AISYIAH DI MUNA: Negosiasi Dakwah dan Politik

Abstract

Indonesia menjadi satu wilayah jajahan kolonialisme bangsa barat dengan tiga gerakan (3G), yaitu glory, gold, dan gospel. Kedatangan Belanda dengan Gerakan 3G merupakan motif utama dalam upaya penyebaran agama Kristen ke berbagai pelosok Indonesia. Akibatnya muncul perlawanan dari bangsa Indonesia, baik dalam bentuk organisasi maupun individu. Salah satunya adalah Muhamadiyah dengan gerakan sosial, gerakan keagamaan yang dicirikan oleh reformasi dan pembaharuan pemikiran (tajdid). Begitu pula dengan organisasi
Aisyiah (1917) sebagai organisasi sayap perempuan Muhamadiyah. Dalam perkembangannya, Muhamadiyah dan Aisyiah dipersamakan oleh sifat kepemimpinanya yang tunggal dan tidak berganti (charismatic leader). Akan tetapi mempunyai nilai historisitas dan progresivitas kemajuan yang berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari progresivitas yang dimiliki Aisyiah dan stagnasi yang dipunyai oleh Muhammadiyah sebagai organsisi induk. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji progresivitas dan persoalan sosial politik yang melatarbelakangi perkembangan Aisyiah di Muna.
Aisyiah di Muna menyuguhkan dua fakta, pertama, Aisyiah menyuguhkan potret bahwa kekuasaan tidak harus menindas (coercive). Kedua, Aisyiah sebagai proses negosiasi yang taktis dan substantif lewat dakwah bil hal. Entitas Aisyiah dengan kekuasaan produktifnya merupakan kekuatan sekaligus kerentanan. Kekuatan yang dibangun Aisyiah lewat sistem patronase, negosiasi politik, dan dakwah akan terus berlanjut sehingga melahirkan kekuasaan yang produktif.