Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca Amandemen

Fadlah Nur; Nabilla Syifa Auliya; Siti Zahra

doi:10.14421/mtj7m772

Authors

Fadlah Nur UIN Sunan Kalijaga
Nabilla Syifa Auliya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Siti Zahra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.14421/mtj7m772

Keywords:

TAP MPR, Kepastian Hukum, Bikameral, Legal Certainty, Bicameral

Abstract

The amendment of the Constitution does not only change the authority and position of the MPR in the constitutional system but also has an impact on its legal products. The placement of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations raises norm conflicts that lead to legal uncertainty, this research aims to examine how the ideal position of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations. This research uses normative juridical method with conceptual approach and statute approach. The results of the study found that there are several norm conflicts due to the inclusion of TAP MPR in the hierarchy, namely the issue of content material, the role of the consideration, the status of validity and constitutional testing which causes legal uncertaint. The author offers two alternative recommendation to the legislators. First, it is necessary to reassess to determine which provisions are still relevant to be maintained, so that a definite number is agreed upon. Then the content material is moved into the law. So that all MPR Decrees can still be used in the form of laws. Then revise the hierarchy of laws and regulations. Secondly, the lawmakers can just leave the MPR Decrees that are still recognised as MPR Decrees, with the legal status of laws and regulations. Whatever the lawmakers' choice, the MPR Decree must be removed from the hierarchy.

Amandemen Undang Undang Dasar tidak hanya mengubah wewenang dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan namun juga berimbas pada produk hukum nya. Penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan menimbulkan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR dalam hirrarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur . hasil penelitian menemukan terdapat beberapa konflik norma karena masuknya TAP MPR dalam hierarki yaitu masalah materi muatan, peran konsideran, status keberlakuan dan pengujian konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga TAP MPR harus dikeluarkan dari hierarki melalui revisi UU no.12/2011

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/XXI-PUU/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014

Ass. Tambunan, MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya, Satu Pengamatan dan Analisis, (Jakarta: Sinar Harapab, 1991)

Asshiddqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional,DepartemenKehakiman danHAM,2003

Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan dalam Perspektif Gustav Radbruch,” Al-Qisth Law Review 6, no. 2 (2023)

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, trans. Kurt Wilk (New York: Greenwood Press, 1975)

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell, 1945, h. 113 dikutip oleh Maria Farida S.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945)

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967)

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008)

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006)

Micael Josviranto, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 1, no. 8 (Maret 2020)

Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bimakeral, (Bandung:Universitas Brawijaya Press, 2010)

Muhammad Rusdi Firdaus et al., Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta: IERPRO Kreasindo, 2019)

R. Agung Laksono, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Majelis 1, no. 1 (2009)

Riri Nazriyah, MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Soedijarto, Implikasi Ajaran Pendiri Republik (Bung Karno) dan Budaya Politik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945. Makalah dalam acara Focus Group Discussion kerjasama Lembaga Pengkajisan (Lemkaji) MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986)

Thomas Hobbes, Leviathan (London: Andrew Crooke, 1651); John Locke, Two Treatises of Government (London: Awnsham Churchill, 1689); J.J. Rousseau, The Social Contract (Geneva: Marc-Michel Rey, 1762); Herbert Spencer, The Man Versus the State (London: Williams and Norgate, 1884); H.J. Laski, A Grammar of Politics (London: George Allen & Unwin, 1925)

Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Yuridika 27, no. 2 (2012)