Protecting Women’s Rights in Exogamous Society: Mahram in Minangkabau Customs

Abstract

The study discusses the interpretation of mahram and the implementation of the concept in the sociological context. In Islamic Jurisprudence (Fiqh), mahram refers to individuals who are prohibited from marrying due to blood relations. This concept differs from exogamy, which, in the context of Minangkabau customs, means a prohibition on marriage between members of the same Minangkabau tribe. Based on the exogamous marriage practices of the Minangkabau people, there are additional legal references regarding the criteria for those who are prohibited from marrying. This prohibition is grounded not only in biological considerations but also in customs. Using a sociolegal approach, researher explored information about the Minangkabau community in implementing the tradition of exogamy as a social rule that is strongly believed in. This anthropological study included interviews with Minangkabau people who believe in the tradition of exogamous marriages. The researcher argues that the exogamous marriage practices of the Minangkabau people contribute to feminist fiqh, because prohibition on marriage between members of the same Minangkabau tribe significantly benefits women. Although the concept of mahram in Islamic jurisprudence differs from the traditional rules of the Minangkabau community, in implementation, both aim to protect women's welfare. Moreover, the Minangkabau traditional community's mahram system is more stringent. While the concept of mahram in fiqh aims to prevent marriages among close relatives, exogamous marriages impose stricter requirements by prohibiting marriage within the same tribe, clan, surname, or relative group.

[Artikel ini membahas interpretasi  dan implementasi Mahram di ranah sosiologis, dalam kajian hukum Islam, mahram disebut sebagai pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi sebab hubungan darah. Konsep ini berbeda dengan Eksogami yang dalam konteks adat Minangkabau yang mengandung makna larangan perkawinan sesama suku minang. Atas model praktik perkawinan eksogami masyarakat Minang, menambah referensi dalam hukum tentang kriteria orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Larangan menikah tidak hanya didasarkan atas pertimbangan biologis namun juga adat. Dengan menggunakan pendekatan sociolegal, peneliti menelusuri informasi tentang masyarakat Minang dalam mengimplementasikan tradisi eksogami sebagai aturan sosial yang sangat diyakini. Penelitian ini adalah jenis penelitian antropologi dengan wawancara kepada masyarakat Minagkabau yang meyakini perkawinan adat eksogami. Saya berargumen bahwa praktik perkawinan eksogami masyarakat Minangkabau mampu menciptakan fikih feminis, karena larangan seseorang menikah dengan orang satu suku sangat menguntugkan perempuan. Meskipun konsep mahram dalam hukum Islam berbeda dengan aturan adat masyarakat Minang, namun secara implementatif keduanya memiliki nilai yang sama yaitu kemaslahatan bagi perempuan, bahkan sistem mahram Masyarakat adat Minang lebih ketat. Jika dalam konsep mahram pada fikih bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi perkawinan dengan saudara, maka perkawinan eksogami memiliki persyaratan yang lebih selektif, karena perkawinan eksogami tidak membolehkan seseorang menikah dengan seseorang yang satu suku, klan, marga dan kerabat.]