Interreligious Marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and Loose Legal Policy

Abstract

As a sacred “bond”, a marriage is also a prominent issue before the law. Which, there are judicial and sociological consequences of a marriage resulting in changing someone’s status. In practice, marriages occurred not only between same religion-believers. Interfaith marriages happen when couples of different religions marry without requiring one partner to convert. The objective of this study is to find out the legal issues of interfaith marriages in Indonesia and Malaysia in comparative manner. This study employs normative legal research with comparative and case approach. Data were obtained through literatures or secondary data. The study shows that the Marriage Law of Indonesia does not expressly regulate interreligious marriage, and in the Law on Population Administration, there is no provision mandating that registered marriages must adhere to the same religious beliefs. Interfaith marriages are strictly prohibited by Malaysian Law, and any violations of these laws would lead to the cancellation of marriage legality.

[Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci, dimana dalam hukum, perkawinan juga merupakan isu yang penting. Terdapat akibat yuridis dan sosiologis dari suatu perkawinan yang mengakibatkan berubahnya status seseorang. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya terjadi antara pemeluk agama yang sama. Perkawinan beda agama terjadi ketika pasangan yang berbeda agama menikah tanpa mengharuskan salah satu pasangannya berpindah agama. Penelitian in ibertujuan untuk mengetahui permasalahan hukum pada perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia secara komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan di Indonesia tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, dan dalam UU Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang dicatatkan harus menganut agama yang sama. Sedangkan di Malaysia, pernikahan beda agama dilarang keras dalam Hukum Malaysia. Pelanggaran atas ketentuan ini akan mengakibatkan penolakan pengesahan perkawinan.