Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri

Muhammad Julijanto
* IAIN SURAKARTA

DOI: https://doi.org/10.14421/ijds.060106

Abstract


This study answers the question of how the politics of protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities in the case of Regional Disability Regulations in Wonogiri Regency. With a mixed-method between normative legal research and empirical law, the research found that: 1) Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Disability and Empowerment of the Disabled in Wonogiri shows concern and attention to the fulfilment of disability rights along with social security; 2) The politics of disability law is the response of all factions in the DPRD who approve and support the fulfilment of the rights of persons with disabilities through accommodation in regional regulations; 3) Regional Regulations have been implemented largely in stages. Such as the implementation of inclusive education, health services, disability political participation, accessibility for people with disabilities in public facilities and infrastructure.

[Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana politik perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kasus Peraturan Daerah Disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Dengan metode campuran antara penelitian hukum normatif dan hukum empiris, penelitian menemukan bahwa: 1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel di Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas beserta jaminan sosialnya; 2) Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi di DPRD yang menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah; 3) Peraturan Daerah ini telah diimplementasikan sebagian besar secara bertahap. Seperti implementasi pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi politik difabel, aksesbilitas bagi difabel dalam sarana dan prasarana publik.]


Keywords


politics of disability; disability local regulation; persons with disability in Wonogiri.; peraturan daerah untuk difabel; perda wonogiri; politik humum disabilitas

Full Text:

PDF

References


Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London; Washington: International Institute of Islamic Thought.

Chairullizza, C. (2015, Oktober 22). Pilkada, Akses Perlindungan Politik bagi Penyandang Disabilitas | Berau Post [Berita]. Diambil 3 November 2017, dari PROKAl.co website: http://berau.prokal.co/read/news/40026-pilkada-akses-perlindungan-politik-bagi-penyandang-disabilitas

HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Diambil dari //fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6507

Indriyany, I. A. (2015). Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabe: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif Melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. INKLUSI, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.14421/ijds.020109

Joko. (2017, Oktober 7). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

KPU Kabupaten Wonogiri. (2004). Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Tahun 2004 di Kabupaten Wonogiri, Wonogiri: Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Wonogiri: KPU Kabupaten Wonogiri.

Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. INKLUSI, 3(2), 139–162. https://doi.org/10.14421/ijds.030201

Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Diambil dari https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9207/analisis-data-kualitatif-buku-sumber-tentang-metode-metode-baru.html

Muthmainnah, Y. (2014, Mei 28). Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas dan tanggung Jawab Negara. Diambil 26 November 2016, dari www.rahima.or.id

Noviati. (2018, Mei 22). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

Nursyamsi, F. (2015). Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pembahasan Raperda Boyolali: Pansus Tambahkan Pasal Larangan Kekerasan terhadap Kaum Difabel [Berita]. (2014, Juli 26). Diambil 23 September 2016, dari Soloraya website: https://soloraya.solopos.com/read/20140726/492/522245/pembahasan-raperda-boyolali-pansus-tambahkan-pasal-larangan-kekerasan-terhadap-kaum-difabel

Pradana, F. D. S. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di PT. Deltomed Wonogiri. Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Diambil dari http://e-journal.uajy.ac.id/8004/

Rustiningsih, R. (2018, Juni 6). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

Suwartono. (2018, Juli 2). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

Suwito. (2018, Mei 23). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

Utomo, M. (2017, Februari 27). Pasar Klewer dan Akses Difabel. Solopos, hlm. 4.

Wahyudi, M. (2018, Juni 21). Disabilitas Perspektif Politik Hukum [Wawancara].

Windrawan, P. (2015). Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).




Copyright (c) 2019 Muhammad Julijanto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.