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1984. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
