RELASI SOSIAL ELIT POLITIK DAN SESEPUH DESA MELALUI LANGGAR DI KABUPATEN MALANG
Main Article Content
Abstract
Menjadi elit yang terjun ke dalam kontestasi politik membutuhkan sebuah strategi. Semua ini dilakukan dalam rangka mencari tahu pemetaan suara elit. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya melalui survey pemetaan. Dengan menentukan indikator sampel, elit akan tahu bagaimana peluang untuk elit bisa menjadi anggota dewan di daerah pilihannya. Pemetaan suara bagi calon merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum mereka turun langsung menyapa masyarakat dengan penyampaian bermacam-macam visi misi dan strategi kampanye. Kabupaten Malang merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Kondisi masyarakat yang di dominasi kultur budaya pedesaan menunjukkan pola pergerakan politik arus bawah yang menarik. Popularitas dan juga kemampuan finansial tidak menjadi indikator utama dalam mendapatkan keterpercayaan masyarakat disana. Dalam tradisi budaya lokal yang dibangun, nilai-nilai lokal masih dipegang teguh sebagai suatu kepercayaan bagi masyarakat. Nilai itu di adopsi sebagai dasar seseorang untuk memberikan suaranya terhadap calon yang ingin maju dalam kontestasi politik salah satunya menggunakan pemetaan langgar. Langgar mempunyai nilai spiritual etik, selain sebuah simbol status sosial di pedesaan. Dimana peran pemilik langgar dalam strategi pemenangan calon tidak bisa dilepaskan begitu saja.. Penelitian ini menunjukkan betapa penting relasi sosial dalam aspek budaya lokal antara elit dan pemilik langgar. Ketika langgar yang merupakan institusi kultural dijadikan sebagai alat pemetaan politik.
Kata kunci: Langgar, Pemetaan Politik, Relasi Sosial
Becoming an elite who engages in political contestation requires a strategy. All this was done in order to find out elite voice mapping. Many ways can be done, one of them through mapping surveys. By determining sample indicators, the elite will know how opportunities for the elite can become council members in their chosen area. Voice mapping for candidates is something that must be done before they go down directly to the public by delivering various vision and mission and campaign strategies. Malang Regency is the regency with the second largest area in East Java after Banyuwangi. The condition of the people who are dominated by rural culture shows an interesting pattern of undercurrent political movements. Popularity and financial capability are not the main indicators in gaining public trust there. In the local cultural traditions that are built, local values are still held firmly as a trust for the community. The value was adopted as the basis for someone to vote for candidates who want to advance in political contestation, one of which uses mapping violations. Langgar has ethical spiritual values, in addition to a symbol of social status in the countryside. Where the role of the owner of the langgar in the candidate winning strategy cannot be released just like that. This research shows how important social relations are in the aspect of local culture between the elite and the owner of the langgar. When langgar which is a cultural institution is used as a political mapping tool.
Keywords: Langgar, Political Mapping, Social Relation
Article Details
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Abdillah, Autar, 2007b, Perjalanan Panjang Budaya Arek, Surabaya: Jawa Pos, Selasa, 30 Oktober 2007 (Opini Metropolis)
Abdul Hamid. 2011. Pergeseran Peran Kyai dlam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. Jurnal Al-Qalam. Vol 28 no. 2 (Mei-Agustus)
Aditya Putra. 2018. Model Komunikasi Politik Populis: Sebab, Bentuk, dan Efeknya. Jurnal Al-Bayan Vol.24 No 1 Januari-Juni 2018, 145-163
Burhanuddin Muhtadi. 2019. Politik Uang dan New Normal dalamPemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74
Bottomere, T. B. 2006. Elite dan Masyarakat. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
Budiarjo, Miriam (ed.). 1998. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Budiarjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cd. Hm Nasruddin Anshoriy. 2008. Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan. Yogyakarta : LKiS.
Dhofier, Zamakhsyari. 1994. Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES
Firman. 2018. Desentralisasi dan Monoisme Masyarakat (Paktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi). Jurnal Of Government Volume 3 Nomor 2 Januari-Juni 2018.
Geertz, C. 1974. The Interpretatif Of Culture. London: Basic Books Inc
Giddens, Anthony (1984). “The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration”.Cambridge: Polity Press.
Harrison, Lisa. 2007. Metode Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
Herusatoto Budiono.1984. Simbolisme Dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: PT Hanindita.
http://aremamediaonline.com/mediaonline/news/lembaga-riset-adiwangsa-paparkan-hasil-survey-elektabilitas-di-malang-raya diakses pada 16 September 2019
https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/06/03/2019/caleg-cantik-dan-ganteng-jadi-salah-satu-pertimbangan-pemilih/ diakses pada tanggal September 16, 2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Malang diakses pada tanggal September 16, 2019
sumber https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17022411/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-sebagai-capres-cawapres diakses pada September 16, 2019
https://malangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/39d858d1349e60a4cb5742d5/kabupaten-malang-dalam-angka-2018.html diakses pada September 16, 2019
https://malangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/39d858d1349e60a4cb5742d5/kabupaten-malang-dalam-angka-2018.html diakses pada tanggal September 16, 2019
http://politikamalang.com/riset-adiwangsa-hasil-surve-pilpres-palon-1-ungguli-paslon-2-dengan-selisih-2070/ diakses pada tanggal September 16, 2019
Linda Budiarti, Muhtar Haboddin, Andi Setiawan. 2018. Politik Populisme Rendra Kresna. Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol.03 No 2 Tahun 2018
Merton, Robert K. 1949. Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: The Free Press.
Mustabsyirotul Ummah Mustofa. 2019. Tinjauan Kritis Populisme di Indonesia, Antara Gagasan atau Cara Baru Sirkulasi Elit ?. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 3 No 1 Januari 2019.
Mosca, Gaetano. 1939. The Rulling Class. London: Hill Book Company.
Nas, Jayadi. 2007. Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
Sastrapratedja (ed). 1982. Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat, Jakarta: Gramedia.
Soehadha, M. 2018. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama (Edisi Revisi). Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
Soedjito,Prof. S. SH. MA. 2001. Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: Tiara Wacana Sukarna, Drs. 1981. Sistim Politik. Bandung: Alumni